Friday, 04 August 2017 00:00

Walhi DKI Harap Proyek Infrastruktur Pemerintah Manfaatkan Material Limbah

Written by  Redaksi

 

Jakarta, Laporannews – Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi bukit dan gunung batu yang diciptakan Tuhan digunakan untuk sebagai pelindung dari bencana tsunami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, maraknya pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah membutuhkan bahan pasir dan bebatuan itu dianggap memangkas material tanpa perhitungan. Sehingga, hal itu akan berdampak buruknya lingkungan yang berkelanjutan dan menimbulkan terjadinya exploitasi bukit atau gunung.

Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Puput TD Putra mengecam keras terhadap pelaku pengrusakan alam tanpa memperhitungkan yang akan berdampak pada kerusakan alam tersebut.

“Saat ini, kami perhatikan banyak bukit di exploitasi untuk pengambilan material pasir dan batuannya. Hal ini tentunya ada indikasi telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Jumat malam (4/08).

Seiring dengan pembangunan infrastruktur di negeri ini, seperti jalan Tol antar Pulau dan Propinsi di Indonesia, menjadikan semakin banyaknya kebutuhan material berupa pasir dan batu sebagai bahan baku utama. Ia melihat bahwa banyaknya kebutuhan material itu, menimbulkan terjadi maraknya penggundulan bukit dan gunung batu di Indonesia.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian teknis lainnya akan menyiapkan aturan SNI bagi pemanfaatan slag baja.

Namun, sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih, pernah mengatakan bahwa KLHK tidak akan mengeluarkan slag baja dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Berkaca dari PP No 101/2014 slag baja adalah limbah B3, lagipula slag baja tidak mesti dikeluarkan dari daftar limbah B3 karena bisa dimanfaatkan untuk filler bahan konstruksi. Dengan pencampuran itu (sifat B3-nya) jadi terikat dan menjadi produk yang bukan limbah B3 lagi. Nantinya, perusahaan yang melakukan pemanfaatan slag baja harus mengajukan izin kepada KLHK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 101/2014. Kami yang kasih izin pemanfatannya. Kalau sudah ada SNI berarti sudah sesuai prosedur. Nanti kami lihat kapasitas perusahaan tersebut untuk menyerap atau memanfaatkan (limbah B3) itu,” ucap Tuti Hendrawati, Senin (4/04).

Untuk itu, Koalisi Lembaga Pemerhati Lingkungan dan B3 (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung berharap kepada Kementerian LHK dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bisa melakukan konsensus untuk perumusan SNI slag baja.

“Saat ini, kami bersama koalisi peduli lingkungan hidup Indonesia sedang memantau proyek penggunaan slag proses untuk pengerasan lahan Harbour Stock Yard milik BF PT. Krakatau Steel Persero Tbk sebagai substitusi material pengganti batu pasir. Proyek ini sedang kami pelajari terus mungkin nantinya bisa sebagai salah satu solusi dan contoh uji coba Kementerian LHK dan BSN,” tegas Agus Salim.

“Untuk pemanfatannya memang harus sebagai SNI, maka slag menjadi sebuah produk yang bukan lagi B3. Namun, untuk melakukan delisting dimungkinkan oleh undang-undang kalau ada permohonan. Jadi (SNI) adalah bagian dari cerita panjang agar bisa melakukan delisting,” imbuhnya.

Ia mengatakan, setelah diberlakukannya SNI nanti, industri tidak perlu lagi menerapkan perlakuan khusus bagi slag baja, sehingga industri baja tidak lagi terbebani oleh pembengkakan biaya dan pengunaan material batuan dan pasir.

“Kami melihat ada celah dan mendorong adanya pemanfaatan limbah sebagai salah satu solusi material penganti batu dan pasir gunung dengan menggunakan limbah-limbah peleburan besi yang sudah ber SNI. Pantauan kami, SNI slag baja akan selesai pada pertengahan tahun ini. Nantinya, semua hasil peleburan baja seperti arc furnace, blast furnace dan induction furnace akan masuk ke dalam kategori SNI dan bisa di manfaatkan sebagai penganti material batuan dan pasir,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

back to top