Utama

(Foto: Dok. esdm.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia akhirnya telah mecapai kata sepakat dalam negosiasi tahap pertama. Dimana Freeport bersedia untuk menerima perubahan izin dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan adanya negosiasi ini PT. Freeport sudah kembali beroperasi.

Kesepakatan itu, dibenarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bahwa dalam negosiasi jangka pendek sudah muncul kesepakatan yaitu PT. Freeport bersedia atau setuju dengan perubahan status kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Namun, menteri Jonan tidak menjelaskan soal kontrak karya akan gugur setelah adanya kesepakatan tersebut.

“Karena  rekomendasi ekspor tidak bisa didasarkan kontrak karya lagi, harus di dasarkan IUPK. Kalau bisa selesai (IUPK) mungkin dalam waktu singkat ini, mungkin akan langsung berjalan (ekspornya)," katanya di Gedung DPR RI, Senaya, Jakarta, Kamis (30/03).

Ia menambahkan bahwa Kebijakan ini dilakukan agar PT. Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga, sehingga kapasitas produksinya bisa berjalan secara normal.

"Kalau sepakat IUPK, ekspornya bisa jalan sepanjang mereka masukkan usulan bangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 terbit. Pemerintah firm, harus IUPK, tidak bisa tidak," imbuhnya.

Mantan Menteri Perhubungan itu menjelaskan, PT Freeport sebenarnya sudah menerima perubahan status dari KK menjadi IUPK. Lanjutnya, Freeport menyadari bahwa perubahan status menjadi IUPK merupakan kewajiban. Hanya saja, mereka tak setuju untuk mengubah ketentuan fiskalnya dari ketentuan sesuai KK (nail down) menjadi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (prevailing).

"Tapi secara prinsipnya, mereka tidak berubah. Tetap menerima menjadi IUPK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa menerima IUPK tanpa ada kegaduhan lagi," terangnya.

Menurutnya, masalah fiskal ini nantinya akan diurus oleh Kementerian Keuangan. Lanjutnya, negosiasi masalah fiskal ini bisa diselesaikan enam bulan setelah Freeport menerima status IUPK, atau delapan bulan semenjak awal Februari silam.

"Mereka minta enam bulan. Jadi mereka meminta pajak tetap naildown atau ketetapan yang bisa di atur, ini domain di Kemenkeu yaitu masalah perpajakan dan retribusi daerah. Jadi ini mereka minta ada negosiasi," tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Pada hari ini, Kamis (30/3/2017), Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan dari Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the Council of Representatives of Bahrain), H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla. Novanto mengatakan, Bahrain merupakan negara sahabat di kawasan Teluk bagi Indonesia. Pasalnya, sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Bahrain pada 1976, hubungan bilateral kedua negara tersebut terus berjalan baik. Dalam kunjunganya kali ini, Parlemen Bahrain menyepakati MOU soal peningkatan kerjasama diberbagai bidang di antaranya adalah kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

“Saya mencatat, pada tahun 2000, saat kunjungan Presiden RI ke-4, Bapak Abdurrahman Wahid ke Bahrain, kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Dalam kunjungan Ketua Parlemen Bahrain kali ini, DPR RI dan Parlemen Bahrain sepakat menandatangani MoU untuk saling meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.

Politisi partai Golkar itu menambahkan bahwa lembaga legislatif mendukung penuh berbagai upaya peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, sehingga kerjasama tersebut diharapkan dapat menguntungkan dan mewujudkan perdamaian kedua negara.

“Saya mengucapkan terimakasih atas rencana dukungan Bahrain kepada Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 – 2020,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang politik, sebagai sesama negara yang bermayoritas penduduk muslim, Indonesia dan Bahrain, melalui forum-forum internasional, termasuk forum antarparlemen, terus bekerja sama mempromosikan perdamaian di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah.

“Masalah terorisme dan gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS, juga harus menjadi perhatian kita bersama. Indonesia dan Bahrain, bersama masyarakat internasional lainnya, akan terus bekerjasama mengatasi masalah tersebut,” tuturnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Sementara itu, untuk kerja sama di bidang ekonomi, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 mencapai 76,156 juta US dollar. Tahun 2016 meningkat 101,411 juta US dollar. Nilai ini akan terus meningkat di tahun mendatang.

“Indonesia mendorong pengusaha Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama sosial dan budaya juga akan ditingkatkan, terutama melalui aktivitas people to people contact, agar masyarakat kedua negara bisa lebih saling mengenal satu sama lain,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tersebut, ia meminta kepada pemerintah Bahrain khususnya kepada lembaga parlemen untuk melindungi para TKI yang ada di negara Bahrain.

“Terkait banyaknya tenaga kerja Indonesia di Bahrain, saya menyampaikan kepada Ketua Parlemen Bahrain untuk membantu memberikan perlindungan dan hal lain yang diperlukan,” pintanya.

Permintaan tersebut, disambut baik oleh ketua Parlemen Bahrain H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla. Novanto menyampaikan ucapan ketua parlemen tersebut bahwa Parlemen Bahrain memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk pekerja dari Indonesia. Selain itu, ketua parlemen juga mengucapkan terimakasih kepada warga Indonesia di Bahrain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses pembangunan di Bahrain.

“Bahrain sudah membentuk pusat pelayanan untuk membantu para pekerja tenaga asing. Selain itu, Parlemen Bahrain juga membuka diri bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk bekerjasama dan melakukan koordinasi melindungi tenaga kerja Indonesia disana,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Perancis, Francois Hollande melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Joko Widodo di Istana Negara. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Perancis banyak memuji Indonesia yang sangat menjunjung nilai kebhinekaannya dan mampu menjaga sikap toleransi karena Indonesia memiliki 5 agama yang berbeda.

"Indonesia memang adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan kita tahu bahwa Indonesia mampu mengamankan patokan kebhinnekaan yang bersifat toleran dan harus menjadi ilham bagi kami. Tentu saja," ujar Hollande di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/03).

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, Hollande mengatakan kedua negara membahas soal Forum G20. Selain itu, dia juga mengatakan negaranya menerima dengan baik kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di Libanon. Jokowi mengatakan, kedua negara melakukan kerja sama yang erat dalam berbagai isu internasional. Antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia dan melawan ekstremisme dan terorisme.

"Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two state solution," kata Jokowi di Istana Merdeka.

Hollande juga menuturkan, ini merupakan kunjungan penuh tanggung jawab karena kedua negara baginya merupakan kekuatan besar demokrasi yang baru bisa terselenggara setelah 30 tahun.

"Terima kasih atas penerimaannya yang merupakan pertama kalinya setelah 30 tahun ada seorang kepala negara Prancis yang berkunjung. Merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab karena kedua negara kita merupakan kekuatan besar demokrasi," kata Hollande.

Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Perancis memanglah tidak seheboh kunjungan kenegaraan Raja Salman pada 1-9 Maret silam. Namun, dengan adanya kunjungan bersejarah ini, kerja sama antara Indonesia-Perancis sebagai kekuatan besar demokratis mampu meningkatkan elektabilitas kedua negara dan memberi manfaat yang positif.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo mengecam aksi teror di pusat London yang menewaskan 5 orang dan 40 orang luka-luka. Presiden menyampaikan, rasa duka cita bagi pemerintah dan masyarakat Inggris khususnya bagi para korban teror tersebut.

"Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme, dalam segala bentuk dan dalam segala manisfestasinya," ujar Jokowi di Ruang Tunggu Utama Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Kamis 23 Maret 2017.

Kepala negara mengajak semua pihak untuk melawan aksi terorisme. “Indonesia kembali menyerukan kerjasama secara besar-besaran antar negara dalam hal memerangi terorisme,” imbuhnya.

Presiden jokowi telah mendapat laporan atas kejadian tersebut dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Laporan tersebut memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) tidak ada yang menjadi korban.

"Tadi juga dilaporkan bahwa tak ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Dan Indonesia, saya, menyampaikan duka dan simpati mendalam terhadap korban-korban atas kejadian terorisme di London," tuturnya.

Aksi terror tersebut terjadi di Gedung Parlemen London Inggris. Serangan diawali penembakan, penusukan dan berlanjut serangan berdarah di jembatan Westminster yang tidak jauh dari lokasi gedung parlemen London Inggris.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Reuters)

 

Jakarta, Laporannews – Serangan Teror di Jembatan Westminster dan Gedung Parlemen di London, Inggris telah menewaskan sedikitnya 5 orang dan 41 orang luka-luka. Salah satu anggota kepolisian Inggris yang bernama Keith Palmer tewas ditusuk oleh pelaku teror. Pasalnya, saat bertugas diluar gedung parlemen, ia tidak membawa senjata.

Teror tersebut terjadi pada Kamis 23-03-2017 pukul 14.39 waktu London. Pada pukul 14, 44 sebuah mobil Hyundai menabrak para pejalan kaki trotoar yang menewaskan 3 orang dan melukai 40 orang, kemudian pelaku tersebut lari menuju gedung parlemen Inggris dan menikam satu orang polisi yang berjaga di luar gedung tersebut.

Aksi teror tersebut, mendapat kecaman dari pemerintah Indonesia. salah satunya dari ketua DPR RI Setya Novanto yang mengutuk keras aksi teror tersebut.

“Saya mengutuk aksi teror dikawasan padat wisatawan Jembatan Westminster yang berada pusat kota London, yang data sementara tercatat telah menewaskan 4 orang warga dan melukai sedikitnya 40 orang lainnya,” katanya di Jakarta, Kamis (23/03).

Politisi Golkar itu menilai, peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan sentimen keagamaan, Pasalnya, Agama telah mengarahkan pada kehidupan yang damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian sebagai tujuan bersama.

“Saya sangat mengecam aksi-aksi biadab seperti ini, aksi teror yang tergolong sadis ini tentu merupakan tindakan yang diluar akal sehat dan sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia menambahkan, aksi terorisme tersebut adalah ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki faham dan  pemikiran radikal yang jauh dari nilai-nilai agama namun selalu mengkait-kaitkannya.

“Sekali lagi tidak ada agama yang mengajarkan cara atau aksi-aksi sadis seperti ini,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, masyarakat dunia tentu mengecam perbuatan keji aksi terorisme yang terjadi di London. Apa pun alasannya, kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Kekerasan tidak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misi.

“Serangan di London ini membuktikan bahwasanya mereka ada, sehingga atas dasar itulah saya dan kita semua sepatutnya mendukung upaya aparat internasional memerangi terorisme, dan untuk melakukan ini tentu diperlukan usaha ekstra dan dukungan kita semua. Dan untuk itu, kita perlu terus mendukung upaya internasional memerangi terorisme.” paparnya.

Paska serangan ini, ia menghimbau pihak kedutaan RI bisa mendata dan memberikan arahan kepada WNI yang disana. Lanjutnya, ia pun berharap agar warga negara indonesia khususnya yang berada disekitar lokasi untuk tidak panik apalagi terpancing dengan peristiwa ini, karena kewajiban sebagai anak Bangsa untuk ikut menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama dan perdamaian serta keamanan di dunia.

“Saya berharap, pihak Kedutaan kita disana untuk mendata seluruh WNI dan memberikan arahan serta perlindungan kepada seluruh WNI di sana. Saya sudah tentu peristiwa memilukan ini tidak terjadi lagi di masa datang, baik diluar negeri maupun di dalam negeri,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Website maritim.go.id/Terumbu Karang Raja Ampat yang rusak)

 

Jakarta, laporannews - Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua mengalami kerusakan mencapai 18.882 meter persegi akibat Kapal Pesiar Caledonian Sky yang mengantam terumbu karang beberapa waktu lalu.

Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, jumlah terumbu karang yang rusak sebanyak 18.882 meter persegi, namun dibagi menjadi dua tingkat perubahan kerusakan yang berbeda yaitu 13.270 meter persegi mengalami total rusak karena kapal dan 5.612 meter persegi karena hempasan pasir.

Dalam kesempatan itupula, Tim survei nasional dan tim survei asuransi mempunyai kesepakatan diatas materai dan pemerintah akan menutut ganti rugi kepada Kapal Caledonian Sky yang masih dihitung oleh para ahli.

“Kedua tim telah sepakat bahwa luas terumbu karang yang rusak sebesar 18.882 meter persegi, dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai,” ucap Arif Havas di Jakarta, Rabu (22/03).

Saat ini, Pemerintah juga masih akan menutut ganti rugi kepada Kapal Calendonian Sky yang masih dihitung oleh para ahli.

Perhitungan tersebut juga dinilai akan memengaruhi valuasi nilai kerugian yang parallel dengan jumlah klaim ganti rugi.

Kedua tim survei ingin bertemu kembali pada bulan April di Jakarta. Tim evaluasi akan dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai mandat UU Nomer 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 


 Martha Reka

(Foto: Humas KKP)

 

Kolaka, Laporannews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 17 pemerintah kabupaten/kota di dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berkomitmen menjaga ekosistem dan kelestarian perairan Teluk Bone. Hal tersebut dibahas dalam Pertemuan Nasional Kerjasama Ekonomi dan Konservasi Sumber Daya Laut-Pesisir di Kawasan Teluk Bone 2017, yang juga dihadiri oleh 17 Bupati/walikota di kawasan Teluk Bone tersebut.

Dalam acara tersebut, telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan PT Perikanan Nusantara (Perinus) dengan 17 Bupati / Walikota sekawasan Teluk Bone dalam rangka pengelolaan kawasan Teluk Bone.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, keindahan Teluk Bone merupakan roda perekonomian daerah, sehingga ia meminta kepada pemerintah setempat untuk menjaga dan mengawasi agar ekosistem di teluk Bone tidak rusak.

"Saya ingin berpesan kepada seluruh kepala daerah yang ada di kawasan Teluk Bone, seluruh walikota dan bupati jangan sampai lengah mengawasi perairan Teluk Bone", ujar Menteri Susi saat membuka acara di Hotel Sutan Raja, Kolaka, Selasa (21/03).

Menteri yang dikenal nyentrik itu menambahkan, dalam era pembangunan industri saat ini, seperti pertambangan maupun perkebunan yang berada di kawasan Teluk Bone, sebaiknya tidak menghilangkan ciri khas budaya dan pergerakkan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah sekitar Teluk Bone, terutama Sulawesi Tenggara.

"Saya melihat hegemoni yang terjadi. Apabila pemerintah daerah setempat tidak mendukung ekonomi masyarakat, maka masyarakat akan terpinggirkan. Apalagi jika dikuasai oleh korporasi. Maka masyarakat nanti akan jadi penonton saja. Karena yang kita inginkan adalah hidupnya ekonomi masyarakat," paparnya dalam rilis yang diterma Laporannews.

Sebelumnya, ia menilai Teluk Bone merupakan salah satu wilayah terlindung, jauh dari gempuran ombak samudera, yang menjadikan beraneka ragam ikan tinggal berlama-lama di dalamnya. "Yang pasti ikan-ikan akan senang transit disitu. Saya melihat Sulawesi, salah satu motor Indonesia dalam pertumbuhan PDB-nya," tuturnya.

Ia mengharapkan, dengan adanya kerjasama kota/kabupaten lintas provinsi ini dapat mempertahankan kekuatan ekonomi masyarakat lokal. "Jangan sampai ekonomi globalisasi mengubah produsen jadi konsumen. Sekarang Indonesia harus menjadi titik tolak dari ekonomi regional," tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pres Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo telah berkunjung ke Kalimantan Barat selama kurang lebih 4 hari untuk meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dengan peresmian tersebut, pembangunan tahap II zona sub inti dan pendukung tujuh PLBN di seluruh Indonesia akan dimulai tahun ini dan di operasikan (target) pada 2018. Sebagai informasi, pembangunan tujuh PLBN merupakan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan PLBN berakhir pada 2018.

"Untuk itu, kami akan memaksimalkan penataannya dan semua ini akan rampung pada akhir 2018 mendatang," katanya melalui siaran pers Senin (20/3).

Ia menjelaskan, pembangunan tahap I meliputi beberapa target yang akan dikerjakan, yakni pembangunan tahap I meliputi pembagunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point, serta Hardscape dan Landscape Kawasan.

Sementara untuk tahap II dengan kontrak multiyears atau anggaran tahun jamak 2017-2018 akan dibangun perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan tempat perputaran ekonomi di sekitar kawasan tersebut, supaya roda kehidupan masyarakat perbatasan bisa berjalan denga lebih baik. “Makanya, kami juga akan membangun pasar agar pertumbuhan ekonomi dikawasan perbatasan bisa lebih baik lagi,” imbuhnya.

Ia mengakui bahwa pembangunan di kawasan PLBN masih terkendala atas pembebasan lahan, namun ia meyakini masalah tersebut masih bisa diatasi oleh pemerintah. “Tapi saya yakin bisa diatasi, karena permasalahan pembebasan lahan yang ada, sebagian besar menyangkut pada masalah harga saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan pembangunan tersebut, ia berharap kepada masyarakat untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah agar program pembangunan tersebut bisa cepat diselesaikan dengan baik.

"Bukan masyarakat digusur, namun ditata agar menjadi lebih cantik, disesuaikan dengan konsep yang ada. Untuk itu, saya harapkan masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah, demi percepatan pembangunan yang kita harapkan," pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

 

(Twitter Ridwan Kamil)

 

Bandung, laporannews - Masih satu tahun ke depan, nama Mochamad Ridwan Kamil, sudah digadang-gadang dicalonkan sebagai gubernur Jawa Barat. Sosok pemuda Sunda ini menarik perhatian publik lewat berbagai progres kerjanya yang dinilai berhasil.

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 45 tahun silam itu, juga dianggap mampu mempresentasikan pekerjaannya di beberapa media sosial. Yang teranyar, aplikasi Instagram, menjadi salah satu peranti Emil, sapaan akrabnya, untuk memperlihatkan kesibukannya.

Wali Kota Bandung ini juga dianggap santun dan berperilaku baik ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, ia adalah figur, yang juga disenangi kawula muda. Terbukti, banyak komentarnya yang di-share di berbagai media yang mengomentari anak-anak muda jaman sekarang dengan gaya anak muda juga.

Dunia politik praktis membawa Emil ke singgasana kekuasaan Kota Kembang itu. Tepatnya, sejak 28 juni 2013 lalu, Emil yang berpasangan dengan Oded Muhammad Danial ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilwakot Kota Bandung 2013. Ia mendapat 45,24% suara rakyat Bandung kala itu.

Sebenarnya kerja tokcer Emil tidak dapat dianggap sebelah mata. Lelaki yang mempersunting Si Cinta—Atalia Praratya, itu membangun karirnya sejak lama. Bapak tiga anak ini memulai karirnya dari menekuni dunia desain di Institut Teknologi Bandung. Dari sana ia mengembangkan sayapnya.

Kelar dari ITB, Emil langsung pergi ke Amerika Serikat untuk bekerja di berbagai perusahaan. Namun, roda perekonomian yang terganggu karena adanya krisis moneter di Indonesia, memaksa dia berhenti, dan tetap di AS. Ia pun kemudian berusaha kembali. Akhirnya ia melanjutkan pendidikannya ke University of California, Berkeley.

Lulus dari sana dengan mendapat titel Master of Urban Design di 2001, ia kemudian kembali ke Indonesia di tahun 2002. Dua tahun kemudian, Emil membuat sebuah perusahaan jasa konsultan perencanaan dengan beberapa temannya. Dari sana dan berkutat dengan menelurkan berbagai karyanya, nama Emil makin berkembang.

Kini Emil dianggap mampu mengurusi salah satu Provinsi besar di Indonesia yaitu Jawa Barat. Dianggap sebagai putra daerah, nama Emil makin disorot berbagai pihak untuk dilayangkan sebagai calon gubernur Jawa Barat. Sejumlah partai pun berebut mulai mendukungnya. Apalagi Nasdem, yang dalam waktu dekat mau meminangnya. Semua kembali ke Emil. Mau Kang?


Kalam Sanjaya

 

     

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo hari ini telah menggelar sidang paripurna di Istana negara, Rabu (15/03/2017). Presiden Jokowi mengatakan, pembahasan pada sidang kali ini yang pertama adalah soal kapasitas fiscal dan pagu indikatif pada RAPBN 2018.

"Selain itu juga hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2017 dan 2018, hambatan dan tantangan apa juga kita sampaikan," katanya di Istana negara, Jakarta Rabu (15/03).

Presiden meminta, penuyusunan kapasitas fiskal dan pagu indikatif RAPBN 2018 disusun dengan sangat optimisme, kredibel dan realistis.

“Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga sudah harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, menjadi kira-kira 5,4%-6,1%. "Untuk itu saya minta semua kementerian harus kerja keras dan lakukan langkah konkret, jangan bekerja rutinitas, monoton, linier, bussiness as usual, ini harus ditekankan pada jajaran di bawah kita agar betul-betul langkah-langkah konkret itu ada,” tuturnya.

Presiden menekankan,  pentingnya penajaman program prioritas, sehingga setiap program itu betul-betul mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Untuk kapasitas fiskal, Presiden Jokowi meminta agar tidak hanya bergantung pada pemerintah. Oleh sebab itu peran pengeluaran modal atau capital expenditure BUMN harus benar-benar ditingkatkan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat.

"Ini akan betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta. Jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk, sudah," tandasnya.


Kalam Sanjaya

 

Page 6 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan