Utama

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI), menyelenggarakan bakti sosial bertema “Mewujudkan Hidup Sehat Masyarakat Nelayan”, di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Minggu, (7/05/2017). Bakti sosial ini dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum YKI Aru Wisaksono, Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo Asmadi, jajaran dokter dan masyarakat peduli kanker di Indonesia, serta tentunya masyarakat nelayan Kali Adem, Muara Angke.

Kegiatan tersebut, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir pantai akan pentingnya pola hidup sehat, untuk mencegah dan melawan kanker. Kegiatan utama pada bakti sosial ini adalah pemeriksaan deteksi dini untuk kanker serviks bagi wanita, kanker paru-paru bagi pria, serta kanker nasofaring dan retinoblastoma bagi anak-anak nelayan sekitar. Selain itu, masyarakat nelayan yang tidak berkesempatan melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker tersebut akan diberi voucher pemeriksaan gratis di klinik terdekat.

“Kepedulian akan kesehatan sudah saatnya ditingkatkan oleh masyarakat semua. Kita yang mampu, kita yang bisa, kita yang mengerti, dan kita yang mengetahui dan punya kapasitas, semestinya harus rajin dan mau untuk menggiring masyarakat lainnya, yang berada di posisi tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan dan tidak punya kapasitas untuk melakukan upaya kesehatan, supaya mereka juga bisa hidup sehat,” ungkap Menteri Susi dalam pidatonya pada kegiatan tersebut di Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (7/05).

Menurutnya, kesehatan semua elemen masyarakat, mulai dari balita, anak-anak, usia dewasa, hingga yang tua, akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. “Kalau kita jaga kesehatannya, terutama anak-anak, akan tumbuh menjadi manusia-manusia sehat. Manusia-manusia yang sehat diberi pendidikan, tentunya akan bisa menjadi manusia-manusia Indonesia yang kuat,” ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Menteri yang dikenal nyentrik ini berpendapat, kanker adalah jenis penyakit tidak menular, tetapi sangat berbahaya karena bisa menggerogoti atau menurunkan stamina, kesehatan, dan kapasitas seorang manusia. Ia juga berpendapat, untuk membangun Indonesia yang hebat, harus dimulai dengan pembangunan manusia-manusia dengan stamina dan badan yang sehat. Salah satu caranya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi.

“Stamina dan badan yang sehat tentunya (hasil) dari kesehatan yang terjaga. Dan ini (dapat dipenuhi) dari konsumsi-konsumsi makanan yang tinggi protein, banyak mineralnya, dan banyak vitaminnya. Misalnya dengan mengonsumsi ikan. Kita Indonesia kaya ikan yang sumber protein, vitamin, dan mineralnya tinggi. Untuk itu, pemerintah komitmen untuk menyehatkan bangsa Indonesia dengan apa yang ada di laut kita,” terangnya.

Sebagai informasi, kanker merupakan penyakit dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu 1,4 per 1.000 penduduk atau sekitar 347.000 orang (Risdeskas). Kematian akibat kanker di Indonesia menduduki peringkat ketujuh, dengan prosentase 5,7% dari seluruh penyebab kematian (Riskesdes). Kanker juga merupakan penyebab kematian ketiga penyakit tidak menular, setelah stroke dan penyakit jantung di Indonesia, dengan prosentase 7,7% (Sistem Informasi RS, 2010).

Perlu diketahui, Indonesia membutuhkan generasi yang sehat agar dapat turut andil dalam persaingan global di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini. Salah satunya dengan proteksi dini penyakit-penyait yang dapat membahayakan jiwa masyarakat.

“MEA, persaingan kompetisi global, tidak bisa kita bendung. Proteksi bisa kita lakukan, tapi dalam skala minimum. Mau tidak mau, kita harus bekerja untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Saya yakin, dengan penanganan Yayasan Kanker Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi bersama, kita coba mengampanyekan gemar makan ikan itu sehat. Dua tahun ini pemerintah sudah komitmen untuk memastikan kedaulatan pangan di laut,” papar Menteri Susi.

Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, edukasi kesehatan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, mengingat mereka sudah cukup lama terpinggirkan. Dalam sepuluh tahun terakhir, ia menyebutkan bahwa rumah tangga nelayan turun 50% akibat banyaknya orang yang meninggalkan profesi nelayan. Namun, berkat berbagai usaha yang terus dilakukan, kini nilai tukar nelayan mulai menunjukkan peningkatan diikuti peningkatan kualitas hidup nelayan. Namun demikian, ia menyadari, pemerintah tidak hanya harus memperhatikan kebutuhan dasar pangan dan papan, tetapi juga kebutuhan kesehatan nelayan.

Ia juga mengungkapkan, selama ini kanker telah menjadi penyakit yang mengancam jiwa nelayan. Ia mencontohkan, pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dengan Yuliana (12), penderita kanker mata dalam kunjungan kerjanya ke Sukabumi, dan Dudung (24), nelayan penderita kanker tulang saat kunjungan kerjanya ke Wakatobi.

“Kemarin saat MKP berkunjung ke Wakatobi, sebagai daerah wisata, ternyata di sudut-sudutnya banyak masyarakat tertinggal. MKP menemukan Dudung, nelayan yang terkena kanker tulang. Kemudian Dudung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan operasi. Itu salah satu contoh (nelayan terkena kanker). Selain itu, tahun lalu ada pula anak nelayan yang terkena kanker mata, tapi sayang tidak tertolong. Dengan potret demikian, saya sangat berterima kasih kepada YKI yang mengadakan kegiatan di Muara Angke,” cerita Rifky, Jumat (5/05).

Ketua umum YKI Aru Wicaksono Sudoyo, menjelaskan, sebagian besar kanker berhubungan dengan perilaku dan lingkungan. Oleh karena itu, YKI menyambut baik kerjasama ini, guna meningkatkan pengetahuan bahaya penyakit kanker dan pemeriksaan deteksi dini kanker untuk para nelayan.

Adapun Ketua Pelaksana Kegiatan Sally Sudjrajat mengungkapkan, kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat yang mudah diakses, salah satunya yaitu nelayan. KKP dipilih sebagai partner kerjasama karena memahami ranah dan domain nelayan. Selain itu, kepedulian Menteri Susi dengan penanganan penyakit kanker dua keluarga nelayan juga telah diamati YKI.

“Karena kedua kasus itu (kasus Yuliana dan Dudung), maka muncul keinginan untuk menargetkan nelayan. Kita menargetkan mengundang 1.000 nelayan. Hal ini supaya pemeriksaan bisa merata,” jelas Sally.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Dok. Kapolda Riau/ Napi di Rutan Sialang Bungkuk yang kabur ditangkap lagi oleh pihak aparat kepolisian)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, kinerja Kementerian Hukum dan HAM sangat buruk dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (LP). Sepanjang tahun ini, kerusuhan di dalam LP terjadi beruntun sejak Januari 2017 dan memuncak pada kasus  kerusuhan serta kaburnya sejumlah tahanan dari LP Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/05/2017) lalu.

Sehari Sebelumnya, atau pada Kamis (4/5) sekitar pukul 15.30 WIB, LP Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok tindak pidana narkoba. Pada Kamis 2 Mar 2017, LP Jambi juga dilanda kerusuhan.

“Komisi III DPR dan masyarakat pada umumnya tentu saja prihatin. Soalnya, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/05).

Ia menuturkan bahwa keluhan yang dimunculkan Kemenkumham pun selalu sama, yakni faktor kelebihan kapasitas LP. Padahal, faktor kelebihan penghuni LP adalah masalah atau isu lama yang sudah menjadi catatan publik, jauh sebelum peristiwa rusuh di LP  Banceuy, Bandung serta peristiwa rusuh LP Kerobokan di Denpasar, Bali pada 2016. Lanjutnya, dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh.

“Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP.  Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi,” tuturnya.

“Ini menjadi bukti untuk menilai buruknya kinerja Kemenkumham dalam konteks pembenahan LP. Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkumham untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi LP,” tutupnya.


Muhammad Reza

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi Filipina 28- 29 April 2017 untuk bertemu Presiden Rodrigo Durtete, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT ASEAN) ke – 30. Hari pertama, Jokowi diterima Presiden Filipina Rodrigo Durtete di Istana Malacanang, Jumat (28/04/2017) di Istana Malancanang pukul 14.00 waktu setempat.

Adapun kunjungan tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pada KTT ASEAN, Presiden Jokowi akan memberikan pandangan mengenai keberhasilan dan tantangan Asean yang ingin memasuki usia ke 50. Selain itu, Presiden ingin meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi ke dua negara terutama dalam bidang perdagangan.

"Kunjungan itu akan dimanfaatkan Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi kedua negara, utamanya di bidang perdagangan," kata Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam siaran persnya, Jumat, 28 April 2017.

Tidak hanya itu, di hari ketiga kunjungannya di Filipina pada Minggu, 30 April 2017, Presiden akan ke Davao City. Bersama Duterte, Jokowi akan meresmikan pembukaan rute pelayaran laut Roll-on Roll-off (Ro-Ro) Davao-General Santos-Bitung. 

Peresmian pembukaan rute ini diharapkan dapat memajukan perdagangan sub-kawasan, dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia-Filipina maupun konektivitas ASEAN.


Martha Reka

 

(Foto: Humas KKP)

 

Bali, Laporannews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), dan the Humbold-Viadrina Governance Platform menyelenggarakan the 2nd International Conference Fishery Transparency initiative (FITI) di Padma Resort Legian Bali, Kamis (27/04/2017).  Acara tersebut, guna mendukung pengelolaan perikanan yang transparan dan akuntabel, yang bertema “Launching a New Era of Transparency in Fisheries” yang dihadiri sekitar 300 tamu dari dalam negeri dan luar negeri kurang lebih berasal dari 24 negara.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Co-founder of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform and Chair of the International Advisory Group of the FiTI Peter Eigen. Turut hadir, Kadis Kelautan dan Perikanan yang mewakili Gubernur Bali, beberapa perwakilan negara internasional seperti Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Islam Mauritania Moctar Ould Djay, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Bernstrong, dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Menteri Susi mengajak para aktor internasional dari lapisan pemerintah,  bisnis, dan masyarakat sipil internasional untuk mengelola sumberdaya perikanan laut secara terbuka dan akuntabel.  Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan informasi yang perlu diketahui dunia untuk menyingkirkan hambatan utama bagi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber makanan, serta membuka perdagangan antar negara internasional.

“Indonesia bangga menjadi tuan rumah konferensi penting ini, yang menandai tonggak inisiatif transparansi perikanan. Dengan garis pantai lebih dari 80.000 kilometer, Indonesia perlu memberdayakan masyarakat pesisir untuk melindungi ekosistem laut mereka. Informasi yang disempurnakan tentang siapa memanfaatkan  apa yang ada di perairan kita, secara signifikan akan mendukung tindakan memerangi kejahatan perikanan,” ungkap Menteri Susi dalam sambutanya di konferensi FITI, Bali, Kamis (27/04).

Sebagai informasi, Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan list of license holder, perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor dan impor produk perikanan, perhitungan tarif, hingga regulasi pemerintah. Ditambah lagi, Indonesia menuju open government, yang semangatnya adalah disclosure, dan tentunya telah menerapkan keterbukaan sebagaimana telah diatur  Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebelumnya, transparansi informasi industri Indonesia juga  telah teruji melalui keikutsertaannya dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI).  Selain itu, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah diakui sebagai champion pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), yang didukung oleh ketegasan, kepemimpinan, dan konsistensi dalam menindak pelaku IUU fishing. Hal ini tentunya telah menuai perhatian dan pujian dari negara-negara lain.

“Nanti juga ada insentif bagi yang telah bekerja dengan baik, dengan betul, seperti negara kita ini wajib mendapat insentif. Indonesia sudah memerangi IUUF, jadi secara label Indonesia ini sekarang sudah sangat transparan. Perizinan transparan, kepemilikan kapal transparan, peledakan juga hukumnya transparan,” jelasnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Selain Indonesia, negara Mauritania, Senegal, Seychelles, dan Guinea juga akan menjadi percontohan transparansi pengelolaan kelautan dan perikanan dunia sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional negaranya masing-masing.

“Masyarakat perikanan sekarang semakin sensitif dari sisi proses dan juga kualitas produk-produk perikanan. Kami ingin ini menjadi salah satu tool bagi kita untuk membatasi kegiatan illegal unreported unregulated fishing (IUUF), kalau semua negara produsen, pemakai, bersama-sama bisa mengurangi kegiatan IUUF,” tutur Menteri Susi.

Menurutnya, dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah internasional dapat menelusuri asal usul produk perikanan yang diperdagangkan secara global, sehingga produk ilegal tidak bisa masuk ke suatu negara dengan mudah.  Pengelolaan perikanan secara transparan di Indonesia berdasarkan pada tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, melalui penerapan good governance dan komitmen yang kuat.

Co-founder of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform and Chair of the International Advisory Group of the FiTI sekaligus ketua FiTI Internasional Peter Eigen mengatakan, pihaknya akan mengawasi proses FiTI di negara-negara yang ingin menerapkan prakarsa tersebut. Menurutnya, informasi dasar tentang sektor perikanan seringkali masih berada di luar ranah publik. Tanpa informasi tersebut, kualitas dan kredibilitas pengambilan keputusan dapat dirusak, sementara prospek pengawasan dan akuntabilitas yang efektif berkurang.

“Hari ini, kita menandai tonggak utama untuk perubahan. Dengan Standar FiTI, kami menyediakan pemerintah, industri perikanan (skala besar dan skala kecil), dan masyarakat sipil dengan cara yang komprehensif dan kredibel untuk mencapai dan mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan sektor perikanan laut. Seperti pada kegiatan nelayan dan perusahaan perikanan. Ini saat yang penting di mana kita semua harus bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan lautan, laut dan sumber daya laut kita secara berkelanjutan,” tutur Peter Eigen.

Selain Peter, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Bernstrong juga mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari konferensi FiTI.

“Saya bisa pulang dengan kaya informasi bagaimana meningkatkan dan menerapkan transparansi terutama di sektor penangkapan ikan. Bagaimana pemerintah untuk bekerja lebih dekat dengan lebih efektif dengan jajaran di sektor perikanan. Menarik peran LSM dan masyarakat untuk meningkatkan dan memajukan korporasi bersama-sama di sektor perikanan menjadi semakin penting. Seperti yang diungkapkan Ibu Menteri (Menteri Susi), kita harus menjaga kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan ikan tetap tersedia untuk generasi kita selanjutnya,” pungkas Michael Bernstrong.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo menanggapi isu reshuffle yang berembus di media dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, isu tersebut pernah dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo tentang target kinerja yang dipasang untuk para menterinya. Pernyataan itu disebutkan bahwa menteri yang tidak mampu menyelesaikan target bisa diganti atau digeser.

"Saya kerja memang selalu pakai target. Pak menteri tidak pernah tanya ke saya, 'Pak ini targetnya terlalu besar.' Itu urusan menteri, target itu harus selesai. Kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu," katanya saat Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/04).

Namun, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pergantian kabinet (reshuffle) tidak akan dilakukan setidaknya sampai akhir bulan April 2017.

"Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada," ujar Jokowi saat diwawancarai wartawan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/04).

Ia pun menegaskan, dirinya tidak akan berhenti melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Lanjutnya, evaluasi tersebut dilakukan setiap minggu dan setiap bulan.

"Evaluasi menteri kami lakukan setiap minggu, setiap bulan. Terus menerus," ujar Jokowi.

Ia pun mengutarakan bahwa selama ini kinerja para menterinya bekerja dengan baik. “Baik-baik saja,” pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas KKP)

 

Tokyo, Laporannews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada hari Senin (10/04/2017), berkunjung ke Jepang untuk bertemu Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Sinichi Kitaoka. Kunjungan tersebut, merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 15 Januari 2017 lalu, yang menyepakati peningkatan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam beberapa sektor termasuk kelautan dan perikanan.

Kunjungan kerja Menteri Susi di Jepang, rencananya akan berlangsung selama  lima hari, yakni tanggal 10-15 April 2017. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Susi rencananya juga akan bertemu Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang dan Menteri Pertahanan Jepang, serta pejabat pemerintah Jepang lainnya.

Menteri Susi juga akan bertemu dengan Coast Guard Jepang, para pengusaha perusahaan besar di Jepang, diaspora Indonesia di Jepang serta mengunjungi perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan pada ikan di Jepang dalam rangka mempelajari pengelolaan dan cold chain system juga riset budidaya perikanan, galangan kapal, radio komunikasi, koperasi perikanan, pelelangan dan pasar ikan tuna serta pusat pengelolaan data dan informasi Jepang.

Dalam kunjungan kerja pertamanya, Menteri Susi langsung melakukan pertemuan tertutup dengan JICA lebih kurang 40 menit yang membahas persoalan kelautan dan perikanan Indonesia dan Jepang yang kebetulan memiliki persamaan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi mengatakan, kedatanganya di Tokyo untuk meminta janji Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe sekaligus menawarkan kerjasama soal kelautan dan perikanan.

“Kita datang ke sini untuk tagih janji PM Abe untuk kerjasama di bidang perikanan. Kita juga datang dengan menawarkan beberapa bidang kerjasama yang akan saling menguntungkan,” kata Menteri Susi di kantor JICA, Tokyo, Senin (10/4).

Menteri Susi beranggapan, modernisasi industri perikanan Indonesia telah membuka peluang peningkatan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan JICA. Ia meminta dukungan JICA pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan teritorial Indonesia dan pulau-pulau terluar Indonesia, antara lain Sabang, Natuna dan Morotai.

 

(Pertemuan Menteri Susi dengan Presiden JICA)

 

Ia menambahkan, investasi Jepang di Indonesia sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Sabang. Namun, saat ini, perusahaan Jepang rencananya akan membangun aqua culture di Aceh. Menurutnya, investasi di sektor perikanan tidak memerlukan biaya yang besar sehingga bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat.

"Investasi perikanan itu kecil, tidak perlu besar, bukan big money investment. Bikin pabrik kapasitas 30 ton per hari itu paling Rp10-30 miliar saja," terangnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia juga menawarkan kerjasama dalam peningkatan kapasitas pengujian mutu dan keamanan produk perikanan untuk mewujudkan laboratorium uji standar BKIPM (BUSKI) menjadi laboratorium referensi internasional sesuai standar OIE, termasuk pengujian marine biotoxin dan pelatihan inspektur perikanan untuk commercial sterilization of fishery processing technology.

Selain itu, Indonesia melalui KKP, menawarkan kerjasama agar JICA dapat membangun industri perikanan di Indonesia untuk peningkatan tata kelola kelautan dan perikanan juga dibicarakan kerjasama di bidang perbenihan, pakan ikan, pembesaran ikan, pengolahan, manajemen pelabuhan perikanan, fish market, logistik, packaging, branding, statistik, cold chain system, dan peran koperasi.

“Kita menawarkan kepada JICA agar bisa masuk membangun industri perikanan Indonesia. Kita tahu Jepang selama ini merupakan pasar seafood terbesar Indonesia. Jepang butuh pasokan untuk makanan laut di negaranya. Nah, kita akan coba untuk suplai itu,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

(Foto: Dok. menhan.go.id/ Kapal perang KRI RE Martadinata-331)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu telah meresmikan kapal perang KRI Raden Eddy Martadinata-331 di markas Koarmabar I Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (7/04/2017).

Peresmian kapal tersebut, dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI AL. Bersamaan dengan peresmian kapal tersebut, Menhan juga telah melantik Kolonel Laut (P) Agam Endrasmoro sebagai komandan kapal KRI RE Martadinata-331.

Kapal Perang Perusak Kawal Rudal (PKR) SIGMA 10514 KRI Raden Eddy Martadinata-331, secara resmi memperkuat Alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut guna mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan perairan Indonesia dan di perbatasan wilayah teritorial Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Menhan Ryamizar Ryacudu bahwa "Dalam keadaan damai digunakan untuk menjaga kedaulatan laut kita melaksanakan patroli di perbatasan perairan. Tugas mereka di seluruh indonesia organik di armada timur," katanya di Markas Kormabar I Pondok Payung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (7/04).

Ungkapan yang sama juga dikatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi yang mengatakan bahwa dalam masa damai, RE Martadinata-331 akan ditugaskan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

"Menjaga kedaulatan wilayah perairan kita, melaksanakan patroli baik di perairan maupun di perbatasan. Tugas mereka adalah seluruh Indonesia. Organik nanti di Armada Timur," kata Ade usai peresmian RE Martadinata-313.

Kapal tersebut, dianggap kapal perang yang tercanggih yang dimiliki Indonesia. Kapal tersebut juga dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship.

Ade menambahkan, kapal perang RE Martadinata-313 memiliki spesialisasi kapal perang anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan peperangan anti serangan udara serta peperangan elektronika.

"Peralatan kapal dilengkapi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baik itu meriam, kemudian rudal, torpedo kemudian peperangan elektronika," imbuhnya.

Adapun persenjataan yang dimiliki kapal RE Martadinata antara lain:

- Meriam utama OTO melara 76 mm Super Rapid Gun dengan reaksi super cepat 80 peluru siap tembak.

- Rudal Exocet MM40 block 3 dengan jarak jangkauan mencapai 200 km.

- Rudal antiserangan udara Mica dapat menyergap sasaran sejauh 25 km dengan ketinggian 9144 meter.

- Pengecoh rudal Terma SKWS DLT-12T mampu membelokkan arah rudal, mengacau sensor rudal, mengacaukan jammer dan sinar infrared serta frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan.

- Torpedo A-244S memiliki kemampuan mengincar sasaran di perairan dangkal.

- Meriam Close in Weapon System (CIWS) Millenium 35 mm untuk menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo mengadakan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Adapun sidang dilakukan secara tatap muka langsung antara Menteri dengan Presiden. Tidak hanya itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga turut mendampingi Jokowi.

Beberapa Menteri yang hadir antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Eggartiasto Lukita, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Tidak hanya itu, hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir, serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Dalam paripurna tersebut Jokowi membahas mengenai pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 serta menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,6%

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga menghemat anggaran secara besar-besaran.

"Di 2017, mumpung baru masuk pada tiga bulan pertama, kami ingin agar 2017-2018 dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Selain itu, para menteri dan pimpinan lembaga negara diminta untuk mengevaluasi program kerja yang bisa dipangkas biaya guna menghemat anggaran dan meminta para menteri mengalihkan anggaran hasil produktif serta meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia.

"Banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal. Lihatlah lagi, baik yang 2017 atau nanti yang 2018," tambah Jokowi.

Selain itu, Jokwi meminta para menteri mengenai volume belanja yang mencapai Rp 2.200 triliun, harus diarahkan kepada pembangunan dan diminta untuk dilihat secara rinci lagi alokasi dari volume belanja di masing-masing kementerian/lembaga,  komitmen dalam memanfaatkan dana tersebut. Salah satunya dengan membuat dana abadi yang alokasinya sebesar 20% dari total anggaran setiap tahunnya, pembatasan belanja barang di 2018 yang berkaitan dengan subsidi, untuk dialokasikan secara tepat dan mengarah kepada 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah,

PKH, salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan harus ada yang mendampingi, belanja pertanian yang harus diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tidak lagi mengarah ke padi, Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai menggunakan formulasi dinamis dalam menghitung pendapatan dan penerimaan, sedangkan untuk dana desa, Jokowi ingin alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat dapat dipantau efektivitas pelaksanaannya, terutama dalam mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja di desa.

Tidak hanya itu, Jokowi mengatakan dalam penutupan sidang kabinet paripurna tersebut agar seluruh APBN bebas dari korupsi dengan melakukan pencegahan di kementrian serta lembaga negara serta harus bertindak keras dan tegas terhadap uang di APBN.


 Martha Reka

(Foto: Didik Heriyanto. Humas KKP)

 

 

Ambon, Laporannews – Penegakkan hukum bagi kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia akan dilakukan terus menerus oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penegakkan tersebut, demi mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia, supaya para pencuri ikan asing atau illegal fishing bisa efek jera terhadap kedaulatan kelautan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penenggelaman kapal kali ini yang dilakukan di perairan Ambon, Maluku adalah sebagai bukti bagi penegakkan kedaulatan di wilayah Indonesia Timur.

"Kita harapkan Sino (nama salah satu kapal yang ditenggelamkan) ini adalah simbol dari kemenangan kita dalam memberantas pencurian ikan, setelah beberapa tahun kita mengalami kekalahan, terutama di Indonesia Timur," ujar Menteri Susi kepada wartawan di Pantai Tihlepuai, Desa Morella, Ambon, Sabtu (1/04).

Sebagai informasi, Menteri Susi memimpin langsung penenggelaman kapal di 12 lokasi dari Lapangan 7 Syawal, Morela, Ambon. Di Ambon sendiri, terdapat dua kapal yang ditenggelamkan. Kedua kapal tersebut ada Sino 26 (265 GT) dan Sino 35 (268 GT).

Adapun kapal yang ditenggelamkan berjumlah 81 kapal, dengan rincian lokasi sebagai berikut: Aceh 3 kapal, Pontianak 8 kapal, Bali 1 kapal, Sorong 1 kapal, Merauke 1 kapal, Belawan 7 kapal, Tarempa 10 kapal, Natuna 29 kapal, Tarakan 6 kapal, Bitung 9 kapal, Ternate 4 kapal, dan Ambon 2 kapal (tidak termasuk SINO 36).

(Peledakkan Kapal di Perairan Ambon)

Ia menambahkan, selain memiliki lambang kedaulatan negara terkait illegal fishing, perairan Ambon akan memiliki calon rumpon dan terumbu karang. "Terumbu karang dan rumpon nanti akan bertambah, paling tidak bisa untuk menarik perhatian ikan-ikan di sini dan masyarakat setempat punya rumah ikan," imbuhnya.

Menteri yang dikenal nyentrik itu menilai, selain akan menghasilkan rumpon dan terumbu karang, kapal-kapal yang ditenggelamkan tersebut sebagai langkah untuk memberikan deterent effect bagi pelaku illegal fishing. Ia pun berharap, ganjaran yang diterima bagi pelaku illegal fishing sesuai hukum yang berlaku dan murni karena proses pengadilan.

"Saya berharap semua murni proses karena pengadilan. Saya akan sangat kecewa dan marah apabila keputusan kapal pelaku illegal fishing ada campur tangan invisible hand yang mempengaruhi. Sudahlah, permainan ini selesai. Kedaulatan negara harus ditegakkan," tandasnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Penegakkan hukum yang dilakukan Menteri Susi selama ini, dapat menjadi catatan sejarah di dunia perikanan Indonesia dan dapat dijadikan motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat, agar kedaulatan Indonesia tidak di remehkan oleh negara lain.

"Supaya nanti masyarakat bisa tahu, ada jamannya ribuan kapal asing bebas datang mencuri ikan. Dan mereka pun tahu, Indonesia bisa mengatasi kejahatan tersebut," tutupnya.

Hingga saat ini, jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah 317 kapal, dengan rincian Vietnam 142 kapal, Filipina 76 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 49 kapal, Indonesia 21 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 4 kapal.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi salah satu nominator dalam ajang “Seafood Champion Awards 2017” yang secara rutin digelar Seaweb. Dalam perhelatan ini, Menteri Susi masuk ke dalam kategori Seafood Champion Award for Leadership. 

“Finalis yang dinominasikan semua telah menunjukkan kecemerlangan dan keuletan dalam bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, perbedaan bahasa, dan jenis-jenis industri untuk mengubah hubungan manusia dengan laut”, tulis SeaWeb dalam keterangan resminya.

Diketahui, SeaWeb merupakan program dari The Ocean Foundation, dengan misi untuk mendukung, menguatkan dan meprosmosikan organisasi rangka melawan kerusakan lingkungan diseluruh dunia. SeaWeb menyelenggarakan Seafood Summit bekerja sama dengan Diversified Communications.

SeaWeb melayani komunitas yang bergerak dibidang keberlanjutan produk perikanan melalui penyediaan infrastruktur dan teknologi terkoodinasi baik individu dan pengetahuan untuk mengajak, menginspirasi dan memberikan penghargaan bagi industri produk perikanan atas praktik-praktik terbaik nya.

Dalam nominasi Seafood Champion Award for Leadership, Menteri Susi dinilai berpengaruh bagi negara lain yang memiliki kebijakan sama dengannya, yakni memberantas pencurian ikan secara illegal (illegal fishing) dan meningkatkan keberlanjutan produk kelautan dan perikanan serta kelestarian laut.

Di ajang nominasi ini, Menteri Susi akan bersanding dengan nama lain yang juga berkutat di dunia kelautan, yakni Ketua FishWise, Mariah Boyle dan Ketua Global Aquaculture Alliance, Wally Stevens.

Sebagai Informasi, Seafood Champions Award diadakan sejak tahun 2006. Ajang perhelatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka (para nominasi) yang berdedikasi terhadap pengelolaan sumber daya laut dengan cara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Selain penghargaan terhadap individu, Seafood Champions Award juga memberikan penghargaan dalam kategori kegiatan advokasi, visi, dan inovasi.

Selain itu, penyelenggaraan Seafood Champions Award tahun ke-11 ini diberikan kepada mereka yang berdedikasi terhadap pengelolaan sumber daya laut dengan cara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Pemenang akan diumumkan pada 5 Juni di SeaWeb Seafood Summit, Seattle AS.

“Tahun ini, finalis berasal dari beragam kalangan, mereka adalah orang-orang yang telah berhasil baik di level nasional maupun global. Untuk menciptakan perubahan, anda perlu menggandeng pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, tapi orang-orang ini telah berhasil satu langkah didepan dan membuat sebuah kemajuan.” ujar Mark Spalding, Presiden SeaWeb and The Ocean Foundation.

Nantinya, seleksi finalis dilakukan melalui panel diskusi para tenaga ahli keberlanjutan produk perikanan (sustainability seafood) yang berasal dari sektor industri maupun lembaga swadaya masyarakat dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

“Para juri kami memiliki pengetahuan dan perspektif luas terkait proses evaluasi yang kompleks ini. Kami sangat mengapresiasi hasil kerja mereka yang diakukan secara sukarela , memakan waktu lama dan menguras tenaga untuk memutuskan finalis awards ini”, ujar Spalding dalam rilis yang diterima dari Humas KKP kepada Laporannews.


A. Ainul Ghurri

 

Page 5 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan