Utama

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulangkan Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan, atas nama Danang Gunawan Wibisono, berhasil dipulangkan dari Vietnam dan tiba di Jakarta pada 29 Mei 2017. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi Gunawan yakni KH 97579 TS tenggelam di lokasi penangkapan. Kemudian Gunawan dievakuasi ke kapal terdekat, yaitu kapal Vietnam Coast Guard.

Pemulangan tersebut, merupakan hasil koordinasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam melalui saluran diplomasi antara kedua Negara yang telah terjalin dengan baik. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendy Hardijanto.

"Danang Gunawan Wibisono merupakan AKP Hiu Macan 01 yang turut serta dalam proses penangkapan 5 (lima) kapal perikanan Vietnam oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 pada 21 Mei 2017 lalu di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Selanjutnya dalam beberapa hari, Gunawan berada di kapal Vietnam Coast Guard. Sesampainya di pangkalan operasi Vietnam Coast Guard di Ho Chi Min City, Gunawan diserahkan secara resmi kepada Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City pada tanggal 27 Mei 2017," kata Rifky di Jakarta (29/05).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi menyampaikan terima kasih atas kerja sama antar negara tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, dan Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City, Vietnam, sehingga saudara Gunawan dapat kembali ke tanah air dengan keadaan sehat," ujar Eko.

Sementara itu, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP juga akan memproses pemulangan 343 Anak Buah Kapal (ABK) Vietnam yang saat ini masih ditampung di beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis PSDKP.

"Nelayan yang akan dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, dalam berbagai operasi karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia," jelasnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Mereka dipulangkan hanya berstatus hukum menjadi saksi, dan bukanlah tersangka (non yustisia). Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM).

Ketentuan pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).

Pemulangan juga dilakukan untuk meringankan tugas Pengawas Perikanan di lapangan dan dalam rangka mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makan para ABK tersebut.

"Dengan dipulangkannya ABK non tersangka dan yang berstatus saksi, maka tugas dan tanggungjawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan akan lebih terkonsentrasi pada proses hukum kasus yang sedang ditanganani dan ABK yang dijadikan tersangka," jelas Eko.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Kutukan teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terjadi pada Rabu malam (24/05/2017) terus berdatangan. Kali ini, Ketua DPR RI, Setya Novanto yang mengutuk keras atas kejadian keji tersebut.

“Pertama saya mengutuk aksi teror di Kampung Melayu Jakarta Timur, yang terjadi malam tadi,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Jumat (25/05) .

Sebagai informasi, peledakan bom Kampung Melayu, telah menewaskan tiga anggota Polri, lima anggota Polri luka-luka dan lima warga masyarakat luka-luka. Oleh karena itu, Setya Novanto turut berduka cita ketika mengetahui yang menyebabkan korban jiwa yang kembali korbanya adalah anggota kepolisian. Pasalnya, tiga anggota Polri yang sedang bertugas di lokasi, gugur dan beberapa diantara lainnya termasuk warga sekitar, terluka setelah terkena ledakan yang diduga kuat berasal dari bom bunuh diri jenis bom panci. Sementara itu, dua orang tersangka juga dikabarkan tewas saat mereka melakukan aksi biadab tersebut.

“Saya sangat sedih dan ikut merasakan duka, apalagi korban yang meninggal adalah anggota Polri, para prajurit terbaik yang kita tau selalu menjadi garda terdepan menjalankan tugas mulia, menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Semoga para korban mendapatkan tempat layak di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi cobaan ini,” terangnya.

Politisi Golkar itu mengutarakan, Kejadian jahat tersebut, bukan hanya menjadi ancaman bagi warga Ibukota, tetapi ancaman bagi semua Rakyat Indonesia. Tentu saja, kata dia, ancaman itu semua tidak bisa diterima dengan alasan apapun di balik perilaku brutal dan keji tersebut.

“Siapapun di balik kejadian ini, mereka adalah penebar teror bagi warga serta ingin mengacaukan situasi dan kondisi Indonesia yang aman,tentram dan damai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut menunjukan bahwa keberadaan pelaku teror memang ada dan dapat muncul setiap saat. Sehingga ia menyarankan kepada masyarakat Indonesia, untuk perlu mewaspadai berbagai potensi yang mengarah pada hal tersebut.

“Kita perlu meningkatkan dukungan yang penuh kepada petugas keamanan untuk bekerja dalam rangka menjaga keamanan dari segala potensi ancaman,” tandasnya.

Selain itu, ia meminta kepada publik bahwa aksi teror seperti itu untuk tidak dikait-kaitkan dengan sentimen keagamaan. Karena menurutnya, tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan dan memganjurkan kekerasan, apalagi aksi keji dan biadab seperti kejadian pilu malam tadi. Agama selalu mengajarkan tentang kehidupan yang baik, aman dan damai. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Ibukota untuk tidak panik dan tidak perlu takut atas serangan teror itu.

“Saya meminta untuk menghentikan seluruh aksi-aksi teror seperti ini. Kembali saya ingatkan dan tegaskan bahwa aksi keji dan biadab seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diajarkan oleh agama apapun,” tegasnya.

“Jangan takut dan jangan terprovokasi, rapatkan barisan dan bersama-sama menjaga situasi dan kondisi khususnya di ibukota, agar tetap kondusif. Kita percayakan penanganan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, saya yakin mereka mampu mengusut kasus teror ini. Terakhir saya mengajak kita semua seluruh Rakyat Indonesia, warga negara dan anak bangsa dimanapun kita berada untuk selalu bekerja sama dengan Pihak Keamanan jika menengarai adanya potensi-potensi yang bisa menimbulkan keresahan ataupun menggangu keamanan,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Preiden Joko Widodo melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara tetangga di Istana Negara Kepresidenan, Kamis (18/05). Turut hadir, Ibu Iriana Joko Widodo dan sejumlah pejabat, pimpinan negara, dan para Menteri Kebinet Kerja diantaranya, Oesman Sapta, Hidayat Nurwahid, Surya Paloh, Adrianus Meliala, Sri Adiningsih, Wamenlu AM Fachir, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno.

Pelantikan ini, sesuai dengan Keppres Nomor 57/P/2017 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuasaan Penuh Republik Indonesia. Jokowi pun langsung memimpin pembacaan pengambilan sumpah para duta besar tersebut.

"Sebelum saya mengangkat sumpah dan janji berkenaan pengangkatan saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuasaan Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat, bersediakah saudara diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Jokowi.

"Bersedia," jawab para dubes dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.

Enam Dubes Baru yang dilantik Jokowi yaitu. Ferry Adamhar Sebagai Dubes RI untuk Yunani berkedudukan di Athena. Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Dubes RI untuk India dan Kerajaan Bhutan berkedudukan di New Delhi. Rina Prihtyasmiarsi Soemarno sebagai Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal berkedudukan di Dhaka. Adiyatwidi Adiwoso sebagai Dubes RI untuk Slovakia berkedudukan di Bratislava. Prof Ratlan Pardede sebagai Dubes RI untuk Tanzania Republik Merangkap Republik Gurundi, Republik Rwanda, dan Uni Comoros, berkedudukan di Dar Es Salaam Dan Rusdi Kirana sebagai Dubes Luar Biasa RI untuk Malaysia berkedudukan di Kuala Lumpur.

Dari enam Dubes baru yang dilantik Presiden Jokowi tersebut salah satunya Bos Lion Air Rusdi Kirana. Pria yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu ditunjuk Jokowi menjadi Dubes Malaysia yang berkedudukan di Kuala Lumpur.

Bos Lion Air itu mengaku, meminta ke Presiden Jokowi agar menjadi Dubes di Malaysia. Ia beralasan permintaan menjadi Dubes RI di negara tetangga itu memang sudah menjadi cita-citanya sejak dulu.

"Saya tidak pernah ditawari duta besar negara lain tapi saya meminta, mohon kepada Pak Presiden, khusus Malaysia," ujar Rusdi usai dilantik di Istana Negara.

Ia pun berujar bahwa jabatan di perusahaan penerbangan itu sudah tidak lagi dilakukan. "Ah itu sudah lama ya. Direksi-direksi kita yang menjalankan. Sudah tidak menjabat," tuturnya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo secara mendadak menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. (16/05/2017). Pertemuan itu, setelah presiden Jokowi berkunjung dari daerah Palu, Sulawesi Tengah.

Pertemuan tersebut, digelar di Istana Merdeka yang tampak dihadiri oleh delapan tokoh lintas agama di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah, Wali Gereja Indonesia, PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu.

Presiden Jokowi, didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertemuan tersebut, guna menghimpun salah satu upaya tokoh lintas agama kepada Presiden Jokowi untuk memberikan saran dan masukan terkait situasi dan kondisi yang berkembang dalam beberapa terakhir.

“Untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama,” kata Presiden Jokowi dalam sambutanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/05).

Presiden senang mendengar komitmen para tokoh lintas agama yang terus mempertahankan dan memperkokoh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya senang dan berterimakasih, mendengar komitmen kepada semua tokoh agama semua umat beragama, untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi anatar umat, antar kelompok dan antar golongan. Saya juga senang dan berterimakasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum,” tuturnya.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi Indonesia. “Tetapi, saya perlu tegaskan disini bahwa kebebasan tersebut harus sesuai koridor hukum, harus sesuai Pancasila dan UUD 1945, dan harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” tandasnya.

"Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, untuk menjaga Kebhinekaan, membangun solidaritas," tegasnya.

Presiden meminta kepada masyarakat Indonesia, mulai saat ini untuk segera menghentikan gesekan antar kelompok yang terjadi pada beberapa terakhir ini. Lanjutnya, Preisiden tidak ingin masyarakat menguras tenaga dengan hal-hal yang tidak produktif.

“Mulai saat ini, saya minta gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat, jangan saling menolak, jangan saling menjelekkan, jangan saling memfitnah karena kita ini adalah saudara dan jangan saling mendemo habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif itu. Kita adalah saudara se-bangsa se-tanah air,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 


Kalam Sanjaya

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Serangan siber ransomware, telah membuat Dunia global dihebohkan dengan kemunculan ransomware berjenis WannaCry yang menyebar sejak Jumat (12/05/2017) lalu. Program teroris siber itu telah berekspansi ke sekitar 100 negara, termasuk Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan, semua orang, baik individu, perusahaan, kementerian, lembaga serta organisasi lainnya melakukan antisipasi dan pencegahan dari serangan WannaCry ransomware. Jangan panik dan tetap tenang.

Apalagi, kantor-kantor akan buka besok, Senin, 15 Mei 2017. "Mohon diwaspadai dan antisipasi untuk pencegahan dari serangan malware WannaCry." Imbauan itu dilansir Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam siaran pers, Minggu, 14 Mei 2017. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan, sejauh ini belum ada solusi yang paling cepat dan jitu untuk membuka enkripsi WannaCry. Namun, setidaknya ada langkah yang bisa dilakukan agar WannaCry tidak semakin masif berkeliaran, kuhususnya untuk menyambut hari Senin besok di mana perkantoran mulai beraktivitas.

"Mau tidak mau langkah ini wajib dilakukan semua orang, apalagi besok (Senin) mulai hari kerja," kata Rudiantara, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat. Minggu (14/5/2017).

Berikut langkah-langkah penting yang harus dilakukan.

1. Sebelum hidupkan computer/server, terlebih dahulu matikan Hotspot/Wifi dan cabut koneksi kabel LAN/Internet

2. Setelah itu, segera pindahkan data ke sistem operasi non windows (linux, mac) dan atau lakukan Backup/Copy semua data ke Media Storage secara terpisah.

Mekanismenya, unduh Ubuntu atau Linux dari perangkat lain kemudian masukkan ke hard disk atau flash disk. Sambungkan hard disk atau flash disk tersebut ke komputer Windows dan pilih untuk beralih sementara saat menghidupkan komputer.

Setelah proses itu selesai, kembali ke sistem operasi Windows lalu lakukan langkah ketiga, yakni matikan Server Message Block (SMB) service dan blok port/protocol. Caranya, masuk ke Control Panel - Advance Setting - Protocol and port, lalu ketikkan '139.445.139' untuk memblokir alamat IP tersebut.

Menkominfo Rudiantara menambahkan, bila ada transaksi online yang menggunakan handphone yang didalamnya tidak ada Windows 8 atau sebelumnya, maka Handphone tersebut aman.

“Siapa mereka, yang menggunakan ponsel dan komputer atau servernya yang menggunakan operating system Windows 8 atau sebelumnya. Mungkin batasanya tahun 2008 atau sebelumnya itu aman,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kominfo meminta setiap organisasi khususnya Kementerian, lembaga pemerintahan agar memiliki Tim Penanganan Insiden Keamanan Komputer/Informasi atau Insident Security Response Team (ISRT) untuk penanganan security teknologi informasi dan internet. Keberadaan ISRT sangat penting utamanya pada lembaga atau sector strategis nasional.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. kominfo.go.id)

 

Jakarta, Laporannews - Seperti yang diberitakan sebelumnya. Telah terjadi fenomena serangan siber di berbagai negara, lebih dari 45.000 ransomware menyebar di negara-negara termasuk Inggris, Rusia, India dan China. Pelaku serangan ini disinyalir pernah melakukan pencurian "senjaya siber" yang terkait dengan pemerinta Amerika Serikat (NASA).

Serangan siber tersebut, bersifat masif dan menyebar sekaligus menyerang critical resource (sumber daya sangat penting), maka serangan ini bisa dikategorikan teroris siber.

"Serangan siber yang menyerang Indonesia itu berjenis Ransomware. Ransomware adalah sebuah jenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer korban atau meng-encrypt semua file yang ada sehingga, tidak bisa diakses kembali," ujar keterangan resmi Kementerian Kominfo yang diterima Laporannews. Minggu (14/05).

Tidak heran, jika ransomware yang telah menyerang berbagai negara ini memakai nama Wannacry, sehingga siapapun yang mengalami akan menangis. Penyebar malware yang pantas disebut teroris siber ini, bisa membuat dokumen PC terkunci atau terenkripsi.

"Wannacry ransomware mengincar PC berbasis windows yang memiliki kelemahan terkait fungsi Servernya Message Blick (SMB) yang dijalankan komputer tersebut," terangnya.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dan apabila terjadi insiden, segera lakukan penanganan dari serangan malware Wannacry tersebut.

"Untuk keamanan penggunaan komputer di seluruh Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan pentingnya semua orang baik individu, perusahaan, Kementerian, lembaga serta organisasi lainya melakukan antisipasi dan pencegahan," pungkasnya.


 

A. Ainul Ghurri 

(Foto: Humas Biro Pers Istana)

 

Papua, laporannews – Setiap melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi, kabupaten, atau kota manapun, Presiden Joko Widodo selalu mendengar bahwa yang menjadi keluh kesah masyarakat adalah kekurangan listrik. Apalagi yang terjadi di Papua, banyak yang mengeluhkan hal serupa.

 

“Ada yang lapor, Bupati, ‘Pak, listrik di sini masih sangat kurang’. Pindah lagi ke provinsi yang lain, ‘Pak, listrik di sini masih kurang, sering mati, sering byarpet. Inilah memang fakta yang kita hadapi,” kata Jokowi saat meresmikan Listrik Desa Papua-Papua Barat, Maluku-Maluku Utara.

Dalam agenda itu juga, Jokowi pun menyampaikan telah memerintahkan kepada jajarannya, baik Menteri ESDM, Menteri BUMN, maupun Direktur Utama PLN untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur, terlebih lagi di Papua.

“Kita kan telah berbicara tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mengenai BBM di Papua yang harganya sangat berbeda dengan di wilayah yang lain. Sudah 6 bulan ini harga BBM di tanah Papua sama seperti yang dirasakan oleh Saudara-saudara kita yang lain, di provinsi yang lain, di wilayah yang lain,” tegasnya seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet. 

Di berbagai kementerian, Jokowi juga telah perintahkan untuk menghadirkan berbagai terobosan-terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan. Ia menyampaikan bahwa telah dilakukan groundbreaking PLTMG MPP di Jayapura 50MW.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meresmikan PLTU Tidore, Maluku Utara 2x7MW, yang merupakan PLTU pertama yang beroperasi di Maluku Utara. Selain itu juga diresmikan Listrik Desa untuk Papua dan Maluku Utara.

“Perlu saya sampaikan, saya sudah memberikan target ke Menteri ESDM untuk desa-desa yang sulit dijangkau oleh transmisi listrik, ini akan diberikan nantinya lewat listrik tenaga matahari, tenaga surya. Targetnya dalam 3 tahun ini, sampai 2019, kira-kira targetnya adalah 600 desa,” katanya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi HTI sudah didasari atas pertimbangan yang matang.

“Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tentu saja Indonesia memiliki pedoman, aturan dan dasar negara yang disepakati bersama dan menjadi payung melingkupi sistem sosial dan politik,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/05).

Ia pun menjelaskan, keberadaan seluruh Ormas yang memiliki Badan Hukum harus tunduk dan patuh pada aturan. Sebaliknya, ormas-ormas yang menyimpang harus ditindak tegas demi kepentingan bangsa dan negara.

“Saya mendukung sepenuhnya sikap pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Ormas HTI. Selebihnya, kita menyerahkan sepenuhnya proses tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, agar keputusan tersebut memiliki legitimasi yuridis dan tidak menjadi polemik di mata masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berbeda dengan pernyataan Ketua DPR RI, ia menyatakan, pemerintah harus meninjau ulang dalam membubarkan organisasi  islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, langkah pemerintah yang berancana akan membubarkan HTI tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Saya sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi HTI, agar pemerintah meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut. Mereka datang mengadu, mereka keberatan soal langkah pemerintah yg berencana membubarkan HTI, Senin lalu. Dengan alasan yang tak punya dasar kuat seperti anti Pancasila dan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat." kata Fadli usai menerima perwakilan HTI di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (10/05).

Ia menjelaskan bahwa sejak Orde Baru, HTI telah mengikuti sesuai prosedur yang ada di Indonesia. Bahkan, lanjutnya, keberadaan HTI sudah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2002 melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Ditambah lagi, dengan status badan hukum HTI juga diakui oleh Kemenkumham pada 2014.

“Dari pemaparan delegasi tadi, tergambar bahwa mereka (HTI) telah mengikuti prosedur yang harus diikuti oleh ormas yang sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1980 an. Keberadaan mereka juga sudah diakui status badan hukumnya oleh Kemenkumham tahun 2014. Jadi HTI ini organisasi lama yang masuk Indonesia dan legal.” terangnya.

Selain itu, soal tuduhan anti pancasila, pihak HTI sudah menjelaskan kepada Fadli Zon bahwa ormas islam yang digaungkan Islam Khilafah tersebut memiliki AD/ART yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945.

“Di AD/ART mereka sudah dicantumkan soal Pancasila dan UUD 45. Selama ini mereka juga berkontribusi dalam merevisi UU, misal UU Migas Dan UU yang dianggap tidak sejalan dengan semangat UUD 45. Kontribusi nyata HTI yang diberikan selama ini banyak bermanfaat. Mereka minta ke DPR untuk menghentikan rencana tersebut agar tidak ada pembubaran,” imbuhnya.

Oleh karena itu, politisi Gerindra tersebut meyakini bahwa langkah pemerintah salah kaprah dan tidak mengikuti prosedur subtansi yang mendalam. Meski pun ada dugaan pelanggaran yang dilakukan HTI harus dilakukan melalui proses teguran.

“Pembubaran ormas yang memiliki anggota banyak akan menimbulkan kegaduhan baru. Dan kegaduhan baru tidak baik untuk ekonomi. Kami akan teriakan aspirasi ini kepada pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam, Menkumham, Mendagri dan intansi terkait,” tutupnya.⁠⁠⁠⁠


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Dok. Pribadi)

 

Jakarta, Laporannews - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan angkat bicara soal langkah pemerintah membubarkan organisasi pengusung ideologi Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, keputusan pemerintah merupakan langkah yang tepat dan sesuai konstitusi dalam menyikapi organisasi trans-nasional tersebut.

“Tindakan pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional, karena eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/05).

 

 

Mantan Wakapolri itu menilai bahwa negara pada prinsipnya menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga ia mengingatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

 

 

Ia pun menyatakan, langkah pemerintah membubarkan HTI memiliki tujuan yang lebih agung. Demi kepentingan nasional. Lanjutnya, pemerintah terpaksa mengambil sikap non-yudisial dengan pertimbangan negara dalam keadaan darurat.

 

 

“Secara universal, pertimbangan Kepentingan Nasional, maka dalam Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara selalu berlaku adigium bahwa "Aturan Hukum Darurat untuk Kondisi yang Darurat", maka prinsip "Clear & Present Danger" dapat diterapkan, sehingga Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI,” tuturnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Utara menggelar sidang putusan terhadap kasus penodaan agama terhadap gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam sidang putusan tersebut, ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarso membacakan sidang vonis Ahok dihadapan jaksa, kuasa hukum dan terdakwa.

“Menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan,” ucapnya dalam persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Utara, Selasa (9/05).

Dalam amar putusan hakim menimbang bahwa saudara Basuki Tjahaja Purnama telah terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

“Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum.

“Dari ucapannya tersebut terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata 'dibohongi'. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51,” lanjut hakim dalam putusannya.

Sebelumnya, vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Namun dalam tuntutannya, JPU mengabaikan Pasal 156a KUHP karena ucapan Ahok tidak memenuhi unsur niat. JPU pun menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP dan dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Dengan begitu, Ahok akan ditahan sesuai isi dakwaan yakni Pasal 156a tentang penodaan agama, bukan alternatif Pasal 156.

Sementara itu, Ahok berembuk dengan penasehat hukumnya dan mengajukan banding atas vonis tersebut. “Saya mengajukan banding yang mulia,” ujar Ahok.

Jaksa Penuntut Umum pun meminta waktu untuk mempertimbangkan hasil vonis hakim. Meski sudah ajukan banding, Mejelis Hakim mengingatkan Ahok dan tim pengacaranya, Ahok tetap memberikan catatan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam catatan tersebut, Ahok dan tim pengacara harus menandatanganinya. Untuk salinan putusan, lanjut hakim, akan diberikan kepada JPU dalam waktu 1X24 Jam. Sedangkan untuk penasihat hukum terdakwa, harus mengajukan permohonan secara tertulis.

“Di situ akan secara sah mengajukan banding. Maka 1 x 24 jam dari permohonan akan mendapatkan salinan tersebut,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Page 4 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan