Utama

 

Jakarta, Laporannews – Sebuah bendera berwarna hitam bertuliskan huruf Arab yang identik dengan bendera kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terpasang di depan kantor Polisi Sektor Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekitar waktu subuh Selasa (4/07). Pada hari itu, patroli malam telah dilakukan sesuai prosedur jaga dan minim kemungkinan kecolongan teror.

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihak kepolisian Kebayoran Lama tengah menyelidiki dengan memeriksa saksi dan rekaman dari kamera pengawas (CCTV) di Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan penyelidikan itu, pelaku diduga lebih dari satu orang. Namun pihak kepolisian masih belum mendapatkan identitas pelaku tersebut.

“Dari hasil penyelidikan, kita (Polri) masih belum mendapatkan pelakunya. Tapi sedang diupayakan melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa sebenarnya yang mengirim bendera tersebut. Kita sedang cek CCTV. Nanti kemungkinan besar ada beberapa titik CCTV yang ada di dekat-dekat situ,” katanya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/07).

Ia menambahhkan, siapapun pelakunya akan terancam dijerat pasal terorisme. Menurutnya, perbuatan pelaku termasuk bentuk teror dan ancaman. “Sudah menimbulkan keresahan, rasa takut, dan ancaman. Pelaku bisa dikenakan pasal terorisme,” imbuhnya.

Terkait penyataan pelaku dalam surat kaleng yang berisi hendak menjadikan Jakarta layaknya Marawi di Filipina, ia meyakini bahwa ancaman itu tidak akan mampu di Indonesia.

Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan mengaku telah membentuk tim pemburu pelaku teror tersebut. Kemudian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan Densus 88 Antiteror Polri untuk membantu Polda Metro Jaya mengungkap identitas pelaku.


Della Menawwar Lisa

 

(Foto: Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, sekitar 83 orang warga negara Indonesia (WNI) masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Selain itu, sekitar 18 orang WNI masuk dalam DPO atas dugaan terkait dengan kegiatan terorisme di luar kelompok ISIS.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny F. Sompie menyebutkan, total jumlah 234 orang dari Polri yang datanya masuk ke Dirjen Imigrasi. Dari jumlah orang tersebut, terdapat 91 orang yang terlibat dengan ISIS, 91 orang tersebut terdiri dari seorang warga negara (WN) Algeria, 83 WN Indonesia, dua WN Kuwait, dua WN Saudi Arabia, seorang WN Syria, dan dua WN Turki.

“Jadi itu DPO yang khusus kaitan dengan ISIS, ini kita terima data DPO dari lembaga lain seperti Polri dan BNPT. Imigrasi tidak menangani kasus. Kami sudah cek nama-nama DPO-nya beda semua,” katanya di Kantor Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/07).

Ia menjelaskan, ancaman terorisme yang belakangan sering terjadi membuat Ditjen Imigrasi Kemenkumham merancang berbagai tindakan untuk pencegahan. pihaknya kini mulai memperketat pengawasan dan penegakan hukum kepada setiap warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri.

“Kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada WNI pada saat menerbitkan paspor dan berlintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), bahkan kami berusaha tidak memberikan paspor dengan alasan keamanan,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi permohonan visa pada saat berada di TPI melalui integrasi database Interpol di TPI, pertukaran data dan informasi terkait WNI yang terlibat tindakan terorisme dengan instansi lain. Ia pun mengaku banyak yang mendorong lembaganya untuk bisa melakukan pencegahan melalui pencabutan paspr WNI, guna mengantisipasi atau mencegah WNI ke luar negeri yang akan bergabung dengan kelompok teroris.

“Berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum (pencabutan paspor) apabila ada permintaan resmi, baru bisa. Karena kan belum ada secara spesifik diatur di UU terorisme yang kini masih diupayakan. Kalau masuk, nanti dijelaskan lebih rinci bagaimana yang bisa dilakukan Imigrasi tentang pengetatan tersebut dan membantu pencegahan,” paparnya.

Ia pun mengatakan, pihak Imigrasi akan memantau pergerakan dari para DPO apabila masuk wilayah negara Indonesia. Pihaknya siap bekerja sama dengan aparat terkait untuk mencegah DPO teroris masuk ke Indonesia.

“Kalau DPO itu belum masuk (ke Indonesia), kalau sudah masuk pasti di-holding. Memang di sini perlu kerja sama. Kami sering dapat data dari Polri, BNPT, ketika ada WNI yang kemungkinan akan terlibat ISIS apakah mereka dalam bentuk tertekan, dikuasai, atau sadar sendiri,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mendukung Perpres full day school atau sekolah 8 jam selama 5 hari yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dengan menaikkan Peraturan Menteri (Permen) menjadi Perpres (Peraturan Presiden). Sehingga secara hirarki perundang-undangan kedudukannya lebih kuat. Namun, konsep itu harus dilakukan uji publik dan sosialiasi terlebih dahulu sebelum diberlakukan.

“Pemberlakuannya pun tidak boleh disamaratakan bagi sekolah di seluruh Indonesia, karena kondisi, infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah serta kualitas guru berbeda-beda antara di kota dan desa,” tegas senator asal dApil Jakarta ini pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (21/06).

Konsep full day school ini kata dia, belum dilakukan uji publik maupun sosialiasi, sehingga mendapat reaksi keras dari Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan polemik antara NU dan Muhammadiyah.

“Tapi, saya tidak ingin terlibat dalam polemik ini, karena yang penting tidak terjadi kegaduhan baru,” ujarnya.

Menurutnya, bicara pendidikan itu bukan hanya masalah jam dan hari, melainkan kesiapan sekolah terkait infrastruktur, kesiapan siswa, kualitas guru dan sebagainya. “Sekolah 5 hari mungkin baru bisa diterapkan di kota-kota terlebih dahulu. Apalagi kita masih kekurangan guru di 371 kabupaten/kota,” sambungnya.

Ia mengakui, jika lama jam belajar di Indonesia termasuk sangat tinggi dibanding negara lain seperti Jepang, Korea, Malaysia dan lain-lain. Tapi, terbukti pendidikan mereka kualitasnya lebih baik.

“Jadi, nanti setelah Idul Fitri 1438 H, DPD akan memanggil Pak Menteri Muhadjir untuk meminta penjelasan sekolah 5 hari itu,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan praktik illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime).

Hal itu, disampaikan Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB yang bertajuk Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York, beberapa waktu lalu.

“Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan. Tak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung Beo, burung Surga, dan Armadillo,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (15/06).

Perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat itu menghimbau, agar negara-negara anggota PPB tidak membiarkan praktik illegal fishing terjadi secara bebas di masing-masing negara. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya stok ikan di lautan, tetapi juga telah mengancam punahnya beberapa spesies-spesies laut lainnya.

Lebih lanjut, praktik illegal fishing nantinya akan berdampak pada ekonomi dalam negeri, di mana barang atau spesies selundupan akan dijual dengan harga murah, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat.

Seruan Menteri Susi ini mendapat dukungan dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB Peter Thompson. Peter mengatakan, dirinya menyambut baik upaya Indonesia dalam menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional.

"Kami berusaha keras melalui konferensi laut (PBB) ini, tetapi ini (persetujuan) juga tergantung pada semua orang, bukan pribadi," ujar Peter.

Selain itu. dukungan juga datang dari Norwegia dan Interpol. Norwegia misalnya, menegaskan pentingnya aspek fisheries agriculture dalam memberantas praktik illegal fishing yang kerap terjadi.

Permanent Representative of Norway to The United Nations, Geir O Pedersen, mengungkapkan, 40 persen tindakan kriminal sektor perikanan yang terjadi telah menghabiskan sumber daya ikan yang ada. Oleh karena itu, ia mengharapkan sektor perikanan mulai memperhatikan keberlanjutan agar sumber daya laut yang dinikmati sekarang juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

“Saya rasa, sangat penting untuk memerangi illegal fishing sebagai transnational organized crime demi masa depan kita bersama,” ungkap Geir.

Guna meyakinkan Dewan PBB, pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menceritakan berkurangnya stok laut yang pernah terjadi di Indonesia akibat praktik illegal fishing.

“Sebelum menjadi menteri, saya memiliki pengalaman 30 tahun sebagai pedagang makanan laut di sebuah kota kecil di Jawa Barat, dekat Samudra Hindia. Selama tahun-tahun itu, saya menyaksikan dan mengalami langsung penurunan tangkapan ikan nelayan lokal akibat kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang umumnya berasal dari negara lain. Saya menyaksikannya sendiri saat di mana tangkapan lobster yang biasanya 2 ton per hari berkurang menjadi hanya 10-50 kg per hari,” kenangnya.

“Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Menteri pada 2014 lalu, saya langsung menetapkan perang melawan IUU Fishing sebagai prioritas untuk membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan,” sambungnya.

Untuk mencapai ketiga pilar tersebut, ia juga menceritakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya, di antaranya moratorium kapal perikanan eks-asing  untuk mempelajari pola dan modus operandi IUU Fishing; penenggelaman kapal perikanan illegal untuk memberikan efek jera; larangan transshipment atau bongkar muat di tengah lautan karena umumnya kegiatan IUU Fishing terjadi di tengah lautan; larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut; mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses kepada publik, dan; membuat regulasi terkait hak asasi manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan.

“Kebijakan ini telah menunjukkan angka yang luar biasa selama dua tahun terakhir. Nelayan Indonesia dapat menikmati peningkatan daya beli dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada bulan Januari 2017. Maximum Sustainable Yield (MSY) naik dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2017. Studi yang dilakukan oleh Universitas California Santa Barbara menunjukkan adanya penurunan eksploitasi 30-35% di Indonesia dalam satu tahun (2015-2016). Ikan semakin dekat ke pantai, dimana nelayan lokal kita sekarang bisa menangkap yellowfins, anchovy, dan king prawn,” paparnya.

“Sekali lagi, saya meminta dukungan dan komitmen PBB untuk menetapkan IUU Fishing ini sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. PBB diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat kita sebarluaskan agar praktik IUU Fishing ini dapat diberantas secara luas, demi masa depan laut kita,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menanggapi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait rencana penetapan program Full Day School atau sekolah delapan jam per hari selama lima hari dalam seminggu.

Ia menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, seharusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah & Pesantren. Pasalnya, dalam kampanye politik, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren menjadi lebih baik.

Namun, ia menyebutkan, kebijakan Mendikbud justru kontraproduktif dengan visi dan harapan Presiden Jokowi.

"Kebijakan sekolah lima hari berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," katanya di Jakarta, Selasa (13/06)

Ia menyesalkan sikap Mendikbud yang bersikeras kukuh mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang, termasuk dirinya yang keras menolak.

"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu," imbuhnya.

Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Pemerintah harus bersikap arif untuk menghentikan kegaduhan yang timbul demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan nasional kita.

Oleh karena itu, Politisi PKB itu meminta Mendikbud Muhadjir Effendi, agar mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi itu.

"Kami minta Pemerintah ambil langkah segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik," pungkasnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi akan menerapkan kebijakan kegiatan sekolah dari Senin hingga Jumat pada ajaran baru tahun depan nanti.

Kebijakan tersebut, ditanggapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pasalnya, menurut wakil ketua umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, kebijakan tersebut dapat menimbulkan ‘gulung tikar’ bagi Madrasah atau sekolah agama.

“Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan 'gulung tikar'. Padahal keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya saat dihubungi Laporannews. Jakarta, Senin (12/06).

Ia menjelaskan, Pendidikan dengan model madrasah diniyah dan pesantren selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia bagi anak didik.

"Saya tidak bisa membayangkan berapa jumlah madrasah diniyah yang dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat akan tutup. Berapa jumlah pengajar yang selama ini mendidik anak siswa dengan ikhlas tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya. Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila" paparnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut dipastikan akan berpengaruh terhadap praktek penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang selama ini dikelola oleh swadaya masyarakat yang sudah berjalan cukup lama.

“Bahkan sudah menjadi bagian dari bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Praktek pendidikan tersebut, semisal madrasah diniyah dan pesantren yang biasanya kegiatan belajarnya dimulai dari pelajar sepulang dari sekolah umum ( SD, SMP, SMU),” tuturnya.

Kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan yang konon katanya merupakan bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sehingga setiap hari, pelajar akan menempuh pendidikan selama delapan jam.

“Kebijakan tersebut tujuannya bagus namun perlu dipikirkan ulang. Apakah semua sekolah memiliki sarana pendukung untuk terciptanya sebuah proses pendidikan yang baik ? Seperti sarana untuk ibadah, olah raga, laboratorium, tempat bermain dan istirahat yang nyaman bagi pelajar, serta kantin yang sehat dan layak,” sambungnya.

Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan MUI adalah ketersediaan jumlah pengajar yang cukup. Lanjutnya, hingga kini tenaga pengajar belum mamadai. Menurutnya, Jika ada sarana pendukung yang memadai dan pengajar yang cukup, maka dapat terbangun suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, anak didik bisa belajar dengan tenang, senang dan nyaman selama delapan jam.

“Justru yang terjadi adalah anak didik akan menjadi jemu dan stress,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR itu menuturkan, jika kebijakan itu akan tetap diterapkan maka, setidaknya kebijakan tersebut diberlakukan secara bertahap, selektif dan dengan persyaratan yang ketat.

“Misalnya hanya diberlakukan bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang memadai. Sedangkan  bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak atau belum diwajibkan. Serta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

“Jadi daerah diberikan opsi untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah, juga diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang selama ini sudah berjalan di masyarakat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas KKP)

 

Batam, Laporannews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, dan POLRI, serta instansi terkait lainnya melakukan repatriasi (memulangkan) terhadap 695 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, (9-06-2017).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi, disela-sela acara repatriasi nelayan Vietnam, di Batam (9/6).

Yang di repatriasi 690 nelayan. Namun status hukum mereka bukanlah tersangka (non yustisia) dan 5 yang sudah jalani tahanan, serta nelayan yang hanya menjadi saksi. Jadi 695 orang yang di repatriasi ke Vietnam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Jumat (9/06).

Sebagaimana diketahui, nelayan-nelayan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh petugas dari Pengawas Perikanan-KKP, TNI AL, maupun POLRI dalam berbagai operasi yang diselenggarakan dalam rangka pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Sebelumnya, mereka tinggal di beberapa tempat penampungan sementara, seperti di Stasiun PSDKP Pontianak, Satuan PSDKP Natuna, Satuan PSDKP Tarempa, Kantor Imigrasi Kelas III Tarempa, Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, Pangkalan TNI AL Ranai, dan Pangkalan TNI AL Tarempa

“Melalui koordinasi yang intensif antara KKP dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, disepakati nelayan-nelayan yang bukan tersangka di proses repatriasi kembali ke Vietnam,” sambungnya.

Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam.

Selain itu, Ia juga menekankan agar proses repatriasi ini menjadi pelajaran bagi nelayan Vietnam untuk lebih mentaati peraturan perundang-undangan negaranya maupun negara lain.

“Dan yang terpenting agar mereka tidak kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia,” tuturnya.

Dalam proses repatriasi tersebut, Pemerintah Vietnam mengirimkan 3 (tiga) kapal untuk menjemput warganya di Batam. Kapal-kapal yang dikirim merupakan armada dari Vietnam Coast Guard dengan nama kapal 8001, 8005, dan 4039.

Repatriasi terhadap nelayan Vietnam bukan hanya dilaksanakan pada Tahun 2017. Kegiatan sejenis juga pernah dilakukan pada September 2016.

“Waktu itu, repatriasi dilakukan terhadap 228 nelayan Vietnam melalui laut antara Kapal Pengawas Perikanan, KKP dan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam,” ujarnya.

Ketentuan repatriasi atau pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

“Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi),” paparnya.


Selain itu, repatriasi juga dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas tempat penampungan yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah petugas.

“Di sisi lain, aspek sosial budaya, keamanan, keterbatasan petugas, dan aspek keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK juga menjadi pertimbangan untuk proses repatriasi nelayan asing di Indonesia,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti kembali mendapat penghargaan, Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit, yang diselenggarakan di Seattle, Negara bagian Amerika Serikat, pada Senin (5/6). Dalam siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, Menteri Susi dianugerahi penghargaan kategori kepemimpinan (leadership) dari empat kategori yang ada, yaitu innovation, vision, advocacy, dan leadership.

Menteri Susi dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal unreported and unregulated fishing) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Selain itu, Ia juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya. Kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan juga menjadi salah satu aspek penilaian.

Namun, sangat disayangkan karena Menteri yang dikenal nyentrik itu tidak bisa menghadiri acara penghargaan tersebut. Akhirnya, penghargaan itu diwakili oleh Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto. Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

(Sekjend KKP Rifky Effendi mewakili MKP Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Seafood Champion Award )

Rifky sedikit bercerita, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang seafood skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di sepanjang garis pantai Indonesia, yang menjadi pemangku kepentingan/stakeholders utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saat beliau dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lautan sebagai warisan terbesar Indonesia dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi-generasi berikutnya,” cerita Rifky.

Rifky bersyukur, meskipun terus menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak yang mengakui kebijakan KKP sebagai pencapaian reformasi perikanan dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya penenggelaman kapal penangkap kapal ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut (transshipment), dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan.

“Kami percaya, bagaimanapun ini hanyalah permulaan. Ini adalah awal yang baik, tapi kita masih harus melakukan lebih banyak lagi,” sambungnya.

Adapun Presiden Seaweb and The Ocean Foundation Mark Spalding mengatakan, penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kreativitas orang dan atau organisasi yang dapat mendorong ketersediaan, kemajuan, dan kelestarian stok makanan laut dunia. Seafod Champion Award tahun ini telah menunjukkan tren prioritas solusi praktis dan terjangkau bagi nelayan skala kecil dan negara berkembang.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penentuan dan pengangkatan rektor perguruan tinggi bukan lagi wewenang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun, pengangkatan dan penentuan rektor akan di usulkan dan dilakukan langsung oleh Presiden RI.

"Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden," katanya di kantor Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/06/).

Mantan politisi PDIP itu menilai, pentingnya peran perguruan tinggi negeri dan swasta untuk ikut membumikan Pancasila. Menurutnya, kampus merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan semua elemen masyarakat.

"Karena perguruan tinggi Itu adalah sebuah lembaga yang tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa tapi dia juga berbagai disiplin ilmunya dengan berbagai kegiatannya, dia bisa menyatu dengan elemen-elemen masyarakat," tuturnya.

Ia menambahkan, masalah ini sudah dikoordinasikan dengan Setkab dan Mensesneg kepada Mendikti. Kedepanya, ketika menentukan rektor, wajib berkonsultasi dengan Presiden. Karena itu, ia juga menggandeng puluhan perguruan tinggi supaya lebih menjaga nilai-nilai Pancasila di seluruh daerah Indonesia.

"Momen ini oleh Kemendagri kami manfaatkan untuk ajak semua perguruan tinggi negeri dan swasta untuk ada MoU dan semua sepakat yang intinya bagaimana membumikan Pancasila dalam setiap kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan perguruan tinggi. Ini saya kira hal yang ingin kami bangun dalam upaya wujudkan kebersamaan kita," imbuhnya.


Rizki Auliyah Bukayat

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus pornografi, Rizieq Shihab. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah langkah tegas dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dari tersangka yang tak kunjung pulang ke Indonesia

"Penyidik sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Jadi dengan adanya surat perintah penangkapan ini nanti penyidik akan datang ke rumah tersangka dan mencarinya. Kemudian ke imigrasi akan menanyakan, mencari informasi kira-kira memastikan keberadaan tersangka itu di mana," katanya di Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (30/05).

Ia mengutarakan bahwa pihak Kepolisian akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dalam melakukan penangkapanya di luar negeri, yang saat ini dikabarkan masih berada di Arab Saudi. Bahkan, lanjutnya, Polda Metro Jaya akan memasukkan Rizieq Shihab sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga pihak Polda Metro Jaya akan menerbitkan red notice, karena Rizieq Shihab tidak koperatif dalam menyikapi permasalahanya.

"Kita juga buat DPO. Kalau belum kembali ke tanah air lalu kita terbitkan red notice. Syarat-syarat ini harus kita lengkapi," imbuhnya.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menjelaskan, penyidik juga sudah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan pornografi yang melibatkan Rizieq dan Firza Husein tersebut.

"Penyidik juga hari ini menerbitkan, membuat surat SPDP, dan kita kirimkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)," ujarnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka pada hari Senin (29/05/2017) dengan kasus dugaan video chat mesum yang melibatkan ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Ia dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29, Pasal 6 juncto Pasal 32 dan Pasal 9 juncto Pasal 35 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.


Thoriq Malaka

 

Page 3 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan