Utama

Sejarah lahirnya Peninjauan Kembali di Indonesia

 

            Herziening atau peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini merupakan upaya hukum luar biasa, dalam memperoleh kekuatan hukum tetap.[1] Pada zaman Hindia Belanda Peninjauan Kembali diatur dalam Reglement op de Strafvordering (RSv)-Stb Nomor 40 jo.57 Tahun 1847 khususnya dalam Title 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 RSv. Peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang berlaku bagi golongan Eropa dan tidak berlaku bagi golongan Bumiputera oleh karena golongan Bumiputera menggunakan HIR yang tidak mengenalHerziening.[2]

Jakarta, laporannews - Tuntutan yang diajukan oleh pemohon untuk melakukan revisi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP yang antara lain mengenai pencabulan, pemerkosaan, LGBT, dan perzinahan kembali mengemuka lantaran adanya kasus eksploitasi anak yang berujung pada perdagangan seks.

Jakarta, laporannews - Hasil sidang rapat Komisi I DPRI RI menyatakan bahwa Komjen Budi Gunawan (BG) layak menjadi kepala BIN. Dengan demikian BG selangkah lagi dapat  menggantikan Sutiyoso.

Jakarta, laporannews - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyampaikan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan hanya berada di instansi BPOM aja, namun juga berada di pemerintah daerah, yang ikut terlibat dalam pengawasan tersebut.

"Pengawasan bukan hanya BPOM saja, ada pemerintah daerah, dalam hal ini yang terkait adalah makanan cepat saji. BPOM adalah makanan olahan, tapi juga kita ikut mengawasi dalam makanan kedaluwarsa," katanya di ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, (7/9).

Namun dalam pengawasanya beberapa minggu belakangan ini, kata dia, BPOM telah menemukan peredaran obat ilegal yang telah ditemukan di Serang, Banten. "Yang kita dapatkan terakhir di Serang, Banten, itu adalah hasil penelusuran dari permasalahan penggunaan Chanopen yang tidak ada izin edarnya," tuturnya.

Ia menambahkan, ada kemungkinan, di daerah lain juga melakukan pelanggaran terhadap obat dan makanan itu. Untuk itu BPOM akan terus menelusurinya secara intensif. "Kemungkinan di daerah lain juga ada dan kita akan telusuri secara intensif," tandasnya.

Ia mengharapkan, ke depannya kepada penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk ikut bekerjasama dalam melakukan pengejaran aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Dan melakukan penelusuran obat dan makanan yang dilakukan secara ilegal atau tidak mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

"Ke depan, tentunya kerjasama sudah di mulai dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengejaran dan penelusuran lebih jauh lagi ke produksi yang ilegal atau cara-cara produksi yang tidak mengikuti ketentuan yang ada sehingga polisi bisa menelusuri sampai ke aktor-aktor yang dibalik itu," pungkasnya.


 

Muhammad Reza 

Jakarta, laporannews - Perdebatan terhadap RUU Tax Amnesty makin merebak ke permukaan. Pasalnya menurut sebagain pihak, RUU ini akan merugikan pengusaha kecil yang pendapatannya amat minim. Namun sebagiannya lagi berpendapat bahwa Tax Amnesty merupakan solusi terhadap berbagai permasalahan mengenai pajak negara. 

Page 12 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan