Utama

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin mendukung dana jamaah haji digunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hukum menginvestasikan dana jamaah haji yang nilai sekitar 35 triliun yang ditanamkan di Surat Berharga Syariah Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) boleh saja dilakukan oleh pemerintah.

“Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk Syukuk. Syukuk itu surat berharga syariah negara (SBSN). Justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang penggunaannya itu oleh pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, pelabuhan. Nanti itu ada skema syariahnya,” katanya di Kediamannya, Jl Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Senin (31/07).

Rais Aam PBNU itu menilai, untuk menginvestasikan dana haji, pemerintah juga tidak perlu lagi meminta izin dari jamaah. Karena, menurutnya, jamaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan.

“Jadi saya kira gitu. Karena jamaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui Kemenag untuk dikelola dan dikembangkan,” tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa sudah ada fatwa dari Dewan Syariah MUI terkait pengelolaan dana haji yang salah satunya untuk infrastruktur. Fatwa itu turut ditandatangani oleh Ma'ruf Amin.

“Itu sudah mendapatkan fatwa dari dewan syariah nasional majelis fatwa MUI dan saya juga tanda tangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, tidak akan ada penyalahgunaan terkait pengelolaan dana haji, sehingga tidak riskan untuk diinvestasikan ke sektor infrastruktur. Sebab, kata dia, dana haji yang dipinjam untuk keperluan pembangunan infrastukur akan diganti oleh pemerintah.

"Kalau pemerintah tidak riskan, kalau di swasta memang ada risiko itu, karena itu kalau soal pelabuhan kan poinnya pemerintah yang akan mengembalikan itu. Tidak ada penyalahgunaan menurut saya," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Bogor, Laporannews – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hanya berlangsung satu jam. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan partai sepakat mengawal pemerintahan saat ini tanpa harus berkoalisi. Hal itu disampaikan oleh SBY yang mengatakan bahwa mengawal pemerintahan saat ini demi kepentingan negara.

"Bagi kami wajib hukumnnya untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara tepat dan untuk kepentingan rakyat kita dukung, tapi bila tidak apalagi melukai rakyat, akan kritisi dan kita tolak," katanya saat konferensi pers usai pertemuan dengan Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/07).

Mantan Presiden RI ke 6 itu menambahkan, bentuk pengawalan itu dilakukan dengan kerjasama dalam bentuk meningkatkan komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Sehingga, kedua partai itu akan melakukan segala aktivitas atau gerakan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," imbuhnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan, partainya wajib untuk mengawal negara yang dijalani pemerintah sekarang. Menurutnya, Demokrat dan Gerindra memiliki pandangan yang sama terkait kondisi pemerintah saat ini. Lanjutnya, ia berpandangan bahwa saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. Seperti halnya pengesahan sistem ambang batas presiden 20 persen.

"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan. Presidential Treshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat demikian,” tutur Prabowo.

Oleh karena itu, ia khawatir demokrasi akan rusak. Sehingga, ia pun sepakat dengan SBY bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan pengawalan.

“Demokrasi itu adalah jalan terbaik dan membutuhkan semangat patuh pada logika, rules of the game, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara. Siapapun, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan, " pungkas Mantan Danjen Kopassus itu.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menilai, tindakan Israel terhadap warga Palestina merupakan perilaku yang tidak berkemanusiaan. Sehingga kekejaman Israel kepada Palestina mendapat kecaman dari berbagai negara termasuk Indonesia.

“Penutupan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem bukan hanya sekedar mengusik umat Islam. Tapi, merupakan pelanggaran yang dilakukan berulang kali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (25/07).

Ia menambahkan bahwa aksi kekejaman Israel tidak dapat ditoleransi, sehingga, kata dia, aksi kebrutalan zionis itu harus dilawan.

“Walaupun Israel sudah menyingkirkan alat deteksi logam di gerbang masuk masjid Al-Aqsa, Yerusalem, negara zionis tersebut tenyata justru menutup 8 dari 10 pintu masuk masjid Al-Aqsa. Israel hanya membuka 2 akses pintu masuk, itu pun dengan penjagaan yang sangat ketat, kebrutalan itu memang harus dilawan,” terangnya.

Dengan kondisi itu, membuat umat Muslim di Palestina kesulitan untuk beribadah di dalam masjid suci tersebut. Bahkan, Israel pun telah melakukan kekerasan di Amman dan menembaki warga secara brutal yang protes di depan Kedutaan Besar Israel.

Untuk itu, politisi PDIP itu menyarankan bahwa Indonesia harus melakukan upaya yang lebih keras lagi dalam bidang ekonomi dan diplomat.

“Pertama, dalam bidang ekonomi harus berani memboikot produk-produk Israel dan pendukung Israel yang masuk ke Indonesia. Kedua, dalam bidang diplomat, di PBB, Indonesia juga harus menekan Dewan Keamanan PBB dan bekerjasama dengan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, seperti, Prancis, Polandia, Rusia, dan Inggris,” jelasnya.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa Indonesia harus mendorong diresmikannya Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Palestina. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina, namun posisinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania.

“Jadi, bila Kedubes RI ada di Palestina, maka semakin nyata pengakuan Indonesia atas kedaulatan Palestina,” tutupnya. 


Johanna Firdasah

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017) dini hari. Partai koalisi pemerintah keluar sebagai pemenangnya. Pengesahan undang-undaang ini diwarnai aksi walk out dari Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS. Paripurna memutuskan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen.

Dari 539 anggota DPR yang hadir dari toal 560 anggota DPR, sebanyak 322 anggota DPR memutuskan untuk melanjutkan pengesahan RUU Pemilu malam ini. Sedangkan 217 anggota DPR memutuskan untuk melanjutkan rapat paripurna pada Senin mendatang.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto, setelah pimpinan paripurna sebelumnya, Fadli Zon ikut walk out bersama fraksinya.

"Izinkan saya melanjutkan sidang paripurna ini. Ini adalah proses demokrasi yang harus kita hormati," ucap Novanto saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/07).

Dalam memimpin paripurna tersebut, Novanto menawarkan pengesahan RUU Pemilu yang menyisakan satu opsi dari dua opsi yang ada.

"Kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita disetujui. Apakah dapat disetujui?" tanya Novanto.

"Setujuu..!!" jawab anggota DPR yang berisikan PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Novanto pun segera mengetok palu tiga kali, tanda pengesahan UU Pemilu.

"Paket A kita ketok secara aklamasi. Berikutnya saya persilakan Mendagri untuk menyampaikan pandangan pemerintah," ucap Novanto.

Secara aklamasi, opsi paket A disahkan.

Opsi A terdiri dari sistem pemilu terbuka presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. 


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid menilai, pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah setelah diterbitkan Perppu memang keputusan yang pahit dan tidak populer. Namun, keputusan itu harus diambil pemerintah dan harus didukung karena apa yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan ideologi negara, yakni Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"HTI memang sudah nyata-nyata tidak setuju Pancasila, yang itu dibuktikan dari kegiatan kampanye khilafah dan sistem yang mau dibangun," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Rabu (19/7).

Tokoh muda NU itu menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa adalah konsensus segenap elemen bangsa yang turut berjuang dengan keringat serta tetesan darah untuk memerdekakan bangsa ini. menurutnya, ketika Pancasila sebagai dasar negara dirongrong oleh sebuah organisasi, pemerintah sudah tepat bertindak tegas. Apalagi, kata dia, yang merongrong itu adalah organisasi trans nasional yang jelas tidak punya andil sama sekali dalam perjuangan bangsa ini.

"HTI bukan ormas yang tumbuh dan besar di Indonesia. Tapi tumbuh di luar. Karena beroperasi di Indonesua, di beri nama Hizbut Tahrir Indonesia," ujarnya.

Jadi, lanjut Nusron, Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi trans nasional, yang datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang tidak cocok dengan Indonesia.

"Siapa yang bilang HTI tumbuh dan besar di Indonesia. Dia organisasi asing yang memaksakan tujuan di Indonesia, padahal organisasi itu ditolak dimana-mana. Masa anak-anak kita dibiarkan diracuni  pemikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an," tandasnya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu menegaskan, siapa pun dan organisasi apapun ketika hidup di tanah Indonesia harus mengikuti semua aturan yang diberlakukan. Bukan malah mengkafirkan pemerintah dan menolak ideologi Pancasila.

"Kalau kemudian ada organisasi yang dengan nyata-nyata menolak Pancasila, menuding pemerintah toghut, dan mengkafirkan demokrasi, lalu ketika dibubarkan bertiriak-teriak demokrasi dan HAM itu bagaimana? Apa pemerintah harus diam ketika ada kegentingan dimana ideologi bangsa ini dirongrong?," tegasnya.

Untuk itulah, Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I itu mengajak semua pihak untuk mendukung dan melihat secara positif apa yang dilakukan pemerintah ini semata-mata untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dari rongrongan sebuah organisasi.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Setya, Ketua Partai Golkar, yang juga sering diberondong isu tak sedap itu kini menjadi salah satu tersangka dari KPK terkait dugaan korupsi super besar bernilai trilyunan rupiah, Senin petang, pekan ini di markas KPK (17/7/2017).

“Menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP,” sebut Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di kantornya, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, penetapan itu adalah langkah yang sudah di ambil oleh KPK setelah melihat dan mendalami persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. “Bukti permulaannya cukup,” tuturnya.

Sebelumnya, tiga hari lalu KPK juga telah meminta Setya untuk menjadi saksi. Namun, dirinya tak hadir. Setya malah mengirimkan surat keterangan sakit dan meminta penundaan waktu pemeriksaan.

Dalam kasus hukumnya, Jaksa KPK meyakini peran Setya di dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Penyidik yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Ketua DPR itu.

Setya disangka mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI. Ditambah lagi, Ketua Komisi II DPR saat itu adalah Burhanuddin Napitupulu yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Setya juga disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.


A. Ainul Ghurri

 

 

(Dok MUI / Logo)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi mengaku, memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan.

“Karena UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. Sementara mekanisne perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan Pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah hukum mengatasi ormas yang membahayakan ekistensi negara,” katanya di Jakarta, Kamis (13/07).

Ia meminta, dengan diterbitkannya Perppu tentang UU Keormasan, Pemerintah dapat menggunakan Perppu tersebut dengan baik serta untuk kepentingan yang mendesak atau bersifat penting.

“Karena salah satu syarat diterbitkannya Perppu itu adalah karena adanya kegentingan yang memaksa. MUI memahami bahwa Presiden memiliki hak subyektif untuk menentukan pengertian kegentingan yang memaksa tersebut,” tuturnya.

Ia pun meminta, kepada DPR untuk segera membahas dan memberikan pendapat terhadap Perppu tersebut apakah menerima atau menolaknya.

“Jika menolak maka Perppu tersebut akan batal demi hukum tetapi jika menerima maka Perppu tersebut akan menjadi Undang-undang,” tandasnya.

Tokoh Organisasi Nahdlatul Ulama itu berpendapat, untuk menangani Ormas yang bermasalah tidak cukup dengan membubarkan Ormas melalui pendekatan hukum dan keamanan saja. Tetapi lebih pada pengawasan, pendampingan dan pembinaan Prmas tersebut agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila.

“Lebih dari itu sikap konsistensi pemerintah dalam upaya penegakkan hukum juga sangat penting. Jangan terkesan hanya bersifat sporadis dan kagetan," imbuhnya.

Ia mengharapkan, Perppu tersebut tidak hanya menyasar kepada salah satu ormas saja, tetapi semua ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI.

“Dalam menerapkan Perppu, Pemerintah juga harus tetap menghormati proses hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Karena Indonesia adalah Negara hukum dan negara demokrasi,” tutupnya.


Johanna Firdasah

 

(Foto: Twitter @Yusrilihza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews - Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat HTI yang diketuai Ismail Yusanto pada Rabu Siang, Pukul 12. WIB (12/07/2017), di kantor Ihza-Ihza Law Firm, Casablanka, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu, membahas usai Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003. HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas Perppu tersebut, yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menilai, langkah yang ditempuh HTI akan disusul oleh beberapa ormas lain, yang sama-sama menganggap Perppu itu merupakan kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, kata dia, Perppu itu membuka peluang Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

“Dalam Perppu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (12/07).

Selain pertimbangan diatas, ia berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45.

“Perppu hanya bisa diterbitkan dalam "hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tetapi undang-undangnya belum ada, atau UU nya ada tapi tidak memadai. Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR,” paparnya.

Menurutnya, UU No. 17 Tahun 2003 itu, lebih dari lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas. Tapi Pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 itu justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.

“Perppu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy menilai pelaksanaan pemilu menggunakan Undang-Undang lama bisa menimbulkan kegaduhan dan dipertanyakan legitimasi penyelenggaraannya. Dengan begitu, ia mengharapakan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk kembali UU lama.

Politisi PKB itu mengingatkan, tanpa adanya revisi maka pelaksanaan pemilu serentak tidak memiliki landasan hukum selain Mahkamah Konstitusi. Ia pun mengakui bahwa keputusan pemerintah itu, bisa mengganggu jalanya pemilihan kepala daerah yang tengah mengalami proses penyesuaian agar bisa serentak. Sebab, kata dia, nantinya KPU tidak akan memiliki landasan hukum kuat dalam menyelenggarakan pemilu.

"Pasti ada polemik. Gaduh. Banyak pendapat macam-macam. Akan ada kegaduhan politik. Sebuah pesta demokrasi ideal lima tahunan kita tidak berhasil buat payungnya (payung hukum) ini pasti ada gaduh, Kalau keserentakan itu kan tidak tercantum dalam undang-undang lama. Apakah itu akan dijabarkan dalam peraturan KPU? Itu dia makanya ada problem legitimasi nanti. Artinya KPU akan membuat peraturan berkenaan keserentakan berlandaskan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berdasarkan undang-undang," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/07).

Ia menilai, peraturan pengganti perundang-undangan hampir tidak dapat dilaksanakan lantaran ada unsur darurat yang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Pengembalian kepada UU 42/2008 ini berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu pada 2019 diadakan serentak.

"Peran pemerintah tak ada lagi di situ, apakah pemerintah mengeluarkan PP nggak ada karena di UU Pemilu lama tak ada amanah pembuatan PP tapi banyak amanah pembuatan PKPU. Begitu kembali ke UU lama, PKPU yang menterjemahkan," sambungnya.

Ia pun berharap, semua pihak kepentingan bisa menerima keputusan legitimasi agar, pelaksanaan pemilu serentak bisa memiliki payung hukum yang jelas dan terarah.

"Mudah-mudahan semua pihak bisa mempertimbangkan implikasi dari semua sisi, legitimasinya, konstitusionalnya, sosiologi masyarakat menjelang Pemilu 2019. Kan lebih bagus Pemilu 2019 semua rapi dibanding dalam keadaan tidak rapi payung hukumnya," tutupnya.

Sebagai informasi, Pemerintah bersikeras dengan besaran 20 kursi DPR dan 25 perolehan suara sah nasional, sementara fraksi terbagi menjadi tiga kubu yakni pendukung 20-25 persen, fraksi pendukung presidential threshold ditiadakan atau nol persen dan fraksi jalan tengah yakni 10-15 persen. Alasan itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo agar pemilu bisa meningkatkan kualitas demokrasi.


Thariq Malaka

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki menegaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan tidak mau ikut campur terkait hak angket KPK yang sedang diributkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, hak angket merupakan hak yang melekat pada Dewan Parlemen.

“Pemerintah tidak ikut campur (soal hak angket). Tapi, sikap pemerintah soal pelemahan KPK itu jelas,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/07).

Menurutnya, upaya pelemahan KPK sudah sering terjadi dengan berbagai macam modus. Modus yang paling sering digunakan adalah melalui jalur revisi Undang-Undang KPK.

"Wacana revisi ini ibaratnya tali simpul, kalau dibuka, maka masuk semua (upaya pelemahan KPK)," imbuhnya.

Ia menyatakan, pemerintah saat ini masih tetap dalam posisi mendukung lembaga antirasuah seperti yang dinyatakan Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta bahwa jangan sampai ada pikiran untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lanjutnya, Jokowi menegaskan, Pansus hak angket tetap berjalan meskipun mendapat kritikan berbagai pihak.

Pemerintah juga mendukung penguatan dan menolak segala upaya pelemahan lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu.

Sebagai informasi, hak angket bergulir setelah penyidik KPK Novel Baswedan pada persidangan kasus e-KTP 31 Maret silam, Miryam S Haryani pernah mengaku ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. 


Kalam Sanjaya

Page 2 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan