Wednesday, 05 July 2017 00:00

Ditjen Imigrasi Pantau 91 Orang Terkait ISIS

Written by  Redaksi

(Foto: Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, sekitar 83 orang warga negara Indonesia (WNI) masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Selain itu, sekitar 18 orang WNI masuk dalam DPO atas dugaan terkait dengan kegiatan terorisme di luar kelompok ISIS.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny F. Sompie menyebutkan, total jumlah 234 orang dari Polri yang datanya masuk ke Dirjen Imigrasi. Dari jumlah orang tersebut, terdapat 91 orang yang terlibat dengan ISIS, 91 orang tersebut terdiri dari seorang warga negara (WN) Algeria, 83 WN Indonesia, dua WN Kuwait, dua WN Saudi Arabia, seorang WN Syria, dan dua WN Turki.

“Jadi itu DPO yang khusus kaitan dengan ISIS, ini kita terima data DPO dari lembaga lain seperti Polri dan BNPT. Imigrasi tidak menangani kasus. Kami sudah cek nama-nama DPO-nya beda semua,” katanya di Kantor Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/07).

Ia menjelaskan, ancaman terorisme yang belakangan sering terjadi membuat Ditjen Imigrasi Kemenkumham merancang berbagai tindakan untuk pencegahan. pihaknya kini mulai memperketat pengawasan dan penegakan hukum kepada setiap warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri.

“Kami melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada WNI pada saat menerbitkan paspor dan berlintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), bahkan kami berusaha tidak memberikan paspor dengan alasan keamanan,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi permohonan visa pada saat berada di TPI melalui integrasi database Interpol di TPI, pertukaran data dan informasi terkait WNI yang terlibat tindakan terorisme dengan instansi lain. Ia pun mengaku banyak yang mendorong lembaganya untuk bisa melakukan pencegahan melalui pencabutan paspr WNI, guna mengantisipasi atau mencegah WNI ke luar negeri yang akan bergabung dengan kelompok teroris.

“Berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum (pencabutan paspor) apabila ada permintaan resmi, baru bisa. Karena kan belum ada secara spesifik diatur di UU terorisme yang kini masih diupayakan. Kalau masuk, nanti dijelaskan lebih rinci bagaimana yang bisa dilakukan Imigrasi tentang pengetatan tersebut dan membantu pencegahan,” paparnya.

Ia pun mengatakan, pihak Imigrasi akan memantau pergerakan dari para DPO apabila masuk wilayah negara Indonesia. Pihaknya siap bekerja sama dengan aparat terkait untuk mencegah DPO teroris masuk ke Indonesia.

“Kalau DPO itu belum masuk (ke Indonesia), kalau sudah masuk pasti di-holding. Memang di sini perlu kerja sama. Kami sering dapat data dari Polri, BNPT, ketika ada WNI yang kemungkinan akan terlibat ISIS apakah mereka dalam bentuk tertekan, dikuasai, atau sadar sendiri,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan