Utama

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo menyatakan sikap terhadap aksi kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Rakhine State adalah wilayah yang ditempati mayoritas etnis Rohingya. Namun, sejak pekan ketiga bulan lalu, etnis Rohingya meninggalkan wilayah itu untuk menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi meminta krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar segera dihentikan. Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membantu mengatasi krisis tersebut.

“Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Laporannews, Jakarta, Minggu (3/09).

Selain itu, Presiden juga telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, pada Minggu sore, untuk mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warga Myanmar terutama umat muslim di Myanmar dan membuka akses bantuan kemanusiaan.

“Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan,” imbuhnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan serta membangun sekolahan untuk masyarakat etnis Rohingya di Rakhine State. Lebih lanjut, pemerintah juga berencana membangun rumah sakit di Rakhine State.

“Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik. Dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State,” tutur mantan Gubernur Jakarta itu.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menugaskan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk terbang ke Dhaka, Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh.

“Kita harapkan Minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan. Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan,” tandasnya.


Kalam Sanjaya

 

Jakarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesisa (MUI) mengapresiasi kepada Polri yang telah berhasil mengungkapkan dan meringkus tiga tersangka terkait kasus sindikat saracen yang menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech dan SARA.

Sebagai informasi, sindikat saracen adalah kelompok yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dengan membuat propaganda di media sosial melalui postingan yang bermuatan kebencian dan SARA. Kemudian postingan tersebut disebar ke sejumlah grup baru yang dibuat oleh tersangka.

“Perbuatan tersangka disamping bertentangan dengan hukum positif, juga tidak dibenarkan secara syariah dan haram hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial,” ucap Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, di Jakarta, Senin (28/08).

Ia menjelaskan, MUI juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan. Lanjutnya, umat Muslim diharamkan yang menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, apalagi dengan tujuan jahat.

“Dalam Fatwa MUI disebutkan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah(adu domba), dan penyebaran permusuhan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan membuat yang dapat menyebabkan konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

“Aktivitas buzzer seperti kelompok saracen di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” paparnya.

Dengan ditangkapnya tiga tersangka kelompok saracen, MUI meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringannya, termasuk para penyandang dananya.

“MUI meminta para pelaku dan penyandang dana diberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera kepada mereka,” pungkasya.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta kepada pihak Kepolisian untuk bergerak cepat dalam mengusut kasus sindikat penyebar isu SARA grup Saracen. Ia pun meminta pihak kepolisian jangan hanya menangkap pelaku di lapangan. Namun, siapa mastermind di belakangnya, termasuk pihak-pihak yang mendanai grup Saracen.

“Polisi harus bergerak cepat, jangan hanya pelaku lapangan yang ditangkap tapi juga mastermind dibelakangnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (26/08)

Ia pun berpendapat bahwa seharusnya dengan teknologi yang ada saat ini, tidak akan sulit untuk melacak pihak-pihak mendanai Saracen, apalagi, kata dia, dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saat ini setiap transaksi baik tunai maupun non tunai amat mudah dilacak, terlebih sudah ada pelaku lapangan yang bisa dinterogasi. Bila perlu melibatkan PPATK,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyebutkan, pengungkapan siapa yang mendanai Saracen harus menjadi prioritas. Menurutnya, supaya dapat diketahui apa motif sebenarnya dari aktivitas Saracen.

“Secara logika orang mau keluar uang dalam jumlah besar pasti berharap ada keuntungan yang ingin diraih,” ujarnya.

Ia pun mengkhawatirkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus Saracen ini sebagai komiditas politik untuk menyudutkan lawan politiknya. Pasalnya, Saracen berpotensi digunakan pihak-pihak tertentu untuk menghalau lawan politiknya.

“Dalam politik kita kenal strategi yang namanya playing victim, yakni bersikap seolah-olah sebagai korban untuk mengambil simpati dan sekaligus menyudutkan lawan politik. Oleh karena itu, agar kita semua tidak berspekulasi, polisi harus segera menuntaskan kasus ini,” tuturnya.

 Ia pun berharap, pihak kepolisian bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini. Semua pihak yang terlibat diharapkan bisa diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Prinsipnya soal hukum harus diselesaikan secara hukum, jangan sampai terkontaminasi kepentingan politik,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Instagram PDI Perjuangan)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri menanggapi terkait kisruh insiden terbaliknya bendera Republik Indonesia di buku panduan Sea Games 2017 di Malaysia, yang gencar diprotes oleh sejumlah rakyat Indonesia. Menurutnya, insiden itu merupakan contoh konkrit bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai simbol-simbol negara Republik Indonesia.

"Ini masih jadi hot topik di Malaysia karena terjadi bagaimana sampai bendera kita saja, merah putih, itu bisa ditampilkan terbalik." ucapnya dalam pidatonya di Festival Prestasi Indonesisa di JCC Senayan, Jakarta, Senin (21/08).

Ia pun bangga derasnya protes dari masyarakat Indonesia, bahkan ia memuji reaksi cepat masyarakat Indonesia dalam menanggapi kejadian tersebut.

“Ya tentu dan saya merasa bangga ternyata protesnya cepat sekali. Artinya warga Indonesia masih sangat mencintai simbol negaranya. Sebab, kalau bukan kita siapa lagi yang menghormatinya," ujarnya.

Disamping itu, Dewan Pengarah unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) itu, menilai Indonesia masih mengalami implementasi Pancasila. Menurutnya, Pancasila bukan hanya diimplementasikan secara fisik tapi masuk kedalam sanubari bangsa.

"Pancasila itu sudah final secara konstitusi. Persoalan yang dihadapi bangsa kita setelah 72 tahun merdeka ini bagaimana Pancasila diimplementasikan, terutama bukan secara fisik, tapi masuk ke dalam sanubari bangsa," pungkasnya. 


Johanna Firdasah

 

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari sangat menyesalkan kejadian bendera Indonesia yang tercetak terbalik dalam buku SEA Games 2017 di Malaysia. Menurutnya, kejadian dalam cetakan buku panduan SEA Games 2017 itu adalah kesalahan fatal.

“Kita meminta Malaysia segera melaksanakan investigasi mendalam dan di sampaikan kepublik siapa dan mengapa sampai terjadi kesalahan fatal di ajang internasional yang sudah berkali-kali kita lakukan bersama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Senin (21/08).

Ia berpendapat bahwa investigasi penting bukan hanya sekadar permintaan maaf saja. Lanjutnya, saat ini, pemerintah Indonesia masih menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia yang harus dijelaskan kepada rakyat Indonesia.

“Menpora Malaysia juga sudah minta maaf, tapi semua harus dibuka ke publik agar hal ini jelas kesengajaan atau bukan,” tegasnya.

Penjelasan disejumlah media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu), sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah melayangkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia mengenai hal ini.  

"Kita semua Pemerintah, DPR dan masyarakat amat kecewa kok bisanya itu terjadi, kita penting tahu agar clear dan saya juga minta semua yang salah ditarik dan perbaiki" tandas politisi PKS itu.

Namun, ia juga meminta masyarakat jangan bereaksi berlebihan dalam menyikapinya. Ia berharap masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu langkah Malaysia dalam menyikapi kejadian tersebut.

“Saya mohon masyarakat semua menunggu langkah serius Malaysia menuntaskan masalah ini dan agar kita juga menyikapinya dengan tenang dan tetap fokus mendukung kesuksesan timnas Indonesia di SEA Games. Kita percayakan langkah diplomasinya kepada Bu Menlu Retno Marsudi untuk menindaklanjuti pembicaraannya dengan Menlu Malaysia serta kita tunggu jawaban nota diplomatik yang sudah dikirim oleh KBRI Kuala Lumpur,” tutupnya.


Thoriq Malaka

 

(Foto: Agus Suparto/Presidential Palace)

 

Jakarta, Laporannews – Perayaan HUT RI ke 72 di Istana Merdeka menyatukan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua mantan Presiden itu akhirnya menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana. Kedatangan SBY merupakan pertama kali setelah tidak menjabat sebagai Presiden.

Berbeda dibanding peringatan HUT Kemerdekaan RI selama 12 tahun lalu. Pada 10 tahun masa pemerintahan SBY, walaupun Megawati diundang oleh pihak Istana, namun Ketua Umum PDIP itu tidak pernah sekalipun hadir di peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana.

Pada 17 Agustus ini, SBY memberi kejutan di Istana Merdeka, SBY hadir bersama istri dan anak-anaknya. Kedatangannya ke Istana Merdeka menepis kabar sehari sebelumnya yang menyatakan dia tak bisa memenuhi undangan menghadiri upacara HUT RI karena ada tur kemerdekaan di seantero Pulau Jawa.

Di Istana Merdeka, SBY duduk sederet dengan Megawati, hanya dipisahkan BJ Habibie. Keduanya juga berfoto bersama dan bersalaman. Tepuk tangan pun membahana. Tepuk tangan itu sepertinya mewakili harapan rakyat Indonesia agar kedua tokoh penting ini berdamai, berekonsiliasi dan bersatu untuk persatuan bangsa. Dalam sebuah foto yang beredar di kalangan media, seluruh mantan Presiden beserta pendamping melaksanakan foto bersama dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi kedatangan SBY dan Megawati di Istana Merdeka. Pasalnya, kedatangan kedua pimpinan partai tersebut membuat masyarakat tersenyum. Ia menilai, dengan momentum HUT RI ke 72, seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun luar.

“Tepuk tangan untuk Pak Wapres kita. SBY datang, Mega datang, rakyat senang. Tantangan bangsa kini adalah menjaga kemajemukan, kemandirian bangsa dan persatuan dalam mengadapi dinamika baik dari dalam maupun dari luar,” katanya di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/08).

Ia menambahkan, konstitusi yang relevan saat ini bukan yang memerdekakan dari kolonialisme tapi dari kemiskinan dan ketertinggalan. Menurutnya, untuk menjaga keutuhan NKRI yakni dengan menentukan kemandirian bangsa.

“Faktanya, sumber daya alam dinikmati oleh orang lain dan penduduk kita pasrah saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa untuk melaksanakan nilai-nila konsititusi harus melibatkan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

“konstitusi yang ada dapat terus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam bernegara,” tutupnya.


Tahriq Malaka

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Ketidak hadiran Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Parbowo Subianto pada sidang tahunan DPR/MPR/DPD RI bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (16/08/2017) menimbulkan tanda tanya besar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, ketidak hadiran tokoh tersebut menyiratkan bahwa semakin meruncingnya rivalitas antara Prabowo versus Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Saya melihat, Prabowo semakin mempertegas posisinya untuk melawan Jokowi di Pilpres nanti," katanya di Jakarta, Kamis (17/08).

Seperti diketahui sebelumnya, Prabowo juga mendatangi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas beberapa waktu lalu yang secara simbolis bisa dikatakan membentuk poros baru untuk Pilpres 2019 nanti.

Selain itu, Prabowo juga mempertegas dengan diselenggarakannya upacara Peringatan HUT RI di Universitas Bung Karno (UBK) yang dipimpin langsung oleh Prabowo. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa hal–hal masalah kecil diperbesar oleh pihak tertentu. “Jadi hal kecil diperbesar, ya kan anda tanya Presiden diktator tidak, kan kayaknya mau mancing statement dari saya,” ucap Prabowo di Kampus UBK, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/08).

Pernyataan Prabowo, kata ujang, menunjukkan bahwa secara politik bisa dibaca sebagai simbol perlawanan politik. Selain itu, Ujang juga menuturkan, sebagai tokoh bangsa dan tokoh nasional yang merupakan lawan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu dan juga digadang-gadang sebagai pesaing  kuat Jokowi di Pilpres 2019 nanti, semestinya Prabowo hadir dalam sidang bersama tahunan kemarin.

"Kehadiran Prabowo penting untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kenegarawanan para tokoh bangsa seperti Prabowo tidak diragukan lagi," ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Untuk itu, menurutnya, akan lebih indah dan harmonis jika seluruh tokoh bangsa seperti Prabowo hadir pada Sidang Bersama Tahunan DPR/MPR/DPD RI bersama Presiden Jokowi.

"Akan terlihat indah kalau seluruh tokoh bangsa hadir kemarin, minimal bisa menyejukkan mata masyarakat melihat simbol kebersamaan dan persatuan dari mereka," tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. Partai Demokrat)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan bahwa mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menghadiri acara perayaan upacara kemerdekaan bersama sejumlah mantan Presiden RI lainnya yang diadakan di Istana Negara, Kamis (17/08/2017) besok.

"Untuk besok Pak SBY tidak bisa datang. Tidak hadir di upacara kemerdekaan di Istana," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Sebagaimana diketahui, SBY sudah absen dua kali dalam peringatan upacara kemerdekaan. Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan oleh mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, ketika SBY menjabat sebagai Presiden selama dua kali periode (2004-2009 dan 2009-2014).

Roy beralasan bahwa ketidakhadiran SBY dalam upacara kemerdekaan di Istana, karena ada perjalanan tour ke beberapa daerah. Perjalanan tour itu, kata dia, untuk merayakan hari raya kemerdekaan Indonesia.

"Pak SBY juga karena kebetulan saya tahu persis beliau akan melakukan perjalanan tur kemerdekaan ke Jateng, DIY dan Jatim," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berharap masalah ketidakhadiran Ketua Umum partai Demokrat itu tidak perlu  dibesar-besarkan. “Jadi menurut saya biasa-biasa saja,” ujarnya.


Jamin Mina

 

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Bali, Laporannews – Partai Hanura menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Stones, Kuta, Provinsi Bali Jumat (4/08/2017). Dalam Rapimnas tersebut, Partai Hanura mengukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019-2024. Selain itu, Rapimnas tersebut juga membahas untuk memperkuat konsolidasi partai dan membahas tentang calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Ketau Umum DPP partai Hanura, Oesman Sapta Odang mengatakan, dukungan tersebut telah mendapat persetujuan dari 34 DPD partai Hanura. Dengan kata lain, secara bulat partai Hanura memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kembali sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang.

“Kamis (3/8) malam, saya bertemu 34 ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, dan mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019-2024,” katanya dalam pembukaan Rapimnas Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/08).

Pria yang akrab dipanggil OSO itu menjelaskan, pengukuhan dukungan itu diberikan setelah sebelumnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura pada Desember 2016. Partai tersebut mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di Pemilu Presiden 2019. Lanjutnya, Hanura sebagai parpol pendukung pemerintah tetap berkomitmen atas sikap politiknya. Sehingga akan terus mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Selain itu, Hanura juga mendukung kebijakan pemerintah terkait keputusan dalam menerbitkan Perppu Ormas yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti Pancasila.

“Bagi Hanura, Pancasila sebagai ideologi sudah final. Membubarkan ormas yang menolak Pancasila adalah konstitusional,” ujarnya.

Ketua DPD itu juga menyatakan bahwa Hanura tidak akan ‘selingkuh’ dengan partai lain atau melakukan perbuatan menjegal dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, berkoalisi dalam pemerintahan ibarat pertemanan, harus dilakukan secara tulus sehingga partainya tidak akan berkhianat dalam berkoalisi.

“Hanura sebagai anggota koalisi pemerintahan, tidak akan melakukan perbuatan yang menjegal teman apalagi 'menggunting dalam selimut',” tandasnya.

Sebagai informasi, Rapimnas Hanura bakal berlangsung dari 4-4 Agustus 2017. Dalam Rapimnas I akan membahas sejumlah politik strategis nasional baik internal seperti agenda politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu-Pilpres 2019. Selain itu, secara eksternal, yang kemudian itu akan menjadi sikap politik Partai Hanura, baik dalam hal kepartaian maupun ke-Indonesiaan.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Perindo mendadak berbalik arah mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Langkah yang dilakukan Hary Tanoesoedibyo itu mengagetkan semua publik, tak sedikit ada yang berkonotasi negatif melihat keputusan tersebut. Sehingga, banyak yang menduga bahwa dukungan tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang disematkan Hary Tanoesoedibyo terkait dugaan kasus sms ancaman ke Jaksa Yulianto.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, semua partai politik mempunyai sikap politik yang merdeka terhadap keputusannya. Sebab menurutnya, partai politik memiliki perhitungan yang tidak asal begitu saja.

“Saya pikir ya setiap partai politik itu bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing. Semua partai saya kira tentu mempunyai perhitungan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/08).

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam itu menilai, Tidak sedikit ada berkonotasi negatif terhadap keputusan HT. Namun, ia melihat ada kecenderungan ada pihak-pihak institusi maupun lembaga atau partai politik yang menekannya.

“Jadi kalau misalnya benar mengatakan itu yang tidak ada masalah, karena setiap partai politik itu bisa mengambil posisi masing-masing, cuma memang ada kecenderungan sekarang ini apa namanya banyak orang-orang yang berbeda atau mungkin institusi institusi lembaga bahkan partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan lah,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa tekanan itu bermacam-macam bentuknya termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sebagai alat untuk menekan lawan politik ataupun merangkulnya.

“Hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan lawan politik dan sekaligus merangkulnya itu dan saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat itu bagi hal-hal yang seperti itu,” pungkasnya.


Muhammad Reza

 

Page 1 of 12

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan