Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - A. Ainul Ghurri

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Hasil penilaian lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Gallup World Poll (GWP) atau Government at a Glance 2017, menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan posisi pertama di dunia dalam tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Dalam survei kepercayaan masyarakat GWP, Indonesia memperoleh prosentase kepercayaan yang sangat tinggi yaitu 80 persen. Peringkat kedua ditempati Switzerland (80 persen), India (73 persen), Luxemburg (68 persen), dan Norwegia (66 persen). Peringkat Indonesia ini jauh berada diatas negara maju lain yang tergabung dalam OECD seperti Jerman (55 persen), Inggris (31 persen), Amerika Serikat (30 persen), dan Perancis (28 persen).

Data tersebut dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya berjudul Government at a Glance 2017, yang dipublikasikan pada Senin (17/07/2017). Survei tersebut, dinilai dapat meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik dan menjanjikan bagi dunia investasi.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kinerja para menteri dan lembaganya yang telah memberi pelayanan secara efektif kepada masyarakat Indonesia. Lanjutnya, Presiden meminta kepada para pembantunya untuk terus memperhatikan unsur komunikasi dengan masyarakat sebelum membuat kebijakan.

"Saya mengapresiasi kementerian-kementerian dan lembaga yang telah menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada dalam rangka melindungi masyarakat. Komunikasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” katanya saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/07).

Mantan Gubernur DKI itu menyatakan bahwa survei GWP memiliki makna yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. menurutnya, dengan kepercayaan itu membuat pekerjaan pemerintah bisa lebih mudah.

“Kalau sudah dipercaya, yang sulit menjadi lebih mudah,” pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

 

Jakarta, Laporannews – Hari ini tanggal 5 Juli 2017, Koalisi 18+ secara resmi mengirimkan surat himbauan kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung Resolusi Sidang Umum PBB No. A/HRC/35/L.26 related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings. Himbauan itu, sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi 18+ meminta pemerintah Indonesia lewat Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Hasan Kleib dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi untuk mengambil langkah aktif dalam penyepakatan Resolusi tersebut.

“Demi menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia. seharusnya perkawinan anak dibawah umur tidak dilakukan,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (5/07).

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia telah menduduki posisi ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi. Dalam agenda meeting ke-35 Dewan HAM PBB pada 22 Juni 2017 lalu, Joaquín Alexander Maza Martelli selaku presiden dewan HAM PBB telah mengadopsi draft Resolusi A/HRC/35/L.26 dalam Agenda 3, mengenai Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya termasuk Hak Atas Pembangunan.

Draft Resolusi yang telah didukung lebih dari 85 negara itu adalah langkah strategis untuk menguatkan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

“Substansi utama dari Resolusi A/HRC/35/L.26 ini memberi pengakuan bahwa perkawinan anak adalah sebuah pelanggaran HAM dan serta mendorong negara-negara untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penghapusan praktek perkawinan anak di dalam situasi krisis kemanusiaan,” tulisnya.

Situasi Krisis kemanusiaan (Humanitarian Settings) menurut Resolusi ini melingkupi situasi darurat berupa pemindahan paksa, konflik bersenjata dan situasi bencana alam. Situasi-situasi tersebut menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.

Resolusi yang telah diadopsi ini dibuka untuk negara-negara untuk menyepakati dan co-sponsor Resolusi-nya sampai tanggal Senin, 10 Juli 2017. Isi dari Resolusi ini telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi PBB dan dapat diunduh di website resmi Office of High Commissioner for Human Rights

Koalisi 18+ pun percaya, apabila pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif ini akan menjadi dorongan juga bagi negara lain dan menjadi contoh bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang masih belum menyepakati Resolusi ini.

Perlu diberitahu, Koalisi 18+ yang merupakan jaringan masyarakat sipil yang melakukan advokasi penghentian praktik perkawinan anak, saat ini sedang berusaha untuk menaikkan usia perkawinan untuk perempuan di Indonesia lewat upaya Judicial Review Pasal 7(1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam perkara 22/PUU/XV/2017 yang sedang menunggu hasil pleno untuk sidang I di Mahkamah Konstitusi.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr. H. Dailami Firdaus terkejut dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar.

"Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka," katanya saat ditemui ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (8/06).

Senator yang mewakili Provinsi DKI ini juga menyoroti dampak krisis Qatar pada sektor perjalanan umroh. "Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," imbuhnya.

Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain. Sehingga, hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.

"Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat," tegas anggota DPD RI 2014-2019 itu.

Ia pun berharap, situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak.

“Karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 (Foto: Laely Rachev/ Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas mengenai harga gas untuk industri, Presiden kembali menekankan bahwa hal yang berkaitan dengan gas bumi tersebut merupakan sebuah modal untuk memperkuat industri nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Untuk meningkatkan nilai tambah industri sekaligus sebagai modal pembangunan. Hingga kini pemerintah terus berupaya untuk mendorong penurunan harga gas bagi industri.

"Saya ingin menegaskan kembali apa yang pernah saya sampaikan di rapat terbatas tanggal 4 Oktober 2016 yang lalu bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional kita dan mendorong daya saing produk-produk industri kita di pasaran dunia," ujarnya membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 24/01/2017

Oleh karenanya, Kepala Negara kembali meminta kalkulasi mendalam terkait dengan harga gas yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir. Menurut Presiden, penyesuaian harga gas industri dibutuhkan selain sebagai nilai tambah, juga untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.

"Untuk itu, saya minta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi, agar bisa konkret dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk-produk kita, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir," tegasnya.

Perlu diketahui, sampai dengan saat ini, dari tujuh bidang industri yang sebelumnya ditetapkan untuk mendapatkan penurunan harga gas melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, baru tiga jenis industri yang mendapatkan penurunan harga gas industri. Maka itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ingin mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan Perpres tersebut.

"Saya dapat informasi bahwa sudah ditetapkan penurunan harga gas untuk tiga bidang industri, yaitu pupuk, baja, dan metrokimia. Sementara untuk empat bidang industri lainnya, yakni oleochemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet belum terakomodasi," ungkap Presiden Joko Widodo berdasarkan rilis yang diterima Laporannews.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Perpres tersebut menegaskan bahwa harga gas bumi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi (ESDM) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada kontrak kerja sama dan dasar perhitungan penjualan gas bumi yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi. Selain itu, Menteri ESDM juga melakukan evaluasi penetapan harga gas bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.


 

A. Ainul Ghurri

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan