Survei & Polling

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, elektabilitas Prsiden Joko Widodo semakin menurun menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, penurunan angka elektabilitas Jokowi tersebut hanya karena adanya dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar.

“Sebelum Golkar dukung Jokowi, elektabilitasnya di atas 50 persen. Tapi setelahnya, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen. Litbang Kompas, elektabilitasnya pada April 2017 hanya 42,6 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/08).

Meski begitu, ia berpendapat bahwa partai berlambang pohon beringin dalam mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang adalah sebuah kewajaran. Namun, kata dia, dukungan itu merupakan sebagai dukungan kosong.

“Artinya ada kesan kuat bahwa dukungan Golkar pada Jokowi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa turunnya elektabilitas Jokowi dikarenakan status tersangka Setya Novanto yang kini menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Lebih lanjut, apabila ingin menang sebagai calon presiden petahana pada pilpres 2019, Jokowi harus memiliki tingkat elektabilitas di atas 60 persen.

"Angka elektabilitas Jokowi 65 persen yang diklaim Golkar itu rasional saja, tapi sebatas fiksi. Bisa disimpulkan justru dukungan Golkar ini yang membuat merosotnya elektabilitas Jokowi," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Pemprov DKI)

 

Jakarta, Laporannews – Lembaga Jaringan Suara Indonesia (LJSI) menggelar survei terkait para tokoh potensial di Pikada Jawa Timur 2018 dengan tema “Suara Masyarakat Jawa Timur Memilih Gubernur Jawa Timur 2018-2023”. Survei tersebut, digelar tanggal 3-10 Agustus 2017 di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur dengan metode wawancara tatap muka kepada 1.613 responden yang sudah memenuhi hak pilih.

Sampel dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Sedangkan margin of error survei sebesar +/- 2,44 persen dan tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen.

Dalam survei tersebut disebutkan bahwa nama-nama yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilkada Jawa Timur yakni, Agus Harimurti Yudhoyono, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, La Nyalla Matalitti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Politisi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan beberapa tokoh lainnya.

Direktur LJSI, Fahrurizal Fan mengatakan bahwa dari 1.613 responden, hanya 57,3 persen yang mengetahui akan adanya Pemilihan Gubenur Jawa Timur pada Juni 2018 nanti. Sementara sisanya sebanyak 42,7 persen responden sama sekali tidak tahu akan adanya Pilgub pada tahun depan.

"Tentu saja hasil survei ini menunjukkan kalau KPU kurang bersosialisasi," ungkapnya dalam keterangan pers, Senin (14/08).

Dari tingkat popularitas, LJSI mememukan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mendapat persentase sebesar 71,2 persen, lalu Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Nur Hayati Ali Assegaf yang tingkat popularitasnya 41,2 persen, kemudian inspektur Pemprov Jatim Nurwiyatno sebesar 42,1 persen, Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti 74,3 persen, Analis Kebijakan Madya Bidkum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Syafi'in 39,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 76,2 persen, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan 70,4 persen.

Pada kategori tingkat akseptabilitas, masyarakat Jawa Timur, hasil survei LJSI menunjukkan bahwa 85,2 persen lebih memilih La Nyalla Mattaliti. Ia dianggap sebagai tokoh yang paling mampu mengatasi persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat Jatim.

"Ada 86,4 persen yang menilai La Nyalla mampu, sedangkan Khofifah Indar Parawangsa sebesar 82,1 persen, disusul dengan Tri Rismaharini 80,3 persen, dan Gus Ipul sebesar 78,3 persen. Sementara AHY hanya 52,3 persen. Djarot Syaiful Hidayat 4,4 persen, kemudian Abdullah Azwar Anas 4,3 persen dan Nurwiyatno 3,2 persen," ujarnya.

Hasil ini menurutnya, menunjukkan bahwa petahana Wakil Gubernur Jawa Timur selama ini tidak terlalu banyak ikut serta dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan Gubernur Soekarwo. "Sehingga Masyarakat Jawa Timur justru jadi meragukan kemampuan Saifullah Yusuf jadi Gubernur Jawa Timur," bebernya.

Namun, ketika masyarakat Jawa timur ditanya secara mendadak, jika Pilgub digelar hari ini, jawaban spontan yang diberikan adalah Tri Rismaharini 20,6 persen, La Nyalla 20,5, Khofifah Indar Parawangsa 16,6 persen, Syaifullah Yusuf 9,3 persen, Djarot Syaiful Hidayat 4,4 persen, Abdullah Azwar Anas 4,3 persen, Nurwiyatno 3,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 1,7 persen, Nur Hayati Assegaf 1,6 persen dan Syafiin 1,1 persen. Responden yang tidak memberikan jawaban sebanyak 16,7 persen.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews – Keterwakilan perempuan atau affirmative action di politik Indonesia menuai pujian dari banyak pihak, terutama media-media ternama dunia. Media ternama yang bermarkas di New York, Bloomberg menulis artikel tentang kesuksesan Indonesia dalam penyetaraan gender dalam distribusi pejabat negara atau politisi di parlemen.

Bloomberg mengambil contoh sosok Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menteri perempuan berusia 52 tahun itu merupakan salah satu pejabat negara yang berpengaruh dan memegang jabatan Menteri strategis di bahwa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Parawansa (Khofifah), merupakan salah satu contoh Menteri wanita di negara muslim terbesar di dunia. Ini merupakan contoh kesuksesan sebuah negara dalam memecahkan streotip gender dan agama,” tulis Bloomberg (25/08).

Selain Khofifah, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Bloomberg merilis data dari Inter-Parliamantary Union, Indonesia merupakan negara paling tinggi rasio perempuan yang menjabat sebagai Menteri dari 10 negara yang memiliki populasi besar. Indonesia memperoleh angka rasio 26 persen, mengalahkan India (18 persen) dan Jepang (16 persen) dan negara berpenduduk terbesar di dunia, China (8 persen).

Data itu belum lagi ditambah dengan kuota perempuan di parlemen Indonesia. Bloomberg mengklaim, Indonesia sukses menerapkan kuota gender yang dibebankan kepada partai politik. Kini, perempuan yang duduk di parlemen mencapai hampir seperlima kursi, naik 8 persen dibandingkan tahun 2003.

“Pada tahun 1995 silam, hanya ada empat negara yang menerapkan kuota gender, berdasarkan penelitian Asia & The Pacific Policy Studies, kini telah 120 negara telah mengadopsi beberapa bentuk kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan,” tulis Bloomberg.

Kendati begitu, media berpengaruh di dunia itu menyelipkan catatan bahwa Indonesia masih harus terus meningkatkan kuota gender terutama di sektor ekonomi. Data World Bank menunjukkan, Asia Tenggara menempati posisi terendah untuk urusan partisipasi perempuan di sektor tenaga kerja, yakni hanya sebesar 38 persen, kalah dibandingkan China (44 persen) dan Jepang (43 persen).

Bersama India, Bangladesh, Turki dan Meksiko, Indonesia juga merupakan negara dengan kesenjangan gender terbesar dalam  partisipasi angkatan kerja berdasarkan laporan dari Standard Chartered.

"Meskipun ada banyak kemajuan, kesetaraan gender adalah agenda yang belum selesai. Menghapus kesenjangan gender terhadap perempuan tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak dasar mereka dan mempromosikan keadilan sosial, tapi juga baik untuk pembangunan,” kata Imrana Jalal, spesialis gender senior di Asian Development Bank di Manila. 


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Hasil penilaian lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Gallup World Poll (GWP) atau Government at a Glance 2017, menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan posisi pertama di dunia dalam tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Dalam survei kepercayaan masyarakat GWP, Indonesia memperoleh prosentase kepercayaan yang sangat tinggi yaitu 80 persen. Peringkat kedua ditempati Switzerland (80 persen), India (73 persen), Luxemburg (68 persen), dan Norwegia (66 persen). Peringkat Indonesia ini jauh berada diatas negara maju lain yang tergabung dalam OECD seperti Jerman (55 persen), Inggris (31 persen), Amerika Serikat (30 persen), dan Perancis (28 persen).

Data tersebut dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya berjudul Government at a Glance 2017, yang dipublikasikan pada Senin (17/07/2017). Survei tersebut, dinilai dapat meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik dan menjanjikan bagi dunia investasi.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kinerja para menteri dan lembaganya yang telah memberi pelayanan secara efektif kepada masyarakat Indonesia. Lanjutnya, Presiden meminta kepada para pembantunya untuk terus memperhatikan unsur komunikasi dengan masyarakat sebelum membuat kebijakan.

"Saya mengapresiasi kementerian-kementerian dan lembaga yang telah menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada dalam rangka melindungi masyarakat. Komunikasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” katanya saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/07).

Mantan Gubernur DKI itu menyatakan bahwa survei GWP memiliki makna yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. menurutnya, dengan kepercayaan itu membuat pekerjaan pemerintah bisa lebih mudah.

“Kalau sudah dipercaya, yang sulit menjadi lebih mudah,” pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Lembaga survei Polling Centre, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan survei antikorupsi 2017. Dari hasil survei tersebut, masyarakat menilai, tingkat korupsi pada 2017 tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan tahun 2016.

Penilaian itu diketahui, 55% masyarakat menyatakan korupsi meningkat dari tahun sebelumnya, 32% tidak mengalami perubahan, 13% menurun. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan persepsi tingkat korupsi masyarakat tahun 2016 dimana 70% menyatakan korupsi meningkat, 18% tidak mengalami perubahan, 11% menurun dan 1% tidak tahu.

KPK dan Presiden RI, merupakan lembaga yang paling dipercaya rakyat Indonesia saat ini. Berdasarkan survei diketahui terdapat 86% rakyat Indonesia menyatakan percaya dengan KPK dan Presiden RI. Selain itu BPK RI mendapatkan kepercayaan sebesar 72%. Parpol.

"Ini wajar saja karena KPK sering menangkap korupsi kelas kakap. Sedangkan Presiden banyak memiliki program pencegahan korupsi," kata peneliti Polling Center Henny Susilowati di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (20/07).

Sementara, anggota DPR dan kader partai pada kasus korupsi membuat kepercayaan publik menurun. Partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Selian itu, perusahaan swasta berada di urutan kedua paling bawah dengan 49 persen. Selain kader partai politik, pihak swasta juga banyak yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Tingkat kepercayaan publik hanya 35 persen saja (parpol). Biasanya yang terkena adalah perusahaan yang rekanan dengan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi Indonesia dalam satu tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan," ujarnya.

Survei tersebut, dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probality probability to size (PPS). Margin of error survei sebesar +- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil survei Pilgub Jawa Barat 2018. Dari hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa Walikota Bandung Ridwan Kamil masih menempati posisi teratas dengan perolehan suara 31,4%. Jumlah itu jauh mengungguli persentase elektabilitas figur lain.

Saat masyarakat diberikan 28 daftar figur yang kemungkinan layak maju dalam bursa Pilgub Jabar 2018, nama Ridwan Kamil masih unggul. Elektabilitas Ridwan Kamil disusul Deddy Mizwar sebesar 13%, Dedi Mulyadi sebesar 12%, Dede Yusuf sebesar 8,3% dan A'a Gym sebesar 7,5%. Dalam jajaran 28 nama itu, tercatat pula dukungan kepada sejumlah figur seperti Dessy Ratnasari sebesar 3,1%, Agus Harimurti Yudhoyono, sebesar 2,2% dan U'u Ruzhanul Ulum sebesar 1,8%.

Meski elektabiltasnya Unggul, nama Ridwan Kamil masih kalah populer dibanding calon lainnya. Hanya 75% warga yang mengaku mengenal Ridwan Kamil, sementara 96% mengetahui Aa Gym dan 92% mengenal Deddy Mizwar.

Berikut hasil Survei SMRC, jika Pilgub Jawa Barat 2018 dilaksanakan hari ini.

Ridwan Kamil: 31,4%

Deddy Mizwar: 13%

Dedi Mulyadi: 12,3%

Dede Yusuf: 8,3%

Aa Gym: 7,5%

Dessy Ratnasari 3,1%

Agus Harimurti Yudhoyono 2,2%

U,u Ruzhanul Ulum 1,8%.

Survei SMRC dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Juni 2017. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling kepada 820 responden yang merupakan warga Jabar dan sudah memiliki hak pilih. Survei dilakukan lewat tatap muka secara langsung dengan margin eror 3-5% dan tingkat kepercayaan 95%.


Della Manawwar Lisa

 

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, ada tiga nama yang bakal bertarung sengit di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2018 nanti. menurutnya, tiga nama itu masing-masing memiliki kekuatan besar.

Tiga nama itu adalah Wakil Gubernur Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

“Deddy Mizwar, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi,” sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (10/07).

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu, nama-nama yang disebutkan di atas memiliki keunggulan masing-masing yang memungkinkan bisa meraup suara di Pilkada yang akan digelar pada 2018 mendatang.

“Deddy Mizwar kuat karena dia incumbent dan popularitasnya sangat tinggi. Lalu, Ridwan Kamil adalah Wali Kota yang memiliki banyak banyak prestasi,” tuturnya.

Sedangkan, Dedi Mulyadi selain berprestasi, juga telah melakukan gerilya politik sampai ke pelosok-pelosok desa. “Dia juga adalah Ketua DPD Partai Golkar di Jabar,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, ada beberapa isu krusial yang harus diperhatikan oleh para Bakal Calon Gubernur Jabar tersebut, jika ingin menang dalam perhelatan politi itu.

“Isu pertama, terkait masalah Pendidikan gratis dan berkualitas. Kemudian, masalah kesehatan dan pelayanannya. Selain itu, yang terakhir adalah soal pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kecil,” paparnya.

Senada dengan itu, Survei Indo Barometer menempatkan tiga nama tersebut bersaing ketat untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Ketiga sosok yang memang santer digadang-gadang maju pada Pemilihan Gubernur Jabar itu sama-sama menunjukkan peningkatan, baik popularitas dan elektabilitas.

“Kami memunculkan 16 nama, tapi memang yang menunjukkan peningkatan, baik elektabilitas maupun popularitas adalah tiga nama tersebut," papar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari saat merilis hasil surveinya di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Selasa (6/06) lalu.


Johanna Firdasah

 

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Beberapa waktu lalu, The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation merilis laporan Indeks Keberlanjutan Pangan (Food Sustainability Index/FSI) dari berbagai negara. Indeks itu digunakan untuk menganalisis pertanian, nutrisi, dan sampah makanan di 25 negara yang terhitung menjadi 87 persen dari Produk Domestik Bruto dan 72 persen dari populasi dunia.

Lembaga kajian dan analisis yang berpusat di Inggris itu, menempatkan Indonesia di peringkat ke-21 dengan skor 50,77, berada di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India.

Ketua DPR RI, Setya Novanto pun menyambut dengan gembira, karena menurutnya Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke-25 besar. Hal itu, kata dia, sebagai wujud dari program Nawacita Presiden Joko Widodo.

“Hasil ini sekaligus wujud nyata Nawacita Presiden Jokowi, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya di sektor pertanian,” katanya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, pada Survei Pertumbuhan Ekonomi I 2017, sektor pertanian tumbuh pesat 15,59 persen, PDB sektor pertanian naik 7,12 persen, dan memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 13,59 persen (peringkat terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan 20,48 persen).

“Keberhasilan lain yang perlu diapresiasi bisa dilihat mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini Indonesia tidak impor beras medium, sementara impor jagung turun hingga 67 persen. Alhamdulillah, memasuki pertengahan 2017 ini belum ada impor jagung,” imbuhnya.

Selain berbagai laporan tersebut, pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri kemarin. Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang berhasil meningkatkan kinerja berbagai Kementerian, sehingga harga kebutuhan pokok bisa stabil dan tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat.

“Sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja terbesar, sekitar 35 persen. Jika dilihat secara menyeluruh, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional mampu mencapai 55 persen. Karena itu, saya meyakini memajukan Indonesia dimulai dengan memajukan sektor pertanian,” tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Terlebih, Presiden Jokowi telah menginsturksikan seluruh jajaran Kementerian untuk refocusing anggaran dengan mengurangi belanja operasional yang meliputi perjalanan dinas, rapat, dan rehabilitasi gedung.

“Saya mendorong anggaran Kementerian Pertanian pada 2018 yang akan mencapai Rp 22,65 triliun bisa digunakan sebaik mungkin, difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian dan pemberian bantuan kepada petani, berupa alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, serta asuransi pertanian,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018 yang bertajuk 'Menakar Kandidat Potensial Pilkada Jawa Timur 2018'. Survei itu dilakukan pada 19 sampai 25 Mei 2017 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Responden yang dilibatkan dalam survei ini berjumlah 800 orang dan margin of error plus minus 3,5 persen dengan tingkat kepuasan 95 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan, Saifullah Yusuf, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa merupakan figur-figur yang berpotensi menjadi kandidat kuat gubernur dalam Pilkada Jatim.

Pasalnya, berdasarkan hasil survei tersebut, nama wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengantongi suara elektabiltas tertinggi di Jawa Timur dengan persentase mencapai 32,29 persen. Sementara tiga kandidat lainnya yakni Tri Rismaharini di urutan kedua dengan 27,08 persen, Khofifah Indar Parawansa 19,11 persen dan Abdullah Azwar Anas 8,47 persen.

"Jika Pilkada Jawa Timur dilaksanakan sekarang, maka Saifullah Yusuf berpotensi unggul menjadi gubernur. Saifullah Yusuf merupakan figur kandidat yang paling dipersepsikan publik mampu memimpin dan religius atau alim. Sementara, Tri Rismaharini dipersepsikan publik sebagai figur yang peduli dan merakyat, jujur dan antikorupsi, berprestasi, berani dan tegas, kreatif dan inovatif, cerdas serta pintar," katanya di Hotel Morissey, Jl. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/06).

Ia menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim tahun depan belum tersosialisasi dengan baik. Akan tetapi, ketika responden ditanya mengenai kemungkinan menggunakan hak pilih dapal Pilgub 2018, lebih dari 73% responden menjawab akan menggunakan hak pilihnya.

“Terkait dengan kriteria cagub pilihan, teratas harapan publik mereka memperoleh cagub yang jujur (24,18%), merakyat (20,38%), dan terbukti kinerjanya (14,05%),” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Hasil temuan terkahir survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyebutkan, sebelum dan sesudah Pilkada DKI Jakarta 2017, dukungan terhadap tokoh-tokoh untuk menjadi Presiden sangat stabil. Mayoritas masyarakat terhadap dukungan Presiden Jokowi cukup tinggi dan diikuti Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi kedua juga relative stabil.

Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, dalam pertanyaan terbuka (top of mind), bila pilpres diadakan ketika‎ survei dilakukan, sebanyak 34,1% pemilih spontan mendukung Jokowi dan 17,2% mendukung Prabowo. Perbedaan elektabilitas antara keduanya sekira 17%.

“Perbedaan elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo sekarang mirip dengan perbedaan elektabilitas SBY dengan Megawati pada 2007,” katanya di kantor SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/06).

Ia menilai, perbedaan elektabilitas antara Presiden Jokowi dan Prabowo itu mirip dengan permainan politik atau persaingan politik SBY dengan Megawati pada 2007. Pada jarak waktu yangsama, dua tahun menjelang Pilpres 2009 perbedaan elektabilitas keduanya sebesar 16%.

“Dalam situasi head to head, elektabiltas Jokowi 53,7%. Sementara Prabowo 37,2% dan tidak menjawab 9,1%. Jarak antara keduanya sekitar 16.5%. Dari sisi pilihan Presiden, politik Tanah Air relatif tidak mengalami perubahan pasca Pilkada DKI Jakarta,” paparnya.

Hal ini, lanjut Djayadi, dipengaruhi oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi. Responden mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi dengan mencapai 67%. Selain itu, masayarakat juga meyakini atas kemampuan Presiden Jokowi dalam memimpin negara. Responden menilai 69% yakin terhadap kemampuan Presiden Jokowi.

“Jika pemilu diadakan hari ini, maka pilihanya kedua tokoh tersebut paling tinggi. Selain itu, belum ada tokoh lain. Dukungan kedua tokoh tersebut jika tidak stabil, maka peringkatnya naik,” tuturnya.

Kondisi ini juga, kata dia, tidak dipengaruhi dari hasil Pilkada DKI Jakarta 2017. Seperti yang diketahui, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jokowi pun kerap dikaitkan berada di belakang Ahok. Namun, menurut Djayadi, hasil survei berkata lain.

"Jika dianggap Jokowi berada di belakang Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, mestinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap dia turun," sambungnya.

Demikian juga dengan pilihan partai politik (parpol). Peta dukungan pada parpol sebelum dan sesudah Pilkada DKI juga tidak banyak berubah, terutama dalam periode Januari dan Mei 2017.

“PDIP masih di posisi teratas yakni 21,7% dan disusul Gerindra sekitar 9,3%. Kedua partai tersebut, mengalami kenaikan sekitar 4% dalam 5-6 bulan terakhir. Elektabilitas partai-partai lain masih berada di bawah elektabilitas partai Demokrat dengan perolehan suara 5,2%,” ujarnya.

Ia menerangkan, perolehan suara tertinggi yang dicapai PDIP disebabkan bahwa PDIP mendapat keuntungan dari figur Presiden Jokowi yang dinilai baik masyarakat. "Sekarang figur utama di PDIP lebih lekat dengan Jokowi. Kalau Jokowi mendapat persepsi positif di masyarakat, maka dampaknya juga positif terhadap PDIP, sehingga partai yang merekrutnya pun ikut naik elektabiltasnya," ucapnya.

Ia menjelaskan, jika dibanding hasil pemilu 2014, hanya PDIP yang bisa mempertahankan atau bahkan menaikan posisinya secara elektoral lewat sikap spontan pemilih. Sejak Pemilu 2014, dukungan spontan pemilih PDIP rata-rata kurang lebih stabil.

“Partai-partai lain semuanya cenderung menurun dan banyak yang tadinya memilih mereka nampaknya bersikap belum memutuskan,” pungkasnya.

Survei SMRC yang menempatkan Jokowi pada posisi teratas itu dilakukan pada 14-20 Mei 2017, dengan melibatkan 1.350 responden. Mereka dipilih dengan teknik multistage random sampling dari total populasi nasional yang sudah memiliki hak pilih pemilihan umum. Margin of error survei itu rata-rata 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


A. Ainul Ghurri

 

Page 1 of 11

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan