Regional

 

Jakarta, Laporannews – Sebanyak 57.659 siswa-siswi SMA/MA sederajat di Jakarta menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (10/4/2017). Plt Gubernur DKI Jakarta, Soemarsono meninjau ke sejumlah sekolah untuk memastikan pasokan listrik yang digunakan untuk UNBK berjalan lancar.

"Saya pastikan listrik aman karena saya sudah koordinasi dengan PLN untuk tidak dimatikan di wilayah Jakarta saat ujian," ucap Sumarsono di SMAN 3 di Jalan Taman Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas DKI Jakarta, Sopan Andrianto mengatakan bahwa ada kendala dalam penyelenggaraan UNBK 2017 salah satunya menyangkut sikronisasi data server dari kementerian ke sekolah-sekolah.

"Jadi ada transfer data dari kementerian ke server sekolah sekolah itu dilakukan sebelum dua hari sebelum ujian tetapi begitu sudah sinkron itu artinya soal yang dari kementerian itu sudah ada di server sekolah masing-masing nah artinya saat pelaksananya tinggal komputer tinggal induk ke server sudah terbuka, nah kendalanya itu tadi bagaimana kita dua hari itu mensinkronkan semua data agar masuk ke server server si sekolah masing masing kadang kita kendalanya itu internetnya lemot," ujar Sopan.

Pelaksanaan UNBK yang dilakukan di 470 SMA dan 92 MA negeri dan swasta digelar dalam 3 sesi karena sesi komputer dan siswa belum sama. Hal itu dikatakan oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto.

"Rasio perangkat komputernya masih satu berbanding tiga. Teknisnya, pelaksanaan ujian mata pelajaran dibagi tiga sesi dalam satu hari," kata Bowo

Ia juga menambahkan mengenai jadwal UNBK tingkat SMA/MA yang dimulai di hari Senin dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian hari Selasa dilanjutkan dengan Matematika, lalu hari Rabu Bahasa Inggris, dan terakhir mata pelajaran pilihan siswa sesuai dengan jurusannya masing-masing. Misalnya, IPS berhak memilih antara geografi, ekonomi, ataupun sosiologi.

Untuk sesi UNBK terbagi 3 waktu. Pertama pukul 07.30 – 09.30 WIB. Kedua, pukul 10.30 – 12.30 WIB. Lalu, ketiga mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggelar berbagai atraksi guna memperingati HUT TNI Angkatan Udara ke-71 yang diramaikan dengan 1.600 prajurit dan 132 pesawat dari unsur kekuatan TNI AU, Minggu (9/4/2017). Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB diawali oleh upacara dan pemberian amanat oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Hadi Tjahjanto. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan atraksi dari para prajurit TNI AU.

Beberapa atraksi yang dihadirkan berupa pertunjukan drum band TNI AU, aksi bela diri oleh prajurit TNI AU, dan pameran mulai dari mobil operasional sampai senjata terbaru. TNI juga menampilkan simulasi penyelamatan sandera dari teroris dan simulasi perebutan pangkalan udara dengan menerjunkan prajurit menggunakan parasut.

"Sebelumnya enggak ada demo di udara, kali ini ada demo di udara. Masyarakat yang hadir sungguh melampaui ekspektasi kami," ucap Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Jemi Tri Sonjaya.

Di hari ulang tahun TNI AU, pimpinan TNI AU, Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan harapannya agar lembaga yang dipimpinnya bebas dari korupsi.

"TNI AU harus bebas korupsi dan bermartabat, yang dirangkum dalam aspek perencanaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Transparan, akuntabel dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku," kata Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/4/2017).

Selain mengungkapkan harapannya, Hadi juga memberikan rasa hormatnya kepada senior TNI AU yang telah meletakkan landasan kokoh bagi TNI AU.

"Menjaga kedaulatan negara dan kelangsungan hidup suatu bangsa perlu ikut berperan aktif dengan mendukung tol udara serta bersama rakyat aspek ketahanan. Membangun angkatan udara yang modern juga butuh dana besar dan butuh bantuan politik. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan bangga pada para sesepuh, senior, pelopor yang meletakkan landasan kokoh bagi TNI AU," ungkap Hadi.


Indah Putri Wahyuningsih

 

Jakarta, Laporannews – Spanduk bertuliskan “Warga Jakarta Sudah Bosan Isu SARA” yang beredar di sejumlah titik Jakarta menuai banyak komentar. Spanduk tersebut tersebar di sejumlah titik di Jakarta Pusat. Dua di antaranya di jembatan penyeberangan menuju Halte TransJ Bundaran Indonesia dan Halte TransJ Bank Indonesia. Tim sukses Ahok-Djarot menilai bahwa spanduk yang terpasang sudah benar karena memang warga Jakarta sudah bosan dengan isu SARA apalagi dengan sudah dekatnya pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Ya, saya kira itu spanduk yang baik dan positif. Memang warga Ibu Kota sudah muak terhadap isu SARA. Dan saya berharap ajakan-ajakan seperti ini punya implikasi di lapangan secara riil," kata juru bicara timses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, Rabu (5/4/2017).

Ketua MPR, Zulkifli Hasan pun mengkhawatirtkan etika berbangsa dan bernegara akibat maraknya spanduk tersebut.

"Kita juga melihat agama menganjurkan kebaikan. Tapi, kalau di Pilgub DKI, waduh... agama dipakai untuk menghujat dan menebar kebencian," kata Zulkifli Hasan dalam acara konferensi etika nasional di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

Calon wakil gubernur, Djarot Saiful Hidayat pun menganggap wajar jika warga Jakarta mulai bosan dengan isu SARA seperti yang terpampang di spanduk tersebut. Menurutnya, isu SARA tidak boleh terus disebarkan dalam pesta elektoral ini.

"Ya bosan lah, memang seharusnya lah, digoreng-goreng terus. Masalah isu SARA utamanya agama, ya bosan, ya jenuh," kata Djarot di Jl Lebak Bulus Raya 1 no 10, Cilandak, Jaksel, Rabu (5/4/2017).

Djarot juga menuturkan jika agama jangan dicampuradukkan dengan urusan politik. Warga Jakarta akan memilih pemimpin pemerintahan dan Indonesia juga merupakan negara yang menganut demokrasi pancasila.

"Karena kita sudah sepakat negara Pancasila di negara yang Bhineka Tunggal Ika, kemudian keseluruhan diikat menjadi satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke dengan NKRI dan sesuai konstitusi UUD 1945," tuturnya.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Humas KKP)

 

Wakatobi, Laporannews  - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, berkunjung di kawasan Mola Raya, kampung Suku Bajo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada Senin (3/04/2017). Dalam kunjungannya, ia menemukan kondisi kampung nelayan yang penuh sampah. Di sana ia juga menemukan banyak sekali masyarakat yang sakit.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kali ini Menteri Susi bersama rombongan melakukan kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang bertebaran, saluran air, dan akses MCK warga, serta menyediakan layanan berobat gratis.

"Warga suku Bajo yang sakit-sakit, bisa berobat ke Poskesdes yang sudah disediakan. Kita buka dua hari. Yang sakit parah, kalau butuh rujukan ke rumah sakit yang besar, nanti akan dibantu," ungkap Menteri Susi di hari pertama kunjungannya ke Mola Raya, Senin (3/04).

Menteri Susi berpesan, agar warga tidak lagi membuang sampah lagi laut, karena menurutnya, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit.

Di sela-sela kunjungan kerjanya, Menteri Susi bertemu dengan Dudung (24), seorang nelayan muda yang mengalami tumor tulang ganas. Penyakit yang dideritanya dimulai pada Juli 2015 lalu. Lutut kanannya mengalami pembengkakan sangat besar, sehingga ia tidak bisa berjalan. Prihatin melihat keadaan Dudung. Hari ini, Selasa (4/04/2017), Menteri Susi membawanya ke Jakarta untuk segera mendapatkan penanganan di RSPAD Gatot Subroto.

Awalnya Dudung sempat menolak untuk dibawa. Pasalnya, dulu saat diperiksa di Makassar, dokter pernah memberitahu bahwa kaki Dudung harus diamputasi. Sehingga Dudung yang hobi bermain bola dan dikenal sebagai striker di desanya ketakutan. Namun berkat bujukan keluarga dan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akhirnya Dudung luluh.

"Nak, mau saja ya dibawa ke Jakarta. Ini kesempatan, Nak," bujuk Tuti, ayah kandung Dudung.

Dudung merupakan anak kedua dari pasangan Tuti (50) dan Mula (40). Kakak Dudung, Husna (26) bercerita awalnya Dudung mengeluhkan gatal pada lututnya.

"Dulu habis main bola, dia pergi nangkap ikan ke laut. Pulang dari sana, dia ngeluh kakinya gatal. Diobatin ke puskesmas, sudah hilang gatalnya. Setelah itu pergi ke Kendari lagi nangkap ikan, pulang-pulang ngeluh gatal lagi. Setelah itu di urut dan bengkak sampai tidak bisa jalan," cerita Husna dalam rilis yang diterima Laporannews.

Keluarga Dudung mengaku tidak punya uang untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja mereka mengaku kesulitan. Terlebih, Dudung yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat lagi mencari nafkah.

"Kita sudah gadaikan kita punya rumah. Kita juga sudah jual bodi (badan perahu kecil) semua untuk Dudung, " ungkap Mula saat ditemui di kediamannya di Dusun 1, Desa Samaturu, Wangi-wangi Selatan.

Untuk menghidupi keluarganya, Mula mengaku, ia bersama suami dan anak-anak bekerja mengumpulkan pasir untuk dijual. Mula juga mengaku menawarkan jasa bersih-bersih rumah kepada tetangga.

"Bagaimana mau nangkap ikan lagi kita. Adik Dudung ada, ikut bodi kecil di Maluku, mesin (perahu) juga ada bantuan dari desa, tapi bodi tidak ada. Kalau balik ke sini juga tidak bisa nangkap ikan," cerita Mula.

Keluarga sangat mengharapkan kesembuhan Dudung. "Kita pasrah saja. Pengobatan apapun kita dukung saja. Asal anak kami bisa sembuh lagi," ungkap Tuti, ayah Dudung.

Warga Suku Bajo itu pun dibawa ke Jakarta bersama Menteri Susi dan rombongan dengan menggunakan penerbangan Susi Air dari bandara Matahora, Wangi-wangi, Wakatobi. Dudung didampingi oleh bibinya bernama Nita dan kakaknya yang bernama Husna.

 

 

Banten, Laporannews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten akan menetapkan pemenang dari pilkada Banten yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Penetapan ini dilakukan setelah pihak MK menolak gugatan Rano-Embay.

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2005 pasal 54 ayat 6 penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh MK.

"Sesuai dengan putusan MK, KPU Banten akan menggelar rapat pleno calon terpilih secara terbuka yang rencananya akan digelar di kantor KPU pukul 14.00 WIB," ucap Agus Supriyatna, Rabu (5/4/2017).

Pada pengitungan manual oleh KPU dari kedelapan Kabupaten/Kota se-Banten pasangan nomor urut satu Wahidin-Andika memperoleh sebanyaj 2.411.213 suara, sedangkan Rano-Embay meraih sebanyak 2.321.323 suara. Selisi 89,890 suara atau 1,90%.

Sementara itu, gugatan Rano-Embay yang ditolak oleh MK disambut gembira oleh pasangan pemenang pilkada Banten, Wahidin dan Andika.

Menurutnya, putusan MK menolak gugatan Rano-Embay telah seadil-adilnya. Sedangkan menurut MK, gugatan Rano-Embay tidak memenuhi syarat Pasal 158 UU Pilkada. Sebab, suara yang diperoleh terpaut 2,5%. Sedangkan syarat UU adalah 1,5%.

"Saya juga ingin minta maaf kalau dalam pertarungan politik kemarin ada yang merasa tersinggung. MK telah bertindak seadil-adilnya dalam menetapkan saya sebagai gubernur dan menolak seluruh gugatan kubu nomor urut 2," kata Wahidin.

Wahidin juga menuturkan, seusai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, ia akan langsung menjalankan program yang pernah diucapkan saat berkampanye. Sejumlah program itu adalah wajib sekolah kepada masyarakat Banten yang tidak mampu, memperbaiki infrastruktur jalan di seluruh jalan desa dan pelosok Banten, dan kesehatan gratis kepada rakyat Banten yang tergolong tidak mampu.

Wakil gubernur, Andika Hazrumy berharap, setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, semua rakyat Banten bisa bersatu membangun Banten dan melupakan semua perselisihan dan masalah politik yang terjadi saat pilkada lalu.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Humas KKP)

 

Wakatobi, Laporannews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hari ini, Senin (3/04/2017), kembali mengunjungi masyarakat Suku Bajo di kawasan Mola Raya, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Ia sengaja datang kembali untuk membantu masyarakat nelayan menanggulangi masalah kebersihan dan kesehatan.

Pada kunjungan sebelumnya, Kamis (23/03/2017), Menteri Susi menemukan kesehatan masyarakat Suku Bajo sangat buruk. Banyak anak kekurangan gizi, dan menderita down syndrome. Begitu pula dengan orang dewasa, mengidap penyakit gondok, tumor, infeksi pasca operasi, sakit jantung, dan lainnya.

Untuk itu, guna menanggulangi masalah kesehatan warga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan posko pengobatan gratis di Poskesdes Mola Selatan dan Mola Utara. Persedian tersebut, agar warga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan secara gratis. Selain itu, juga telah disediakan sebanyak 3 dokter umum dan 2 dokter gigi. Warga yang mengalami sakit serius juga akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit yang memadai.

Kesehatan balita dan ibu hamil, menjadi perhatian utama bagi Menteri Susi. Sehingga dilokasi tersebut, KKP mendistribusikan paket vitamin dan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.

"Ibu bapak, nanti bawa anaknya ya berobat di Poskesdes. Semua yang sakit-sakit berobat saja ke sana. Gratis. Kita juga sediakan susu, biskuit, dan vitamin untuk anak-anak. Yang dewasa yang kurang sehat juga ada vitamin di Poskesdes," himbau Menteri Susi kepada masyarakat yang dijumpainya.

(Menteri Susi saat bagikan obat kesehatan ke warga suku Bajo)

Kedatangan Menteri Susi kali ini, didampingi oleh Bupati Wakatobi H. Arhawi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Brahmantya Satyamurti, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) Eko Djalmo Asmadi, Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Sjarief Widjaja, dan Dirjen Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto, serta  Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Zulficar Mochtar.

Pada kunjungan kerja kali ini, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama warga Suku Bajo dari lima desa di kawasan Mola Raya yaitu Mola Utara, Mola Bahari, Mola Selatan, Mola Samaturu, dan Nelayan Bhakti melakukan kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Sampah ini telah menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar.

(Tim KKP dan warga suku Bajo saat kerja bakti bersihkan sampah)

KKP menyediakan berbagai peralatan seperti excavator, mobil roda tiga, sekop, cangkul, sapu lidi, pacul, gerobak, skopnet, pengait sampah/gancu, dan karung sampah untuk keperluan kerja bakti. KKP bersama-sama warga juga menyiapkan tempat pembuangan akhir sampah-sampah tersebut.

Dalam kerja bakti ini, juga dilakukan perbaikan sarana mandi cuci kakus (MCK) di kawasan Mola Raya yang sudah tidak dapat digunakan. Selain itu, dilakukan pula perbaikan jalan kayu lapuk yang menghubungkan rumah-rumah warga. 

Di akhir kegiatan kerja bakti, KKP menyerahkan peralatan kebersihan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian KKP terhadap kebersihan perkampungan nelayan Mola Bahari.

"Nanti jangan buang sampah ke laut lagi ya, Bu. Kalau buang sampah ke laut, rumahnya juga saya buang ke laut," ujar Menteri Susi yang disambut gelak tawa warga.

Menteri Susi juga meminta Bupati Wakatobi, agar menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak bagi masyarakat.

"Wakatobi ini salah satu destinasi pariwisata nasional. Kalau ada wisatawan mancanegara datang tapi melihat kondisi kampung Suku Bajo seperti ini, kita tidak boleh diam. Nanti tidak ada yang mau datang. Kalau sudah bersih daerah sini juga akan jadi incaran wisatawan," ungkap Menteri Susi dalam rilis yang diterima Laporannews.

Selain itu, KKP juga menyalurkan bantuan berupa 100 paket peralatan dapur seperti panci, penggorengan, piring, dan gelas dan sembako. Pasalnya, pada kunjungan sebelumnya, Menteri Susi masih menemukan warga miskin yang bahkan tidak memiliki peralatan makan seperti piring dan gelas yang layak.

Guna meningkatkan akses kesehatan masyarakat Mola Raya yang masih buruk, BRSDMKP juga melakukan invertarisasi pendataan BPJS bagi masyarakat semua lapisan di Mola Raya. Tak lupa, Menteri Susi kembali mengingatkan pentingnya asuransi bagi para nelayan.

"Bapak sudah ada asuransi nelayan kah? Buruan dibikin, supaya nanti kalau kenapa-napa ada jaminan. Tubuh dipakai terus melaut ya harus diasuransikan," tuturnya kepada seorang nelayan paruh baya yang menderita penyakit jantung.

Ia juga meminta kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan pendataan nelayan di wilayah kampung Bajo Mola yang belum menerima asuransi nelayan. "Intinya, memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Suku Bajo, harus menjadi prioritas," tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Sulawesi Tenggara, Laporannews - Kemendikbud menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMK di seluruh Indonesia mulai 3 April hingga 6 April 2017.

Ujian nasional tersebut diikuti oleh 1.327.246 siswa. Adapun sekitar 88,6% atau 1.176.712 siswa mengikuti ujian nasional berbasis kompurter (UNBK) sedangkan 150.540 siswa mengikuti ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

Mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa inggris, dan teori kejuruan.

Tidak hanya itu, terdapat enam provinsi yang 100% mengikuti UNBK jenjang SMK yaitu Bangka Belitung, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan total sebanyak 9.832 sekolah.

Namun, sebelum pelaksanaan ujian Nasional, Kemendikbud, Muhadjir Effendy melakukan peninjauan ke Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yaitu ke tempat penyimpanan dan pengamanan naskah ujian nasional di kantor Kepolisian Resort (Polres) agar naskah tidak terjadi kebocoran soal.

Disamping itu, pada hari pertama pelaksaan ujian nasional,Muhadjir melakukan pemantauan di SMK Negeri 1 Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang masih menggunakan UN berbasis kertas dan pensil dengan jumlah peserta 72 peserta.

"Pada pelaksanaan hari pertama ujian nasional, izinkan saya menyampaikan salam dan doa kepada anak-anakku pelajar di seluruh tanah air Indonesia, terutama yang sedang menempuh ujian. Saya yakin bahwa pagi ini anak-anak kita mengerjakan ujian dengan segenap kemampuan dan integritas mereka," demikian disampaikan Mendikbud muhadjir effendy saat meninjau pelaksanaan UN di SMK Negeri 1 Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (3/4/2017).

Ujian Nasional yan dilaksanakan di Wakatobi 100% masih menggunakan pensil kertas baik dari jenjang SMP, SMA, dan SMK dengan total peserta SMP 2.141, SMA dan SMK 4.485

Dalam kesempatan itu pula, Muhadjir berpesan dan memberikan semangat bagi peserta ujian nasional di seluruh wilayah Indonesia.

"UN hanyalah salah satu proses penilaian pendidikan, maka kerjakanlah dengan percaya diri dan jujur, pemerintah peduli dan memberikan apresiasi tertinggi terhadap daerah-daerah atas komitmennya melangsungkan proses penilaian pendidikan ini " tambah Muhadjir. 


Martha Reka

 

Jakarta, Laporannews - Soni, Sumarsono, Plt Gurbernur DKI Jakarta, meresmikan layanan angkutan kota KWK terintegrasi dengan Transjakarta, Senin (03/04/2017) di Gedung Balai Kota Jakarta.

Adapun Sumarsono tiba di pelataran Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 08:02 WIB dengan menggunakan angkutan kota KWK yang didampingi oleh beberapa ajudan, staf ahli, dan direktur utama Transjakarta, Budi Kaliwono Tidak hanya itu, Sumarsono juga terlihat menggunakan seragam Transjakarta.

Tujuan dari adanya integrasi transportasi angkutan KWK dengan Transjakarta merupakan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta Baru.

Peningkatan pelayanan tersebut menggunakan sistem ‘end to end’ sampai dengan last mile yang merupakan juga wujudnya kerja sama Transjakarta dengan KWK agar pelanggan dapat mengakses Transjakarta dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Adapun angkutan kota bewarna merah muda (KWK) terintegrasi ini beroperasi pada pukul 05:00 WIB – 09:00 WIB dan 16:00 WIB – 20:00 WIB

"Saat ini kita masih tahap uji coba, jadi dilihat dulu bagaimana respons masyarakat dan perkembangan selanjutnya. Kalau responnya sangat bagus kita akan mengintegrasi seluruh trayek KWK yang ada di Jakarta," ucap Sumarsono, Senin (03/04/2017) di Gedung Balai Kota Jakarta.

Pelanggan Transjakarta dapat menikmati layanan gratis tersebut dengan cara menunjukkan kartu integrase KWK yang dapat dibeli di halte Transjakarta dengan tarif Rp 15.000 yang berlaku selama sebulan.

"Pemilik kartu hanya menunjukkan kepada pengemudi KWK ketika turun di halte Transjakarta, maka tidak perlu memberi ongkos perjalanan. Hal itu sudah dipertimbangkan pihak KWK sebagai bentuk layanan jaringan Transjakarta," tutup Sumarsono.

Namun saat ini, baru ada beberapa trayek KWK yang terintegrasi yaitu salah satunya trayek nomor 07 tujuan Cililitan – PGC – Condet.

 


 Martha Reka

(Foto: Didik Heriyanto. Humas KKP)

 

Ambon, Laporannews – Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlatamal) IX Ambon, Laksamana Pertama Nur Singgih Prihartono mengatakan, pihaknya sudah melakukan penenggelaman kapan asal China yakni kappa Shino 26 dan 35. Ia pun mengaku, masih ada kapal-kapal lainnya yang belum di eksekusi untuk ditenggelamkan.

"Kapal-kapal tersebut bodong dan keberadannya sangat meresahkan," katanya usai penenggelaman kapal di Ambon, Sabtu (1/04).

Penenggelaman kapal tersebut dilaksanakan di perairan Ternate, Maluku Utara, sekitar pukul 11.45 WIT, Sabtu (1/04/2017), dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiatuti.

Laksamana Nur Singgih mengutarakan, kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan di laut arafuru yang merupakan wilayah teritori Indonesia. Selain itu, kapal tersebut juga melanggar hukum yuridiksi perairan Indonesia.

Ia menjelaskan, penenggelaman kapal tersebut, untuk efek jera bagi pencuri ikan di wilayah teritorial perairan Indonesia. Lanjutnya, pencurian ikan juga telah merugikan para nelayan Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia tengah menjunjung tinggi kedaulatan maritim Indonesia.

"Proses penenggelaman kapal yang melakukan tindak illegal fishing ini sangat bagus sekali selain memberi efek terhadap mafia ikan di laut juga bisa memberi banyak manfaat bagi ekologi laut seperti menjadi rumah ikan," imbuhnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Sebelumnya awak kapal tersebut, sudah melakukan pengajuan atau permohonan banding di Pengadilan Tinggi Ambon. Namun permohonan kasasi mereka ditolak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2563 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Juni 2016 dan Nomor 2485 K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Juli 2016, permohonan kasasi mereka ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Aceh telah menangkap dua warga berinisial MT (23) asal Langkat, Sumatera Utara dan MH (21) warga Jeunieb Kabupaten Bireun, di sebuah kos-kosan Dusun Silang, Gampong Rukoh, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (28/03/2017) pukul 23:00 WIB. Keduanya berada di Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus swasta di Banda Aceh.

Sejak sebulan terakhir, kedatangan kedua pemuda itu dicurigai warga sekitar, warga pun telah melakukan pengintaian karena mencurigai kedua pemuda tersebut telah melakukan Liwath atau hubungan sesama jenis, sehingga warga bersama Satpol PP melakukan penggerebekan dan mendapati keduanya  dalam kondisi tidak menggunakan busana.

Menurut Satpol PP/ Wilatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh, dua warga tersebut dibawa ke kantor Wilatul Hisbah (WH) Aceh untuk ditahan dan dimintai keterangan. Mereka diduga melanggar Pasal 63 ayat 1 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang ancaman hukumannya masing-masing 100 kali cambuk.

Dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat dinyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Menurut Peneliti Institute for Crimnal Justice reform (ICJR), Ajeng Gandini mengatakan, kasus ini merupakan kasus Liwath pertama yang menggunakan dasar hukum Qanun Jinayat sejak aturan itu diberlakukan di tahun 2015. Dan dua lelaki yang ditangkap ini berpotensi besar mendapat hukuman cambuk berat, sebanyak 100 kali cambukan.

“Kasus ini akan akan memperbesar Stigma terhadap kelompok LGBT di Provinsi Aceh,” ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews. di Jakarta, Jumat (31/03).

Ia melihat bahwa kedua orang tersebut mengaku telah melakukan Liwath. Dalam Qanun Jinayat, “pengakuan” dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa dirinya bersalah seperti yang tercantum dalam Pasal 29, 37, 38, 39, 40  dan 42 Qanun Jinayat.

“Masalahnya adalah penggunaan pengakuan bersalah ini sangat kuat kedudukannya berdasarkan Qanun Jinayat. Hal Ini digunakan karena pembuktian kasus kesusilaan yang umumnya sulit. Oleh karena itu, penggunaan pengakuan bersalah dianggap dapat mempermudah pembuktian.  Masalah terbesarnya adalah para tersangka yang melakukan pengakuan bersalah umumnya berada dalam situasi ancaman dan intimidasi termasuk berpotensi dipermalukan secara publik,” tuturnya.

ICJR mengritik, penggunaan pengakuan bersalah secara eksesif dalam peradilan pidana. Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai “pengakuan bersalah yang memberatkan dirinya” telah bertentangan dengan prinsip  “non self incrimination”.

“Diatur dalam, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak seorangpun yang didakwa melakukan tindak pidana dapat dipaksa untuk melakukan pembuktian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah,” paparnya.

Menurutnya, Pelarangan ini berkaitan dengaan asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan adanya bukti dari penuntut umum (prosecution), dan larangan untuk melakukan penyiksaan, tindakan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, ICJR prihatin terhadap dampak dari masih diberlakukannya Qanun Jinayat di NAD.

ICJR menilai, negara terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik yang berujung pada meningginya diskriminasi dan ketidakadilan pada kelompok rentan.

“Qanun ini  sudah jelas mengintervensi hak-hak serta privasi dari warga negara. Dengan adanya kasus ini,  LGBT di belahan daerah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) lainnya akan menjadi incaran selanjutnya, penangkapan di ruang privasi yang dilakukan oleh aparat bersama warga. Himbauan aparat kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap LGBT telah berhasil memprovokasi masyarakat untuk melakukan diskriminasi dan overkriminalisasi terhadap LGBT, karena keberadaan mereka akan diperlakukan layaknya seorang criminal,” terangnya.


Laely Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan