Regional

 

Jakarta, Laporannews – Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi bukit dan gunung batu yang diciptakan Tuhan digunakan untuk sebagai pelindung dari bencana tsunami di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, maraknya pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah membutuhkan bahan pasir dan bebatuan itu dianggap memangkas material tanpa perhitungan. Sehingga, hal itu akan berdampak buruknya lingkungan yang berkelanjutan dan menimbulkan terjadinya exploitasi bukit atau gunung.

Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Puput TD Putra mengecam keras terhadap pelaku pengrusakan alam tanpa memperhitungkan yang akan berdampak pada kerusakan alam tersebut.

“Saat ini, kami perhatikan banyak bukit di exploitasi untuk pengambilan material pasir dan batuannya. Hal ini tentunya ada indikasi telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Jumat malam (4/08).

Seiring dengan pembangunan infrastruktur di negeri ini, seperti jalan Tol antar Pulau dan Propinsi di Indonesia, menjadikan semakin banyaknya kebutuhan material berupa pasir dan batu sebagai bahan baku utama. Ia melihat bahwa banyaknya kebutuhan material itu, menimbulkan terjadi maraknya penggundulan bukit dan gunung batu di Indonesia.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian teknis lainnya akan menyiapkan aturan SNI bagi pemanfaatan slag baja.

Namun, sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih, pernah mengatakan bahwa KLHK tidak akan mengeluarkan slag baja dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Berkaca dari PP No 101/2014 slag baja adalah limbah B3, lagipula slag baja tidak mesti dikeluarkan dari daftar limbah B3 karena bisa dimanfaatkan untuk filler bahan konstruksi. Dengan pencampuran itu (sifat B3-nya) jadi terikat dan menjadi produk yang bukan limbah B3 lagi. Nantinya, perusahaan yang melakukan pemanfaatan slag baja harus mengajukan izin kepada KLHK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 101/2014. Kami yang kasih izin pemanfatannya. Kalau sudah ada SNI berarti sudah sesuai prosedur. Nanti kami lihat kapasitas perusahaan tersebut untuk menyerap atau memanfaatkan (limbah B3) itu,” ucap Tuti Hendrawati, Senin (4/04).

Untuk itu, Koalisi Lembaga Pemerhati Lingkungan dan B3 (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung berharap kepada Kementerian LHK dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bisa melakukan konsensus untuk perumusan SNI slag baja.

“Saat ini, kami bersama koalisi peduli lingkungan hidup Indonesia sedang memantau proyek penggunaan slag proses untuk pengerasan lahan Harbour Stock Yard milik BF PT. Krakatau Steel Persero Tbk sebagai substitusi material pengganti batu pasir. Proyek ini sedang kami pelajari terus mungkin nantinya bisa sebagai salah satu solusi dan contoh uji coba Kementerian LHK dan BSN,” tegas Agus Salim.

“Untuk pemanfatannya memang harus sebagai SNI, maka slag menjadi sebuah produk yang bukan lagi B3. Namun, untuk melakukan delisting dimungkinkan oleh undang-undang kalau ada permohonan. Jadi (SNI) adalah bagian dari cerita panjang agar bisa melakukan delisting,” imbuhnya.

Ia mengatakan, setelah diberlakukannya SNI nanti, industri tidak perlu lagi menerapkan perlakuan khusus bagi slag baja, sehingga industri baja tidak lagi terbebani oleh pembengkakan biaya dan pengunaan material batuan dan pasir.

“Kami melihat ada celah dan mendorong adanya pemanfaatan limbah sebagai salah satu solusi material penganti batu dan pasir gunung dengan menggunakan limbah-limbah peleburan besi yang sudah ber SNI. Pantauan kami, SNI slag baja akan selesai pada pertengahan tahun ini. Nantinya, semua hasil peleburan baja seperti arc furnace, blast furnace dan induction furnace akan masuk ke dalam kategori SNI dan bisa di manfaatkan sebagai penganti material batuan dan pasir,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan audiensi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Kamis (26/07/2017). Audiensi itu, untuk mendiskusikan pengembangan kegiatan memorialisasi seperti mengupayakan peta wisata sejarah dan situs memorialisasi Tragedi Mei ‘98 yang juga merupakan bagian penting dari sejarah berdirinya Komnas Perempuan.

Kehadiran dan pemaparan profil dan kegiatan memorialisasi yang telah dikembangkan oleh Komnas Perempuan disambut baik oleh  Tinia Budiarti selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta serta beberapa pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lainnya.

Audiensi untuk membahas hal penting yang diperhatikan untuk pengembangan peta wisata dan situs memorialisasi yang telah dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan komunitas korban, seperti yang dikenal dengan sebutan Napak Reformasi.

Sebagai informasi, Napak Reformasi merupakan sebuah usulan metodologi untuk mengenalkan peristiwa dan Tragedi Mei ‘98 kepada para siswa dan pengajar sejarah, khususnya tingkat SLTA.

Dalam pertemuan itu, Komnas Perempuan mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk ikut mendukung pengembangan peta wisata dan pembuatan monumen situs-situs sejarah yang lahirnya era reformasi.

“Latar belakang historis dan filosofi dalam membangun sebuah monumen adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Fungsi edukasi dan sosialisasi, serta bagaimana masyarakat menyerap informasi yang diberikan juga menjadi sangat penting bagi kebermanfaatan adanya sebuah monumen sejarah,” tutur Tinia dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis malam (27/07).

Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman, Rus Suharto menyatakan bahwa terlebih dahulu perlu dilakukan kajian mengenai kebermanfaatan situs sejarah yang akan dikembangkan. Menurutnya, hal tersebut akan mempengaruhi citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

“Beberapa hal penting yang menjadi catatan adalah prosedur yang perlu dijalankan untuk menetapkan situs-situs tersebut sebagai suatu cagar budaya.

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya, Iyan Iskandar menyarankan agar Komnas Perempuan melakukan konsultasi mengenai prosedur tersebut ke Tim Ahli Cagar Budaya, Jakarta.

“Dialog dan beberapa saran yang telah diberikan menjadi masukan yang sangat penting bagi Komnas Perempuan untuk mewujudkan agenda selanjutnya dari memorialisasi Tragedi Mei ’98,” pungkas Iyan.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Kapolri  Jenderal Tito Karnavian merombak sejumlah jabatan polri melalui Surat Telegram bernomor ST/1768/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017.

Posisi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dimutasi menjadi Asisten Operasi Mabes Polri. Iriawan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 10 bulan sejak 16 September 2016. Posisi Iriawan sebelumnya digantikan oleh Inspektur Jenderal Idham Azis, yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Propam Mabes Polri.

Selain itu, Idham juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada 2010. Idham bukan sosok baru di Polda Metro Jaya. Jabatan terakhir yang pernah ia emban di Polda Metro Jaya adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus pada 2009.

Pergeseran jabatan tersebut, merupakan hal biasa di institusi kepolisian. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul yang mengatakan, mutasi dilakukan bukan karena persoalan tertentu.

Menurutnya, pergeseran jabatan dilakukan sebagai penyegaran bagi perwira tersebut dan organisasi.

"Ini kegiatan pembinaan karier yang biasa," katanya saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (20/07).

Sementara itu, Brigjen Pol Martuani Sormin yang sebelumnya Kapolda Papua Barat digeser menggantikan Idham. Sedangkan, posisi Kadiv Propam diisi oleh Brigjen Martuani Sormin yang sebelumnya jabat Kapolda Papua Barat.


 

Abdul Ghofur Prawira 

(Foto: Dokumen Polri)

 

Depok, Laporannews – Wakapolresta Depok AKBP Faizal Ramadhani, mengatakan, Tim gabungan dari Tim Jaguar Polresta Depok, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Jl Raya Sawangan, Kota Depok berhasil menangkap pelaku pengeroyokan ahli IT Hermansyah yang terjadi di Tol Jagorawi KM 6, Jakarta Timur. Dua pelaku disergap di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu Dini Hari (12/07/2017).

"Jadi kita tangkap tersangka pelaku penganiayaan (pasal) 170 atas nama korban Hermansyah di tol jam 01.00 WIB," ujarnya kepada wartawan di Mapolresta Depok, Jl Margonda Raya, Kota Depok, Rabu (12/07).

Kedua pelaku yakni Laurens Paliyama (31), warga Cibubur Jakarta Timur dan Edwin Hitipeuw (37), warga Sawangan Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku itu berprofesi sebagai Debt Collector. Keduanya ditangkap berdasarkan sketsa wajah dari hasil keterangan istri korban.

“Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Depok Kombes Pol Herry Heryawan dan Ketua Tim Jaguar Iptu Winam Agus juga ikut memimpin anggotanya dalam penyergapan tersebut,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pihaknya berhasil menangkap pelaku setelah memeriksa rekaman CCTV Jasa Marga yang ada di Tol Jagorawi, di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku dapat diidentifikasi. Lanjutnya, polisi langsung bergerak melakukan pengejaran. Hingga pada Rabu (12/07) dini hari, polisi mendapatkan informasi kedua pelaku tengah mengarah ke Depok.

"Kita dapat informasi bahwa tersangka ini dari Bandung akan pulang ke rumahnya di daerah Sawangan, dan kita sudah menunggu mobil yang kita identifikasi ini lewat, kita sergap di TKP tadi," terangnya.

Penyergapan ini sempat mengagetkan warga sekitar. Sejumlah pengguna jalan berhenti dan menonton penyergapan itu. Saat itu, kedua pelaku menggunakan mobil Toyota Fortuner. Mereka kemudian diminta untuk tidak bergerak dan tiarap oleh tim Jaguar yang menyergapnya.

"Tiarap...tiarap!" perintah tim Jaguar.

Herry yang turut dalam penyergapan itu, meminta masyarakat untuk tenang. Sementara kedua pelaku dibawa oleh tim Jaguar ke Mapolresta Depok.

"Sudah, tidak ada apa-apa. Silakan jalan lagi," ujar Herry.

Sebagaimana dketahui, Hermansyah dibacok oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (9/7) dini hari lalu di Tol Jagorawi KM 6, Jakarta Timur. Saat itu, ia bersama istrinya menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, dari suatu tempat, hendak pulang menuju rumahnya di Depok. Tiba-tiba kendaraannya dipepet oleh para pelaku. Hermansyah kemudian turun, lalu pelaku menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka bacokan di sekujur tubuhnya.

Hermansyah merupakan ahli teknologi informasi jebolan ITB yang menyimpulkan bahwa percakapan via Whatsapp antara Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein adalah rekayasa.


Kalam Sanjaya

 

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, hasil analisisnya soal peta koalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) tahun 2018 mendatang. Ia mengatakan bahwa peta koalisi Pilgub Jabar akan dimainkan dan dibaca seputar ketiga kandidat tersebut.

Sebelumnya, dalam keterangan pada Senin (10/7,) Ujang menyatakan ada tiga nama yang bakal bertarung sengit di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar). Tiga nama itu masing-masing memiliki kekuatan besar. Tiga nama itu adalah Wakil Gubernur Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Terkait Incumbent Deddy Mizwar, ia menilai, hampir pasti akan didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pilihannya adalah Deddy Mizwar bisa berpasangan dengan Netty Heryawan, istri dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher).

“Atau bisa juga berpasangan dengan Presiden PKS, Sohibul Iman,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (12/07).

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu menambahkan, Ridwan Kamil yang sudah lebih dulu didukung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Menurutnya, jelas tidak akan didukung oleh partai Gerindra dan PKS.

“Karena Gerindra dan PKS pernah dikecewakan oleh Ridwan Kamil,” ujarnya.

Namun, kata Pria asal Subang, Jawa Barat itu, hal ideal yang bisa dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk mendongkrak suara adalah dengan menggandeng kader PDIP. “Perlu dicari figur kader PDIP yang mampu mengangkat popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil,” tuturnya.

Sedangkan mengenai Dedi Mulyadi, ia menilai, Dedi lebih awal harus mampu meyakinkan DPP Golkar untuk merekomendasikan dirinya sebagai Cagub Jabar 2018. Apalagi, kata dia, Dedi Mulyadi Ketua DPD Golkar Jabar.

“Ketika tiket dari Partai Golkar sudah didapatkan, tinggal Dedi Mulyadi membangun koalisi dengan partai lain,” sambungnya.

Saat ditanya pasangan yang ideal untuk mendampingi Dedi Mulyadi. Ia menjelaskan bahwa yang paling rasional, Dedi Mulyadi sebaiknya berpasangan dengan Artis. Menurutnya lagi, Artis bukan sembarang Artis, tapi artis yang memiliki popularitas tinggi, memiliki citra baik dan dicintai masyarakat Jabar.

“Jadi Dedi Mulyadi bisa menggandeng PAN. Dan figur yang cocok untuk mendampingi Dedi Mulyadi yaitu Desi Ratnasari,” katanya.

Namun, ia mengingatkan kepada seluruh bakal calon yang akan bertarung di Pilgub Jabar 2018 mendatang, bahwa Jangan salah memilih koalisi dan pasangan karena resikonya terlalu besar.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Addista)

 

Jakarta, Laporannews- Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono meninjau lokasi kesiapan mudik di Bandara Halim Perdanakusuma. Sebelumnya, ia juga meninjau kesiapan mudik di jalur laut Pelabuhan Tanjung Priok dan jalur darat terminal Pulo Gebang. Peninjauan di Halim Perdanakusuma itu, ia inigin melihat kesiapan moda transportasi udara jelang arus mudik. Karena sebelumnya, di Bandara Halim Perdanakusuma sempat mengalami keterlambatan pemberangkatan penumpang selama 3 jam.

Dalam peninjauan itu, turut hadir perwakilan Angkasapura Abdul Rasyid General Manager, Halim Perdanakusuma. Sebagaimana diketahui, Bandara Halim Perdanakusuma dipilih karena tidak seperti Bandara Soekarno Hatta yang terintegrasi dengan Bandara militer.

Menurutnya, permasalahan mudik adalah masalah nasional. Oleh karena itu, moda transportasi harus mengedepankan pelayanan. Sehingga, pemerintah harus lebih serius agar tidak memberi persoalan, seperti permasalahan haji dan mudik seperti saat ini. 

"Banyak titik-titik simpul tertentu perpindahan masa yang cukup besar melalui Bandara pada saat tersebut melalui udara dan terjadwal setiap tahun, pemerintah perlu perhatikan," ujar Senator dari Maluku itu, Jakarta, Kamis (22/06).

Ia menegaskan, permasalahan seperti ketersediaan armada dan faktor kesehatan pilot wajib menjadi prioritas bagi operator dan angkasa pura dalam menjamin keselamatan penerbangan.

“Pertama permasalahan armada dan cek kesehatan pilot sebelum terbang karena disitu faktor penting penunjang keselamatan, pernah ada kasus pilot yang bermasalah sebelum terbang itu juga tidak boleh terjadi lagi,” tuturnya.

Menurutnya, Bandara seperti Halim, Malang dan Semarang memiliki dua fungsi dan tidak mudah seperti Bandara komersial lainnya, karena harus melayani sipil komersial dan juga militer.

"Sering ada hari-hari perayaan dalam Angkatan Udara dan Bandara ini diperlukan dalam kegiatan kemiliteran dan urusan VVIP kenegaraan, semoga manajemen bisa bekerja dengan baik sehingga tidak mengganggu penerbangan keduanya," tegas Purnawirawan Jenderal Marinir itu.

Ia mengharapkan, Bandara juga menyediakan simpul moda transportasi lanjutan dari dan ke Bandara Angkutan. Menurutnya, hal itu menjadi bagian terpenting selain masalah keamanan.

"Keamanan di Halim harus menjadi perhatian penting karena ancaman bisa timbul kapan saja terutama saat-saat padat seperti ini jangan sampai lengah," tukasnya.

Sebagai perwakilan Angkasapura, Abdul Rasyid mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, karena menurutnya dalam lebaran ini baru perwakilan DPD RI yang meninjau ke Bandara Halim.

"Saya apresiasi kehadiran pak Nono Sampono dan seluruh jajaran, kebanggan buat kami menerima Pimpinan Lembaga meninjau ke Halim Perdanakusuma," ucap Abdul Rasyid.

Ia menjelaskan, Bandara Halim mengoperasikan pesawat komersial Citilink dan Batik Air serta penerbangan VVIP yang dilayani saat ini. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki sudah cukup lengkap dalam pelayanan seperti main gate, working zone, kawasan komersial dan area parkir. 

"Peralatan-peralatan sudah standar Bandara internasional dan pada tahun 2017 sudah 14000 lebih penerbangan di Bandara Halim. Perkembangan dari 2016 sekitar 9% saat ini," jelasnya.

Ia pun mengutarakan bahwa masalah keamanan Bandara Halim selain security internal ada juga dari Lanud, intelijen, militer. “Pengamanan Bandara selain dari internal juga dibantu oleh militer dan intelijen, sehingga kekhawatiran akan hal-hal yang berupa ancaman yang bisa terjadi dapat ditanggulangi," tutupnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Dok. Kemhan)

 

Kalimantan Utara, Laporannews – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meresmikan Trilateral Maritime Patrol Indomalphi atau patroli maritim terkoordinasi tiga negara. Ke tiga negara tersebut diantaranya, Indonesia Malaysia dan Filipina. Peresmian itu dilakukan diatas kapal TNI Angkatan Laut KRI dr Suharso-990.

Peresmian itu dilakukan di atas Kapal TNI Angkatan Laut KRI dr Suharso-990 yang ditandai dengan penekanan tombol sirene, demonstrasi "Indomalphi Quick Response", Sailing Pass dan Flying Pass, di Tarakan, Kalimantan Utara. Senin (19/06/2017).

Sebelumnya, kegiatan Trilateral Maritime Patrol Indomalphi ini digagas dan dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam rangka menghadapi tantangan keamanan terkait dengan perairan perbatasan negara saat ini.

Dalam sambutanya, ia mengutarakan bahwa kerjasama ketiga negara tersebut dapat terwujud lewat proses yang panjang dan cukup a lot. Namun, kata dia tidak menydutkan mereka untuk menjaga kedaulatan perairan sulu dan sekitarnya. Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya kerjasama ini, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pertahanan ketiga negara tersebut.

“Saya berharap launching (peresmian) ini jadi garis awal dan momentum bersejarah untuk ketiga negara, dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pertahanan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan,” katanya saat sambutan acara peresmian, di Jakarta, Senin (19/06).

Ia juga berharap kerjasama ini dapat diperluas bukan hanya Patroli kelautan. Namun juga di darat dan di udara dengan negara ASEAN lainya. Menurutnya, dalam menjaga keamanan laut, ASEAN merupakan tanggung jawab negara ASEAN. Untuk itu, ia menginginkan semua negara ASEAN bisa membuktikan bahwa bisa menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya masing-masing.

"Saya berharap dengan ini, kerja sama akan lebih erat, intensif dan saling menguntungkan sehingga, saya minta semua kegiatan terencana, terkoordinasi dan terukur dengan baik. Saya optimis kerja sama ini akan memberi manfaat optimal," tuturnya.

Sementara itu, Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, di perairan Sulu, Filipina Selatan sering terjadi aksi perompakan. Sehingga kata dia akan berdampak pada keamanan negara masing-masing negara.

“Dampak yang ditimbulkan tersebut tentunya menjadi ancaman keamanan bagi Negara pantai seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina," ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, peresmian tersebut, merupakan tindak lanjut deklarasi bersama 3 Negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Yogjakarta pada 5 Mei 2016 lalu yang menghasilkan kesepakatan. Diantaranya, melakukan patroli terkoordinasi antar 3 Negara, memberikan segera bantuan berupa penyelamatan manusia dan kapal dalam kondisi darurat, melakukan sharing informasi dan intelijen, serta membentuk jaringan komunikasi untuk memudahkan jika dalam kondisi keadaan darurat.

"Ini upaya TNI dalam menindak lanjuti  deklarasi bersama di Yogjakarta guna mewujudkan keamanan di wilayah Sulu dan sekitarnya," tandasnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula Menhan Malaysia Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delvin Lorenzana. Turut hadir juga Menteri Senior Maliki bin Osman yang mewakili Menhan Singapura dan Wamenhan Brunei Darussalam Dato Seri Abdul Aziz bin Haji Moh Tamit. Kehadiran keduanya adalah sebagai observer. Acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing negara. 


Kalam Sanjaya

 

 

Jakarta, Laporannews - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan tiga merk sejumlah mie instan asal Korea mengandung unsur babi. Ketiga merk itu adalah Samyang, Nongshim dan Ottogi.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Laporannews di Jakarta, Minggu (18/06/2017). Produk Varian mie instan ber label Samyang dengan nomor izin BPOM RI ML 231509497014 yang diimpor PT Koin Bumi. Selanjutnya, Nongshim (Mie Instan Shim Ramyun Black, BPOM RI ML 231509052014, PT Koin Bumi) dan Ottogi (Mie Instan Yeul Ramen, BPOM RI ML 231509284014, PT Koin Bumi).

Hasil pengujian laboratorium menunjukkan ketiga merek mie instan tersebut positif mengandung fragmen DNA spesifik babi.

"Tidak mencantumkan peringatan 'Mengandung Babi' pada label," kata Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta Dewi Prawitasari, di Jakarta.

Dalam peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah di atas dasar warna putih.

Ia menyampaikan, BPOM telah memerintahkan importir untuk menarik keempat produk tersebut dari pasar. Selain itu, BPOM juga memerintah Balai Besar dan Balai POM untuk mengawasi peredaran keempat produk tersebut.

"Yang menarik (produk) itu importir dan distributornya serta penyalurnya. Balai POM mengawasi dan memastikan apakah produk tersebut masih ada di pasaran atau tidak. Jika masih ada, akan diamankan supaya tidak dijual ke masyarakat," ujarnya.

BPOM terus mengimbau pelaku usaha agar selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya.

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan ke #HALOBPOM di nomor 1500533 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Salah satu ruangan Panitia Khusus (Pansus) lantai tiga, Gedung Nusantara II DPR-MPR RI, terbakar pada dini hari sekitar pukul 02.36 WIB. Minggu (18/06/2017).

Kebakaran itu, diduga akibat korsleting atau hubungan arus pendek listrik dari atap plafon di lantai tiga. Meskipun begitu, tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri akan meneliti lebih lanjut dan memastikan dari mana asal munculnya api.

Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat pun dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, karena ada satu unit kendaraan pemadam yang stand by di Gedung Nusantara 2. Sehingga, petugas di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman.

Petugas masih memerlukan waktu lama untuk mengeluarkan asap dengan membuka jendela ventilasi.

Petugas komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Permadi, mengatakan "Situasi saat ini sudah padam. Tapi asapnya masih ada cuma sudah berkurang dengan blower," kata Permadi.

Meski telah dipadamkan, petugas masih memantau ruangan yang terbakar untuk mencegah terjadinya kembali insiden kebakaran. Hingga berita ini di terbitkan, belum ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, karena suasan gedung itu sedang kosong dan terkunci.

Tim Damkar masih berada di lokasi untuk menghilangkan kepulan asap. Belum diketahui jumlah kerugian yang bisa ditaksir dari kebakaran tersebut.


Thariq Malaka

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Riau, Laporannews – Ketua DPR RI melakukan kunjungan kerja dan Safari Ramadhan ke Provinsi Riau, Minggu pagi, (11/06/2017). Dalam kunjungannya itu, ia didampingi bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono dan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bapak Robert Kardinal, serta didampingi Gubernur Provinsi Riau Bapak Arsyadjuliandi Rachman, Walikota Dumai Bapak Zulkifli AS, Bupati Polelawan Bapak M. Harris, Bupati Rokan Hulu Bapak Suparman, serta pejabat teras lainnya. Agenda pertama diawali kegiatan di Kota Dumai.

“Kami mengunjungi Pelabuhan Kargo Pelindo Dumai, menyaksikan bongkar muat kontainer dan aktivitas pelabuhan lainnya. Padatnya aktivitas pelabuhan menandakan perekonomian yang bergerak pesat, katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (11/06).

“Selanjutnya, kami mengunjungi Pelabuhan Penumpang Internasional Kota Dumai, menyapa para penumpang yang akan berangkat ke Malaka, Batam, serta ke berbagai daerah lain. Sekaligus mengecek persiapan pelabuhan menyambut mudik Idul Fitri,” imbuhnya.

Setelah berkunjung lansung dan berdialog dengan para penumpang yang hendak menyeberang ke berbagai daerah, ia mengetahui sejauh ini aktivitas di Pelabuhan Kargo Pelindo Dumai dan Pelabuhan Penumpang berjalan dengan baik. Posko pengamanan angkutan lebaran di pelabuhan yang melibatkan petugas gabungan dari kepolisian, militer, maupun dinas perhubungan, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, ia mengharapkan pelabuhan itu bisa menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Saya mengajak semua warga Riau, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, agar mendukung dan melaksanakan sistem pelayanan serta pengamanan angkutan lebaran sejak saat ini, serta pro aktif menjaga keamanan dan ketertiban,” paparnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian dan semua pihak untuk mendeteksi sejak dini dan mencari solusi pencegahan serta penanganan terhadap berbagai ancaman atau potensi gangguan yang bisa menyebabkan hambatan pelayanan atau keamanan masyarakat.

“Jangan sampai aktivitas masyarakat yang hendak melakukan mudik dan kegiatan di Hari Raya Idul Fitri terganggu,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan