Wednesday, 16 August 2017 00:00

Serap Alokasi APBD untuk Koperasi dan UKM, Pemprov DKI Dinilai Gagal

Written by  Redaksi
(Illustrasi)
 
 
Jakarta, Laporannews - Peneliti Politik dari Network for South East Asian Studie (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menjadikan koperasi sebagai urat nadi perekonomian dan sarana kelompok aksi dalam mendemokrasikan sosial ekonomi. Menurutnya, Pemprov DKI harus berusaha memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai soko guru.
 
Berdasarkan indikator peningkatan jumlah Koperasi dan penambahan UMKM di DKl, memang ada kemajuan namun dari segi penyerapan anggaran tergolong mengalami kegagalan.
 
"Artinya, Pmprov DKI tidak mampu menyerap anggaran dialokasikan APBD untuk urusan koperasi dan UKM ini. Kalau lihat jumlah koperasi, dan UMKM memang bertambah tapi anggaran yang diserap bisa dibilang gagal." katanya dalam Diskusi Publik oleh LKIP NSEAS, di Cikini, Jakarta, Selasa (15/08).
 
Ia memaparkan, dari data tahun 2009 sudah ada 7.326 koperasi terdaftar secara resmi, meningkat pada 2011 menjadi 7.612 unit. Untuk koperasi aktif pada 2013 sebanyak 5.579 unit, 2014 sebanyak 5.646 unit, dan 2015 sebanyak 6.016 unit. Sementara pada 2014, dialokasikan APBD Rp 266 miliar, Namun, total anggaran terserap hanya Rp 181 miliar atau 67 persen target yang tidak tercapai.
 
"Sementara 2015, alokasi APBD Rp 266 triliun, total anggaran terserap hanya Rp 181 triliun, atau 67,98 persen," imbuhnya.
 
Menurutnya, Hal tersebut disinyalir karena banyak pihak membuat Koperasi bukan karena kebutuhan melainkan karena kepentingan. ia mencontohkan, dari 7.800-an unit, aktif cuma 2000-an unit. Dari sisi penyerapan anggaran, pada 2013 untuk urusan Koperasi dan UKM dialokasikan APBD sebesar Rp 499 triliun. Namun total penyerapan gagal mencapai target, karena hanya mampu mencapai Rp 186 miliar atau  sebesar 37,31 persen.
 
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa struktur perekonomian di Jakarta di kategorikan sebagai "dualisme" atau dual ekonomi. Menurutnya, ada kelompok pelaku usaha formal dan informal yang memiliki masa kegiatannya tidak seragam. Lanjutnya, dualisme ekonomi tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok kegiatan ekonomi tradisional, istilah itu seing disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam kegiatannya pun komersil karena melakukan penjaja dagangannya diatas daerah milik jalan (trotoar) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
 
"Jumlah PKL liar sebanyak 60.686 tidak dibina. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2014. Pemprov DKI pada periode 2013-2017 tidak bekerja dan tidak pro PKL," ujarnya.
 
Kedua, kelompok kegiatan modern. istilah ini sering disebut sebagai minimarket yang sering berada dipinggir jalan, namun memiliki legal hukum dalam menempatkan lokasi dagangannya. Ia menilai, Pemprov DKI membiarkan menjamurnya usaha retail itu di wilayah DKI. Lanjutnya, fenomena tumbuh pesatnya mini market itu dinilai sebagai suatu proses "asingnisasi" usaha perpasaran.
 
"Umumnya, modal dan investasi usaha perpasaran mini market ini milik asing. Hal inilah yang telah mengancam usaha perekonomian kelas bawah termasuk PKL, umumnya kaum pribumi," pungkasya.
A. Ainul Ghurri

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan