Thursday, 10 August 2017 00:00

BPK Gelar Workshop Hubungan Kerjasama dengan APH

Written by  Redaksi

(Logo: Dok. BPK)

 

Mataram, Laporannews - Dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah serta menuntaskan sejumlah kasus yang dihadapi pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menggelar Workshop “Hubungan Kerja dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Investigatif dan Pemberian Keterangan Ahli” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (9/08/2017).

Acara tersebut, menghadirkan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota BPK, Harry Azhar Azis, Auditor Utama Investigasi BPK, Jampidsus Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.  Workshop antara lain diikuti oleh Inspektorat Provinsi di wilayah timur, para Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah Timur, serta para Kepala Kepolisian Daerah wilayah Timur.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa BPK dan APH memiliki nota kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Selain pelaporan unsur pidana, hubungan BPK dengan APH juga terwujud dalam pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

“Diperlukan sinergi yang baik antara BPK dengan instansi penegak hukum agar penyelenggaraan negara Indonesia yang bebas dari praktik korupsi, dapat segera terwujud sesuai harapan dan tuntutan masyarakat,” katanya dalam keterngan tertulis yang diterima Laporannews. Kamis (10/08).

Ia memapaparkan, terkait mekanisme kerja BPK terkait penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli penanganan tindak pidana korupsi dengan melibatkan BPK tentang penegasan penghitungan kerugian negara yang tertuang dalam Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016, serta peranan BPKP dalam penghitungan kerugian negara.

“Acara ini diselenggarakan guna meningkatkan mutu tugas BPK terkait pemeriksaannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, serta pemberian keterangan ahli,” ujarnya.

Selain itu, BPK juga perlu menjalin komunikasi dan berbagi informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli tersebut.

“Pihak-pihak yang terlibat itu antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPKP, serta lembaga lainnya. Komunikasi dan informasi dengan pihak lain harus dibentuk dan dilembagakan dalam pola hubungan kerja antara BPK dengan pihak-pihak tersebut. Sehingga pelaksanaan penghitungan kerugian negara, permintaan pemeriksaan investigatif, dan pemberian keterangan ahli dapat berjalan optimal,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan