Monday, 07 August 2017 00:00

Wenny Warauw Sebut Potensi Ancaman Keamanan di Sulawesi Utara Besar, Kenapa?

Written by  Redaksi

(Foto: Humas DPR RI)

 

Manado, Laporannews – Komisi III DPR RI akan memulai rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut). Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

Anggota Komisi VIII Wenny Warauw mengutarakan bahwa dalam Kunker itu, Komisi III juga akan mendalami informasi terkait bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi menangani masalah-masalah korupsi yang menonjol di wilayah Sulut.

"Hakekat ancaman Polda Sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing. Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Senin (7/08).

Ia menyebutkan, masalah narkoba juga marak di wilayah tersebut. Bahkan, belum lama ini Kapolri meninjau ke Sulut dalam rangka menggali masukan terkait penanganan narkoba di wilayah tersebut. Yang terakhir masalah teror, menurutnya, Manado, Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado.

"Ini yang akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini," tandasnya.

Politisi PDIP itu pun mempertanyakan pengawasan Pemerintah Filipina kenapa bisa lolos oknum warganya berkeliaran di wilayah Indonesia. "Kita ingin tahu bagaimana pengawasan dari Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud," paparnya.

Ia menilai, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. Menurutnya, Polda di wilayah tersebut mempunyai alat. Namun, tidak mempunyai kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu, sehingga pengawasan dalam pengamanan sangat minim. Oleh karena itu, kata dia, menjadi perhatian dari Komisi III DPR untuk memprioritaskan anggaran ke depannya.

"Itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini," paparnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, banyak sekali orang-orang China yang ingin masuk Manado dengan menggunakan visa turis kemudian mereka tidak balik lagi ke negaranya.

"Mereka banyak yang tidak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang-tambang emas dan di banyak sektor lainnya. itu juga akan digali sampai dimana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Ia mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III, Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. "Kita mengharapkan jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan," tegasnya.

Selain itu, terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ia mengatakan bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR sudah menjanjikan akan membuat Satgas Densus Tipikor.

"Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan," tutupnya.


La Ode Ali

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan