Regional

(Dok. Kementan)

 

Cirebon, Laporannews – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyayangkan adanya penyegelan terhadap ribuan ton gula milik petani Cirebon, yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan alasan tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ujarnya saat berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat dan seluruh Ketua APTRI Cabang Cirebon di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Sabtu (26/08).

Dalam dialognya, para petani mengatakan penyegelan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Penyegelan oleh Kemendag, menurut para petani dilakukan sebelum pengambilan sampel sebagai bahan uji laboratorium.

“Ada baiknya Kemendag meninjau kembali penyegelan gula petani itu. Biar para petani itu tidak dirugikan, uji saja gula itu di BPOM. Mereka itu petani yang sudah bertahun-tahun menjual hasil produksinya dan tidak pernah ada masalah. Mengapa baru sekarang dikatakan tidak layak konsumsi,” tuturnya.

Menurut penuturan para petani tebu, yang aneh, kata Anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan Cirebon itu, justru di saat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman (mamin), ternyata malah ditemukan beredar di pasaran.

“Ini yang justru membingungkan, gula petani disegel, gula impor malah beredar,” cetusnya.

Pihaknya pun berjanji akan membawa permasalahan ini ke komisi DPR yang terkait membahas masalah ini.

“Saya memang ada di Komisi I DPR yang secara spesifik tidak berkaitan dengan persoalan ini, tapi ketika berbicara hajat hidup orang banyak, tentu sebagai anggota DPR saya punya kewajiban untuk mendorong agar persoalan para petani ini bisa diselesaikan apalagi ini menyangkut konstituen saya. Saya akan coba dorong Fraksi Partai Golkar di DPR khususnya teman-teman yang ada di Komisi VI DPR untuk menyikapi persoalan ini secara serius,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, selama ini masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

Ia pun menilai, sosialisasi KUR yang dilakukan pemerintah masih dianggap lemah. Pasalnya, ia melihat permasalahannya ada pada sosialisasi yang belum masif. Terutama menyangkut mekanisme pengajuan dan persyaratan administrasi.

“Untuk buat NPWP saja, para petani sudah kesulitan, ini bukti masih lemahnya sosialisasi program KUR,” pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Tulungagung, Laporannews – Tim kerja Komisi V DPR bertandang di daerah Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (24/08/2017). Dalam kunjungannya itu, para tim kerja Komisi V DPR memantau perkembangan Jalan Lintas Selatan (JLS). Selain meninjau JLS, tim kunjungan kerja komisi V juga berkunjung ke beberapa tempat, antara lain, Jembatan Mergayu, Embung Nglampir dan Jalan Lingkar Timur (JLT).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo berharap, Jalan Lintas Selatan agar segera di rampungkan. Menurutnya, jalan tersebut akan membuka potensi ekonomi baru bagi warga setempat.

"Jalan-jalan itu membuka daerah-daerah terisolir dan ternyata hebatnya dari daerah terisolir itu membuka tempat wisata baru dan berpotensi menambah ekonomi masyarakat seperti pantai gema ini, " ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Tungagung,  Jawa Timur, Kamis (24/08).

Ia menambahkan, setelah dibukanya akses JLS  (Tulungagung - Trenggalek) ada pantai Gemah yang merupakan tempat wisata baru. Lanjutnya, ia menuturkan bahwa sejak dibuka, pantai Gemah telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)  420 juta selama tiga bulan. Sehingga, bila pembangunan JLS dituntaskan, tidak menutup kemungkinan akan muncul pantai-pantai Gemah lainnya.

"Kata pak Bupati tadi sepanjang JLS Tulungagung ini akan membuka 10 bahkan lebih tempat destinasi baru. Kalau dikelola dengan baik akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang baru, " jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, apabila dikelola dengan baik, banyak kajian yang menunjukkan destinasi wisata yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, politisi PKS ini berkomitmen akan mendorong pembangunan JLS yang menghubungkan delapan daerah di wilayah selatan untuk segera rampung. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kata dia, pembangunan JLS akan tersendat karena kondisi keuangan negara yang kurang bersahabat. Seperti trayek JLS (Tulungagung-Trenggalek) yang masih menyisakan 34,35 Km dari total panjang 55,1 Km.

"Mudah-mudahan program JLS ini tetap berlanjut seperti yang kita ditargetkan dalam RPJMN. Tahun 2019 kan semestinya sudah nyambung sampai Malang tapi kondisi keuangan kita seperti ini,  minimal Tulungagung-Trenggalek atau blitar bisa terhubung, " terangnya.

Sebagaimana diketahui, JLS adalah salah satu proyek strategis nasional yang akan menghubungkan delapan daerah di wilayah selatan Jawa Timur. Mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Foto: Humas DPR RI/ Anggota Komisi XI DPR, Sarmuji)

 

Sumatera Barat, Laporannews – Anggota Komisi XI DPR, Sarmuji, menginginkan pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Lanjutnya ia meminta, Mentawai harus ada pembangunan untuk roadmap. Menurutnya, daerah yang tertinggal tersebut harus bisa dipastikan, menyamai dan sejajar dengan daerah sekitarnya di Sumatera Barat.

"Kalau ada roadmap kita bisa tahu pada tahun berapa kita mengeluarkan uang dan pada tahun ini kita harus membangun apa, jika jelas roadmapnya maka pada tahun tertentu Mentawai sudah sejajar dengan Kabupaten yang lainnya di Sumatera Barat," ujarnya usai berdialog dengan wakil Gubenur Sumbar beserta jajarannya di padang, Sumatera Barat, selasa (22/08).

Poltisi dari Fraksi Golkar itu menambahkan, pada prinsipnya untuk membangun infrastruktur tidak harus melalui dari dana Anggara Pendapatan Belanja (APBN), membangun juga bisa dilakukan melalui sektor swasta. Lanjutnya, ia menilai, sektor swasta tidak akan mau membangun kalau sarana dan prasarananya tidak memadai.

"Kalau nanti sarana dan prasarana yang memadai dengan potensi yang cukup baik di bidang pariwisata tetapi sepanjang infrastrukturnya itu tidak diperbaiki nyaris swasta masuk apa adanya" imbuhnya.

Ditempat yang sama, Refrijal dari Fraksi PKS juga meyerukan selain sektor olahraga, pertanian dan perkebunannya, dari sisi ekonomi sektor pariwisata dapat menumbuhkan perekonomian.

"Surfing dikepulauan Mentawai adalah tempat terbaik ketiga di dunia," tutupnya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Sumatera Barat, Laporannews - Ketua tim kunspek komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, mendorong dan mengajak Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk bersama-sama memikirkan untuk pembangunan infrastruktur Mentawai. Pasalnya, berdasarkan data indikator makro ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah yang terletak di Sumatera Barat itu merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain.

"Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya," ujarnya dalam pertemuan dengan BI, Bappenas, kementerian Keuangan di Kantor BI padang, Sumatera Barat, Selasa (22/08).

Politisi dari Fraksi Demokrat itu menambahkan, kunci dari pembangunan di wilayah tersebut adalah infrastruktur jalan, sehingga ia mengharapkan kehadiran pembangunan tersebut dapat meningkatkan akses dan roda perekonomian di wilayah tersebut "Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km dibutuhkan anggaran setidaknya 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan" tuturnya.

Ia menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebuah lembaga negara punya resources yang cukup besar, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia.

"Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi, tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai," terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan bahwa sudah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan, kata dia, data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai berupa beberapa buku telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

"Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," tandasnya di tempat yang sama.

Sebagai wakil rakyat yang mewakili rakyat seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Mentawai, DPR berkomitmen akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur agar segera terealisasi. “Kami Komitmen akan memperjuankan ini,” tutup Marwan.


Kalam Sanjaya

 

(Illustrasi)
 
 
Jakarta, Laporannews - Peneliti Politik dari Network for South East Asian Studie (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menjadikan koperasi sebagai urat nadi perekonomian dan sarana kelompok aksi dalam mendemokrasikan sosial ekonomi. Menurutnya, Pemprov DKI harus berusaha memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai soko guru.
 
Berdasarkan indikator peningkatan jumlah Koperasi dan penambahan UMKM di DKl, memang ada kemajuan namun dari segi penyerapan anggaran tergolong mengalami kegagalan.
 
"Artinya, Pmprov DKI tidak mampu menyerap anggaran dialokasikan APBD untuk urusan koperasi dan UKM ini. Kalau lihat jumlah koperasi, dan UMKM memang bertambah tapi anggaran yang diserap bisa dibilang gagal." katanya dalam Diskusi Publik oleh LKIP NSEAS, di Cikini, Jakarta, Selasa (15/08).
 
Ia memaparkan, dari data tahun 2009 sudah ada 7.326 koperasi terdaftar secara resmi, meningkat pada 2011 menjadi 7.612 unit. Untuk koperasi aktif pada 2013 sebanyak 5.579 unit, 2014 sebanyak 5.646 unit, dan 2015 sebanyak 6.016 unit. Sementara pada 2014, dialokasikan APBD Rp 266 miliar, Namun, total anggaran terserap hanya Rp 181 miliar atau 67 persen target yang tidak tercapai.
 
"Sementara 2015, alokasi APBD Rp 266 triliun, total anggaran terserap hanya Rp 181 triliun, atau 67,98 persen," imbuhnya.
 
Menurutnya, Hal tersebut disinyalir karena banyak pihak membuat Koperasi bukan karena kebutuhan melainkan karena kepentingan. ia mencontohkan, dari 7.800-an unit, aktif cuma 2000-an unit. Dari sisi penyerapan anggaran, pada 2013 untuk urusan Koperasi dan UKM dialokasikan APBD sebesar Rp 499 triliun. Namun total penyerapan gagal mencapai target, karena hanya mampu mencapai Rp 186 miliar atau  sebesar 37,31 persen.
 
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa struktur perekonomian di Jakarta di kategorikan sebagai "dualisme" atau dual ekonomi. Menurutnya, ada kelompok pelaku usaha formal dan informal yang memiliki masa kegiatannya tidak seragam. Lanjutnya, dualisme ekonomi tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok kegiatan ekonomi tradisional, istilah itu seing disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam kegiatannya pun komersil karena melakukan penjaja dagangannya diatas daerah milik jalan (trotoar) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
 
"Jumlah PKL liar sebanyak 60.686 tidak dibina. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2014. Pemprov DKI pada periode 2013-2017 tidak bekerja dan tidak pro PKL," ujarnya.
 
Kedua, kelompok kegiatan modern. istilah ini sering disebut sebagai minimarket yang sering berada dipinggir jalan, namun memiliki legal hukum dalam menempatkan lokasi dagangannya. Ia menilai, Pemprov DKI membiarkan menjamurnya usaha retail itu di wilayah DKI. Lanjutnya, fenomena tumbuh pesatnya mini market itu dinilai sebagai suatu proses "asingnisasi" usaha perpasaran.
 
"Umumnya, modal dan investasi usaha perpasaran mini market ini milik asing. Hal inilah yang telah mengancam usaha perekonomian kelas bawah termasuk PKL, umumnya kaum pribumi," pungkasya.
A. Ainul Ghurri

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jember, Laporannews – Presiden Joko Widodo menjanjikan proyek pengembangan Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, akan segera terwujud. Perluasan bandara tersebut akan dimulai pada 2018 dan akan selesai pada 2019 mendatang.

Badara tersebut, diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas manusia dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Jember dan sekitarnya.

“Bandara Jember sudah kita siapkan. Nanti kita mulai 2018. Diperpanjang runway, terminal diperbesar,” kata Presiden Jokowi usai membagikan 1.725 KIP di SMP Negeri 7 Jember.

Mantan Gubernur DKI itu menyampaikan, terkait anggaran proyek pengembangan bandara tidak ada masalah. Lanjutnya, ia menuturkan bahwa masalah anggaran akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, perluasan bandara tersebut dapat segera dilaksanakan secepatnya.

"Sudah kita sampaikan kemarin ke Ibu Bupati sudah. Anggarannya urusan pusat. Sudah tidak ada masalah sudah kita cek semua. Tinggal pelaksanaannya. terminal diperbesar," ujarnya.

Menurutnya, saat ini peningkatan Bandara Jember tinggal tahap pelaksanaan. Lebih lanjut, bandara tersebut nantinya akan menjadi salah satu tempat keberangatakan para jamaah haji ke Tanah Suci.


Kalam Sanjaya

 

(Dok. Pemkab Jember)

 

Jakarta, Laporannews - Pelaksanaan Jember Fashion Carnaval (JFC) yang digelar pada 10-13 Agustus 2017, harus dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi maayarakat Jember dan sekitarnya. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan efek JFC.

Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mengatakan, pelaksnaan JFC yang telah memasuki tahun ke 16 yang berbarengan dengan penetapan Jember sebagai Kota Karnaval pertama di Indonesia, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki Jember di berbagai sektor. 

"Apalagi, JFC tahun ini spesial karena Presiden RI Joko Widodo turut hadir. JFC sudah bagus dan diakui oleh dunia internasional. Sekarang tugas Pemkab untuk memperluas manfaat JFC ini, agar dirasakan seluruh rakyat Jember,"  ujarnya di sela-sela pelaksanaan JFC di Jember, Sabtu (12/08).

Menurutnya, Pemkab Jember memiliki beban yang cukup besar dengan label Jember sebagai Kota Karnaval. Agar label tersebut tak hanya sekadar label yang tidak memberi manfaat bagi warga Jember, dibutuhkan terobosan mendasar dari Pemkab. 

"Salah satunya, sektor pariwisata harus digarap dengan serius. Gelaran JFC dan Jember sebagai kota karnaval akan memancing minat wisatawan datang di Jember. Destinasi pariwisata Jember harus menjadi menu tambahan bagi pengunjung JFC. Saya melihat dua tahun pemerintahan daerah yang baru ini belum tampak keseriusan untuk menggarap sektor pariwisata," cetusnya. 

Selain sektor pariwisata, musisi asal Jember ini juga menyebutkan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pertanian juga harus dimaksimalkan untuk menambah manfaat JFC agar dirasakan oleh masyarakat Jember. 

"Produk UMKM di Jember mestinya menjadi souvenir bagi para pengunjung JFC. Pemkab harus melakukan pembinaan dan membuat aturan yang memudahkan pelaku UMKM," tuturnya. 

Berbagai upaya tersebut, kata dia, akan memberi efek nyata bagi geliatnya perekonomian masyarakat Jember. Oleh karena itu, ia mengingatkan, Pemkab Jember semestinya terpantik dengan sukses JFC yang diinisiasi oleh pihak swasta.

"Produk JFC sudah jadi dan diakui oleh dunia internasional. Pemkab saat ini hanya butuh kerja nyata agar bisa memanfaatkan JFC ini untuk kepentingan yang lebih luas masyarakat Jember," tutupnya.


Kalam Sanjaya

(Dok. jatengprov.go.id)

 

Semarang, Laporannews – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dipastikan maju kembali menjadi calon Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar tahun depan 2018 nanti. Poltisi PDIP itu juga akan kembali berpasangan dengan wakilnya Heru Sudjatmoko di bursa pencalonan Pilgub Jawa Tengah.

Mantan Anggota DPR itu mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus DPP dan DPD PDIP Jateng terkait dengan rencana dirinya maju kembali sebagai petahana pada Pilgub Jateng 2018 nanti.

Sebelum pendaftaran bursa calon Gubernur dan Wakil gubernur ditutup pada 11 Agustus mendatang. Ganjar telah mendaftarkan diri melalui utusannya Iwan Laksono di DPD PDIP Perjuangan untuk mengambil formulir pendaftaran Cagub-Cawagub 2018.

Iwan menjelaskan, dirinya diberi amanat oleh sahabatnya itu. Lanjutnya, rencana pengembalian formulir pencalonan itu akan dilakukan pada hari Jumat 11 Agustus 2017. Pengembalian formulir itu, kata dia, juga akan dilakukan sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Pak Ganjar adalah sahabat dan saya adalah seorang yang diberi amanat untuk mengambil formulir bakal calon gubernur. Pak Ganjar akan kembalikan secara langsung, waktunya besok setelah salat Jumat," katanya di kantor DPD PDI Jateng, Jl. Brigjend Sudiarto Semarang, Kamis, (10/08).

Sementara itu, PDI-P sebagai partai besutannya percaya terhadap kemampuan PDIP di Pilkada Jateng itu. Sebab, PDI-P bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Di DPRD Jateng, PDI-P punya 31 kursi dan cukup untuk mengusung pasangan calon sendirian. 


Iyan Sopyan Sadikin

 

 

(Logo: Dok. BPK)

 

Mataram, Laporannews - Dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah serta menuntaskan sejumlah kasus yang dihadapi pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menggelar Workshop “Hubungan Kerja dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Investigatif dan Pemberian Keterangan Ahli” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (9/08/2017).

Acara tersebut, menghadirkan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Anggota BPK, Harry Azhar Azis, Auditor Utama Investigasi BPK, Jampidsus Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.  Workshop antara lain diikuti oleh Inspektorat Provinsi di wilayah timur, para Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah Timur, serta para Kepala Kepolisian Daerah wilayah Timur.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa BPK dan APH memiliki nota kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Selain pelaporan unsur pidana, hubungan BPK dengan APH juga terwujud dalam pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

“Diperlukan sinergi yang baik antara BPK dengan instansi penegak hukum agar penyelenggaraan negara Indonesia yang bebas dari praktik korupsi, dapat segera terwujud sesuai harapan dan tuntutan masyarakat,” katanya dalam keterngan tertulis yang diterima Laporannews. Kamis (10/08).

Ia memapaparkan, terkait mekanisme kerja BPK terkait penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli penanganan tindak pidana korupsi dengan melibatkan BPK tentang penegasan penghitungan kerugian negara yang tertuang dalam Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016, serta peranan BPKP dalam penghitungan kerugian negara.

“Acara ini diselenggarakan guna meningkatkan mutu tugas BPK terkait pemeriksaannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, serta pemberian keterangan ahli,” ujarnya.

Selain itu, BPK juga perlu menjalin komunikasi dan berbagi informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli tersebut.

“Pihak-pihak yang terlibat itu antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPKP, serta lembaga lainnya. Komunikasi dan informasi dengan pihak lain harus dibentuk dan dilembagakan dalam pola hubungan kerja antara BPK dengan pihak-pihak tersebut. Sehingga pelaksanaan penghitungan kerugian negara, permintaan pemeriksaan investigatif, dan pemberian keterangan ahli dapat berjalan optimal,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

(Foto: Humas DPR RI)

 

Manado, Laporannews – Komisi III DPR RI akan memulai rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut). Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

Anggota Komisi VIII Wenny Warauw mengutarakan bahwa dalam Kunker itu, Komisi III juga akan mendalami informasi terkait bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi menangani masalah-masalah korupsi yang menonjol di wilayah Sulut.

"Hakekat ancaman Polda Sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing. Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Senin (7/08).

Ia menyebutkan, masalah narkoba juga marak di wilayah tersebut. Bahkan, belum lama ini Kapolri meninjau ke Sulut dalam rangka menggali masukan terkait penanganan narkoba di wilayah tersebut. Yang terakhir masalah teror, menurutnya, Manado, Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado.

"Ini yang akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini," tandasnya.

Politisi PDIP itu pun mempertanyakan pengawasan Pemerintah Filipina kenapa bisa lolos oknum warganya berkeliaran di wilayah Indonesia. "Kita ingin tahu bagaimana pengawasan dari Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud," paparnya.

Ia menilai, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. Menurutnya, Polda di wilayah tersebut mempunyai alat. Namun, tidak mempunyai kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu, sehingga pengawasan dalam pengamanan sangat minim. Oleh karena itu, kata dia, menjadi perhatian dari Komisi III DPR untuk memprioritaskan anggaran ke depannya.

"Itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini," paparnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, banyak sekali orang-orang China yang ingin masuk Manado dengan menggunakan visa turis kemudian mereka tidak balik lagi ke negaranya.

"Mereka banyak yang tidak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang-tambang emas dan di banyak sektor lainnya. itu juga akan digali sampai dimana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Ia mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III, Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. "Kita mengharapkan jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan," tegasnya.

Selain itu, terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ia mengatakan bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR sudah menjanjikan akan membuat Satgas Densus Tipikor.

"Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan," tutupnya.


La Ode Ali

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan