Pemilu

 

Jakarta, Laporannews – Wacana kembali ke UU lama atau Perppu salah satunya disebabkan ambang batas capres atau presidential threshold yang belum juga diputuskan, sementara RUU Pemilu harus segera disahkan pada paripurna 20 Juli. Pansus meyakinkan RUU Pemilu tidak akan mandek atau deadlock.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, sejumlah anggota Pansus cenderung tidak menyetujui keinginan jika Pemilu kembali berdasarkan UU lama. Pasalnya, pembahasan RUU pemilu di Pansus sudah jauh-jauh hari.

“Kalau kita sudah siang malam membahas, enggak setuju kembali ke UU lama. Tapi itu kan hak pemerintah,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/70).

Ia menginginkan RUU Pemilu ini bisa diselesaikan dengan cepat dan diterima oleh semua pihak apapun hasilnya keputusan tersebut. Ia juga mengharapkan, pemerintah mengikuti dan menerima pula hasil keputusan nanti.

“Tapi kalau pemerintah ambil posisi sesuai dengan haknya untuk menarik diri ya kita enggak bisa apa-apa,” tuturnya.

Sekretaris Fraksi PAN itu menegaskan, keputusan terhadap lima isu krusial sudah dijadwalkan sebelum rapat paripurna pada 20 Juli 2017. Menurutnya, Besok, Rabu 12 Juli 2017, Pansus RUU Pemilu akan menggelar rapat internal untuk menyamakan persepsi terkait pengambilan keputusan lima isu krusial.

“Rabu akan sudah kelihatan antara 0 persen, 10 persen atau 20 persen. Sudah pasti keliatan di Pansus. Tapi jadwalnya 20 Juli nggak akan diundur. Lima isu krusial itu yakni, syarat presidemtial threshold, syarat parliamentary threshold, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Dok. Partai Demokrat)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan siap untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa timur 2018 nanti. Ia mengaku, Minggu depan dirinya akan mendaftarkan secara resmi di partai Demokrat.

"Jadi benar ya kalau saya akan maju di Pilgub Jatim berikut bertarung. Ini tentunya tidak begitu saja. Ini berkat dorongan dan dukungan masyarakat yang begitu penting karena dianggap saya sudah dipilih dari Malang Raya. Minggu depan saya akan mendaftar ke Partai," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07).

Sebagaimana diketahui, Nurhayati merupakan anggota DPR Dapil V Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan secara matang untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur. "Saya kira itu bukanlah hal yang terlalu. Itu kesadaran siapa saja untuk mengukur diri. Tentunya kita enggak maju secara konyol," tuturnya.

Perempuan kelahiran Solo itu mengaku, telah mendapat dukungan dari masyarakat Jawa Timur. Meski yakin mendapat dukungan, ia menyatakan akan tetap mengikuti proses penyaringan yang ada di internal Demokrat.

“Meskipun saya duduk sebagai Waketum, saya harus ikuti prosesnnya. Saya tidak mau serta merta. Kalau menunggu pendaftaran, di DPD, saya mendaftarkan diri sebagai Cagub,” tuturnya.

Sementara itu, terkait restu dari Ketua Umum Paetai Demokrat terkait pencalonannya ini, ia mengklaim semua jajaran elit partai dapat dipastikan sudah mengetahui kesiapannya untuk maju menjadi calon gubernur.

“Tentunya kegiatan saya ini telah diketahui Pak SBY, Pakde Karwo pun sudah tahu bahwa saya insyallah akan maju di jatim 1 dan melanjutkan perjuangan Pakde Karwo sendiri,” ujarnya.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), menambahkan bahwa timnya telah merumuskan visi dan misi dalam Pilgub Jatim 2018. Lanjutnya, dirinya juga akan memberdayakan potensi perempuan di Indonesia.

“Jadi saya selalu ingin mengajak perempuan berkecimpung dunia politik. Jadi tidak harus nunggu partai politik yang meminta, tapi kalau ada dorongan dari masyarakat seperti saya, ya ayo kita lakukan bersama. Jadi siapa saja karena setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk memilih dan dipilih dan itu dilindungi oleh Undang-Undang,” paparnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, melalui Pemilihan Kepala Daerah Februari 2017 lalu. Prosesi pelantikan itu, digelar dalam Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Rapat paripurna Istimewa DPRA dengan agenda Pengambilan sumpah dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Muharuddin.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir diantara Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wali Nanggroe Malik Mahmud, mantan gubernur dan wakil gubernur Aceh Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, unsur Fokopimda, Pimpinan DPRA, Anggota DPR dan tamu undangan.

Kedua pasangan tersebut, diusung Partai Demokrat, Partai Nasional Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam kesempatan itu, Irwandi menyampaikan pidato didepan Mendagri dan tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Ia menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Aceh yang mendukung dirinya untuk terus membangun Aceh selanjutnya. Selain itu ia juga berbicara mengenai program kelanjutan dalam lima tahun kedepan.

“Hari ini saya kembali berdiri di sini untuk menyatakan sumpah dan menerima pelantikan selaku Gubernur Aceh dan bersama Wakil Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah akan menjalankan amanah yang cukup berat dalam memimpin Aceh selama lima tahun ke depan,” kata Irwandi dalam sambutanya.

Pelantikan Irwandi-Nova dihadiri 2.000 undangan dari berbagai kalangan. Selain di dalam gedung, para undangan memadati tenda yang didirikan di depan gedung.

“Bagi saya pribadi, ini adalah sumpah dan pelantikan yang kedua sebagai gubernur, dan saya berterima kasih kepada rakyat Aceh yang telah memberi kepercayaan kembali kepada saya,” ujar Gubernur Aceh periode 2007-2012 itu.

Sebagaimana diketahui, Irwandi sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012. Sedangkan Nova Iriansyah sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 daerah pemilihan Aceh. 


Kalam Sanjaya

 

 

Jakarta, Laporannews- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pemerintah dan DPR mengintensifkan pembicaraan mengenai lima isu krusial dalam Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Kalau di DPR krusialnya bisa di-voting, tapi ini juga dengan pemerintah. Pemerintah saya lihat juga mempunyai harapan ataupun keinginan yang cukup kuat masalah presidential threshold dan sistem pemilu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/06).

Lima isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu, yaitu syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Isu krusial lainnya adalah mengenai metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu.

“Kerumitan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial itu karena antara pemerintah dengan DPR memiliki keinginan tersendiri,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, lima isu krusial itu hingga kini masih belum diputuskan DPR bersama pemerintah.

“Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinyu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," tutupnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan adanya pembicaraan yang intensif antara Pemerintah dan DPR agar dapat menghasilkan UU pemilu yang berkualitas.


Thariq Malaka

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyayangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hingga kini masih molor. Pasalnya, hal itu dapat mempersempit waktu luang KPU dalam menyusun regulasi dari UU pemilu ke dalam peraturan KPU (PKPU). Oleh karena itu, ia mengharapkan RUU pemilu segera dapat diseleikan dengan baik.

“Kalau ngomong ideal sejak tahun lalu. Kalau sekarang sudah nggak ideal, maka kami berharap ini cepat selesai. Secepatnya lebih bagus,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/06).

Ia menyebutkan bahwa KPU hanya memiliki 2 bulan untuk mempersiapkan aturan pemilu serentak 2019. Menurutnya, Hal itu dianggap bisa mempersempit waktu KPU dalam menyiapkan Pemilu 2019.

“Kalau 29 Juli praktis KPU hanya memiliki waktu 2 bulan menyelesaikan seluruh regulasi. Bukan hanya terlalu mepet, tapi sangat mepet,” tuturnya.

Ia menjelaskan, KPU memerlukan waktu untuk menyusun regulasi turunan dari UU pemilu ke dalam PKPU. Selain itu, KPU juga memerlukan waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami sepenuhnya regulasi-regulasi terkait dengan penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan secara berjenjang. Namun kata dia, KPU saat ini hanya menyiapkan dua Draf untuk mengantisipasi molornya RUU pemilu.

“Jangan ada kesan KPU mau UU ini direvisi apa nggak sih. Karena kalau salah tulis, tafsiran berbeda, nanti KPU mau yang ini apa itu? Kami siap dua-duanya. Ini antisipasi saja. Jangan seolah-olah malah memicu orang dikira KPU bermain, KPU nggak ikut-ikutan begitu, KPU sepenuhnya mengurus teknis termasuk 2 draf itu supaya jika diambil keputusan sudah siap. Nggak lagi nantinya membahas lagi, jadwal konsultasi lagi, habis waktunya,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengaturan ambang batas pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa berakhir pada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, MK juga berpotensi membatalkan sistem Presidential Threshold itu.

“Dalam perkiraan saya, kalau ada yang mengajukan uji materil ke MK tentang ambang batas pencalonan Presiden, maka kemungkinan besar MK akan membatalkan ambang batas itu. Sebab, MK sendirilah yang memutuskan Pemilu serentak itu. Sementara, logika Pemilu serentak adalah tidak adanya ambang batas sebagaimana substansi Pasal 22 E UUD 45 yang mengatur Pemilu,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis malam (15/06).

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih pada keputusannya yakni ambang batas presiden pada angka 20% kursi di Pileg dan 25% suara sah nasional. Bahkan jika deadlock, maka bisa diambil voting atau kembali ke UU sebelumnya.

"Nah, kalau Pemilu dilaksanakan serentak, Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, maka perolehan kursi partai di DPR juga belum ada. Kalau belum ada, bagaimana caranya menentukan ambang batas 20% yang diinginkan Pemerintah itu. Jelaslah bahwa dalam pemilu serentak membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali," imbuhnya.

Ia menambahkan, undang-undang tentang Pemilu nantinya dinilai inkonstitusional jika tetap mengatur ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold-red). Pasalnya, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar serentak mulai tahun 2019 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Undang-undang yang inkonstitusional, jika dijadikan dasar pelaksanaan Pilpres, akan melahirkan presiden yang inkonstitusional juga. Ini akan berakibat krisis legitimasi bagi Presiden yang memerintah nantinya," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa UU Pemilu yang lama masih berlaku dan pernah digunakan untuk penyelengaraan Pemilu 2014. Biarlah UU Pemilu lama dijadikan dasar pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Sehingga, ia menilai bahwa usulan pemerintah tidak beralasan. Pasalnya, peta kekuatan politik sudah berubah, karena itulah ada pemilu yang baru untuk menampung peta yang berubah itu.

“Kalaupun akan ada pasangan lain, maka kemungkinan hanya akan ada 1 pasangan lagi. Jadi calon dalam Pilpres 2019 kemungkinan akan sama dengan calon Pilpres 2014. Perbedaan, paling2 hanya pada calon Wapres saja. Keadaan ini tentu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di negara kita,” ujarnya.

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengusulkan, implementasi ketentuan Pasal 22E UUD 45 agar di ikuti pemerintah secara konsisten, sebagaimana telah ditafsirkan dalam Putusan MK berkaitan dengan Pemilu serentak yang wajib dilaksanakan dalam Pemilu 2019 nanti.

“Pasal 22E itu telah dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan. Pemilu yang pesertanya partai politik itu hanyalah Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD). Jadi partai atau gabungan partai itu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pileg itu sendiri. Putusan MK bunyinya juga begitu. Jelas dan terang,” terangnya.

“Jika Pasal tersebut sudah jelas, sebaiknya Pemerintah serta partai lain janganlah mencari dalil-dalil lain untuk membenarkan adanya ambang batas parlemen bagi Parpol atau gabungan Parpol dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Jakarta, Laporannews - Penagamat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadanhil menilai, Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah masih menyisakan isu ambang pencalonan presiden sebagai salah satu isu krusial dalam RUU Pemilu.

“Padahal, dalam konsep pemilu serentak, ambang batas pencalonan presiden sudah sangat tidak relevan lagi,” katanya dalam keterang tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu malam (4/06).

Ia menuturkan, ada beberapa alasan yang harus diperhatikan Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah untuk tidak memberlakukan lagi ambang batas pencalonan presiden dalam RUU Penyelenggaran Pemilu sebagai dasar Pemilu 2019. Pertama, Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”.

“Jika melihat konstruksi pasal ini, seluruh partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, nantinya, jika sesuai dengan RUU penyelenggaraan pemilu seharusnya dijadikan dasar pemilu 2019. Seperti yang tertuang dalam pasal 6A (2), setiap Parpol yang menjadi peserta pemilu 2019, dapat mengajukan capres dan cawapresnya dengan dua metode yakni masing-masing parpol mengajukan atau membentuk koalisi.

“Proses pengajuan ini kemudian yang diberikan dua pilihan, yakni masing-masing partai politik mengajukan pasangan calon sendiri, atau membentuk gabungan partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden. Tetapi, Pasal 6A Ayat (2)  UUD NRI 1945 memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden. Ketika ambang batas pencalonan presiden masih diberlakukan, maka aka nada pembatasan hak bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden,” paparnya.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. pan.or.id)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Amanat Nasional (PAN) bakal memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal dalam kontestasi Pilkada/Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyatakan dukunganya kepada tokoh pengusaha Agung Suryamal dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018. Bahkan, Ketua MPR itu mengaku sampai ‘memaksa’ kepada pengusaha itu untuk maju. Menurutnya, figur pengusaha dibutuhkan di Jawa Barat yang mengerti persoalan ekonomi.

“Saya minta kang Agung untuk maju (menjadi calon Gubernur Jabar), Kalau gak mau, saya maksa. Kalau mereka kan dukung-dukung (saja) kalau saya maksa,” kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (18/05).

Ia pun meminta kepada para pengusaha di Jawa Barat yang tergabung dalam Kadin untuk kompak mendukung Agung.

"Saya minta kang Agung untuk maju pilgub 2018. Kalau saya maksa mereka (pengusaha) pasti dukung," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Dewan (Wasekjen) DPP PAN Dipo Ilham menyebutkan, pilkada Jabar 2018, akan menjadi ajang yang tidak kalah seru dengan pilkada DKI yang belum lama usai. Pasalnya, nama- nama calon yang maju dalam ajang ini merupakan tokoh besar dibidang politik yang sudah populer dikalangan masyarakat, dan cukup berpengaruh di Jawa Barat. Seperti Ridwan Kamil, Dedy Mizwar, dan Mulyadi.

“Kang Agung merupakan sosok yang patut diperhitungkan dan sangat potensial karena memiliki banyak pengalaman, serta memiliki rekam jejak positif selama bergelut di bidang ekonomi, “ ujar Dipo.

Dipo menilai, selama menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung mampu membawa perubahan dengan upayanya dalam memberdayakan UMKM yang ada di provinsi Jawa Barat. Hal tersebut, tercermin dari upaya yang dilakukan untuk memberdayakan UMKM agar lebih produktif dan menghasilkan.

Tokoh pengusaha itu pun mengaku optimis sehingga ia merasa mampu bersaing dengan calon- calon lain. Terlebih, Agung sudah ‘mengantongi’ restu dari PAN yang didapat langsung dari Ketua Umum DPP PAN.

“Saya mendapat dorongan dan dukungan, sebagai warga Jabar dengan sepenuh hati dan ikhlas saya siap maju (ke Pilgub Jabar). Ini modal awal untuk saya,” ujar Agung. 


Prayogo Bahamulah

 

Page 2 of 19

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan