Pemilu

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengumpulkan 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2018. Tujuanya, untuk membahas anggaran penyelenggaraan pilkada 2018. Pasalnya, anggaran pilkada kerap menjadi hambatan dalam proses tahapan pilkada serentak 2015 dan 2017.

"Dalam waktu dekat Kemendagri akan undang daerah 171 daerah yang akan Pilkada. Sekarang disisir dulu mana yang perlu dan mana yang tidak," katanya di kantor Kemendagri, Selasa malam (16/05).

Meski sempat terkendala masalah anggaran di tahun sebelumnya, ia meyakini bahwa masalah anggaran untuk Pilkada 2018 akan bisa diatasi, meskipun hingga hari ini ada 17 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya dalam APBD 2017 masing-masing daerah.

“Pengalaman sebelumya tidak ada masalah meskipun memang seret. Mengantisipasi hari-hari cair maka mulai bulan depan akan kita intensifkan. Kita siapkan payung hukumnya. Yang penting tidak mengganggu alokasi pembangunan dan belanja pegawai," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah itu, Kemendagri akan menggelar pertemuan yang serupa membahas anggaran dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu.

"Kemudian nanti kita duduk bersama dengan KPU dan Bawaslu terkait kebutuhan.  Amanat UU kan dibiayai oleh daerah. Jadi jangan sampai ada satu daerah yang terhambat keserentakan terganggu," imbuhnya.

Selain itu, dia juga akan mempersiapkan payung hukum terkait pemberian hibah daerah. Dia juga mengingatkan jangan sampai anggaran pilkada mengganggu prioritas pembangunan daerah. ”Yang penting tidak mengganggu alokasi pembangunan dan belanja pegawai,” tuturnya.

Sementara itu, Komisoner KPU, Ilham Saputra yang mengawasi langsung proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tolikara (Papua) memastikan bahwa PSU di Kabupaten Tolikara besok tuntas. Hari ini, kata dia, proses distribusi logistik ke-18 distrik yang menyelenggarakan PSU telah selesai dilakukan, di mana distribusi terakhir dilakukan ketiga distrik, yaitu Distrik Biuk, Distrik Geya, dan Distrik Kuari.

”Berjalan dengan lancar. Sebelumnya karena faktor geografis dan cuaca (hujan) sempat tertunda. Tapi hari ini sudah tuntas terdistribusi mengikuti 15 distrik lain di Kabupaten Tolikara yang sudah didistribusikan sehari sebelumnya,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa tidak ada istilah praktik barter antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

“Dalam pembahasan RUU Pemilu antara DPR dan Pemerintah tidak ada istilah barter pasal antar fraksi-fraksi apalagi dengan pemerintah. Soal ada kepentingan strategis Parpol yang diperjuangkan dalam pansus/panja sah dan wajar-wajar saja," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews.

Ia menegaskan, semua anggota Pansus RUU Pemilu dan pemerintah memiliki semangat membahas revisi UU Pemilu guna menyongsong pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem pemerintahan presidensil.

"Itu komitmennya sampai sekarang. Soal ada kepentingan strategis parpol yang diperjuangkan dalam pansus atau panja itu sah dan wajar-wajar saja karena pemilu serentak adalah rezim parpol, dan pembahasan RUU Pemilu sepakat mengakomodir aspirasi parpol dan masyarakat serta aspirasi pengamat serta elemen-elemen demokrasi dan perguruan tinggi," tandasnya di Jakarta, Senin (8/05).

Adanya isu yang menyebut telah terjadi barter pasal dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pertukaran isu terkait dengan sistem pemilu legislatif dan ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, isu tersebut juga disebut telah muncul usulan agar barter pasal dilakukan lintas RUU politik yang saat ini tengah dibahas bersamaan di parlemen.

Ia pun menanggapi bahwa sampai saat ini jalan musyawarah untuk mufakat masih diambil sebagai jalur untuk menyelesaikan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Jika jalan tersebut buntu, pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPR RI akan dilakukan.

"Kalau ada pengambilan keputusan suara terbanyak ada mekanisme akhir, di paripurna DPR. Yang jelas pemerintah dan pansus sepakat, fokus dan tidak ada istilah barter pasal atau bermain akrobatik politik. Apa pun dalam pileg dan pilpres, legalitas penuh diberikan pada masyarakat, pemilih dalam menentukan siapa jadi presiden, wapres. Siapa jadi anggota DPD/DPD/DPRD. Parpol mana yang akan dapat tiket dukungan atau legitimasi masyarakat pemilih," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Inge Mangundap)

 

Jakarta, Laporannews – KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan proses rekapitulasi pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta dengan hasil pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul 1 juta suara dari suara Ahok-Djarot. Jumat (5/05/2017). Selain itu, KPU juga menetapkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih periode 2017-2022 pada hari ini.

Namun dari informasi yang di dapat dari tim Anies Baswedan penetapan tersebut digelar antara pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 15 Paseban, Jakarta Pusat, Jumat (5/05/2017).

“Jika tidak ada gugatan penetapan gubernur dan Wagub terpilih pada 5 Mei 2017. Pada saat itu rangkaian pelaksanaan pilkada putaran kedua akan berakhir sampai akhirnya pelantikan,” Jelas Sumarno.

Seperti diketahui, pada 19 April lalu pasanan Anies-Sandi berhasil memenangkan pemilihan gubernur, mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Disamping itu, KPU DKI Jakarta juga telah menggelar rapat pleno terbuka rekaptulasi hasil perhitungan suara DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu 29 April 2017. Adapun total keseluruhan suara di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Ahok-Djarot memperoleh suara terbanyak yaitu 2.350.366 atau sekitar 42,04% sedangkan pasangan Anies-Sandi sebanyak 3.240.987 atau sekitar 57,96%. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno yang menyebutkan bahwa penetapan itu didasarkan pada rapat pleno KPUD Jakarta dan pihaknya tengah meniyapkan berita acaranya. Pasangan gubenur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik pada Oktober mendatang, namun tanggalnya belum disebutkan.

"Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, pasangan dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai gubenur dan wakil gubenur terpilih. Surat penetapan ini akan diserahkan ke DPRD untuk diproses pengangkatan dan pelantikannya pada oktober 2017,” ujar Sumarno, Jumat (5/5).

Ia juga menuturkan, keputusan penetapan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dari hasil koordinasi tersebut tidak ditemukan adanya gugatan dari pasangan calon yang kalah.


Martha Reka

 

 

Jakarta, Laporannews – Pemilihan gubernur Jawa Barat akan dilangsungkan pada 2018 mendatang. Sederet nama tokoh akan maju untuk meraih simpatisan dan bersaing memperebutkan posisi sebagai gubernur Jawa Barat, termasuk Deddy Mizwar. Deddy mengaku siap untuk maju jika dicalonkan sebagai gubernur Jawa Barat. Namun, menurutnya kesiapan dirinya juga harus didukung oleh partai-partai yang mengusungnya.

“Insya Allah siap. Tergantung partai-partai. Kalau tidak ada, balik Naga Bonar,” ujar Deddy Mizwar.

Pencalonan Deddy Mizwar untuk menjadi gubernur Jawa Barat telah didukung oleh seluruh pimpinan Partai Gerindra kota/kabupaten se-Jawa Barat. Dukungan yang didekralasikan pada Senin malam (1/5/2017) berbarengan dengan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Gerindra di Jawa Barat.

“Hasil Rapimda Gerindra Jabar, sepakat seluruh unsur pimpinan di daerah se-Jabar mengusung Deddy Mizwar menjadi calon gubernur tahun depan,” ucap Bucky Wikagoe, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan Partai Gerindra.

Bucky mengatakan bahwa elektabilitas Deddy Mizwar akan mengantarkan partainya memenangkan pilgub Jawa Barat 2018 seperti pilgub DKI Jakarta yang sukses memenangkan Anies-Sandi. Terlebih saat ini Deddy Mizwar menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Ia juga menuturkan bahwa Deddy Mizwar akan dipasangakan dengan Ketua DPD Partai Gerindra, Dedi Mulyadi. Keputusan tersebut sesuai dengan Rapimda partai.

“Di awal tidak mencalonkan, tapi karena ada dorongan dari kader, ya saya maju sebagai calon wakil. DPD cenderung lebih nyaman dengan Deddy, saya pun merasakan ada getar dengan beliau dibanding yang lain,” ucap Dedi Mulyadi.

Pengusungan tersebut baru wacana dan akan dibahas ke DPP Gerindra. Meski begitu, keduanya mengaku siap untuk maju dan bertarung pada pilgub Jawa Barat 2018.

“Pengusungan ini kan baru diwacanakan. Kita hargai keputusan dari pusat (DPP Gerindra). Saya tidak berani mengklaim,” tutur Deddy Mizwar.


Indah Putri Wahyuningsih

 

Jakarta, Laporannews – Saksi dari pihak Ahok-Djarot menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta. Ketua KPU, Soemarno pun tidak mempersoalkan ketidakmauan saksi Ahok-Djarot untuk menandatangani dan tetap menghargai hak dari setiap saksi.

"Enggak ada keabsahan rekapitulasi hasil ini tidak ditentukan oleh saksi tandatangan atau tidak. Tadi saksi nomor dua enggak tandatangani hasilnya, tentu KPU meghormatinya. Itu hak masing-masing saksi," kata Sumarno usai menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Utara, Minggu (30/04).

Soemarno menyebut bahwa penolakan penandatanganan hasil rekapitulasi dari pihak Ahok-Djarot tidak menghalangi pasangan Anies-Sandi sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Kalau kita melihat hasil rekapitulasi kabupaten kota dari enam wilayah, 5 ditandatangani. Hanya satu di wilayah Jakpus (yang) enggak tandatangan calon nomor dua itu karena keberatan pemungutan suara ulang (PSU)," tuturnya.

Sementara itu, pihak KPU mempersilakan pasangan Ahok-Djarot untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pilgub DKI 2017. KPU mengatakan bahwa masih ada waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan sebelum KPU menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih, 5 Mei 2017 mendatang.

"Jadi setelah hari ini kita tetapkan hasil perolehan suara paslon, ada waktu tiga hari kerja bagi paslonnya yang tidak terima untuk sampaikan ke MK. Karena hari kerja dimulai Selasa, Rabu, Kamis, Senin kan libur," ujarnya.

Soemarno juga menuturkan, jika pasangan yang kalah tidak mengajukan gugatan maka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap akan dilaksanakan pada 5 Mei. Namun, jika ada pengajuan gugatan, akan ditunggu dan penetapannya akan diundur. Pengajuan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

"Kalau selama tiga hari itu tidak ada keberatan ke MK, maka KPU akan mengesahkan gubernur terpilih pada hari Jumat tapi kalau ada gugatan ke MK kita tunggu. Itu ketentuan dari Undang-undang. Perselisihan paling banyak untuk DKI Jakarta 40%. Tadi dilihat ada sekitar 16%," pungkasnya.


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Foto: Dok. kpu.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Sebanyak 58.075 surat suara pada pilgub DKI Jakarta putaran kedua tidak sah, sedangkan surat suara yang sah hanya 5.591.353. Jadi, total surat suara pada pilgub DKI putaran kedua berjumlah 5.649.428. Data tersebut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengesahkan hasil perhitungan surat suara di tingkat provinsi.

"Kita tanda tangani berita acara tingkat Provinsi DKI Jakarta, kami garis bawahi, perolehan suara paslon dua memperoleh jumlah 2.350.366, sedang paslon nomor tiga memperoleh suara 3.240.987 dengan total suara sah 5.591.353," kata Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017) dini hari.

Berikut perincian hasil perolehan suara per provinsi yang ada di DKI Jakarta, di Kepulauan Seribu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memperoleh suara sebanyak 5.391 (38%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 8.796 (62%) dengan total suara sah 14.187. Di Jakarta Utara, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 418.068 (47%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 466.340 (52%) dengan total suara sah 884.408. Di Jakarta Pusat, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 243.416 (42%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 333.033 (57%) dengan total suara sah 576.449.

Di Jakarta Barat, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 611.759 (47%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 684.980 (52%) dengan total suara sah 1.296.739. Di Jakarta Timur, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 612.093 (38%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 993.174 (61%) dengan total suara sah 1.605.266. Di Jakarta Selatan, Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 459.639 (37%), sedang Anies-Sandi unggul dengan perolehan suara 754.665 (62%) dengan total suara sah 1.214.304.

Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih pada pilgub DKI Jakarta putaran kedua ini lebih tinggi dari putaran pertama. Capaian partisipasi pemilih tersebut sudah melampaui target angka partisipasi pemilih nasional. Hal itu diungkap oleh ketua KPUD DKI Jakarta, Soemarno.

"Kalau merujuk hasil Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) kemarin, partisipasi pemilih ada peningkatan. Putaran pertama 75%. Di putaran kedua 77,8%, ini melampaui target nasional yang 77,5%," paparnya.


 Indah Putri Wahyuningsih

 

Jakarta, Laporannews – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018 diperkirakan bakal lebih seru dibandingkan Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, sejumlah partai politik bersiap menyeleksi kadernya di Pilgub Jawa Barat 2018.

Pengamat komunikasi politik dari universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto akan kembali menjadi king maker di Pilgub Jawa Barat 2018. Pasalnya, dalam dua periode pemilihan gubernur DKI pada 2012 dan periode 2017 selalu di perankan oleh mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Prabowo yang sukses menjadi King maker bagi Jakarta sejak 2012 akan punya peran penting di Jawa Barat. Seseorang yang didorong oleh Prabowo menang. Di Jakarta dua kali menang, Jokowi-Ahok awalnya, sekarang Anies-Sandi," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/04).

Ia melihat, peta koalisi di Jawa Barat akan mirip di Pilkada DKI. Ia memprediksi bahwa akan ada dua pasangan calon yang diusung dua koalisi partai politik.

"Saya memprediksi akan ada dua pasang calon yang berlaga yang koalisinya mirip seperti Jakarta. Artinya, kemungkinan besar PDIP akan berkoalisi kembali dengan Golkar," imbuhnya.

Menurutnya, bila PDIP berkoalisi dengan Golkar, maka kemungkinan PDIP akan memasangkan Ridwan Kamil yang sudah di usung oleh partai Nasdem dengan Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Bupati Purwakarta. Sedangkan partai Gerindra akan kembali berkoalisi dengan PKS dengan memasangkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Hingga saat ini, partai Gerindra masih mencari sosok atau kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018.

Ia pun memprediksi bahwa Ridwan Kamil akan menjadi lawan kuat bagi Deddy Mizwar. “Lawan kuat Ridwan Kamil adalah koalisi PKS, yang kemungkinan akan kembali bersama Gerindra. Kemungkinan besar PKS akan mengusung Deddy Mizwar. Bila strategi Deddy Mizwar tepat, maka pilgub akan ramai. Tapi, bila Deddy Mizwar salah strategi, maka Emil melenggang mudah,” paparnya.

Namun, ia mengatakan bahwa peta politik Jawa Barat masih bisa berubah, sebab menurutnya, politik itu dinamis yang bisa dilakukan oleh setiap masing-masing partai. “Politik itu Dinamis,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua telah usai dilaksanakan. Hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menunjukkan bahwa pasangan calon Anies-Sandi lebih unggul dibanding pasangan Ahok-Djarot.

"Yang kemarin pilih nomor tiga ada 3,3 juta orang. Sudah cocok tuh, nomor tiga, 3,3 juta. Dan yang nomor dua dapatnya, 2,2 juta, pas juga tuh sama nomor urutnya," ucap Anies di acara Milad Pondok Pesantren Al Itqon, Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (24/4/2017).

Berdasarkan data masuk dari 13.034 TPS atau 100 persen dari jumlah seluruh TPS, Ahok-Djarot meraih 42,05 persen atau 2.351.438 suara. Sedangkan pasangan Anies-Sandi meraup 57,95 persen atau 3.240.379 suara.

Walau sudah terlihat kemenangan jatuh kepada pasangan Anies-Sandi, mantan menteri pendidikan ini menghimbau kepada seluruh pendukung dan warga agar tidak berlebihan dalam menyikapi hasil perhitungan suara. Anies juga menuturkan jika kemenangan yang ia raih merupakan kemenangan Jakarta sesungguhnya dalam menyambut gubernur baru dan sebuah tanggung jawab besar yang harus ia kerjakan untuk warga Jakarta.

"Mulai sekarang kita tunjukkan sikap orang menang. Yang menang itu mengayomi. Yang menang itu bikin sejuk, ngejagain," kata Anies di acara Milad Pondok Pesantren Al Itqon, Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (24/4/2017).

Menanggapi hasil perhitungan suara dan berbagai komentar dari kubu kedua pasangan calon, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengimbau kepada masyarakat, baik itu para pendukung paslon dua dan tiga untuk tetap tenang. Yang terpenting, kata dia, adalah mengawal proses pemerintahan baru yang akan berjalan usai pilkada ini.

"Kita berharap cooling down-lah, apapun hasilnya. Kan tanggal 29 ini akan ditetapkan hasil rekapitulasinya oleh KPU DKI. Cermati saja hasilnya seperti apa, cooling down. Sekarang kan harus berpikir untuk mengawal proses pemerintahan ke depan. Itu yang harus kita kawal," ujar Ferry.


Indah Putri Wahyuningsih

Page 3 of 19

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan