Thursday, 20 July 2017 00:00

Rapat RUU Pemilu Sampe Jam 2 Pagi, Mendagri: Semoga Ada Kata Sepakat

Written by  Redaksi

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah Anggota DPR mengadakan rapat RUU Pemilu hingga pukul 02.00 WIB dini hari tadi, Kamis (20/07/2017). Dalam agenda yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR, Paripurna dijadwalkan dimulai pukul 9.00 WIB, namun molor hingga 2 jam. Meski sempat molor selama 2 jam, rapat tersebut menghasilkan beberapa opsi dalam RUU Pemilu diantaranya:

Paket A: Presidential treshold (20-25%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).

Paket B: Presidential treshold (0%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Paket C: Presidential treshold (10-15%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Paket D: Presidential treshold (10-15%,) parliamentary treshold (5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).

Paket E: Presidential treshold (20-25%,) parliamentary treshold (3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berharap, pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ada kata sepakat dalam keputusan tersebut. Lanjutnya, ia mengaku terus berkomunikasi dengan dengan seluruh pimpinan partai di DPR, untuk mengetahui perkembangan rapat tersebut.

"Mudah-mudahan ada kata sepakat walaupun dari hasil lobi ada yang mengatakan ini prinsip, tidak bisa berubah karena menyangkut strategi partai, menyangkut pertimbangan politik, garis kebijakan partai dan sebagainya. Kemudian, ya kami serahkan pada hasil lobi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Selain itu, ia juga berharap, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat bukan melalui mekanisme voting. Hal itu merupakan kesepakatan yang diambil pemerintah bersama para pimpinan partai-partai dan pimpinan fraksi. Namun, begitu tetap mereka menyerahkan sepenuhnya pada dinamika di rapat paripurna.

"Kemudian ya kami serahkan pada hasil lobi bersama pimpinan partai, bersama pimpinan fraksi untuk menginginkan atau dicari jalan keluar musyawarah mufakat di forum paripurna. Problemnya pemerintah tidak bisa ikut voting," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan