Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Yusril: Sistem Presidential Threshold Lahirkan Inkonstitusional, Kenapa?
Friday, 16 June 2017 00:00

Yusril: Sistem Presidential Threshold Lahirkan Inkonstitusional, Kenapa?

Written by  Redaksi

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengaturan ambang batas pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa berakhir pada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, MK juga berpotensi membatalkan sistem Presidential Threshold itu.

“Dalam perkiraan saya, kalau ada yang mengajukan uji materil ke MK tentang ambang batas pencalonan Presiden, maka kemungkinan besar MK akan membatalkan ambang batas itu. Sebab, MK sendirilah yang memutuskan Pemilu serentak itu. Sementara, logika Pemilu serentak adalah tidak adanya ambang batas sebagaimana substansi Pasal 22 E UUD 45 yang mengatur Pemilu,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis malam (15/06).

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih pada keputusannya yakni ambang batas presiden pada angka 20% kursi di Pileg dan 25% suara sah nasional. Bahkan jika deadlock, maka bisa diambil voting atau kembali ke UU sebelumnya.

"Nah, kalau Pemilu dilaksanakan serentak, Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, maka perolehan kursi partai di DPR juga belum ada. Kalau belum ada, bagaimana caranya menentukan ambang batas 20% yang diinginkan Pemerintah itu. Jelaslah bahwa dalam pemilu serentak membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali," imbuhnya.

Ia menambahkan, undang-undang tentang Pemilu nantinya dinilai inkonstitusional jika tetap mengatur ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold-red). Pasalnya, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar serentak mulai tahun 2019 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Undang-undang yang inkonstitusional, jika dijadikan dasar pelaksanaan Pilpres, akan melahirkan presiden yang inkonstitusional juga. Ini akan berakibat krisis legitimasi bagi Presiden yang memerintah nantinya," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa UU Pemilu yang lama masih berlaku dan pernah digunakan untuk penyelengaraan Pemilu 2014. Biarlah UU Pemilu lama dijadikan dasar pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Sehingga, ia menilai bahwa usulan pemerintah tidak beralasan. Pasalnya, peta kekuatan politik sudah berubah, karena itulah ada pemilu yang baru untuk menampung peta yang berubah itu.

“Kalaupun akan ada pasangan lain, maka kemungkinan hanya akan ada 1 pasangan lagi. Jadi calon dalam Pilpres 2019 kemungkinan akan sama dengan calon Pilpres 2014. Perbedaan, paling2 hanya pada calon Wapres saja. Keadaan ini tentu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi di negara kita,” ujarnya.

Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengusulkan, implementasi ketentuan Pasal 22E UUD 45 agar di ikuti pemerintah secara konsisten, sebagaimana telah ditafsirkan dalam Putusan MK berkaitan dengan Pemilu serentak yang wajib dilaksanakan dalam Pemilu 2019 nanti.

“Pasal 22E itu telah dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan. Pemilu yang pesertanya partai politik itu hanyalah Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD). Jadi partai atau gabungan partai itu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pileg itu sendiri. Putusan MK bunyinya juga begitu. Jelas dan terang,” terangnya.

“Jika Pasal tersebut sudah jelas, sebaiknya Pemerintah serta partai lain janganlah mencari dalil-dalil lain untuk membenarkan adanya ambang batas parlemen bagi Parpol atau gabungan Parpol dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan