Pemilu

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Organisasi Masyarakat Wira Lentera Jiwa kembali mendeklarasikan diri untuk mendukung Joko Widodo menjadi Presiden RI pada 2019 mendatang. Ormas tersebut sebagai salah satu organisasi relawan yang sebelumnya sudah mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Sebagai organisasi relawan dengan jargon We Love Jokowi (WLJ), pihaknya akan mempersiapkan pasukannya untuk bersatu dalam menghadapi pemilu 2019 nanti, hal tersebut demi memenangkan Jokowi menjadi presiden RI lagi.

"Jokowi harus menjadi presiden lagi di 2019 dan misi kami adalah menyiapkan jaringan di seluruh Indonesia untuk memenangkan Jokowi di Pemilu 2019. Dua periode Jokowi bagi kami sebuah alasan yang rasional,” kata Ketua Umum WLJ, Yanes Yoshua Frans, di hotel Ibis Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (10/08). 

Ia meyakini, untuk menghadapi pemilu nanti tidak lah mudah. Menurutnya, hal itu sudah terlihat jelas banyak pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menjegal presiden Jokowi dalam membuat sebuah kebijakan dan gebrakan untuk membangun Indonesia. Padahal, kata dia, kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi demi mewujudkan Indonesia sejahtera dan maju yang sudah ketertinggalan dengan negara lain. 

"Sebenarnya kami berencana pada tahun depan akan bergerak, tapi kami melihat perkembangan situasi belakangan ini sudah tidak baik, fitnah-fitnah kepada Pak Jokowi terus digencarkan dan sepertinya ada pihak yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi dengan cara-cara yang norak. Untuk itulah kami memutuskan untuk tidak akan tinggal diam," jelasnya. 

Mereka beralasan bahwa Presiden Jokowi mampu membuat Indonesia maju yang siap bersaing di kancah internasional. hal itu terlihat dari kinerja-kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot oleh para pembantunya (Menteri). Tentunya, kata dia, pembangunan itu digunakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat terpencil di pedesaan ikut merasakan manfaatnya. 

"Bagi kami, dua periode mendukung Jokowi sebuah alasan yang logis demi kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah banyak pembangunan-pembangunan yang di buat pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah membuat bangga rakyat-rakyat yang ada di pinggiran Indonesia dan di desa. Nah itulah yang membuat kami cinta Jokowi," tuturnya. 

Sebagai contoh, gebrakan dan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi antara lain, Presiden Jokowi mampu menyamakan harga BBM di Papua dengan pulau Jawa, selain itu Pembangunan proyek infrastruktur seperti bandara-bandara di sejumlah wilayah serta membangun perbatasan lintas negara demi kedaulatan NKRI. Disisi lain, Presiden Jokowi juga berkomitmen dengan poros maritim dunia dengan membangun sejumlah pelabuhan demi menjaga kelautan NKRI agar tidak dikuasai oleh negara lain.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengingatkan kepada Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa agar tidak memaksakan diri untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 nanti. Menurutnya, Khofifah sudah tiga kali bertarung dalam Pilgub Jatim dan tidak pernah berhasil.

“Tetap maju itu hak individual. Khofifah melakukan manufer tidak masalah. Saya ingatkan jangan memaksakan diri. Lebih baik bersatu daripada kita nanti pecah dan kalah juga dia,” katanya di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta, Senin (7/08).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menambahkan bahwa Khofifah tidak sekuat dulu lagi. Lanjutnya, ia mengaku bahwa PKB pernah mendukung penuh Khofifah saat Pilgub Jatim 2008 dan 2013 lalu. Namun, dukungan itu tidak berhasil. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Muslimat NU itu untuk tidak maju di Pilgub Jatim. Menurutnya, agar suara Nahdlatul Ulama (NU) atau kaum Nahdliyin di Jawa Timur tidak pecah nantinya.

“Yang penting kita sudah imbau bahwa waktu itu bertempur Khofifah melawan Saefullah Yusuf dua kali. Kita memilih Khofifah. Ya sudah saatnya tidak perlu pecah lagi, buat apa? Bersatu saja dan menjadi satu. Itu imbauan,” tandasnya.

Dalam pertarungan Pilgub Jawa Timur nanti, PKB  memastikan akan mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dengan keputusan tersebut, PKB tidak akan mengajukan Khofifah untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018 mendatang.

Sebelumnya, Khofifah mengklaim sudah punya tiket untuk maju ke Pilgub 2018. Soal deklarasi cagub, dirinya mengaku akan menunggu restu dari Presiden Joko Widodo karena masih menjabat sebagai Menteri di kabinet kerja.


Jamin Mina

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Gerindra belum menentukan siapa kandidat Calon Gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018 nanti. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, partainya masih melakukan penjajakan untuk Calon dan Wakil Calon Geburnur Jawa Barat 2018.

“Kita masih jajaki. Belum kita dudukan, karena kan masih jauh. Kita lihat juga konfigurasi yang ada. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ke depan kita akan mengambil keputusan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/08).

Ia menambhkan bahwa partainya masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain. Lanjutnya, Gerindra masih memprioritaskan para calon yang sudah intens berkomunikasi dengan Gerindra.

Ia mengaku, partainya sudah menjalin komunikasi dan berkonsolidasi dengan beberapa partai untuk mempersiapkan perhelatan Pilkada Jabar 2019, diantaranya, PAN, PKS dan kemungkinan dengan Demokrat.

"Nanti kita akan berbicara dengan beberapa partai politik yang saya kira sudah menjalin komunikasi dengan Gerindra, PKS mungkin dengan PAN atau Demokrat. Kita mau dudukkan dulu gitu," tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tawaran Calon Gubernur yang sudah datang yakni Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

"Yang saya tahu sih yang sudah berkomunikasi cukup intensif Pak Deddy Mizwar. Ya kita nanti ambil keputusan bersama lah dengan partai-partai pengusung," pungkas Wakil Ketua DPR bidang Polhukam itu.


Thariq Malaka

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Malam ini, pimpinan partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Cikeas, Bogor Jawa Barat untuk bertemu dengan Mantan Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (27/07/2017). Pertemuan itu diduga tengah menjajaki wacana koalisi partai di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Wakil Ketua Dewan partai Demokrat, Agus Hermanto menginginkan dan menyutujui jika koalisi kedua partai tersebut diwujudkan. Bahkan, kata dia, partainya sudah menyiapkan kadernya untuk maju di Pilpres 2019 nanti. Lanjutnya, ia menyatakan bahwa kader-kader muda demokrat di seluruh Indonesia menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju di Pilpres 2019.

“Partai Demokrat dipastikan akan mengusung apakah itu presiden atau wakil presiden dari partai Demokrat. Nah kalau kita melihat yang ada sekarang ini dari kader-kader seluruh Indonesia itu rata-rata Kawula Mudanya menginginkan mas AHY menjadi next leader,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, meskipun Demokrat belum memutuskan AHY maju di Pilpres 2019, ia mengaku, arus bawah Demokrat yang didominasi kader muda mendorong AHY maju di Pilpres 2019. Lanjutnya, dorongan itu bukan hanya dari kader partai Demokrat, tapi juga dari luar partai Demokrat.

“Rasa-rasanya Indonesia kalau punya leader seperti beliau ini yang cukup andal, masih muda dan gesit,” imbuhnya.

Namun menurutnya, keputusan AHY tergantung keputusan anggota majelis tinggi partai melalui rapat mejelis tinggi. Sehingga, keputusan sebagai pendamping Prabowo masih dipertimbangkan oleh partai Demokrat. Hal itu kata dia, demi memuluskan jalannya partai agar bisa diterima masyarakat Indonesia.

“Partai politik itu harus cair, harus lentur, juga harus betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga harus betul-betul memenuhi kehendak dari rakyat seluruhnya,” tutupnya. 


Thariq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri/ Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25%.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahwa PT 20-25 % tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk mempertahankan kekuasaanya.

“Terutama menang di Pilpres 2019 itu,” katnya di Jakarta, Minggu (23/07).                   

Ia pun memprediksi, PT 20-25 % tersebut kemungkinan hanya akan ada tiga pasang dan paling banyak empat pasang calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

“Prediksi saya, dengan PT 20-25 % itu akan muncul tiga atau empat pasang capres saja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini mengatakan, PT tersebut akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh potensial baru untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2019 nanti.

Dengan demikian, lanjut dia, Joko Widodo (Jokowi) sebagai incumbent tidak susah-susah lagi memetakan siapa lawannya di Pipres, karena dengan PT 20-25 % itu tidak banyak tokoh yang akan maju. Artinya, Jokowi saat ini sudah dalam posisi memilih lawan.

“Semakin sedikit lawan politik yang maju semakin baik. Karena akan dengan mudah dipetakan oleh pihak Jokowi,” jelasnya.

Ia menilai, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto satu-satunya lawan yang potensial untuk berhadapan dengan incumbent. Sedangkan tokoh-tokoh lain masih harus membuktikan diri pada rakyat agar populer dan mendapat dukungan rakyat.         

Selain itu, ia menuturkan, PT 20-25 % secara psikologis membuat Jokowi di atas angin dan semakin percaya diri akan bertarung di 2019.  “Apalagi secara resmi partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019,” ujarnya. 

Oleh karena itu, wajar jika partai-partai non koalisi pemerintah akan melakukan judicial review UU Pemilu yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai penggugat kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka,” ucapnya.

Namun, ia menegaskan, politik itu dinamis dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ia pun mengingatkan, walaupun peluang Jokowi besar untuk menang kembali di Pilpres 2019 mendatang, namun jika tidak diimbangi dengan kinerja yg baik dan terjadi goncangan ekonomi, maka incumbent bisa kalah juga.


Thariq Malaka

 

 

Sukabumi, Laporannews – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan aktif mendorong partisipasi publik untuk ikut serta mengawasi pemilu dan pilkada. Partisipasi warga dalam mengawasi pilkada sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan, dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan tetap menjaga netralitas. Selain itu, yang lebih krusial lagi adalah pengawasan terhadap Media Sosial yang kerap dijadikan alat untuk berkampanye atau promosi bagi pasangan calon Pilkada.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, mengatakan, pihaknya membolehkan para pasangan calon Pilkada Jawa Barat menggunakan Media Sosial (Medsos) sebagai ajang promosi. Namun kata dia, alat medsos tersebut diharuskan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu.

“Dalam aturan yang ada saat ini pasangan calon diperbolehkan mempergunakan Medsos untuk sarana mempromosikan diri, namun Medsos yang digunakan harus melalui proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini artinya diluar yang didaftarkan bisa dianggap sebagai pelanggaran," katanya usai mengisi acara di aula hotel, Kota Sukabumi, Jumat (21/07).

Ia menjelaskan bahwa Medsos menjadi sarana efektif bagi para Calon Gubernur (cagub) Jabar 2018 untuk berpromosi. Namun, ia menuturkan, bagi Bawaslu, penggunaan Medsos masih lemah dalam mengontrol terhadap penggunaan Medsos. Sehingga, pihaknya menjadi tantangan sendiri selama pelaksaan Pemilu.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh masyarakat Jabar untuk ikut aktif dalam mengawasi medsos yang ikut dalam pertarungan Pilkada Jabar 2018. “Disini kita perlu Partisipatif masyarakat, mahasiswa atau anda (wartawan) sekalipun bisa ikut mengawasi dan melaporkan bila ada penggunaan Medsos diluar ketentuan,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengajak kepada masyarakat Jawa Barat untuk tidak terpancing isu-isu sara. Sehingga, ajang perhelatan Pilkada Jawa Barat menjadi bersih dari unsur agama, etnis, suku. Lanjutnya ia juga berharap pemilu Pilkada Jabar 2018, menjadi pemilu yang berkualitas, sehingga bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya.

"Kita sama-sama berharap, Pilgub Jabar menjadi pemilu yang berkualitas, berintegritas, bermartabat yang akan melahirkan pemimpin yang qualified. Jangan dicemari dengan hal yang menyinggung SARA apalagi dibumbui dengan Hoax," pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

 

Jakarta, Laporannews – Hari ini DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu menjadi UU. Sebagaimana diketahui, Pembahasan RUU Pemilu hingga kini masih menyisahkan 5 isu krusial yaitu: sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi dan besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).

Namun, Anggota Pansus Pemilu, Hetifah Sjaifudian mengatakan, ada banyak isu penting diluar lima isu krusial yang sering diperdebatkan. Lanjutnya, beberapa isu penting tersebut telah luput dari pemberitaan media.

“Banyak isu penting di RUU Pemilu, tidak hanya lima isu krusial saja,” ujar anggota Komisi II DPR itu, Jakarta, kamis (20/07).

Berikut 15 isu penting diluar 5 isu krusial dalam RUU pemilu.

  1. Syarat umur pemilih; pansus bersepakat bahwa pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun, berumur diatas 17 tahun, atau sudah/pernah menikah.
  2. Kedudukan KPU: Pansus bersepakat bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (permanen).
  3. Perlu atau tidaknya Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sbg Presiden atau Wakil Presiden minta izin ke Presiden: dalam hal ini Pansus memutuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari, jika tidak terpenuhi, maka ijin tidak diperlukan.
  4. Persayaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilu: Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ayat (3) yang berbunyi Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverfikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
  5. Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu: Pansus sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD provinsi, dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berikut isu-isu penting lainnya diluar lima isu krusial yang dimaksud Hetifah:

  1. Penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Utara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula yakni jumlah penduduk yang harga kursinyadiatas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih.

Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya dutambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

  1. Pasangan Calon Tunggal : RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilu tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.
  2. Kampanye yang dibiayai oleh APBN: Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN.
  3. Saksi Partai Politik: Pansus bersepakat bahwa saksi partai politk dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN;
  4. Secara kelembagaan Pansus menyepakati bahwa pengawas Pemilu di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota bersifat permanen, sehingga bernama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.
  5. Keanggotaan KPU dan Bawaslu; KPU dan Bawaslu Pusat tetap. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawalsu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
  6. Penanganan sengketa perkara pemilu di MK: Pansus menyepakati bahwa penangan sengketa pemilu di MK tidak dibatasi prosentase selisih suaranya seperti halnya diatur dalam UU Pilkada.
  7. Rekapitulasi penghitungan suara: Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK).
  8. Metode menghitung keterwakilan perempuan: Pansus menyepakati untuk keterwakilan perempuan seperti aturan yang saat ini yaitu minimal 1 diantara 3.
  9. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas: Pansus memutuskan untuk mengakomodasi ketentuan afirmasi terkait akses bagi kaum penyandang disabilitas dalam Pemilu, sebagai pemegang hak pilih. haknya dalam proses kandidasi, dan haknya untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu.

Della Manawwar Lisa

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah Anggota DPR mengadakan rapat RUU Pemilu hingga pukul 02.00 WIB dini hari tadi, Kamis (20/07/2017). Dalam agenda yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR, Paripurna dijadwalkan dimulai pukul 9.00 WIB, namun molor hingga 2 jam. Meski sempat molor selama 2 jam, rapat tersebut menghasilkan beberapa opsi dalam RUU Pemilu diantaranya:

Paket A: Presidential treshold (20-25%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).

Paket B: Presidential treshold (0%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Paket C: Presidential treshold (10-15%,) parliamentary treshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Paket D: Presidential treshold (10-15%,) parliamentary treshold (5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).

Paket E: Presidential treshold (20-25%,) parliamentary treshold (3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berharap, pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ada kata sepakat dalam keputusan tersebut. Lanjutnya, ia mengaku terus berkomunikasi dengan dengan seluruh pimpinan partai di DPR, untuk mengetahui perkembangan rapat tersebut.

"Mudah-mudahan ada kata sepakat walaupun dari hasil lobi ada yang mengatakan ini prinsip, tidak bisa berubah karena menyangkut strategi partai, menyangkut pertimbangan politik, garis kebijakan partai dan sebagainya. Kemudian, ya kami serahkan pada hasil lobi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Selain itu, ia juga berharap, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat bukan melalui mekanisme voting. Hal itu merupakan kesepakatan yang diambil pemerintah bersama para pimpinan partai-partai dan pimpinan fraksi. Namun, begitu tetap mereka menyerahkan sepenuhnya pada dinamika di rapat paripurna.

"Kemudian ya kami serahkan pada hasil lobi bersama pimpinan partai, bersama pimpinan fraksi untuk menginginkan atau dicari jalan keluar musyawarah mufakat di forum paripurna. Problemnya pemerintah tidak bisa ikut voting," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Page 1 of 19

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan