laporannews.com - Parpol

Parpol

(Istimewa)

 

Sumedang, Laporannews – Dengan merawat spirit perjuangan dan melestarikan semangat tokoh pejuang perempuan asal Aceh, Cuk Nyak Dien, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyumbangkan dengan membangun Pondok Pesantren Quran “Cut Nyak Dien” di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (5/08/2017).

Demikian diungkapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin usai ziarah di makam Cut Nyak Dien di Sumedang Jawa Barat dalam agenda Reses Bersama Fraksi PKB. Cucu Pendiri NU, KH. Bisri Syansuri itu menegaskan bahwa Pembangunan Pesantren Cut Nyak Dien merupakan bagian dari menghormati dan menghargai perjuangan seorang tokoh pejuang perempuan yang mempunyai semangat yang luar biasa. Dalam pembangunan itu, Cak Imin menyumbang dengan dana stimulan Rp 200 juta.  

"Dalam kondisi buta, sakit dan diasingkan Belanda,  Cut Nyak Dien mau mengajarkan Quran kepada masyarakat Sumedang. Dari Cuk Nyak Dien, kita harus belajar dari keberanian, kesabaran dan keikhlasan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya saat silaturrahmi di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (5/08).

Pesantren Cut Nyak Dien rencananya akan dibangun di Kompleks Islamic Centre di lahan yang berada di samping gedung PCNU Kabupaten Sumedang, Jalan Kutamaya No 25 Sumedang.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Dapil Sumedang, Majalengka dan Subang, Maman Imanulhaq, sebagai tuan rumah merespon penuh keinginan Cak Imin.

"Sebuah momentum untuk meneladani spirit Cuk Nyak Dien dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menyebarkan Quran sebagai energi untuk perubahan dan perdamaian.  Madrasah Quran ini sesuai dengan anjuran Nabi, ‘sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya’, tutur Pria yang akrab dipanggil Kang Maman itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Ida Fauziah, mengatakan bahwa agenda reses bersama ini diikuti para pengurus DPP PKB lainnya serta puluhan anggota DPR RI dari Fraksi PKB untuk silaturrahmi ke daerah dan memastikan kinerja Para Anggota DPR RI F-PKB serta mendorong realisasi program.


Thariq Malaka

 

Last modified on 07/08/2017

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews - Penggalan video pidato ketua DPP Nasdem, Victor Bungtilo Laiskodat di Nusa Tenggara Timur dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah. Pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh Viktor itu, terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial yang berdurasi 02.05 menit.

Pernyataan Victor ini, keempat partai tersebut mengecam dan menuntut pernyataan Victor dan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, DPP PAN bersama dengan Partai Gerindra telah melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri, pada Jumat, (4/8/2017). Mereka melaporkan Viktor Laiskodat dengan materi Undang-Undang dan Pasal UU ITE No 11/2008 dan Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, serta Undang-Undang Diskriminasi no 40 tahun 2008 pasal 4 dan pasal 16 karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap etnis atau golongan tertentu.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan bahwa Politisi Partai Nasdem Victor B. Laiskodat merupakan tokoh NTT yang berani mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurunya, Indonesia membutuhkan banyak orang seperti Victor B. Laiskodat.

"Kita butuh banyak orang yang lugas dan berani menyampaikan fakta seperti Pak Victor," ujarnya di Jakarta, Minggu  (06/08).

Ia mengungkapkan bahwa Viktor Laiskodat hanya menyampaikan fakta yang semua orang sudah tahu. Ia menilai, partai-partai itu juga (sebagaimana disebut Victor) yang diuntungkan oleh gerakan-gerakan berjubah agama sejak musim Pilkada DKI Jakarta sampai sekarang.

"Kalau ada yang marah, ya tentu mereka bagian dari fakta itu. Jadi, saya mau katakan bahwa Pak Viktor tidak salah dan harusnya didukung karena berani mengatakan kebenaran," tandasnya.

NKRI, kata Boni, benar-benar diguncang oleh ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan mereka sudah sedemikian masif untuk mengubah dasar negara, Pancasila dengan ideologi lain yang tentunya tidak menghargai keberagaman.

"Jadi, parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi ikut memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik dan nafsu kekuasaannya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal. Karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa perlu mendukung Perppu tersebut.

"Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaannya," pungkasnya.

Sementara itu, Politisi Nasdem, Johnny G. Plate menilai pernyataan Victor tidak salah karena disampaikan dalam konteks menjaga Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan kelompok radikal, intoleran dan ekstrimis. Partai Nasdem menilai pernyataan VBL bukan provokasi tetap upaya membela Pancasila dan UUD 1945.

"Konteks pernyataan Pak Victor dalam rangka membela Pancasila dan UUD 1945. Kami tegas akan hal itu, itu harus hitam-putih. Nah, salah upaya menjaga Pancasila dan UUD 1945 tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas," ujar Jhonny saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (6/08).


A. Ainul Ghurri

Last modified on 06/08/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Penggalan video pidato ketua DPP Nasdem, Victor Bungtilo Laiskodat di Nusa Tenggara Timur dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah.

Pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh Viktor itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial yang berdurasi 02.05 menit.

Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, pernyataan itu tidak semestinya disampaikan oleh Victor. Menurutnya, pernyataan itu, berpotensi mengusik kenyamanan para kader simpatisan PAN dan tiga partai lainnya di seluruh Indonesia.

“Dengan teknologi media sosial yang ada saat ini, video dan pernyataan itu sangat cepat menyebar. Dari Dapil saya saja sudah banyak yang mempertanyakan. Ada banyak aktivis partai dan simpatisan yang resah,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (3/08).

Ia berpendapat bahwa pebedaan dalam menyikapi Undang-Undang Pemilu harusnya sudah selesai yang tidak perlu diperpanjang. Ia menilai, perbedaan dalam pandangan politik harus disikapi dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan keresahan.

"Karena sangat tidak mungkin semua partai politik harus disamakan pendapat dan pandangannya dalam menyikapi semua persoalan. Kalau Pak Victor tidak bisa menghormati pendapat dan pandangan partai lain, bukankah hal itu cerminan sikap intoleran itu sendiri? Sebaiknya, semua pihak perlu introspeksi demi menciptakan situasi kondusif yang diinginkan semua pihak," ujar Anggota Komisi IX itu.

Sebagai informasi, Saat ini, DPP PAN bersama dengan Partai Gerindra telah melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri. Mereka melaporkan Viktor Laiskodat dengan materi Undang-Undang dan Pasal UU ITE No 11/2008 dan Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, serta Undang-Undang Diskriminasi no 40 tahun 2008 pasal 4 dan pasal 16 karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap etnis atau golongan tertentu.


Thariq Malaka

 

Last modified on 04/08/2017

 

Jakarta, Laporannews – Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibyo (HT) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pada Selasa malam (1/08). Hal itu disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa pertemuan itu hanya membicarakan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Lanjutnya, pertemuan itu berlangsung selama 5 jam.

"Saya semalam (Selasa, 1 Agustus 2017) 5 jam sama Pak Hary Tanoe. Tidak membicarakan soal itu (dukungan ke Jokowi, red) ya. Tapi kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/08).

Ia menambahkan bahwa pertemuan itu atas undangan Hary Tanoesudibyo, sehingga ia bersedia menemui bos MNC group itu.

"Hanya dia mengundang saya datang, saya datang," imbuhnya.

Menaggapi Hal itu, Pengamat Ilmu Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai, pertemuan antara Mendagri dengan partai Perindo merupakan bentuk komunikasi politik. Namun, menurutnya, hal itu bisa saja terjadi perubahan pernyataan politik diantara keduanya. 

“Kita lihat saja, karena kongres baru akhir tahun. Tapi kita lihat apa ada perbedaan statement politik HT dan arah berita-berita MNC grup,” katanya saat dihubungi laporannews. Jakarta, Kamis (3/08).

Terkait sikap HT yang berbalik arah untuk mendukung Joko Widodo, Ia beranggapan bahwa partai Perindo sepertinya ingin leluasa dalam menggerakkan peta politiknya. Partai PDI Perjuangan yang merupakan partai induk Jokowi justru masih terkesan tidak terburu-buru. Dengan konstelasi seperti itu, dapat dilihat bahwa pernyataan Perindo mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden pada 2019 seperti ada tandensi lain.

“Mungkin ingin supaya Perindo bisa berkembang dengan lebih leluasa. Jika konfrontasi dengan pemerintah akan sulit,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika partai Perindo merapat ke barisan Joko Widodo, koalisi pemerintah dipastikan bakal menerimanya. Menurutnya, hal itu akan memperkuat dukungan pemerintah untuk Pemilu 2019 mendatang. 

“Pasti diterima, karena makin banyak yang dukung Jokowi makin baik buat PDIP. Artinya tambah kawan,” tutupnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 03/08/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Beberapa waktu lalu, pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra bidang buruh, Arief Poyuono, terkait PDI Perjuangan bukanlah sikap dan pernyataan Partai Gerindra. Pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik PDI Perjuangan, segera ditanggapi oleh DPP Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra bidang politik yang menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDIP sebagai mitra dalam berdemokrasi.

“Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini.” katanya resmi tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta Rabu (2/08).

Ia menjelaskan bahwa pernyataan Saudara Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDIP itu sifatnya adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap orgasnisasi dan pandangan partai.

“Itu sebabnya, pak Prabowo menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi, jangan sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDI-P,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai partai di luar pemerintahan, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah untuk menjalankan fungsi control. Lanjutnya, Gerindra memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah demi check and balances.

“Tapi obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. Kritik pun didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan karena benci atau dendam. Justru karena cinta pada NKRI. Itu sebabnya kami juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya,” tandasnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa Partai Gerindra tetap pada pendirian atas ketentuan mengenai angka Presidential Threshold (PT) 20% bagi Pemilu Serentak 2019 memang menggelikan.

“Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A UUD 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah. Sebagaimana yang ditegaskan Ketua Umum kami, ketentuan itu adalah lelucon politik bagi rakyat. Dan rakyat telah bisa menilainya sendiri,” ujarnya.

“Jangan sampai hanya demi mempertahankan kekuasaan, semua jalan jadi dihalalkan, termasuk dengan mengebiri konstitusi. Ini akan jadi tertawaan sejarah. Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan PT 20% itu. Semoga saja hakim MK tetap istiqomah sebagai pengawal konstitusi,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan gugatan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono terkait penyebutan PDIP seperti PKI. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kritiyanto mengatakan, pernyataan itu sangat berlebihan. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

“Itu sebuah pernyataan yang berlebihan, karena ini adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut tim hukum kami melakukan kajian dan akan ada kemungkinan kami melakukan gugatan terhadap yang bersangkutan. Kan di dalam pernyataannya juga kami dianggap menipu rakyat, sebagai bentuk supaya ini menjadi sebuah pelajaran,” katanya usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam rangkaian Pameran Lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/08).

Ia berpendapat bahwa dalam berpolitik harus disiplin dalam menyampaikan wacana, disiplin dalam tindakan dan disiplin dalam berorganisasi. Menurutnya, jangan karena sebuah pertarungan politik bisa menuduh seenaknya tanpa ada bukti dan dukungan yang akurat.

“Tentu saja, masih dalam kajian. Karena itulah bagi yang menuduh sembarangan kepada PDIP tentu saja kami akan bersikap,” tandasnya.

Sebelumnya, Arie Poyuono menanggapi ucapan Sekjen PDI, Hasto Kristiyanto terkait Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang menolak penetapan presidential threshold (PT) 20 sampai 25 persen. Ia menuding bahwa Presiden Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak dan konstitusi warga dalam negara demokrasi.

“Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (31/07).


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, di Prediksi bakal membawa warna baru pada kedua partai tersebut. Meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019.

“Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 nanti,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (29/07).

Ia juga menilai, Prabowo-AHY adalah kolaborasi yang cocok karena mensinergikan dua kekuatan, yaitu kekuatan generasi tua dan generasi milenial.

Menurutnya, jika itu terjadi, maka partai-partai koalisi pendukung pemerintah saat ini akan ketar-ketir. Karena, kemungkinan besar kedua partai itu akan menarik beberapa partai lainnya termasuk partai yang mendukung pemerintah saat ini.

“PKS sudah pasti bergabung. Menurut prediksi saya PAN dan PKB kemungkinan besar akan keluar dari partai koalisi pemerintah, karena ditarik SBY, kemudian ada Partai Perindo juga,” tutur Pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Bukan hanya itu, Golkar gerbong Aburizal Bakrie (ARB) juga kemungkinan akan bergabung ke poros Gerindra-Demokrat ini, mengingat Prabowo sangat dekat dengan ARB.

“ARB berpotensi bawa gerbong Golkar untuk mendukung Prabowo,” ujarnya.

Selain itu, ia memprediksikan bahwa tokoh Islam, Ulama bakal menguat ke poros Gerindra dan Demokrat. “Saya kira, ini cukup untuk gempur Jokowi di Pilpres 2019 nanti,” sambungnya.

Bukan hanya itu, koalisi pemerintah yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura berpotensi tambah kocar-kacir lagi jika pemerintah pada dua tahun kedepan kinerjanya buruk.

“Kinerja buruk pemerintah berkorelasi dengan popularitas Jokowi. Jika dalam dua tahun kedepan kinerjanya buruk, maka akan menggerus popularitas pak Presiden,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, tujuan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Cikeas salah satunya adalah meminta pendapat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait memenangkan Pilpres 2019 nanti. Karena ia menilai bahwa Prabowo masih berkeinginan kuat untuk maju kembali sebagai calon Presiden.

“Yang jelas Pak Prabowo sampai saat ini kan masih betul-betul masih firm ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pemilu yang kemarin barusan diketahui,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, SBY yang telah memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut diketahui oleh semua pihak. Sehingga kata dia, Prabowo ke Cikeas merupakan hal yang wajar meminta wejangan dari Ketua Umum Demokrat.

Lebih lanjut, selain meminta wejangan partai Gerindra dan Demokrat, ia mengharapkan kedua partai itu bisa berkoalisi di Pilpres 2019.

“Tentunya kecuali tadi meminta pandangan meminta hal-hal yang terbaik, itu juga kalau seandainya berkoalisi. Itu sah-sah saja karena dengan Koalisi kalau kita hitung antara partai Gerindra dan partai Demokrat sudah lebih dari 20%,” terangnya.

Seperti diketahui, Undanng-Undang Pemilu yang baru mewajibkan ambang batas suara 20%. Dan partai Demokrat termasuk yang mendukung upaya gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.


Thariq Malaka

 

Last modified on 27/07/2017

(Foto: Dok. Partai Golkar)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua umum partai Golkar, Setya Novanto menilai, pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto yang akan dilakukan di Cikeas Bogor, Kamis (27/07/2017) malam ini, merupakan pertemuan yang biasa.

Pertemuan kedua pimpinan partai itu, dikabarkan untuk membahas rencana persiapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun, menurut ketua DPR itu, pertemuan kedua tokoh tersebut bukanlah untuk menjegal lawan politik Golkar di Pilpres nanti yaitu Joko Widodo.

“Kami yakin bahwa pembicaraan itu masalah-masalah yang berkait berkembang sekarang,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/07).

Ia meyakini, pertemuan mantan TNI itu, punya tujuan politik didalamnya. Namun kata dia, tujuan itu semata-mata untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Deal politik sebagai ketua partai (Prabowo dan SBY) tentu membicarakan semua keadaan. Tetapi kita belum tahu. Kami nantinya akan berikan komentar,” imbuhnya.

Ia pun menuturkan bahwa partai Golkar akan tetap fokus mendukung calon Presiden Jokowi di Pilpres 2019 nanti. meski demikian, urusan pemilihan presiden masih jauh, yakni masih ada waktu sekitar satu setengah tahun hingga dua tahun ke depan. Menurutnya, dinamika politik akan selalu berubah.

“Golkar ini kan selalu menjunjung tinggi asas taat asas jadi tetap kita mendukung Pak Jokowi dan kita selalu berusaha yang terbaik dan berusaha mengedepankan komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai lain,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

Last modified on 27/07/2017
Page 2 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan