laporannews.com - Parpol

Parpol

(Foto: Dok. partaigolkar.or.id)

 

Jakarta, Laporannews - Partai Golkar melirik Khofifah Indar Parawansa untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2018 mendatang. Menteri sosial itu dianggap memiliki kans tinggi untuk merebut suara masyarakat Jawa Timur, namun hingga kini partai Golkar belum menentukanya.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Dalam menentukan calon, partai Golkar akan mengacu pada kredibilitas.

"Kami selalu condong ke orang yang punya reputasi. Condong ke orang yang kredibilitasnya tinggi, tapi belum diputuskan," katanya di kediamannya, Jalan Cipinang Cempedak II, Jakarta Timur, Minggu (26/03).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, partai Golkar melirik Khofifah Indar Parawansa untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018, sudah mengincar Khofifah sejak awal, bahkan kata dia jauh sebelum partai-partai lain.

Ia mengaku, partainya sudah melakukan komunikasi dengan Khofifah. Namun, ia enggan menyebut bagaimana respons Khofifah dalam komunikasi yang sudah dibangun itu.

Namun menurutnya, Khofifah yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan yang sudah di wacanakan partai Golkar tentunya mengikuti mekanisme dan proses yang harus dilakukan partai Golkar.

Menanggapi hal itu Agung Laksono mengatakan, komentar idrus Marham belum menjadi sebuah keputusan partai Golakar.

Ia menambahkan, selain Menteri Khofifah, partai Golkar juga melirik Syaifullah Yusuf yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur untuk maju kemabali di pilkada Jawa Timur 2018.

Ia menjelaskan, dalam perkembangan pengusungan calon gubernur Jawa Timur akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Ini kami lihat dari berbagai hal, tapi yang penting bahwa setiap paslon itu ada unsur dari Golkarnya, apakah di nomor 1 atau nomor 2. Semuanya melihat kepada hasil elektabilitasnya," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 26/03/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akan diselenggarakan pada 2018 mendatang. Hal ini membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap jelang menghadapi pilkada Jawa Barat. PPP telah membuka komunikasi dengan banyak parpol, termasuk dengan NasDem yang telah resmi mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.

Komunikasi antara parpol dilakukan karena PPP tidak dapat mengusung calonnya sendiri. Upaya komunikasi ini akan terus digalakkan oleh PPP.

"Tentu karena tidak bisa mengusung (calon) sendiri, PPP juga terbuka membangun komunikasi politik dengan parpol-parpol lain, termasuk NasDem. Namun pada tahapan ini semuanya masih cair," ujar Arsul Sani, Sekretaris Jenderal PPP Selasa (21/03).

Sebelumnya diberitakan, Partai NasDem yang mempunyai 5 kursi di DPRD Jawa Barat telah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat 2018-2023. Untuk memenuhi syarat minimun untuk mengusung calon di Pilgub Jabar 2018, yakni sebanyak 20 kursi, NasDem akan membangun komunikasi dengan Partai Hanura, PAN, PKB dan PPP. 

Sikap Ridwan Kamil yang menerima ‘pinangan’ NasDem untuk maju dalam pilgub Jabar 2018 mendapat reaksi negatif dari Gerindra. Gerindra menyayangkan keputusan yang diambil oleh Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil karena telah bergabung dengan NasDem.

Menurut Sunatra, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Ridwan Kamil tak ubahnya seorang politisi yang haus kekuasaan. Sebelumnya, NasDem telah mengdeklarasikan dukungannya kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam pilgub Jawa Barat 2018. Dalam deklarasinya, Ridwan diminta memenuhi 3 syarat, salah satunya adalah memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Ini 3 syarat yang harus dipenuhi Ridwan Kamil:

Pertama, apabila rakyat telah memberikan amanah dan menempatkan Ridwan Kamil sebagai gubernur definitif Jawa Barat, dalam melaksanakan fungsi, peran, dan tugas jabatan yang diemban, Ridwan Kamil harus bisa menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila yang melindungi seluruh warga masyarakat Jawa Barat.

Kedua, ketika memenangi pilkada dan duduk menjadi pemimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil harus menjadi milik seluruh masyarakat Jabar dan seluruh parpol yang ada. Dengan demikian, Surya Paloh meminta kepada Ridwan Kamil untuk tidak bergabung dengan partai apa pun, termasuk NasDem.

Ketiga, Ridwan Kamil harus mampu mengonsolidasikan roda pemerintahan di bawah dirinya, dengan harapan dapat membawa peran serta masyarakat dalam memahami arti pembangunan nasional sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tengah berupaya mempercepat proses pembangunan sekaligus persiapan Pemilihan Presiden 2019. 


Indah Putri Wahyuningsih

Last modified on 21/03/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi XI DPR RI Jhonny G. Plate mengatakan, alasan partai Nasdem mengambil langkah cepat dalam memilih Ridwan Kamil sebagi calon Gubernur Jawa Barat bahwa pemilihan di Jawa Barat akan berlangsug tahun 2018 nanti sehingga Nasdem sudah berniat mencari pemimpin yang bisa membawa Jawa Barat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga Konstitusi Indonesia.

“Niatnya Nasdem itu untuk mencari pemimpin jabar pemimoin muda pemimpin yang brilian pemimpin yang bisa melaksanakan akselerasi pembangunan jawa barat pemimpin yang bisa menjadi tokoh Jawa Barat yang bisa menjadi tokoh terdepan untuk menampilkan Jawa Barat sebagai Garda untuk menjaga konstitusi untuk menjaga ideologi negara untuk menjaga konsensus kebangsaan kita tokoh itu ada pada tokoh muda Jawa Barat yaitu Pak Ridwan Kamil, Ridwan Kamil itu tokoh yang accept stability,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/03).

Selain itu ia menambahkan bahwa partai Nasdem akan membuka peluang kerjasama dengan partai lain agar Kang Emil sebutan Ridwan Kamil bisa memenuhi syarat normatif untuk menjadi calon Guberur, sehingga masyarakat Jawa Barat pun bisa menilai secara langsung terkait kompetensi dan integritas Kang Emil

“Justru Nasdem pasti akan membuka kerjasama politik untuk memastikan Pak Ridwan Kamil nanti memenuhi prasarat normatif yaitu trace hope untuk menjadi calon yang kedua untuk memastikan rakyat Jawa Barat dari jauh hari sudah mengetahui siapa saja jalan-jalan definitifnya.

Ia pun menegaskan, koalisi partai dalam mendukung Kang Emil dilakukan oleh partai apapun, karena Nasdem akan terbuka bagi partai yang akan berkoalisi, asalkan visi dan misi sama dalam memilih gubernur Jawa Barat nanti.

“Kerja sama itu terbuka dengan semuanya tadi di singgung Gerindra dulu mendukung kita memberikan apresiasi juga kepada Gerindra yang dulu mendukung menemukan Pak Ridwan. Koalisi itu terbuka dengan partai apa saja yang ingin kita mendapatkan pemimpin Jawa Barat yang mempunyai visi misi sebagaimana gerakan perubahan restorasi Indonesia yang diperjuangkan oleh Nasdem,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 20/03/2017

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 sudah dimulai. Hal ini dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat untuk terus mengunjungi warga guna mencari dukungan dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada 19 April mendatang. Biasanya, pasangan ini menggunakan kemeja kotak-kotak sebagai ciri khas dari mereka. Namun, kemeja tersebut tak terlihat dikenakan sang calon gubernur saat mengunjungi beberapa warga. Kemeja kotak-kotak ini diperkenalkan oleh Jokowi saat ia maju sebagai Gubernur yang mengantarkan Jokowi duduk di kursi nomor 1 DKI. Lalu, kemeja ini juga sukses membuat Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia sejak 2014 silam. Mangkirnya kemeja kotak-kotak ini menjadi bahan pertanyaan bagi pendukung Ahok.

Di masa kampanye putaran kedua ini, Ahok-Djarot lebih menyukai kampanye senyap yang jauh dari peliputan media. Saat ini pasangan Ahok-Djarot jarang terlihat menggunakan kemeja kotak-kotak bersamaan. Ahok pun hanya memakai kemeja batik berwarna cokelat saat berkampanye di hari pertama yang saat itu berbarengan dengan sidang kasus penistaan agama dengan ia sebagai terdakwa.

Di hari kampanye berikutnya, secara diam-diam Ahok menemui warga yang sakit di kawasan Jatinegara Timur, Jakarta Timur. Seperti biasa, kemeja kotak-kotak ala Ahok pun mangkir dikenakan. Ia terlihat hanya memakai kemeja berwarna biru. Dalam acara arahan kepada relawan Cagub-Cawagub DKI di Rumah Lembang, Ahok juga tak mengenakan kemeja khas itu. Padahal acara tersebut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hanya Djarot yang memakai kemeja kotak-kotak.

Di sisi lain, partai koalisi pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini melakukan pertemuan guna menyusun strategi untuk memenangkan Ahok-Djarot pada pilkada yang akan diselenggarakan 19 April mendatang. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat yang bersifat tertutup dan dihadiri oleh politisi PDIP, Hanura, PPP Djan Faridz, dan Nasdem.

“Terima kasih kepada tuan rumah, makanan yang disajikan tadi enak. Kemudian maksud dari perkumpulan ini adalah bagaimana seluruh parpol pendukung Ahok-Djarot punya komitmen yang kuat memenangkan di putaran kedua dengan cara gotong royong,” ucap Hasto selaku perwakilan dari politisi yang datang, Jum’at (17/3/2017).


Indah Putri Wahyuningsih

Last modified on 17/03/2017

Jakarta, Laporannews - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana (Haji Lulung) telah resmi dipecat oleh Ketua PPP Djan Faridz dari jajaran kepengurusan partai dan DPRD DKI , Senin (13/3/2017) Sore.

Lulung dinilai melanggar AD/ART partai, karena Lulung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Kami memutuskan memecat Ketua DPW PPP DKI, yaitu Saudara Haji Lulung, termasuk sebagai anggota DPRD DKI. Alasannya, beliau mendukung pasangan calon (Gubernur DKI) yang tak sepaham dengan partai, sebelumnya Haji Lulung sudah diberi surat peringatan 1,2, dan 3" kata ketua umum PPP Djan Farid di kantor PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (13/0).

Namun, Lulung menilai, pemecatan tersebut bersifat bercanda dan hanya lucu-lucuan. Sebab, ia mengaku tidak pernah mendapat surat peringatan bahkan surat pemecatan tersebut.

"Pemecatan itu bersifat bercanda atau lucu-lucuan barangkali, ya," kata Lulung di ruang fraksi PPP di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Lulung menyatakan, dirinya tidak akan mengambil langkah apapun terkait pernyataan pemecatannya yang diumumkan Djan Faridz kemarin. Lulung tetap menjalankan prinsip-prinsip partai PPP. 


 Martha Reka 

Last modified on 15/03/2017

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini bahwa anggotanya tidak terlibat kasus e-KTP.

"Kita ketahui bahwa yang disebut bukan hanya Fraksi Demokrat tapi hampir semua fraksi juga disebut. Kami yakini bahwa Partai Demokrat 100% tidak ada yang terkait dengan masalah ini (korupsi E-KTP)," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/03).

Sebagai informasi, kasus besar itu bergulir pada periode 2009-2014. Ada sejumlah nama anggota fraksi Partai Demokrat yang disebut terlibat dalam kasus ini, termasuk sang mantan Ketua umum, Anas Urbaningrum yang kini masih mendekam di penjara karena kasus korupsi lain.

Ia pun mengakui bahwa partainya sudah mengklarifikasi kepada para anggotanya yang disebut terlibat dalam kasus tersebut.

“Untuk anggota yang namanya disebut sudah klarifikasi bahwa tidak pernah sama sekali menerima uang tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, Ia siap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus besar itu.

"Kita dukung KPK betul-betul mengusut e-KTP secara tuntas, berkeadilan, transparan dan bertanggung jawab," tuturnya.


A. Ainul Ghurri

Last modified on 13/03/2017

Lampung, Laporannews - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Lampung memantapkan konsolidasi komisi saksi menjelang Pilkada Serentak 2018, Pileg, dan Pilpres 2019.  Partai tesebut juga akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Surabaya pada 20 - 23 Maret 2017 mendatang.

"Iya, kami akan bersiap melakukan pembahasan mengenai komisi saksi dalam agenda perpolitikan ke depan," ucap Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Mustafa, usai rapat konsolidasi internal di kantor DPW NasDem, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Minggu (12/03).

Menurutnya, pembentukan komisi saksi ini adalah bagian dari program partai politik dalam menghadapi ilmu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang.

Selain itu, Sekretaris DPW NasDem Fauzan Sibron juga menambahkan, tujuan utama komisi saksi NasDem ini dibentuk untuk bertugas pada pelaksanaan Pemilu 2019. Yang nantinya Komisi Saksi ini akan dibentuk hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tidak hanya itu, Mustafa sebagai ketua DPW Partai NasDem juga menjelaskan partainya membuka peluang dan kesempatan bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Nasdem.


 Martha Reka

Last modified on 13/03/2017

Jakarta, Laporannews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan menegaskan, partainya akan memberikan sanksi tegas terhadap kadernya jika terbukti terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP. Sanksi tegas itu juga  sudah diucapkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, karena PDI-P berkomitmen sebagai partai yang anti korupsi

"Jelas, begitu ada masalah (hukum) kami pecat dan kami tidak memberikan bantuan hukum," tegasnya dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Menurut komisi II DPR itu,  jumlah kerugian negara dalam kasus ini begitu besar dan terlihat dilakukan secara terstruktur.

Sebagai informasi, banyaknya bermunculan nama dari unsur eksekutif dan legislatif yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP mulai dari mantan menteri hingga jajarannya, pimpinan DPR, pimpinan komisi, kepala kelompok fraksi, anggota, hingga sekretariat.  Karena puluhan orang menikmati fee dari proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Ia menilai, jika kasus korupsi e-KTP lama dituntaskan maka dapat mengakibatkan pembusukan karakter institusi DPR dan pemerintah saat ini. Untuk itu, ia meminta KPK untuk segera menuntaskan proses hukum korupsi dan memastikan nama-nama yang terlibat. Karena, jika dibiarkan bergulir hingga 2018 mendatang maka isunya berpotensi dipolitisasi.

"Saya minta kasus ini dituntaskan, disegerakan, kalau memang ada anggota kami di DPR yang bermain, ajukan saja mereka ini secepatnya ke persidangan," tandasnya.


 Martha Reka 

 

Last modified on 11/03/2017

Jakarta, Laporannews – Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik menyeret banyak nama dari fraksi Golkar. Bahkan, ketua DPP Partai Golkar, Setya Novanto pun disebut-sebut menerima aliran dana tersebut sebesar Rp 574 miliar. Hal itu membuat para politisi golkar angkat bicara.

"Kalau anda baca di dakwaan kemarin, nomor satu kan Golkar paling banyak. Dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan. Ini menyedihkan," ujar Yorrys di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Yorrys Raweyai yang merupakan ketua bidang politik, hukum dan keamanan, khawatir dengan kasus korupsi ini membuat elektabilitas dari partai golkar ini menurun drastis, apalagi mengingat dalam dakwaan kasus korupsi E-KTP ini, kader golkar paling banyak menerima aliran dana mencapai Rp 2,3 triliun.

Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memungkiri jika nama anggota DPR dari Fraksi Golkar adalah yang paling banyak disebut pada dakwaan. Padahal, Golkar tengah melakukan konsolidasi dan membangun solidaritas baru.

"Dari pimpinan-pimpinan tertinggi sampai pimpinan-pimpinan. Ini menyedihkan," katanya dalam sambutan acara Rakornis Partai Golkar di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (9/03)..

Golkar merasa sorotan publik begitu hebat terhadap kasus tersebut, namun hal itu dianggap sebagai konsekuensi. Ia pun memastikan bahwa para kader golkar tidak ada yang terseret dalam kasus penyalahgunaan dana E-KTP.

"Jangan sampai kita menanggapi isu yang saat ini lagi menggoda. Partai kita makin baik, mudah-mudahan kita akan tambah baik. Ini godaan yang kecil, kalau ada yang sampaikan hal gaduh pada kita, kita harus kuat," imbuhnya.

ia mengaku, pihaknya akan tetap menjadi yang terdepan untuk mendorong agar kasus tersebut diusut tuntas. Pasalnya, pascareformasi Golkar memiliki komitmen bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa.

"Siapapun tidak ada toleransi dan kami menganut asas praduga tak bersalah dan sekarang ini sedang berproses hukum. Kami berada terdepan mendukung proses ini," ujarnya.


Indah Putri Wahyuningsih

 

Last modified on 13/03/2017
Page 6 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan