laporannews.com - Parpol

Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Rakyat Indonesia tetap mencintai dan mendukung Presiden Joko Widodo karena, mereka puas dengan kinerja presiden. Hal itu disebutkan dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Presiden Jokowi masih mengungguli ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan presentasi  53.7% sementara Prabowo 37.2%.

Politikus PDIP, Maruarar Sirait menilai, ketegasan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Ini bisa dijelaskan melalui data survei.  Efeknya Pak Jokowi makin unggul daripada Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan makin unggul daripada Gerindra,” katanya di kantor SMRC, Jl. Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (8/06).

Pria yang akrab disapa Ara ini menambahkan bahwa figur Presiden Jokowi juga memiliki peran yang penting untuk mendongrak elektabilitas PDI Perjuangan. Rakyat masih menaruhkan harapan dan kepercayanya kepada mantan Wali Kota Surakarta itu.

“Ungkapan gebuk menunjukkan bahwa Jokowi meningkatkan levelnya. Dunia usaha menginginkan ada kepastian hukum. Stabilitas politik di era Jokowi tidak dilakukan secara represif tapi dengan penegakan hukum. Tanpa tebang pilih," imbuhmya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, secara hukum nasional pun rakyat Indonesia masih memuji Presiden Jokowi. Hal itu bisa dilihat dari masalah hukum yang dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penodaan agama.

“Apakah Presiden mengintervensi masalah hukum Ahok, dari berbagai data jelas mengatakan tidak, baik dalam Pilkada maupun proses pengadilan. Dan itu membuat rakyat percaya. Justru kalau presiden mengintervensi, pasti rakyat tidak percaya,” terangnya.

Sementara itu, penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan keamanan relatif stabil. 44,4 % merasa ekonomi rumah tangga lebih baik dibanding tahun lalu, bahkan 62,3% optimis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik tahun depan. Sejalan dengan itu, penilaian atas kondisi ekonomi nasional juga cenderung positif, yakni sebesar 57,1%.

Ia meyakini bahwa tahun depan, kondisi ekonomi nasional akan jauh lebih baik lagi. Karena, masyarakat sudah menilai dan menunjukan bahwa pemerintah mampu mendongkrak ekonomi dari tahun ke tahun. “Pubik menilai pemerintah mampu menjalankan ekonomi lebih baik dan berkeadilan. Tidak ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan tanpa stabilitas politik,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 11/06/2017

(Foto: Dok. Partai Demokrat)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi partai Demokrat setuju dengan langkah Presiden Jokowi yang menginginkan TNI dilibatkan dalam RUU anti terorisme. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Darizal Basir. Ia menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat sangat mendukung langkah pemerintah dalam pelibatan TNI dalam UU anti Terorisme.

“Fraksi Demokrat dari awal pembahasan RUU secara tegas sangat mendukung sekali keteribatan TNI dalam pemberantasan terorisme," katanya dalam keterangan yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (30/05).

Ia menambahkan bahwa urgensi pelibatan TNI dalam RUU tidak perlu di khawatirkan secara berlebihan. Lanjutnya, mekanisme seperti banyak diadopsi oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Australia.

“Yang penting ada aturan dan batas yang tegas mengenai peran dan tugas TNI dalam pemberantasan terorisme sehingga TNI tidak melampaui wewenangnya," imbuhnya.

Ia menilai, pelibatan TNI ke RUU dapat mencegah serangan seperti di Marawi Filipina ke Indonesia. "Pelibatan TNI dalam terorisme dapat memperkecil atau bahkan meniadakan kemungkinan itu terjadi di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi partai Demokrat Benny K. Harman. Ia menyampaikan bahwa Demokrat mendukung langkah pemerintah dalam melibatkan TNI ke RUU anti terorisme. Namun, ia mengatakan, pelibatan TNI dalam RUU anti terorisme hanya bersifat membantu dan bukan sebagai tugas utama.

"Setuju tapi hanya membantu sikapnya dan polisi juga tidak boleh merasa tersaingi kalau TNI membantu," ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/05).

Ia pun menyarankan kepada pemerintah bahwa seharusnya Presiden Jokowi memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk duduk bareng mendiskusikan soal pelibatan TNI itu. Sehingga pembagian tugas TNI dan Polri tidak tumpang tindih.

"Presiden Jokowi harusnya panggil Panglima TNI dan Kapolri. Bicara soal bagaimana penyelesaian terorisme ini, apakah kita perlu memberi kewenangan kepada TNI atau sepenuhnya menajdi tugas Polri," ucap Benny.

"Kalau Polri tidak mampu harusnya bilang ke TNI jadi bisa dibantu. Dari pada kepala tentara ini kerja sawah dan membuka sawah baru lebih baik TNI diberi peran untuk membantu memberantas terorisme," tutup Benny.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 30/05/2017

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan  (PPP), Arsul Sani mengatakan, partai berlambang Ka’bah berencana mengupayakan untuk membentuk Majelis Penyelamat Partai demi menyatukan partai. Menurutnya, hal itu terjadi perselisihan antar kubu partai, yakni kubu Djan Farid dan kubu Romahurmuziy selama pilkada DKI Jakarta.

"Sebagai sebuah realitas ada memang sebagian teman-teman pengurus harian baik yang di sana maupun di sini kecewa dengan perkembangan partai. Ada yang kecewa karena Pilgub DKI, soal ideologi mereka, meskipun sudah kami jelaskan," katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (15/05).

Ia menambahkan bahwa kekecewaan sejumlah kader fraksi partai terhadap keputusan yang diambil oleh petinggi partai selama Pilgub DKI, baik di kubu Romahurmuziy maupun Djan Faridz. Menurutnya, kekecewaan itu justru dapat membuka ruang dialog antara dua kubu yang terpecah. Sehingga, kekecewaan ini menjadi koreksi bersama bagi sejumlah anggota PPP.

"Ada yang kecewa karena kebetulan kepentingan yang bersangkutan tidak dipenuhi oleh Ketum atau Sekjen. Nah Pilgub DKI itu dijadikan momentum melakukan koreksi menurut versi mereka," imbuhnya.

Ia pun menyebutkan, DPP PPP sudah berencana untuk melakukan rekonsiliasi setelah lebaran melalui Mukernas dan Munas Alim Ulama.

"Agar partai lebih solid dan ulama bersatu, tinggal minta DPP. Itu memang sudah dijadwalkan oleh DPP. Rencananya setelah lebaran melakukan mukernas dan Munas Alim Ulama, untuk recovery luka-luka," tutupnya.


Muhammad Reza

 

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat memberikan sanksi berupa teguran keras secara tertulis kepada 4 perusahaan televisi milik Haritanoesoedibjo. 4 televisi tersebut adalah RCTI TV, MNC TV, Global TV dan I News TV.

Seperti dikutip dari situs KPI. sanksi tersebut, diberikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Pelanggaran yang dimaksud bahwa 4 televisi itu telah menyiarkan iklan partai Perindo yang merupakan sebuah partai politik milik Haritanoesoedibyo.

Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano menyatakan, penyiaran iklan tersebut, telah menyalahi aturan P3&SPS, yang menyebutkan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

“KPI menilai, penayangan iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik,” kata sebagaimana dikutip dari situs KPI Pusat (12/05).

Menurutnya, siaran iklan partai Perindo itu melanggar pasal 11 P3 KPI tahun 2012 serta pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3 & SPS maka KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Selain itu, merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Oleh karena itu, KPI memerintahkan pada empat stasiun televisi tersebut, untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo. Pasalnya, penyiaran iklan partai politik itu hampir selalu bermunculan setelah penayangan berita maupun entertainment. Sehingga, penayangan iklan tersebut, tidak layak untuk kepentingan publik.

Ia pun mengingatkan, jika dikemudian hari masih ada iklan partai Perindo, maka KPI tidak segan-segan memberikan peningkatan sanksi berupa pencabutan izin hak penyiaran televisi. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012.

“Jika masih terjadi pengulangan pelanggaran, KPI telah siap dengan langkah selanjutnya termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah melewati tahapan penjatuhan sanksi yang diatur dalam P3 & SPS”, tuturnya.

KPI pun mengingatkan kembali, bagi siapapun atau lembaga penyiaran manapun wajib mentaati dan menjadikan P3 & SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran, sebagaimana yang telah dinyatakan pada proses pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maupun pengajuan perpanjangan IPP dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang lalu.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 13/05/2017

 

Jakarta, Laporannews – Suksesnya pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang dimenangi oleh pasangan Anies-Sandi membuat PKS dan Gerindra menjalin koalisi untuk pilkada Jawa Barat 2018 serta pemilihan presiden 2019 mendatang. Jenderal PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tak menutup kemungkinan akan berkoalisi kembali dengan partai Gerindra dalam pilkada.

“Kami bersyukur kalau itu (koalisi dengan Gerindra) terjadi,” ujar Mardani di Jakarta, Rabu (3/05).

Koalisi tersebut tak hanya untuk pilkada, namun juga untuk pemilihan presiden 2019 yang akan mengusung calon yang didukung oleh partai tersebut. Mardani meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Ia pun menegaskan tidak ingin mendahului takdir.

“Kemungkinan besar (koalisi pilpres 2019), tapi kan masih ada waktu dua tahun ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Jangan mendahului takdir, 2019 masih panjang. Kalau di PKS kan lakukan pekerjaan, rapikan struktur sampai ranting, berkomunikasi dengan seluruh pihak. Nanti Insya Allah hasilnya baik,” ucap Mardani

Partai Gerindra pun tidak membantah kabar koalisi dengan PKS untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden periode 2019-2023. Hal ini diungkapkan oleh wakil ketua umum partai Gerindra, Fadli Zon.

“Insya Allah, masyarakat, tentu juga kami, mengharapkan Prabowo tetap sehat dan maju untuk pilpres 2019,” kata Fadli Zon yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi PDI Perjuangan mendukung usulan hak angket yang digulirkan Komisi III DPR RI terhadap KPK.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman mengatakan, alasan mengajukan usulan hak angket yaitu kader PDIP merasa tercemar nama baiknya soal penyidikan KPK dalam kasus e-KTP.

"Ada satu anggota kami Masinton Pasaribu yang namanya dicemarkan sedemikian rupa dalam sebuah proses penyidikan," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/04).

Oleh Karena itu Masinton menggunakan hak konstitusionalnya berupa hak angket untuk mencari kebenaran. "Dia menggunakan forum rapat komisi III untuk coba menjernihkan segala persoalan yang ada tetapi terbentur," tuturnya.

Indra menambahkan bahwa ada dua anggota komisi III DPR yang telah mengusulkan hak angket, yakni Masinton Pasaribu dan Edy Kusuma Wijaya. Menurutnya, keduanya ingin menanyakan lebih dalam terkait proses penyelidikan dan penyidikan KPK.

“Oleh karena itu sikap fraksi memahami ketika yang bersangkutan (Masinton) menggunakan hak tersebut untuk mencari kebenaran atas namanya yang difitnah," ujarnya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui anggota fraksi yang telah menandatangi usulan hak angket selain kedua anggota lainnya. Lanjutnya, ia mengutarakan bahwa hak angket merupakan kewenangan yang dimilki anggota Dewan.

"Itu dengan argumen yang sudah saya sampaikan. Mereka punya argumentasi 'kami mohon izin ingin ikut menandatangani hak angket' argumentasinya apa? Nih ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Wacana hak angket berawal dari sikap KPK menolak permintaan Komisi III yang meminta rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani saat mantan anggota Komisi II DPR itu diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP. Rekaman itu dinilai perlu diperdengarkan karena Miryam mengaku membagi-bagikan uang proyek e-KTP kepada para anggota DPR.


Muhammad Reza

 

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Pimpimpina Pusat partai Golkar Rabu malam (26/04/2017), sekitar pukul 21.45 mengadakan rapat dadakan di Hotel Sultan Jl. Gatoto Subroto, Jakarta Pusat. Rapat terebut membahas soal mengambil keputusan strategi partai Golkar.

Rapat tersebut, dihadiri seluruh DPD I dan II yang berlangsung secara tertutup. Hadir pula dalam acara tersebut ketua umum artai Golkar Setya Novanto dan Seretaris Jenderal Idrus Marham, selain itu sejumlah pengurus Golkar yang hadir yakni Roem Kono, Nurdin Halid dan Aziz Syamsudin.

Sekjen partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, inti dari pertemuan tersebut salah satunya adalah membahas soal pernyataan bidang Koordinator Hukum, HAM dan Keamanan (Polhukam) partai Golkar, Yoris Raweyai yang dianggap menyinggung ketua umum partai Golkar Setya Novanto. Ia pun menegaskan, partainya tidak akan segan-segan memecat kadernya yang kerap bertentangan dengan kebijakan partai.

"Jadi tadi memang di dalam pertemuan ada yang mempertanyakan pernyataan bang Yorrys. Kalau kita kembalikan kepada peraturan Golkar bahwa siapapun yang tidak mengenal siapa apapun posisinya, apabila melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO) partai, maka tentu akan diberikan sanksi," katanya kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (26/04).

Seperti diketahui, sebelumnya, Yorris Raweyai melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP). Selain itu, ia juga pernah menyebutkan Golkar tengah menyiapkan sejumlah langkah khusus bila Novanto benar-benar berstatus.

Ia menegaskan bahwa bila ada kader partai yang pernyataanntya berseberangan dengan sekjen selaku juru bicara partai, maka Korbid Kepartaian akan memprosesnya sesuai dengan PO Partai Golkar Nomor 7. Kader tersebut bisa diberi sanksi oleh Korbid Kepartaian dengan berbagai tingkatan sanksi. lanjutnya, kepemimpinan Novanto dan kepengurusan Golkar saat ini merupakan produk organisasi yang sah, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali 2016.

"Jadi apabila ada kader termausk pengurus, apapun posisinya, ternyata melanggar kedisipilinan organisasi maka PO yang bicara. Awalnya peringatan dan selanjutnya bila belum berubah bisa sampai pemecatan. Nanti kami beri peringatan 7 hari dulu. Setelah tak berubah maka sampai pada satu keputusan yaitu pemecatan," tandasnya.

"Kalau kita bicara sanksi itu mulai dari peringatan. Peringatan pertama, kedua, dan selanjutnya. Apabila belum berubah bisa sampai pada pemecatan. Prosesnya tergantung nanti, kita lihat. Kita beri peringatan, setelah itu berlanjut lagi, maka akan diambil satu keputusan yaitu pemecatan. Semua ini akan kita serahkan kepada korbid kepartaian untuk diproses," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 27/04/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Setelah mengalami kekalahan di pilkada DKI dan pilkada Banten 2017, PDIP diprediksi akan habis-habisan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2018. Pasalnya, Jawa Barat adalah salah satu provinsi strategis selain DKI Jakarta. Terlebih, kemenangan di Jawa Barat sering dijadikan tolok ukur kemenangan di pemilu.

Pada Bulan Mei 2017 mendatang, PDI Perjuangan akan memulai proses pengusungan calon gubernur Jawa Barat 2018. Sejumlah nama diwacanakan sudah siap dimunculkan untuk menghadapi pertarungan Pilkada Jawa Barat. Diantaranya adalah Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Puti Soekarnoputri sampai TB Hasanuddin yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, partainya sudah siap mengusung kadernya di Pilgub Jawa Barat 2018. Lanjutnya, PDI akan menentukan bakal calon gubernur pada bulan Mei atau saat proses seleksi dimulai.

"Ada banyak, ada Kang TB Hasanuddin, lalu ada Pak Abdi Djuhana. Bulan Mei baru rekrutmen Pilgub Jawa Barat," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/04).

Namun, ia menambahkan. PDIP belum menetapkan mitra koalisi di Pilkada Jawa Barat. Menurutnya, peta politik di setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Hingga saat ini, PDIP masih dalam proses menyerap aspirasi dari semua pihak. Jika nantinya ada nama-nama baru, kata dia, PDIP tentunya tidak akan menutup mata. Ia pun mengakui bahwa PDIP sudah membangun komunikasi hanya dengan Ridwan Kamil.

"Belum tahu, setiap daerah punya karakter dan petanya masing-masing, tidak bisa dilihat secara nasional seperti itu, di DKI seperti itu, lalu di daerah seperti itu. Karakter tiap daerah masing-masing beda, ada 500 lebih," imbuhnya.

Mengenai dua nama kader PDIP yang mencuat untuk disandingkan dengan Ridwan Kamil, sebagai calon wakil gubernur, PDIP belum mengetahui dengan pasti. Pasalnya, penjaringan masih terus berlangsung.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 27/04/2017

 

Jakarta, Laporannews – Megawati Soekarno Putri sudah menyatakan ingin pensiun dari dunia politik Indonesia saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu. Kabar ini memunculkan berbagai komentar mengenai siapa yang akan menggantikan Megawati untuk menduduki posisi sebagai ketua umum PDIP? Sejumlah nama besar pun bermunculan yang dianggap memang pantas memimpin partai berlambang banteng ini, seperti Presiden Joko Widodo, Tri Risma, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo.

Pakar psikologi politik Hamdi Moeloek menilai, 'political leadership' harus menjadi wacana terdepan setelah Megawati memberi sinyal mundur dari dunia politik. PDI Perjuangan harus mencari sosok sekelas Megawati dengan nilai plus usia muda yang mampu menjadi magnet ideologis dan pemersatu di partainya.

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro menilai jika karir Megawati di dunia politik sudah mencapai puncaknya, sehingga sangat wajar jika Megawati berniat ingin pensiun dari dunia politik yang sudah membesarkan namanya.

“Itu namanya tangga karir. Ibu Mega sudah mencapai puncaknya,” kata Siti, Selasa (4/4/2017).

Siti juga mengatakan bahwa jabatan yang Megawati pegang saat ini merupakan puncak karier tertinggi di organisasi partai politik. Sebelum menjabat sebagai ketua umum, Megawati adalah salah satu pendiri partai berlambang banteng. Megawati juga pernah menjabat sebagai anggota DPR namun hanya bertahan selama satu tahun, setelah itu ia memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan.

“Menurut saya, ketika sudah menjadi presiden, Bu Mega sudah jadi semua, baik jadi kader maupun pemimpin. Dan setelah dia sudah selesai, saatnya dia jadi Ibu Bangsa,” ucapnya.

Megawati pernah menyampaikan keinginannya untuk berhenti dari ketua umu PDI Perjuangan saat menghadiri HUT HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu

"Saya berkata pada diri saya, mereka (kader) itu kok enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun. Karena tidak mudah apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di Republik ini," ujar Megawati.


Indah Putri Wahyuningsih

Page 5 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan