laporannews.com - Parpol

Parpol

Gerindra Sepakat Dana Parpol Naik

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews - Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sepakat akan menaikan bantuan dana partai politik (parpol) jadi Rp 1.000 per suara. Pelaksanaan dana parpol itu akan dilakukan pada 2018.

Partai Gerindra ikut menyutujui dengan kenaikan dana partai politik dari hanya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

“Kita setuju dan akan mempergunakan dana ini untuk dijalankan sebagaimana mestinya hak anggaran tersebut,” kata Ketua Fraksi partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/07).

Ia menuturkan, dana parpol itu memang digunakan untuk pelatihan kader partai. Menurutnya, saat ini, dana parpol yang diterima masih minim dibandingkan dengan kebutuhan parpol.

“Dana parpol yang selama ini kami terima memang sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan kebutuhan parpol. UU parpol mengharuskan bahwa dana yang kita terima dan bersumber dari APBN. Itu dimaksudkan untuk penyelenggaraan pengkaderan partai,” tuturnya.

Sekjen partai Gerindra itu menilai, ada kemungkinan dana parpol dijadikan pertukaran agar sistem presidential threeshold tetap 20 persen. Namun ia menegaskan bahwa partainya tetap mempertahankan dengan angka 0 persen.

“Kita menyampaikan pandangan pembahasan awal RUU pemilu tentang banyak hal terutama soal  menjadi 0 karena kita ingin agar persoalan konstitusi yang menjadi landasan kita,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

Last modified on 06/07/2017

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengapresiasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan menaikkan dana Partai Politik (parpol). Menurutnya, kenaikan dana parpol menjadi kemudahan bagi parpol untuk melaksanakan kaderisasi. Sehingga, kata dia, dana yang mencukupi akan mempunyai keleluasaan pendidikan parpol yang diharapkan bisa mencapai jajaran ranting atau kelurahan.

“Kalau dana dibesarkan sebesar itu pendidikan bisa disampaikan kepada jajaran paling bawah,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07).

Ia menambahkan, kenaikan dana tersebut dikhususkan untuk pembinaan parpol yang notabene unuk kaderisasi. Politisi Demokrat itu menyebutkan bahwa saat ini sudah ada Rp108 itu digunakan kaderisasi.

“Jadi kalau untuk beli mobil ga boleh, beli gedung ga boleh. Jadi dikhususkan untuk pembinaan,” imbuhnya. 

Ia pun mengusulkan, dana tersebut harus diaudit oleh lembaga editor independen dan disampaikan ke Komisi Pemulihan Umum (KPU) yang bisa dilihat dengan mudah melalui website.

“Aturan mainnya dana ini diajukan oleh pemrintah yang akan dibahas di dalam APBN. Sehingga dalam pengajuan itu including dalam APBN P 2017 atau APBN 2018. Terserah pemerintah mau dieksekusi kapan, sehingga pada saat penyampaiannya berkala, bisa sebulan sekali atau sekali tiga bulan. Tergantung pemerintah menyampaikan seperti apa.” tuturnya.

Ia menjelaskan, penyampaian itu juga ditentukan oleh besaran perolehan suara parpol dalam pemilu 2014 kemarin. Sehingga kata dia, hal itu jauh dari angka money politic. Ia pun menilai, angka Rp 108 menjadi Rp1.000 itu sudah mencukupi. Menurutnya, hal itu merupakan suatu kemajuan yang patut disyukuri dan harus dilaksanakan sesuai azasnya yaitu akuntabel dan auditable.

“Kalau dilihat dari kebutuhan itu tentunya relatif. Ada yang mungkin sangat besar sekali, ada yang cukup besar karena ini menggunakan APBN,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrat tengah menggodok calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang. Nama putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono ramai diperbincangkan sebagai calon Presiden 2019. Namun, pencalonan Agus sangat tergantung dengan syarat yang diatur RUU penyelenggara Pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Demokrat, Agus Hermanto yang mengatakan bahwa keputusan untuk mengusung kader Demokrat sebagai calon presiden tergantung RUU pemilu yang baru. Sebagaimana diketahui, Demokrat masih sepakat soal angka ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

“Kalau ditanya jadi capres atau cawapres, semua tergantung undang-undang pemilu yang diketok. Yang jelas, di dalam rakernas NTB diputuskan Demokrat akan mengusung Presiden dan Wapres di Pemilu 2019. Untuk mengusung, kita sesuaikan dengan UU Pemilu yang ada. Kita lihat hasil penggodokan pemilu,” ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/02).

Ia menjelaskan bahwa munculnya nama Agus Harimurti sebagai Capres 2019 berdasarkan permintaan dari kader-kader Demokrat. Lanjutnya, mayoritas kader menginginkan Agus Yudhoyono untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Saya kan sudah muter, kemarin safari Ramadan juga ikut muter. Memang rata-rata masyarakat Indonesia wabilkhusus kader-kader Demokrat itu menginginkan Mas AHY itu menjadi next leader. Next leader itu kan canangannya ataupun kita fokuskan pasti 2019," tuturnya.

Selain karena adanya aspirasi dari bawah, Ia menyebutkan bahwa pria yang dikenal dengan panggilan AHY itu memenuhi kriteria karena termasuk kategori 'darah biru.' Apalagi saat ini, AHY juga sudah bergabung dengan Partai Demokrat.

"Meski AHY baru bergabung setelah pilkada kemarin, kan sudah kental betul. Ibaratnya, kalau bahasa politik itu darah biru. Sehingga tidak perlu diragukan lagi beliau adalah kader Demokrat, Yang jelas beliau sekarang sedang memikirkan permintaan dari kader itu. Dan paling tidak sekarang memperkenalkan dengan memberikan seminar-seminar, kegiatan olahraga," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa usulan pembekuan anggaran untuk KPK dan Polri tidak diperlukan. Menurutnya, usulan tersebut akan menimbulkan ketegangan baru bagi masyarakat. Lanjutnya, ia pun menyarankan sebaiknya Pansus Hak Angket KPK fokus terhadap substansi permasalahan.

“Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat,” katanya di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jalarta Selatan, Kamis (22/06).

Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh kader Fraksi PDIP di Dewan Legislatif untuk tidak ikut pada usulan tersebut. Ia pun menegaskan, PDIP tetap konsisten pada awal tujuan yaitu Hak Angket dilakukan untuk membuktikan dan meningkatkan kinerja KPK selama ini. salah satunya adalah memperbaiki kinerja KPK yang kurang mendapat respon dari berbagai kritikan.

“Kami sudah menginstruksikan PDIP agar mengedepankan aspek substansi dengan tujuan check and balances. Karena sebagai institusi pasti ada upaya-upaya untuk dilakukan perbaikan. Sehingga di dalam melaksanakan hak angket, kami instruksikan jangan sampai menciptakan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengintruksikan kepada siapapun yang diundag Pansus Hak Angket KPK bisa memenuhi tanggungjawab serta kewajibannya untuk hadir dalam memberikan keterangan. Hal itu guna dilakukan agar Pansus KPK pun dapat bersama-sama menyelidiki kasus selama ini.

"Tapi sebaliknya siapapun yang diundang panitia angket, itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan. Sehingga panitia yang melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 22/06/2017

Menanti Duet Gerindra-PKS di Jabar

 

Jakarta, Laporannews – Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan akan berkoalisi pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Sebelumnya, Sabtu (17/06/2017) kemarin, Gerindra dan PKS menjalin koalisi dalam menghadapi pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang. Namun, terkait nama-nama yang akan diusung sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur belum muncul karena masih dibahas pada tingkat DPP.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menyebutkan, Koalisi PKS-Gerindra ibarat ganda terkuat di Jawa Barat saat ini. Menurutnya, dua partai tersebut sedang naik daun. Ia menilai PKS dalam dua periode menang berturut-turut di Pilgub Jawa Barat. Sedangkan, Gerindra di Pilkada Jakarta menang dengan mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sebelumnya, Gerindra juga mengusung Ahok (Gerindra) untuk jadi Cawagub DKI dengan Cagub Jokowi (PDIP) di Pilkada 2012.

“Jawa Barat ini pusat perhatiannya akan ada di PKS sebagai parpol yang kadernya sudah 2 periode menang sebagai gubernur di Jawa Barat. Bersama Gerindra, PKS ibarat pasangan ganda terkuat saat ini karena momentum politik mereka yang sedang bagus,” katanya melaui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (19/06).

"Di Jawa Barat, kemungkinan kader PKS akan kembali bertarung di Jabar-1. Koalisi dengan Gerindra kemungkinan akan menempatkan kader Gerindra atau calon yang ditunjuk Gerindra menjadi wakilnya," imbuhnya.

Ia menilai, jika Gerindara berkoalisi dengan PKS maka akan sangat tepat. Menurutnya, PKS mempunyai kader yang cukup solid di Jawa Barat. Sehingga PKS ada kemungkinan mendorong pimpinan Sohibul Iman atau Mardani Ali Sera yang asli putera Jawa Barat.

“Kader PKS ini kelak saat dideklarasikan akan mengubah konstelasi Jawa Barat dan pasti akan membuka mata Istana lebar-lebar karena kemungkinan bisa kembali mengalahkan jagoan Istana, Ridwan Kamil,” tuturnya.

Ia pun memprediksi bahwa Pilgub Jawa Barat 2018 akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Hal itu menurutnya, untuk memecah suara petahana. “Pesertanya kemungkinan PKS-Gerindra, koalisi PDIP-NàsDem, dan koalisi Golkar-PAN-Demokrat. "Partai lainnya mungkin akan ikut gerbong yang ada,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 19/06/2017

(Dok. DPP Partai Golkar)

 

Makassar, Laporannews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sabtu (17/06/2017). Kedatangan itu, untuk meresmikan Rumah Ratulangi sebagai rumah pemenangan pasangan Calon Gubernur- Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yakni Nurdin Halid-Aziz Qahar, untuk pemenangan Pilkada Kota Makassar 2018 dan sekaligus pemenangan Calon Presiden Partai Golkar di Pilpres 2019 Joko Widodo.

Kunjuganya itu, bersama sejumlah pengurus DPP Partai Golkar. Diantaranya, Sekjen parta Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen Gusman Marham, Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Aziz Syamsuddin, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II Ali Mochtar Ngabalin, dan Anggota Bidang Jasa Keuangan dan Perbankan Karan Soekarno.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Bapak HM. Roem dan jajaran pengurus, Ketua DPD Partai Golkar Kota Makasar Bapak Farouq M. Beta dan jajaran pengurus, serta berbagai organisasi sayap dan kader Partai Golkar.

Menurut Ketua DPR RI itu, Rumah Ratulangi punya sejarah penting bagi Partai Golkar di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan. Lanjutnya, ia menyebutkan bahwa Rumah Ratulangi pernah menjadi kantor DPD Partai Golkar selama dua tahun, menjadi posko pemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden SBY-Jusuf Kalla serta pemenangan SBY-Boediono.

“Terakhir, Rumah Ratulangi sukses menyelenggarakan Jalan Santai Partai Golkar (JAGO) 2016 yang diikuti lebih dari lima puluh dua ribu peserta. Kini, Rumah Ratulangi punya tugas baru untuk memenangkan Nurdin Halid-Aziz Qahar dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Sabtu (17/06).

Ia pun meyakini, Rumah Ratulangi bisa menjadi rumah besar bagi masyarakat Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya.

“Pintu rumah harus dibuka selebar-lebarnya agar masyarakat bisa datang dan menyampaikan aspirasinya. Tak terhalang oleh sekat, namum membangun persaudaraan yang erat. Sehingga Rumah Ratulangi bisa menjadi saksi sejarah kemenangan pasangan Nurdin Halid - Aziz Qahar,” ujarnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, calon Presiden untuk Pemilu 2019 mendatang, tetap konsisten dan mantap mengusung Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun untuk calon Wakil Presiden, Gerindra kemungkinan akan membuka dari partai lain.

"Yang jelas kalau partai Gerindra untuk wakilnya mungkin ya (dari luar partai), tapi kalau untuk calon presiden kita sudah mengusung dan akan mengusung dari kader-kader semua untuk Pak Prabowo," ujarnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (14/06).

Ia pun menegaskan bahwa Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak akan terjun dalam pemilu 2019, sehingga kata dia, Anies tidak akan mendampingi Prabowo di pemilu 2019 nanti. Menurutnya, Anies akan fokus untuk membenahi Ibukota Jakarta bersama Sandiaga Uno selama lima tahun mendatang.

"Pak Anies sekarang dilantik saja belum. Yang jelas beliau bersama Pak Sandiaga Uno berkomitmen untuk membenahi Jakarta, melayani, mengayomi dan memimpin masayarakat Jakarta untuk lebih maju lima tahun ke depan,” tandasnya.

Wakil ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa partainya akan menyaring semua lapisan masyarakat. Karena, ia mengaku bahwa partainya terbuka bagi kalangan elemen masyarakat dalam pencalonan tersebut.

"Partai poltik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif dan legislatif," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Dok. PPP)

 

Jakarta, Laporannews - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan permohonan banding yang diajukan Partai Persatuan Pembangungan (PPP) kubu Romahurmuziy (Rommy).

Ketua umum PPP Romahurmuziy mengaku bersyukur atas hasil putusan PT.TUN No. 58/B/2017/PT.TUN.JKT tgl 6 Juni 2017 yang memenangkan hasil Muktamar VII Pondok Gede

“Alhamdulillah kami bersyukur akhirnya hukum menemukan keadilannya,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa malam (14/06).

Sebelumnya, PT TUN juga telah membatalkan gugatan PPP kubu Djan Faridz. Dalam putusan bernomor 58 B/2017/PTTUN JKT sebagaimana dikutip dari situs Mahkamah Agung, Rabu (14/6/2017), PT TUN menyatakan membatalkan putusan PTUN Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Anggota Komisi XI itu menuturkan bahwa hasil putusan PT.TUN tersebut, menyatakan tidak ada dualisme PPP di lapangan.

“Kami sesungguhnya seluruh komponen yang bertikai di PPP 2,5 tahun silam sudah ishlah di Muktamar VIII, Pondok Gede, Jakarta, April 2016 yang lalu dan telah dikukuhkan dalam SK Menkumham,” tuturnya.

Ia pun mengaku, dalam waktu dekat akan mendatangi Djan Faridz dan mengajak bergabung bersama-sama dalam kepengurusan dan membesarkan PPP. Tidak hanya itu, Rommy juga mengajak seluruh kader dari kubu Djan Faridz untuk bersama-sama menyudahi seluruh pertikaian hukum dan menerima mereka dalam kepengurusan ini dan menjadikan PPP sebagai partai tiga besar dalam pemenangan pemilu 2019 nanti.

“Dengan adanya putusan ini, saya mengetuk pintu hati pak Djan dan kawan-kawan dengan segala kerendahan hati, agar kembali bersatu. Karena persatuan itu disukai Allah dan perpecahan itu dibenci Allah. Dengan adanya Putusan ini, PPP langsung tancap gas ke gigi 4 untuk persiapan Pilkada serentak 2018 dan pemenangan menuju 3 besar pada Pemiku 2019.” ujarnya.

Selain itu, Rommy juga mengucapkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas segala hiruk-pikuk yang timbul selama konflik PPP.

“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang telah berpihak kepada kebenaran dan kenyataan grassroot yang diinginkan warga PPP sejati,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan Jokowi sebagai Presiden 2019-2024 di Pemilu 2019. Pembacaan deklarasi itu dihadiri ratusan relawan PKPI dan masyarakat pendukung Jokowi. Penampilan Ketua Umum PKPI, AM Hendropriyono yang berdiri di atas panggung tampak kompak dengan jajarannya, yang jas berwarna merah dan celana serba putih.

Turut hadir dalam deklarasi tersebut, Ketua Dewan Penasehat PKPI, Mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno. Deklarasi dukungan tersebut, diselenggarakan di kantor DPP PKPI Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/06/2017).

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono mengaku, sebelumnya tidak pernah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan tidak berkoordinasi dengan PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan dukungan tersebut. Lanjutnya, PKPI percaya bahwa Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam program-program konkret yang langsung dirasakan rakyat jelata.

“Hari ini, PKPI menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2019. Ia (Presiden Jokowi) telah menerjemahkan amanat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. PKPI percaya bahwa Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan amanat konstitusi, ke dalam program-program konkret yang langsung dirasakan rakyat jelata.” ujarnya saat memberi pernyataan politik di Kantor DPP PKPI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/06).

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi merupakan sosok yang memiliki terobosan ide bagi negara, diantaranya mampu menyamakan harga BBM di 12 daerah terpencil, merenovasi kawasan perbatasan dan membangun sejumlah infrastruktur khususnya di kawasan Indonesia Timur.

“Kesenjangan antar-daerah selama ini terbukti mulai teratasi dengan kerjanya yang nyata. Kini kita juga bisa bangga, karena di berbagai gerbang perbatasan negara RI terlihat jauh lebih indah dan teratur dibandingkan sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga kita,” jelasnya.

Selain itu, Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menilai, sosok Presiden Jokowi sering menciptakan terobosan sebagai sosok yang piawai dalam memainkan ritme politik. Hal itu terlihat dari bagaimana Jokowi dalam mengkonsolidasikan dukungan politik formal dan nonformal saat ini. Tidak hanya itu, Jokowi juga dianggap sukses membangun basis dukungan kultural hingga kelompok Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sehingga, kesuksesan itu, kata dia, mampu mematahkan upaya segelintir pihak yang hendak menjatuhkan kredibilitas Jokowi lewat sentimen agama.

“Jokowi piawai memainkan ritme politik. Ia tahu kapan harus mengambil jarak dan kapan harus merangkul, Ia sukses membangun basis dukungan kultural dari kekuatan-kekuatan Islam arus utama, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Alhasil, sentimen keagamaan yang dipakai untuk menjatuhkan kredibilitas dirinya, tidak berdampak apa-apa terhadap kepercayaan rakyat,” terangnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan publik. Baik di tataran domestik maupun di internasional. Masyarakat internasional pun menaruh kepercayaan pada kemampuan Presiden Joko Widodo, dalam mengelola perekonomian negara.

Hal itu, kata dia, terbukti dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan lembaga rating Standard & Poor yang telah menaikkan sovereign rating Indonesia menjadi BBB- dengan outlook stabil. United Nations Conference on Trade and Development juga menempatkan Indonesia, sebagai Negara yang memiliki prospek investasi ke-4 dunia setelah Amerika, China dan India.

"Survei SMRC memperlihatkan 58 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Elektabilitas Presiden Joko Widodo juga berada pada angka 53,7 persen. Angka ini memperlihatkan betapa serangan politik yang bertubi-tubi kepada Presiden terutama terkait dengan Pilkada DKI, tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan rakyat Indonesia kepadanya,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 13/06/2017
Page 4 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan