laporannews.com - Parpol

Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, jika partai Demokrat benar-benar berkoalisi dengan partai Gerindra dan dengan partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, maka pertarungan akan sangat seru dan bagus bagi perpolitikan Indonesia. Menurutnya, pembentukan koalisi atau poros itu akan membangun keseimbangan politik pada Pilpres 2019 nanti.

“Poros itu membangun keseimbangan politik. Jika bangsa ini mau maju, maka harus ada check and balances,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, terbentuknya poros yang bisa dikatakan seimbang dengan partai koalisi pemerintah saat ini sangat penting, karena itu adalah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Lanjutnya, jika tidak ada kekuatan penyeimbang bagi kekuatan yang lain, maka tidak ada istilah kompetisi demokrasi yang selama ini dicita-citakan bersama.

“Sehingga perpolitikan Indonesia tidak didominasi oleh partai atau kelompok tertentu,” terangnya.

Seperti diberitakan oleh beberapa media, bahwa partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang menghadapi Pilpres 2019. Demokrat pun siap jika diajak berkoalisi, termasuk dengan Gerindra.

Ia pun mencontohkan, pada Pilpres 2019 nanti partai koalisi pemerintah adalah PDIP, PPP, PAN, Golkar, Nasdem, PPP, PKB melawan Gerindra, PKS dan Demokrat.

“Atau mungkin nanti PAN keluar dari koalisi pemerintah, itu akan lebih seru lagi,” imbuhnya.

Ia pun mengakui bahwa melawan incumbent memanglah berat, tetapi bukan tidak mungkin incumbent tersebut kalah.

“Memang melawan incumbent itu sangat berat. Tapi dipolitik tidak ada yg tidak mungkin. Kuat atau tidaknya  tergantung dinamika politik yang berkembang nanti. Yang jelas pertarungan akan seru,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, hingga kini belum menentukan sosok yang akan mendampingi Joko Widodo yang akan kembali maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa keputusan tersebut masih menunggu dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno putri. Lanjutnya, ia menyebutkan, saat ini belum saatnya bagi PDIP untuk membahas soal pendamping Cawapres Jokowi. Sebab, masih banyak agenda yang mesti menjadi prioritas untuk diperhatikan, diantaranya adalah pekerjaan kabinet.

“Itu wilayah kewenangan ketua umum. Kami tidak boleh berspekulasi terlalu jauh. Selain tidak sesuai dengan fatsun politik, ini belum saatnya," katanya ketika dihubungi pada Rabu (26/07).

Ia menyebutkan bahwa partainya, hampir dipastikan mendukung kembali Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019 mendatang. Seperti diketahui, Tiga partai pengusung pemerintah, Nasdem, Golkar, dan PPP sudah deklarasi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di 2019. Namun, sampai saat ini, PDIP belum memutuskan dan memberikan sikapnya di Pemilu 2019.

“"Pakai logika politik, tidak usah ditanyakan lagi. Ini kan hanya membuat persoalan yang seharusnya sederhana menjadi dramatis. Kan Pak Jokowi kader PDIP. Dulu waktu jadi Wakil Ketua DPD Jateng, sama seperti saya," imbuhnya.

Beredar isu Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut dalam pertarungan politik bersama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. PDIP selaku pemenang pemilu 2014 menyebut bukan tidak mungkin Gatot akan menjadi salah satu calon di Pilpres 2019.

“Sebelum Ketum mengusung kan pasti bertanya kepada calon yang diusung dong. Kalau Pak Gatot masuk radar semua partai menjadi pembicaraan publik wajar saja karena Panglima TNI," tutupnya. 


Muhammad Reza

 

 

Seperti Apa Kriteria Cawapres Prabowo?

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, partai Gerindra masih mencari sosok pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2019 nanti. ia menyebutkan, pendamping Prabowo harus bisa saling melengkapi satu sama lain demi kerjasama yang baik.

"Mestinya komplementer, menunjang kemudian bekerja sama. Dan secara partai pendukung ada akseptabilitas yang kuat," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, partainya terbuka bagi siapa saja yang akan mendampingi Prabowo. Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu masih dua tahun, sehingga persiapan untuk menguatkan konsolidasi masih dimungkinkan. Lanjutnya, ia juga menyebutkan bahwa partainya juga bisa merekrut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara resmi sudah menjadi kader partai Demokrat.

"Semua kemungkinan itu masih terbuka. Baik dengan PKS dan PAN bersama-sama. Berempat atau bahkan nanti lebih besar mendukungnya. Saya kira ini situasinya masih sangat tergantung pada perkembangan ke depan yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pemilu," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto akan bertemu dengan SBY selaku pimpinan partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Kabarnya, pertemuan itu akan membahas seputar persiapan Pemilu 2019. Pertemuan Prabowo dan SBY, bisa bertukar pikiran terkait dengan rencana dan strategi untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Paling tidak, dengan cara kedua partai dapat menggalang dan menyusun kekuatan, bahkan mengusung koalisi.

"Pak Prabowo dengan Pak SBY masih terus mencocokkan waktu karena ketum kan memiliki agenda-agenda yang sangat padat. Insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan ketemu pada waktu yang cocok," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/07).

Hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan dukung an terhadap Prabowo. Karena, kata Fadli, persyaratan masih belum dibuat oleh masing-masing partai.

"Saya yakin sampai saat ini belum ada partai-partai secara final sudah menyatakan secara resmi mndukung itu. Karena memang persyaratan saja belum dibuat, jadi kalau ada dukungan yang sekarang ini terjadi lebih bersifat pada keputusan politik taktis," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Dalam beberapa hari terakhir ini, hubungan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah menjadi sorotan publik. Pasalnya, komitmen partai berlambang matahari putih itu patut di pertanyakan yang sempat tidak kompak dalam mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebagai contoh, PAN lebih memilih walk out dalam mengambil keputusan RUU Pemilu karena mendukung sistem ambang batas presiden 0 persen.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun kadernya didepak dari kursi kabinet kerja.

"Dukung penuh bapak Presiden, ada (Menteri) atau tidak bukan menjadi syarat bagi kami,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/07).

Sebagaimana diketahui, saat ini PAN mempunyai kadernya di Pos pemerintahan kabinet kerja yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki oleh Asman Abnur. Selain itu, pada posisi jabatan lain yang di dipimpin oleh Mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir yakni Kepala Ekonomi dan Industri.

Ia mengaku, hubungan PAN dengan Presiden Jokowi masih dalam kondisi yang baik, begitu pun dengan partai koalisi pemerintah (PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar, PPP, dan PKB) masih baik-baik saja. Lanjutnya, ia mengatakan, partai yang didirikan Amien Rais itu akan tetap mendukung program-program pemerintah sampai 2019.

“Kami akan dukung penuh bapak Presiden agar sukses memimpin dan melaksanakan program-programnya. Tolong itu disiarkan. Hubungan baik, dengan presiden baik-baik. Dengan partai baik hubungan kita dengan pemerintah baik,” tandasnya.

Namun, setelah 2019, dirinya mengaku belum mempersiapkannya. Menurutnya, hal itu perlu dibicarakan dengan internal partai bersama partai pendukung. "Belum, masih jauh (pemilu 2019), belum. Itu sudah final kami mendukung Pemerintah (sampai 2019)," pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

Last modified on 25/07/2017

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi Gerindra menyatakan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerindra memutuskan mundur dalam surat yang disampaikan kepada pimpinan DPR dengan nomor surat A.1400/F.P-Gerindra/DPRRI/VII/2017.

Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon menilai, Pansus Angket KPK disinyalir tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

“Sehingga ini Pansus yang tidak efektif. Salah satu alasannya Pansus sudah mengumpulkan berbagai bukti tapi tidak ada kelengkapan dari fraksi-fraksi yang lain,” katanya di Jakarta, Selasa (25/07).

Ia menegaskan bahwa anggota Pansus yang diisi oleh fraksi-fraksi pendukung Jokowi-JK tidak berarti sebagai strategi Gerindra untuk keluar Pansus. Lanjutnya, dengan kondisi tidak efektif itu, keberadaan partai Gerindra merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Pansus KPK.

Surat bertanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani Ketua Fraksi Ahmad Muzani dan Sekretaris Fraksi Fary Djemy Francis, menyebutkan Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK mulai 24 Juli.

“Dengan ini kami (partai Gerindra) menyatakan mundur dari panitia khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung mulai tanggal 24 Juli 2017,” tulisnya. 


Thariq Malaka

 

(Logo: Dok. PAN)

 

Jakarta, Laporannews – Posisi PAN di koalisi pendukung pemerintah kian rawan. Pasalnya, sikap PAN dalam koalisi pemerintah mulai goyah terkait manuver politik yang dilancarkannya. Parpol koalisi lainnya pun merasa tak nyaman, bahkan Presiden Jokowi sudah angkat bicara soal manuver terakhir parpol berlambang matahari putih itu.

PDIP, Nasdem, Hanura, PPP, PKB dan Golkar sudah bicara soal posisi dan manuver PAN selama ini. PDIP bisa dikatakan yang paling keras menyengat, mengungkit jatah kursi menteri hingga soal etika koalisi. Dalam minggu terakhir ini, PDIP terang-terangan mengusir PAN dari koalisi pendukung pemerintah. Perdebatan petinggi kedua partai di ruang publik juga makin meningkat eskalasinya, apalagi setelah PAN beda sikap di paripurna pengambilan keputusan UU Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu).

PDIP menyebutkan bahwa PAN menikam pemerintah dari belakang dan tidak tahu etika koalisi. PAN balik menuding PDIP sama bandelnya terhadap Jokowi. PDIP meminta PAN diam. PAN juga meminta kader partai berlambang banteng moncong putih itu diam.

“Tentu saja politik itu mencerminkan kata dan perbuatan. Berpolitik itu ada etika politik. Berpolitik itu dilandasi komitmen di dalam menyatakan dukungan kepada pemerintah di tingkat implementasi, di DPR dan rakyat,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditanya soal manuver PAN di pembahasan UU Pemilu, Jumat (21/07) malam.

Elite PDIP lainnya juga ikut bicara soal PAN. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanuddin bahkan terang-terangan meminta Jokowi mendepak PAN dari Kabinet Kerja dan koalisi pendukung pemerintah.

“Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet,” kata Tubagus dalam keterangan tertulis, Jumat (14/07).

Nasdem juga ikut bicara keras terkait manuver PAN. Partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan ini diminta mundur diri dari koalisi dari kabinet jika memang sudah tidak sejalan.

“Menurut saya, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet,” kata Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/07).

Golkar pun merasa tak nyaman dengan manuver ‘si biru’. Golkar ingin sesama parpol pendukung pemerintah satu kata dalam arah, gerak dan langkah di berbagai kebijakan.

Golkar mengaku tidak nyaman dengan manuver PAN saat paripurna pengesahan UU Pemilu, yang pada akhirnya walk out dari ruang sidang. Namun sebagai sesama parpol pendukung pemerintah, Golkar tidak ingin ikut campur dalam internal PAN.

“Jujur harus kami katakan, (kami) merasa tidak nyaman begitu ya. Tapi tentu kami tidak bisa intervensi terhadap kebijakan masing-masing politik itu,” ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/07).

Berbeda dengan PKB yang tidak sekeras kolega-koleganya. Meski demikian, PKB mengingatkan ada konsekuensi di setiap manuver yang diambil PAN.

“PAN kan punya sikap yang berkaitan dengan arti hidup dari partai. Tentu PAN sudah menilai apa konsekuensinya kalau beda dengan koalisi pemerintah. PKB menghormati sikap dan pendapat yang berbeda,” kata Ketum PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/07).

PPP juga hampir sama dengan tanggapan PKB yang tidak bicara keras. Partai berlambang Ka’bah itu menyerahkan urusan PAN ke Presiden Jokowi.

“Soal apakah PAN sepantasnya keluar atau tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri karena 3 parpol yang masuk koalisi ini setelah Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) tentu punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Kamis (13/07) malam.

Selain itu, Hanura juga pernah bersuara. Partai besutan Wiranto itu meminta PAN satu suara dengan parpol koalisi lainnya. Hanura juga sempat meminta parpol yang didirikan Amien Rais itu membuktikan loyalitas terhadap Jokowi dengan mendukung Perppu Ormas, tapi seperti diketahui, PAN juga tidak setuju dengan Perppu itu.

PAN bukannya tidak membela diri. PAN pernah mengumbar data dukungan ke Jokowi. Peluru serangan balik ke PDIP juga sudah dilepas. Namun sepertinya pernyataan Jokowi soal janji Zulkifli mendukung pemerintah di UU Pemilu membuat PAN mawas diri.

Jokowi yang selama ini seolah diam dengan sikap PAN akhirnya buka suara di publik. Tak tanggung-tanggung, Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan sehari menjelang pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR pada Kamis (20/07).

“Untuk PAN, supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (pemerintah),” kata Jokowi di arena Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/07).

Sebagaimana diketahui, PAN seperti ingkar janji. Para penggawanya di DPR menolak keinginan pemerintah mempertahankan Presidential Threshold 20-25 persen di UU Pemilu. PAN balik badan, ikut walk out bersama Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

Setelah pernyataan Jokowi, PAN mulai bicara soal kemarahan kolega koalisinya. PAN juga menyadari kemarahan Jokowi.

“Memang PDIP dan kawan-kawan sudah marah dengan PAN pas PAN nggak dukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Tapi itu prinsip kita, tidak mungkin dukung Ahok dari awal. Dan kemarin juga mungkin PDIP dan kawan-kawan pasti marah sama kami. Mungkin Pak Jokowi juga marah pada kami,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di RS Siloam, Karawaci, Tangerang Banten, Sabtu (22/07).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan juga membela partainya. Taufik mengingatkan koalisi tanpa syarat yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi. “Kita ingin bisa melihat bahwa PAN tertarik terhadap adanya istilah semacam koalisi tanpa syarat. Betul-betul untuk membangun bangsa dan negara tanpa ada pragmatisme apapun,” ujar Taufik Kurniawan di Jakarta, Jumat (21/07).

Meski ada pembelaan, namun koalisi pendukung pemerintah sepertinya sudah geram. PDIP dan parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya memutuskan untuk segera berkumpul membahas nasib PAN dalam waktu dekat.

“Kita akan dialog, termasuk dengan PAN juga. Kalau kita lihat di Pilkada kerjasama dengan PAN berhasil memenangkan banyak kepala daerah. Kami tidak akan sepihak. Meski kami menyesalkan keputusan yang tidak sesuai dengan pemerintah,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 24/07/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sekretasi Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, Pansus KPK merupakan sebuah proses keseimbangan, sebagaimana partai politik juga mendapatkan evaluasi dari rakyat, mendapatkan kritik yang sangat tajam dari berbagai pengamat politik. Ia mengaku tidak menutup mata terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami menempatkan itu dalam hal yang positif agar proses akuntabilitas transparansi di dalam tugas-tugas KPK betul-betul dapat dipenuhi aspeknya. Kita juga tidak menutup mata pada temuan daripada BPK dan bahwa di masa lalu ada oknum-oknum di dalam KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik di luarnya. Sehingga ini mencederai sebuah tugas suci yang harus dijalankan oleh KPK di dalam pemberantasan korupsi,” katanya di DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/07).

Ia menerangkan bahwa partai politik PDIP menjalankan agenda reformasi internal untuk memerangi korupsi tersebut. Ia mengaku, partainya mengedepankan terhadap kadernya yang memiliki rekening untuk siap diaudit oleh publik.

“Partai tidak mencalonkan calon yang tersangka dalam korupsi, PDI Perjuangan memberikan sanksi yang paling tegas untuk memberikan pemecatan kepada siapapun yang terkena OTT dari KPK tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu sebuah proses yang dijalankan oleh partai di percaya pada proses institusionalisasi itu. Namun, partainya juga mendorong agar KPK yang punya kewenangan penuh betul-betul dapat menjaga kepercayaan atas kewenangannya diberikan oleh rakyat kepada KPK untuk memberantas korupsi.

“Sehingga harus ada skala prioritas. Harus ada kerjasama antar penegak hukum dan kesediaan untuk dilakukan sebuah proses evaluasi. Ini hal yang biasa dan ini bukan pembunuhan KPK, ini bukan anti korupsi, ini justru mendorong optimalisasi dan transparansi di dalam pemberantasan korupsi itu karena kita melihat di dalam sebuah proses yang sangat tertutup dengan kewenangan yang begitu besar itu tidak menutup kemungkinan kemungkinan terjadi penyalahgunaan,” paparnya.

Ia menyebutkan bahwa KPK adalah anak kandung reformasi, KPK memiliki tugas untuk memberantas korupsi di dalam pemberantasan korupsi, sehingga KPK diberikan kewenangan yang besar. Lanjutnya, KPK juga harus mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan bisa bekerjasama dengan institusi yang lain.

“KPK juga harus terbuka ketika ada indikasi-indikasi penyalahgunaan itu, termasuk apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya yang berkomunikasi kepada pimpinan BPK. Hal itulah yang menjadi perbaikan bahwa seluruh institusi negara harus mengedepankan akuntansi mengedepankan akuntabilitas di hadapan publik,” ujarnya.

Ia pun meminta, agar KPK fokus kepada upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi dan optimalisasi di dalam pemberantasan korupsi, termasuk menindaklanjuti temuan dari BPK. Sehingga, prosesnya harus betul-betul dijalankan sesuai dengan kaidah hukum.

“Misalnya BPK menemukan bahwa proses penyadapan dilakukan dengan tidak proper. Jangan ada semacam street justice yang dilakukan di dalam upaya-upaya yang sangat mulia tersebut, sehingga Hal inilah yang harus dilakukan dan ini sekali lagi hanya bagian dari sebuah evaluasi, hanya bagian daripada check and balances,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 13/07/2017

Soal Reshuffle, PAN: Terserah Presiden!

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Sejak beberapa minggu lalau, isu reshuffle telah ramai terdengar, karena kinerja dan keputusan politik. Sehingga posisi menteri yang bakal di geser oleh Presiden Jokowi akan diganti dengan menteri yang baru dan dianggap berkualitas dalam menjalankan kinerjanya sesuai ahli di bidangnya masing-masing.

Namun, pihak Istana sampai saat ini belum soal gonjang-ganjing reshuffle. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

“Sampai saat ini belum ada konfirmasi atau informasi yang berkaitan dengan reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden, karena itu yang lebih tahu apakah ada reshuffle kabinet adalah Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya, di Jakarta, Rabu (12/07).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa soal reshuffle merupakan kewenangan presiden Jokowi.

“Itu urusan Pak Presiden. Terserah Presiden itu,” katanya di Gdeung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/07).

Ia pun menepis soal rekomendasi PAN untuk mengajukan kadernya di kabinet kerja Presiden Jokowi. Ketua MPR itu pun menegaskan bahwa partai PAN hanya bisa berkoalisi dengan tanpa syarat.

“Tidak ada itu, hak sepenuhnya Presiden itu, kita koalisi kan tanpa syaratnya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan mengungkapkan, partainya memiliki sikap tersendiri. Lanjutnya, sikap PAN tidak terkait dengan reshuffle kabinet atau sikap partai koalisi pendukung pemerintah secara keseluruhan.

“Kalau masalah reshuffle itu tentunya hak Presiden. Kalau masalah koalisi dan sebagainya mau diteruskan, mau ditambah itu urusan Presiden. Artinya PAN memiliki kemerdekaan memutuskan secara internal dan demokratis,” ujarnya.

Selain itu, ia pun menegaskan bahwa selama ini hubungan partai politik pendukung pemerintah lainnya masih dalam kondisi yang baik.

“Kita tidak mengatakan berseberangan atau tidak. Tapi semuanya di PAN itu diambil secara demokratis. Hubungannya masih baik baik saja, masih saling menyapa,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Last modified on 12/07/2017

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, penambahan dana Partai Politik (parpol) tidak ada hubungannya dengan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU) yang sedang dibahas saat ini. Ia menuturkan, penambahan dan parpol dari Rp 108 menjadi Rp 1000 adalah implementasi dari hasil keputusan rapat antara Pemerintah dan DPR.

“Penambahan dana partai politik tidak ada hubungannya dengan presidential threshold atau isu-isu krusial yang sedang di bahas dalam pansus pemilu RUU Pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis. Jakarta, Jumat (7/07).

Ia pun menegaskan, penggunaan dana parpol harus transparan dan akuntabel dengan di audit oleh auditor independen yang dapat di ketahui masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dari penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk dana partai politik tersebut.

“Ini perlu kami sampaikan agar menjadi bagian dari informasi bahwasanya dana partai politik harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,” tandasnya.

Politisi Demokrat itu menyebutkan bahwa dana parpol harus dibagi secara adil. Menurutnya, hal itu berdasarkan perolehan suara dari parpol masing-masing dalam pemilu.

“Penyerahan dana parpol harus diberikan kepada partai politik sesuai dengan tingkatannya dan disesuaikan dengan perolehan suara dari partai politik yang bersangkutan,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Last modified on 07/07/2017
Page 3 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan