laporannews.com - Displaying items by tag: Verifikasi Parpol

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kepengurusan partai politik (parpol) di Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diverifikasi sebagai syarat peserta Pemilu 2019 nanti.

"Hari ini KPU dan Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Rapat menyepakati kalau seluruh parpol di daerah otonom baru harus diverifikasi secara faktual," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (28/08).

Wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara itu menambahkan, dengan pengaturan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kaltara dapat segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi faktual parpol tersebut.

"Saya harap KPU Kaltara segera menyosialisasikan aturan ini kepada semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap-siap diverifikasi," imbuhnya.

Hetifah menambahkan bahwa ketentuan pasal yang mengatur verifikasi memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II. Terlebih ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi pasal 173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain soal verifikasi, pembahasan lain yang cukup alot adalah syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di semua tingkatan pada PKPU. Lanjutnya, ia mengapresiasi langkah KPU ini yang berupaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski demikian, draf PKPU ditolak oleh forum rapat.

"Ini memang tidak diatur di UU Pemilu. Yang diatur di UU hanya mengharuskan paling sedikit menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Sebetulnya PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan di semua level", jelasnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPU dan Komisi II sudah membahas dua PKPU, yaitu tahapan Pemilu, dan PKPU verifikasi, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.


Jamin Mina

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, untuk mendapatkan tiket pemilu 2019 mendatang, semua partai politik harus di verifikasi ulang. Menurutnya, hal itu untuk menghindari kecurigaan dan demi rasa keadilan dalam pemilu yang jujur dan adil.

“Semua harus di verifikasi, baik partai lama yang pernah bertarung di 2014 ataupun partai baru yang baru muncul. Verifikasi harus bersifat terbuka. Dan jangan tertutup. Karena untuk menghindari kecurigaan. Asas keterbukaan harus dijunjung tinggi oleh KPU,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (15/08).

Ia pun menambahkan, setelah di verifikasi maka, kata dia, nantinya akan terlihat partai politik yang pantas untuk ikut dalam kontestasi politik di Pemilu 2019 mendatang. “Partai baru akan teruji melalui verifikasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, semestinya dapat memberikan peluang kepada semua partai politik yang memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilu.

“Kita ini masih dalam transisi menuju demokrasi. Demokrasi sejatinya memberikan semua partai politik. Tak terkecuali dengan partai baru juga harus diberi ruang untuk melakukan verifikasi dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara independen untuk bersikap terbuka dan adil kepada semua parpol, sehingga tidak memihak kepada partai manapun. Selain itu, ia juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Memutus dengan seadil-adilnya. Tapi nanti apapun keputusan MK harus diterima,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

Published in Parpol

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan