laporannews.com - Displaying items by tag: Setya Novanto

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang yang diduga anggota kelompok Saracen, Rabu (23/08/2017). Saracen adalah sebuah sindikat penyebar isu berbau SARA yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahkan, sindikat Saracen itu dengan teganya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) hingga berita hoax.

Ketua DPR Setya Novanto prihatin atas peristiwa tersebut. Pasalnya, konten yang mereka miliki merupakan konten yang memposting berita-berita pesanan melalui Saracennews.com. Oleh karena itu ia berharap kepada pihak kepolisian tidak hanya menangkap si pelaku, Namun juga pihak-pihak yang memesan berita kebohongan dan fitnah kepada kelompok Saracen.

“Saya sungguh tidak habis pikir, ada orang-orang yang tega mencari nafkah dengan melakukan tindakan keji seperti ini. Tak hanya itu, kepolisian juga bisa memperluas proses penegakan hukum dengan mencari tau dan membongkar kemungkinan adanya sindikat lain yang melakukan kegiatan seperti Saracen,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (24/08).

Ia mengaku bahwa sejak dirinya aktif di media sosial melalui Twitter, Facebook, dan Instagram, dirinya mengamati secara langsung. Lanjutnya, Ketua Umum Golkar itu menemukan fitnah dan berita hoax disebarkan melalui media sosial. Bahkan, kata dia, tidak jarang melalui aplikasi Whatsapp maupuan pesan instan lainnya. Dengan judul yang provokatif telah menggiring si pembaca kepada opini yang negatif.

“Tindakan seperti ini bisa merusak nama baik seseorang ataupun lembaga. Bahkan tak jarang juga menimbulkan ketakutan, keresahan, serta membuat suasana tidak harmonis di tengah masyarakat,” tandasnya.

Dengan terbongkarnya sindikat seperti itu, ia berharap kepada masyarakat untuk menjadi lebih bijaksana menggunakan media sosial. Terutama dalam menerima informasi yang viral namun tidak jelas sumber beritanya.

“Media sosial yang kini sudah menjadi kebutuhan hidup, seyogyanya bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya sebagai tempat berbagi informasi yang berguna dan mencerdaskan. Bukan lantas menjadi tempat menyebarkan fitnah dan propaganda,” cetusnya.

“Saya pribadi menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk berbagi informasi seputar kegiatan saya di DPR RI maupun di luar DPR RI. Saya juga mengikuti berbagai postingan para sahabat netizen lainnya, banyak yang berbagi konten kegiatan positif. Ini yang harus terus kita sebarkan,” imbuhnya.

Ia menyarankan bahwa masyarakat bisa proaktif melaporkan berbagai situs yang diindikasikan memuat fitnah maupun berita hoax kepada DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun ke kepolisian. Menurutnya, Bangsa Indonesia sejak dulu terkenal dengan kesopansantunan dan kesusilaan yang tinggi, bangsa yang ramah dengan budaya yang adi luhung. Membuat dan menyebarkan fitnah maupun berita hoax bukanlah sifat bangsa Indonesia.

“DPR RI bersama pemerintah telah membuat beberapa payung hukum untuk menjerat para penyebar fitnah dan berita hoax, antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” ujarnya.


Della Manawar Lisa

 

Published in Kebijakan/UU

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (Sekjen PKV) YM. Nguyen Phu Trong di gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (22/08/17). Sebelum datang ke DPR RI, YM. Nguyen Phu Trong dan rombongan sudah diterima MPR RI, kemudian nantinya akan diterima DPD RI dan Presiden Joko Widodo.

Kunjungan Sekjen PKV itu, merupakan rangkaian resmi kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955. Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN. Sebelum ke Indonesia, YM. Nguyen Phu Trong sudah diterima secara kenegaraan oleh Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

“Saya harap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III DPR, Selasa malam (22/08).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua DPR dan Sekjen PKV membicarakan berbagai hal untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama strategis antar kedua negara, serta komitmen memperkokoh solidaritas dan pengembangan kawasan ASEAN.

Pada kesempatan itu, Sekjen PKV, YM. Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan kata dia, sampai ke Uni Eropa. Karena itu, Vietnam menggangap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

“Dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen. Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam,” ujar Sekjen PKV.

DPR RI pun memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari 6,3 milliar USD pada tahun 2016, menjadi 10 milliar USD pada tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, Novanto berharap, Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga, dapat mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama.

“Saya mengapresiasi pemerintah Vietnam yang terus berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam negerinya sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha Indonesia memperkuat investasi di Vietnam. Seiring dengan itu, sebagai Ketua DPR RI, saya memberikan jaminan kepada Vietnam bahwa stabilitas politik dan ekonomi kita juga terjaga dengan baik. DPR RI bersama Pemerintah Indonesia terus bekerjasama meningkatkan iklim investasi. Para investor Vietnam tidak perlu takut datang ke Indonesia,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Secara khusus, Novanto meminta YM. Nguyen Phu Trong agar kunjungan ini bisa dijadikan momentum bagi penyelesaian batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan belum ada penyelesaian hingga kini. Penyelesaian ZEE sangat penting untuk menegaskan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam.

“Saya juga mengundang Parlemen Vietnam untuk menghadiri acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan oleh DPR RI pada 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan keinginan Pemerintah Republik Indonesia melalui Duta Besar Bapak Ibnu Hadi untuk membeli lahan yang saat ini masih di sewa oleh KBRI di Hanoi. Vietnam pun YM. menyambut baik dan Nguyen Phu Trong berjanji sepulangnya ke Vietnam akan membereskan hal ini.

“Kepemilikan lahan tempat beroperasinya KBRI menunjukan kedaulatan kita di negara tersebut. Selain itu juga menunjukan tingkat keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan diplomatik melalui kehadiran perwakilan yang bersifat permanen,” tutupnya.

Sebagai informasi, kondisi politik di Vietnam menganut sistem mono partai. PKV adalah entitas politik tertinggi, sehingga Sekjen PKV menjadi bagian integral dari eksistensi negara Vietnam. Oleh sebab itu, Sekjen PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Ekopol

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Menurut Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Selestinus mengatakan, secara teknis yuridis, nama Setya Novanto dan peran aktifnya dalam Tindak Pidana Korupsi harus tetap disebutkan, sebagaimana pola ini sudah lama diterapkan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor dalam banyak putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Selama ini KPK menjerat pelaku lain setelah pelaku utama atau pelaku turut serta diajukan dalam berkas perkara terpisah untuk disidangkan dan diputus "terlebih dahulu" kemudian putusannya itu dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan bukti-bukti hasil penyidikan yang sudah dirumuskan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan pelaku lainnya yang segera diajukan.

“Dengan demikian, maka hilangnya nama Setya Novanto dimaksud, patut diduga berhubungan erat dengan upaya memangkas strategi KPK dalam menindak pelaku lainnya demi meloloskan Setya Novanto dari proses pemidanaan kasus korupsi e-KTP,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakara, Rabu (22/08).

Ia menambahkan, bila modus seperti ini yang terjadi, maka ini merupakan upaya pembusukan yang "paling dasyat" terhadap kinerja KPK, karena dilakukan ketika perkara sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor, karena KPK tidak bisa melakukan supervisi, karena terkendala prinsip "Kebebasan Hakim" dan "Kemandirian Badan Peradilan" yang melarang segala campur tangan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Untuk mengetahui bagaimana proses penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan Majelis Hakim dan siapa yang berperan menghubungkan Majelis Hakim dengan kekuatan hirarki di Mahkamah Agung, serta siapa yang bekerja demi Setya Novanto, memang tidaklah mudah, karena peran "invisible hand" yang sulit dideteksi selama ini.

“Kita hanya dapat mereka-reka dengan melihat komposisi Majelis Hakim Tipikor yang terdari dari 5 (lima) anggota Majelis Hakim, 3 (tiga) anggota dari Hakim Karier dan 2 (dua) anggota dari Hakim Ad Hoc,” tuturnya.

Ia mengatakan, hakim karier menempati jalur struktur secara hirarki dengan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI. Karena itu, loyalitas Hakim Karir adalah kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau Ketua Mahkamah Agung.

“Seandainya hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan hakim, menjadi bagian dari strategi untuk memperlemah KPK sekaligus demi membebaskan Setya Novanto dari sangkaan melakukan korupsi, maka yang harus diwaspadai saat ini adalah mengawasi secara ketat upaya praperadilan yang konon tengah disiapkan Setya Novanto, karena dikhawatirkan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Irman dan Sugiharto digunakan sebagai bukti dan dengan bukti itu pula Hakim praperadilan membatalkan status tersangka Setya Novanto dan Majelis Hakimnya akan berlindung di balik asas Kebebasan Hakim dan Kemandirian Peradilan,” paparnya.

Ia pun menduga bahwa Pansus Hak Angket KPK dan penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan hakim, memberi pesan kuat, betapa KPK tengah menghadapi ancaman pelemahan bahkan pembubaran secara sistemik melalui instrumen hukum dan politik (Mahkamah Agung dan DPR).

“Ada beberapa peristiwa penting yang mengindikasikan bahwa saat ini sedang dibangun skenario untuk meloloskan Setya Novanto dari proses hukum Tindak Pidana Korupsi e-KTP antara lain, Pansus Hak Angket KPK, hilangnya nama Setya Novanto dari putusan perkara, kehadiran Setya Novanto berstatus tersangka dalam acara "sidang terbuka" bersama Hatta Ali, di Fakultas Hukum Untag dan akan ada praperadilan yang bertujuan membatalkan status tersangka Setya Novanto,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Published in Kebijakan/UU
Tuesday, 22 August 2017 00:00

Ketua DPR dan Ketua MA Bertemu, Ada Apa?

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah kader Partai Golkar mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), menyelidiki peristiwa kehadiran Setya Novanto, dengan Hatta Ali sebagai penguji dalam acara sidang Gelar Doktor Adies Kadir, di Universitas 17 Agustus (Untag) 1945, Surabaya (22/07/2017).

Menurut Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Selestinus, hal itu sangat urgen demi menjaga netralitas hakim untuk mengadili perkara Korupsi e-KTP, karena nama Setya Novanto ikut disebut-sebut sebagai terlibat di dalamnya dan sudah berstatus tersangka.

“Penyelidikan ini sangat urgen, karena peristiwa hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto tanggal 20 Juli 2017, diduga keras sebagai modus korupsi baru yang berpotensi menjadi sistem korupsi di internal Pengadilan Tipikor yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Rabu (22/08).

Ia menilai, kehadiran Setya Novanto maupun Hatta Ali, sudah masuk kategori pelanggaran etika dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Seharusnya, kata dia, mereka menolak hadir sebagai dosen penguji Akademis dan Nonakademis dalam forum ilmiah untuk menguji mahasiswa S3 di Untag, Surabaya.

“Karena baik Hatta Ali maupun Setya Novanto dalam waktu yang sama berada dalam posisi konflik kepentingan, dimana Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), anak buahnya sedang memeriksa perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sedangkan Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa kali menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dan tersangka atau tedakwa Andi Narogong,” tuturnya.

Selain itu, ia menerangkan bahwa MA sedang memerlukan dukungan DPR terkait revisi UU MA tentang usia pensiun Hakim Agung, sementara Setya Novanto, memerlukan simpati dan budi baik dari Hakim-Hakim untuk mendapatkan keadilan dalam perkara korupsi e-KTP. Sehingga, kata dia, mengakibatkan keberadaan Setya Novanto dan Hatta Ali dalam forum ujian S3 menjadi haram hukumnya.

“Karena nama Setya Novanto dinyatakan dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa sebagai orang yang secara bersama-sama dengan terdakwa Irman, Sugiharto, Andi Narogong, Nazaruddin dll. melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 2,4 triliun, hilang secara misterius dari putusan Hakim,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Published in Kebijakan/UU

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Minggu lalu, ada kejadian memilukan yang dialami dalam perhelatan Sea Games 2017 di Malaysia. Ditengah perjuangan para atlet mengharumkan nama bangsa, Indonesia menerima perlakuan yang kurang baik dari panitia pelaksana Sea Games 2017.

Ketua DPR, Setya Novanto menyayangkan kinerja panitia pelaksana Sea Games 2017 yang tidak cermat dalam menyusun buku panduan perhelatan Sea Games 2017. Sehingga gambar bendera Indonesia dalam buku panduan SEA Games XXIX/2017 dipasang terbalik.

“Saya sangat menyayangkan insiden ini. Perhelatan Sea Games 2017 bukanlah ajang sembarangan. Terbaliknya bendera Indonesia sesunggugnya bisa dihindari jika panitia cermat dalam bekerja,” tandasnya di Jakarta, Senin (21/08).

Ia berpendapat bahwa penyelesain terbaik atas insiden ini adalah melalui jalur diplomatik. Penyelesaian itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia YB Brig Gen Khairy juga telah bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung.

“Alhamdulilah sudah ada itikad baik dari Pemerintah Malaysia dan Panitia Pelaksana mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang. Menurutnya, jangan sampai kejadian ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dengan Malaysia.

“Mari kita terima permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia dan panitia pelaksana dengan bijaksana,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menilai, semangat diselenggarakannya Sea Games adalah semangat persahabatan. Melalui olahraga, kata dia, diharapkan negara-negara di Asia Tenggara bisa semakin menjalin komunikasi dan persahabatan dengan lebih baik lagi.

“Insya Allah dengan insiden ini, bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh negara-negara di Asia Tenggara agar kedepannya lebih cermat lagi dalam menyiapkan perhelatan Sea Games. Jangan sampai semangat persahabatan dilukai oleh insiden yang memilukan,” pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

Published in Nasional

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, elektabilitas Prsiden Joko Widodo semakin menurun menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, penurunan angka elektabilitas Jokowi tersebut hanya karena adanya dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar.

“Sebelum Golkar dukung Jokowi, elektabilitasnya di atas 50 persen. Tapi setelahnya, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen. Litbang Kompas, elektabilitasnya pada April 2017 hanya 42,6 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/08).

Meski begitu, ia berpendapat bahwa partai berlambang pohon beringin dalam mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang adalah sebuah kewajaran. Namun, kata dia, dukungan itu merupakan sebagai dukungan kosong.

“Artinya ada kesan kuat bahwa dukungan Golkar pada Jokowi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa turunnya elektabilitas Jokowi dikarenakan status tersangka Setya Novanto yang kini menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Lebih lanjut, apabila ingin menang sebagai calon presiden petahana pada pilpres 2019, Jokowi harus memiliki tingkat elektabilitas di atas 60 persen.

"Angka elektabilitas Jokowi 65 persen yang diklaim Golkar itu rasional saja, tapi sebatas fiksi. Bisa disimpulkan justru dukungan Golkar ini yang membuat merosotnya elektabilitas Jokowi," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Survei & Polling

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo baru saja menyampaikan pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato tersebut disampaikan di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2017).

Dalam sidang tersebut, Ketua DPR Setya Novanto tidak memimpin pidato kenegaraan, ia hanya duduk dan mendengarkan isi pidato Presiden RI dan pimpinan lembaga legislatif. Namun, ia memberikan tanggapan terkait pidato Presiden Jokowi. Menurutnya, pidato Presiden mengajak semua pihak untuk membuang jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, mengejek, dan memfitnah.

“Pidato Presiden Jokowi sangat menginspirasi. DPR seiring dan sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Kita harus menjaga bingkai negara kesatuan yang ber Bhineka Tunggal Ika,” katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Ia menilai, sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap Narkoba perlu di dukung oleh semua pihak. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahaya infliltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme dan terorisme yang merusak sendi-sendi negara.

“DPR akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memastikan Indonesia tetap berdiri tegak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Lanjutnya, ia menilai bahwa dengan konsep pemerataan ekonomi berkeadilan, pemerintahan Jokowi–JK menginginkan pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja, melainkan merata ke berbagai daerah.

Sebagai contoh, kebijakan satu harga untuk semen di Papua adalah salah satu upaya kinerja pemerintah untuk terus melakukan stabilisasi harga agar saudara-saudara di Papua bisa menikmati pembangunan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017. Sehingga desa-desa di berbagai daerah kini sudah menikmati listrik. Percepatan sertifikasi lahan yang mencapai 250 ribu bidang, serta redistribusi 707 ribu hektar kawasan hutan untuk dikelola masyarakat adalah wujud kerja keras pemerintah yang perlu kita apresiasi,” papar Ketua Umum Golkar itu.

Ia menjelaskan, DPR dalam menjalankan fungsinya tidak hanya mengawasi kinerja pemerintah, melainkan juga memberikan dukungan atas berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, untuk menyukseskan pembangunan, butuh kerjasama dan kerja keras yang melibatkan berbagai pihak.

“Karena itu, DPR bersama pemerintah juga telah menunjukkan sinergitas dalam peningkatan Dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun. Untuk memajukan UMKM, pemerintah dan DPR juga berusaha menekan tingkat suku bunga KUR yang kini berada di angka 9 persen. Masyarakat bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi rakyat,” terangnya. 

“Alhamdulillah, memasuki usia ke-72 tahun, dengan kerja keras kita semua, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bergerak dari negara kategori Medium High Development menjadi negara High Human Development. Bukti nyata bagaimana negara kita terus melakukan pembangunan dalam semua aspek kehidupan,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Published in Nasional

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Tidak terasa sebentar lagi Indonesia akan memasuki usia ke-72 tahun. Kemerdekaan Indonesia, seperti yang dikatakan Bung Karno, adalah "Jembatan Emas" bagi Bangsa Indonesia untuk meninggalkan gelapnya penjajahan menuju kehidupan yang penuh cahaya harapan. Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan bahwa Bung Karno pernah berpesan, dalam perjuangan yang dihadapi rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang akan datang bisa lebih sulit dibandingkan pada era Soekarno, karena saat ini, Indonesia menghadapi bangsa sendiri. Realitanya, kini Indonesia memang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang begitu nyata.

“Kita harus waspada terhadap pihak yang sibuk menularkan virus apatisme, sinisme, dan skeptisisme dalam masyarakat. Menyebarkan fitnah dan hoax di berbagai media sosial. Keberagaman yang merupakan rahmat dari Tuhan YME, malah digunakan untuk memunculkan sukuisme yang sempit, pertentangan agama maupun kepicikan wawasan,” katanya di Jakarta, Rabu (16/08).

Ia menilai, sikap seperti itu harus dihilangkan, karena menurutnya, hal itu bisa memecah belah anak bangsa, merusak hakikat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah dengan susah payah para pendahulu dapatkan.

“Sejarah menunjukan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang gigih merakit dan meledakan semangat perjuangan, bangsa yang dikenal dengan budi pekerti, keramahan, dan keberadabannya. Sikap inilah yang harus kita lestarikan. Kita tentu tidak ingin mewariskan perpecahan kepada generasi bangsa,” tuturnya.

Memasuki usia ke-72 tahun Indonesia merdeka, masyarakat diharuskan menyegarkan kembali rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Membudayakan kembali ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, kata dia, banyaknya tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam mengisi kemerdekaan tidak akan menjadi masalah.

“Karena kita memiliki modal persatuan dan kesatuan yang kuat. Saya yakin semua elemen bangsa bisa bekerjasama menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan terhadap Pancasila dan bhakti kemerdekaan kepada Tanah Air,” ujarnya.

Ia pun meyakini bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pondasi yang kokoh. Sehingga, stabilitas politik yang terjaga dengan baik telah menjadi penyangga pembangunan nasional. Lanjutnya, DPR selain melaksanakan fungsi check and balances, dan sesuai dengan peran dan fungsinya juga memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi – JK.

“Sebagai Ketua DPR RI, saya menyadari membangun bangsa tak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga negara saja. Butuh kerjasama yang erat antar lembaga negara. Terlebih dari itu, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci utama,”  terangnya.

Menjelang perayaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-72, ia pun menginginkan dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan egoisme masing-masing. “Hindari benih-benih perpecahan. Kita tunjukan kepada dunia, di usia ke-72 tahun bangsa kita semakin solid, semakin Kerja Bersama,” tandasnya.


Thariq Malaka

 

Published in Nasional

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, opini yang berkembang luas terkait dengan sikap partai Golkar di pemerintahan Joko Widodo untuk mengamankan kasus Ketua umumnya, Setya Novanto tidak memiliki dasar apapun. Apalagi, menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat.

“Dari segala analisa yang ada ternyata malah menjadi terbalik dan jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum yang ada. Malahan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat,” katanya kepada Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia melihat, dalam situasi gonjang-ganjing partai Golkar saat ini, ada kader partai dan mantan ketua umumnya yang menjadi "Rising Star" yaitu Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden Jokowi memiliki peranan besar.

“Peran Jusuf Kalla menjadi strategis saat ini, disaat Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing karena Ketua Umumnya telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Gejolak menjadi reda bila Partai Golkar dipimpin sementara oleh Jusuf Kalla sambil mempersiapkan pengganti SN dengan mekanisme dan aturan internal Partai Golkar,” tuturnya.

Peran yang dimaksud adalah mengambil alih sementara tongkat komando Partai Golkar dari tangan Setya Novanto untuk sementara waktu, sampai nanti partai era Orde Baru tersebut menemukan sosok pemimpin pengganti. Sehingga, kata dia, bila Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar kembali dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, maka akan semakin solid seperti pengalaman 2004-2009 saat itu.

“Pengalaman sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentunya Jusuf Kalla akan mengantarkan Partai Golkar seperti era kepemimpinannya kala itu. Dan tangan dingin Jusuf Kalla mampu meredam gejolak saat ini untuk mempersiapkan pergantian Ketua Umumnya yang telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, posisi Jusuf Kalla saat ini sangat tepat menjadi "Rising Star" diantara kader Partai Golkar yang lainnya. Agar kendali partai Golkar dapat berdiri tegak terkait kondisi yang sedang tersandung masalah besar itu.

“Agar jalinan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi semakin kondusif dan sehat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Tanggal 14 Agustus, diperingati sebagai hari jadi Gerakan Pramuka. Hari ini, Pramuka adalah peringatan yang ke-56. Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, sejak diperkenalkan pada 14 Agustus 1961, Praja Muda Karana (Pramuka) yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya, terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Bahkan, kata dia, gerakan kepanduan yang dipelopori kaum muda telah ikut andil dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Gerakan kepanduan seperti Pramuka harus mampu melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan, terutama dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia menjelaskan, di Era ini, setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni, maraknya peredaran narkoba dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan masa depan bangsa. Menurutnya, kegiatan kepramukaan sangat penting bagi anak-anak Indonesia.

Ketua Umum partai Golkar itu berharap, melalui berbagai kegiatan yang banyak dilakukan di alam terbuka dengan sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka, jiwa-jiwa muda di didik akhlak, watak, serta budi pekerti yang luhur. Tak hanya itu, Gerakan Pramuka juga mengajarkan sikap patriotik, nasionalisme, dan bersahabat dengan alam.

Sehingga, kata dia, dapat menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggungjawab serta mampu mengisi kemerdekaan dengan karya yang positif

“Memasuki usia yang ke-56, Gerakan Pramuka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT) yang berkembang sangat pesat melalui pemanfaatan media sosial,” ujarnya.

Ia meyakini, gerakan pramuka mampu mengkampanyekan, menyebarkan, dan memberikan inspirasi bagi kaum muda. Sehingga Gerakan Pramuka bisa hadir dan diterima di tengah Generasi Millenial.

“Di hari jadi pramuka yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang tulus kepada seluruh pembina pramuka dari tingkat Gugus Depan hingga Kwartir Nasional,” tukasnya.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa DPR akan terus memberikan dukungan kepada Gerakan Pramuka sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter jati diri kaum muda.

“Melalui fungsi anggaran, Pramuka mendapatkan total anggaran dari negara sebesar Rp 34 Miliar. Tak menutup kemungkinan jika pada tahun mendatang anggaran tersebut bisa dinaikan, seiring banyaknya kegiatan positif yang dilakukan Pramuka,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Published in Nasional
Page 1 of 5

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan