laporannews.com - Displaying items by tag: Pilpres 2019

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, aksi saling serang yang dilakukan oleh elit Partai Politik akhir-akhir ini mengindikasikan perang terbuka Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai. Ia memprediksi, situasi panas Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan terulang kembali pada Pilpres 2019 mendatang, dan akan menjadi gejala nasional.

“Perang terbuka itu sudah mulai, Parpol sudah mulai memetakan dirinya masing-masing, siapa lawan siapa dan siapa mendukung siapa. Hal itu sudah dimulai oleh Parpol itu sendiri, yang seharusnya menunjukkan kepada masyarakat politik yang santun dan politik yang membangun,” katanya di Jakarta, Minggu (6/08).

Ia menyebutkan, terkait isu yang sudah mulai dihembuskan saat ini tidak jauh dari isu PKI dan Anti Pancasila atau isu Intoleran. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sempat heboh pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Buruh Partai Gerindra, Arif Poyuono. Dalam pernyataan tertulisnya sempat menyebutkan bahwa PDIP menunjukkan sikap anti kritik yang dinilainya seperti PKI terkait UU Pemilu.

Selang beberapa hari, pernyataan mengejutkan dan kontroversial keluar dari lisan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Victor Laiskodat yang menyatakan bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai yang intoleran dan pendukung khilafah.

Pernyataan-pernyataan itu kemudian menimbulkan reaksi dari sejumlah Parpol yang kemudian disinggung di dalamnya, hingga melakukan laporan ke Polisi terkait pencemaran nama baik dan aksi provokasi.

“Dari fenomena itu, pernyataan-pernyataan yang keluar dari elit politik tersebut secara politik menegaskan dan memetakan lawan politik pada Pilpres mendatang,” ujarnya.

Namun, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu pun tetap berharap, akan terwujud perilaku politik yang santun dan kompetisi yang sportif dalam berbagai perhelatan politik, terutama menjelang Pilpres 2019 mendatang.

“Parpol dan elit harus tunjukkan kepada masyarakat yang baik-baik, jangan malah bikin gaduh,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

Published in Parpol

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Bali, Laporannews – Partai Hanura menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Stones, Kuta, Provinsi Bali Jumat (4/08/2017). Dalam Rapimnas tersebut, Partai Hanura mengukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019-2024. Selain itu, Rapimnas tersebut juga membahas untuk memperkuat konsolidasi partai dan membahas tentang calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

Ketau Umum DPP partai Hanura, Oesman Sapta Odang mengatakan, dukungan tersebut telah mendapat persetujuan dari 34 DPD partai Hanura. Dengan kata lain, secara bulat partai Hanura memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kembali sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang.

“Kamis (3/8) malam, saya bertemu 34 ketua DPD Hanura seluruh Indonesia, dan mereka sepakat mencalonkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019-2024,” katanya dalam pembukaan Rapimnas Partai Hanura, di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/08).

Pria yang akrab dipanggil OSO itu menjelaskan, pengukuhan dukungan itu diberikan setelah sebelumnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura pada Desember 2016. Partai tersebut mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di Pemilu Presiden 2019. Lanjutnya, Hanura sebagai parpol pendukung pemerintah tetap berkomitmen atas sikap politiknya. Sehingga akan terus mengawal program-program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Selain itu, Hanura juga mendukung kebijakan pemerintah terkait keputusan dalam menerbitkan Perppu Ormas yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti Pancasila.

“Bagi Hanura, Pancasila sebagai ideologi sudah final. Membubarkan ormas yang menolak Pancasila adalah konstitusional,” ujarnya.

Ketua DPD itu juga menyatakan bahwa Hanura tidak akan ‘selingkuh’ dengan partai lain atau melakukan perbuatan menjegal dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, berkoalisi dalam pemerintahan ibarat pertemanan, harus dilakukan secara tulus sehingga partainya tidak akan berkhianat dalam berkoalisi.

“Hanura sebagai anggota koalisi pemerintahan, tidak akan melakukan perbuatan yang menjegal teman apalagi 'menggunting dalam selimut',” tandasnya.

Sebagai informasi, Rapimnas Hanura bakal berlangsung dari 4-4 Agustus 2017. Dalam Rapimnas I akan membahas sejumlah politik strategis nasional baik internal seperti agenda politik Pilkada serentak 2018 dan Pemilu-Pilpres 2019. Selain itu, secara eksternal, yang kemudian itu akan menjadi sikap politik Partai Hanura, baik dalam hal kepartaian maupun ke-Indonesiaan.


Kalam Sanjaya

 

Published in Utama

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Perindo mendadak berbalik arah mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Langkah yang dilakukan Hary Tanoesoedibyo itu mengagetkan semua publik, tak sedikit ada yang berkonotasi negatif melihat keputusan tersebut. Sehingga, banyak yang menduga bahwa dukungan tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang disematkan Hary Tanoesoedibyo terkait dugaan kasus sms ancaman ke Jaksa Yulianto.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, semua partai politik mempunyai sikap politik yang merdeka terhadap keputusannya. Sebab menurutnya, partai politik memiliki perhitungan yang tidak asal begitu saja.

“Saya pikir ya setiap partai politik itu bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing. Semua partai saya kira tentu mempunyai perhitungan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/08).

Wakil Ketua DPR bidang Polhukam itu menilai, Tidak sedikit ada berkonotasi negatif terhadap keputusan HT. Namun, ia melihat ada kecenderungan ada pihak-pihak institusi maupun lembaga atau partai politik yang menekannya.

“Jadi kalau misalnya benar mengatakan itu yang tidak ada masalah, karena setiap partai politik itu bisa mengambil posisi masing-masing, cuma memang ada kecenderungan sekarang ini apa namanya banyak orang-orang yang berbeda atau mungkin institusi institusi lembaga bahkan partai politik yang berbeda posisi itu lebih mengalami tekanan lah,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa tekanan itu bermacam-macam bentuknya termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sebagai alat untuk menekan lawan politik ataupun merangkulnya.

“Hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan lawan politik dan sekaligus merangkulnya itu dan saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat itu bagi hal-hal yang seperti itu,” pungkasnya.


Muhammad Reza

 

Published in Utama
Thursday, 22 June 2017 00:00

Demokrat Bakal Usung AHY di Pilpres 2019?

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrat tengah menggodok calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang. Nama putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono ramai diperbincangkan sebagai calon Presiden 2019. Namun, pencalonan Agus sangat tergantung dengan syarat yang diatur RUU penyelenggara Pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Demokrat, Agus Hermanto yang mengatakan bahwa keputusan untuk mengusung kader Demokrat sebagai calon presiden tergantung RUU pemilu yang baru. Sebagaimana diketahui, Demokrat masih sepakat soal angka ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

“Kalau ditanya jadi capres atau cawapres, semua tergantung undang-undang pemilu yang diketok. Yang jelas, di dalam rakernas NTB diputuskan Demokrat akan mengusung Presiden dan Wapres di Pemilu 2019. Untuk mengusung, kita sesuaikan dengan UU Pemilu yang ada. Kita lihat hasil penggodokan pemilu,” ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/02).

Ia menjelaskan bahwa munculnya nama Agus Harimurti sebagai Capres 2019 berdasarkan permintaan dari kader-kader Demokrat. Lanjutnya, mayoritas kader menginginkan Agus Yudhoyono untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Saya kan sudah muter, kemarin safari Ramadan juga ikut muter. Memang rata-rata masyarakat Indonesia wabilkhusus kader-kader Demokrat itu menginginkan Mas AHY itu menjadi next leader. Next leader itu kan canangannya ataupun kita fokuskan pasti 2019," tuturnya.

Selain karena adanya aspirasi dari bawah, Ia menyebutkan bahwa pria yang dikenal dengan panggilan AHY itu memenuhi kriteria karena termasuk kategori 'darah biru.' Apalagi saat ini, AHY juga sudah bergabung dengan Partai Demokrat.

"Meski AHY baru bergabung setelah pilkada kemarin, kan sudah kental betul. Ibaratnya, kalau bahasa politik itu darah biru. Sehingga tidak perlu diragukan lagi beliau adalah kader Demokrat, Yang jelas beliau sekarang sedang memikirkan permintaan dari kader itu. Dan paling tidak sekarang memperkenalkan dengan memberikan seminar-seminar, kegiatan olahraga," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik Karyono Wibowo meyakini bahwa aksi demo 4 November yang menuntut penegakan hukum atas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Published in Nasional

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan