laporannews.com - Displaying items by tag: Pemilu 2019

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, untuk mendapatkan tiket pemilu 2019 mendatang, semua partai politik harus di verifikasi ulang. Menurutnya, hal itu untuk menghindari kecurigaan dan demi rasa keadilan dalam pemilu yang jujur dan adil.

“Semua harus di verifikasi, baik partai lama yang pernah bertarung di 2014 ataupun partai baru yang baru muncul. Verifikasi harus bersifat terbuka. Dan jangan tertutup. Karena untuk menghindari kecurigaan. Asas keterbukaan harus dijunjung tinggi oleh KPU,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (15/08).

Ia pun menambahkan, setelah di verifikasi maka, kata dia, nantinya akan terlihat partai politik yang pantas untuk ikut dalam kontestasi politik di Pemilu 2019 mendatang. “Partai baru akan teruji melalui verifikasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, semestinya dapat memberikan peluang kepada semua partai politik yang memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilu.

“Kita ini masih dalam transisi menuju demokrasi. Demokrasi sejatinya memberikan semua partai politik. Tak terkecuali dengan partai baru juga harus diberi ruang untuk melakukan verifikasi dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara independen untuk bersikap terbuka dan adil kepada semua parpol, sehingga tidak memihak kepada partai manapun. Selain itu, ia juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Memutus dengan seadil-adilnya. Tapi nanti apapun keputusan MK harus diterima,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Organisasi Masyarakat Wira Lentera Jiwa kembali mendeklarasikan diri untuk mendukung Joko Widodo menjadi Presiden RI pada 2019 mendatang. Ormas tersebut sebagai salah satu organisasi relawan yang sebelumnya sudah mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Sebagai organisasi relawan dengan jargon We Love Jokowi (WLJ), pihaknya akan mempersiapkan pasukannya untuk bersatu dalam menghadapi pemilu 2019 nanti, hal tersebut demi memenangkan Jokowi menjadi presiden RI lagi.

"Jokowi harus menjadi presiden lagi di 2019 dan misi kami adalah menyiapkan jaringan di seluruh Indonesia untuk memenangkan Jokowi di Pemilu 2019. Dua periode Jokowi bagi kami sebuah alasan yang rasional,” kata Ketua Umum WLJ, Yanes Yoshua Frans, di hotel Ibis Slipi, Jakarta Pusat, Kamis (10/08). 

Ia meyakini, untuk menghadapi pemilu nanti tidak lah mudah. Menurutnya, hal itu sudah terlihat jelas banyak pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menjegal presiden Jokowi dalam membuat sebuah kebijakan dan gebrakan untuk membangun Indonesia. Padahal, kata dia, kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi demi mewujudkan Indonesia sejahtera dan maju yang sudah ketertinggalan dengan negara lain. 

"Sebenarnya kami berencana pada tahun depan akan bergerak, tapi kami melihat perkembangan situasi belakangan ini sudah tidak baik, fitnah-fitnah kepada Pak Jokowi terus digencarkan dan sepertinya ada pihak yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi dengan cara-cara yang norak. Untuk itulah kami memutuskan untuk tidak akan tinggal diam," jelasnya. 

Mereka beralasan bahwa Presiden Jokowi mampu membuat Indonesia maju yang siap bersaing di kancah internasional. hal itu terlihat dari kinerja-kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot oleh para pembantunya (Menteri). Tentunya, kata dia, pembangunan itu digunakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat terpencil di pedesaan ikut merasakan manfaatnya. 

"Bagi kami, dua periode mendukung Jokowi sebuah alasan yang logis demi kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah banyak pembangunan-pembangunan yang di buat pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah membuat bangga rakyat-rakyat yang ada di pinggiran Indonesia dan di desa. Nah itulah yang membuat kami cinta Jokowi," tuturnya. 

Sebagai contoh, gebrakan dan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi antara lain, Presiden Jokowi mampu menyamakan harga BBM di Papua dengan pulau Jawa, selain itu Pembangunan proyek infrastruktur seperti bandara-bandara di sejumlah wilayah serta membangun perbatasan lintas negara demi kedaulatan NKRI. Disisi lain, Presiden Jokowi juga berkomitmen dengan poros maritim dunia dengan membangun sejumlah pelabuhan demi menjaga kelautan NKRI agar tidak dikuasai oleh negara lain.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Pemilu

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, jika partai Demokrat benar-benar berkoalisi dengan partai Gerindra dan dengan partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, maka pertarungan akan sangat seru dan bagus bagi perpolitikan Indonesia. Menurutnya, pembentukan koalisi atau poros itu akan membangun keseimbangan politik pada Pilpres 2019 nanti.

“Poros itu membangun keseimbangan politik. Jika bangsa ini mau maju, maka harus ada check and balances,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, terbentuknya poros yang bisa dikatakan seimbang dengan partai koalisi pemerintah saat ini sangat penting, karena itu adalah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Lanjutnya, jika tidak ada kekuatan penyeimbang bagi kekuatan yang lain, maka tidak ada istilah kompetisi demokrasi yang selama ini dicita-citakan bersama.

“Sehingga perpolitikan Indonesia tidak didominasi oleh partai atau kelompok tertentu,” terangnya.

Seperti diberitakan oleh beberapa media, bahwa partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang menghadapi Pilpres 2019. Demokrat pun siap jika diajak berkoalisi, termasuk dengan Gerindra.

Ia pun mencontohkan, pada Pilpres 2019 nanti partai koalisi pemerintah adalah PDIP, PPP, PAN, Golkar, Nasdem, PPP, PKB melawan Gerindra, PKS dan Demokrat.

“Atau mungkin nanti PAN keluar dari koalisi pemerintah, itu akan lebih seru lagi,” imbuhnya.

Ia pun mengakui bahwa melawan incumbent memanglah berat, tetapi bukan tidak mungkin incumbent tersebut kalah.

“Memang melawan incumbent itu sangat berat. Tapi dipolitik tidak ada yg tidak mungkin. Kuat atau tidaknya  tergantung dinamika politik yang berkembang nanti. Yang jelas pertarungan akan seru,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, hingga kini belum menentukan sosok yang akan mendampingi Joko Widodo yang akan kembali maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa keputusan tersebut masih menunggu dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno putri. Lanjutnya, ia menyebutkan, saat ini belum saatnya bagi PDIP untuk membahas soal pendamping Cawapres Jokowi. Sebab, masih banyak agenda yang mesti menjadi prioritas untuk diperhatikan, diantaranya adalah pekerjaan kabinet.

“Itu wilayah kewenangan ketua umum. Kami tidak boleh berspekulasi terlalu jauh. Selain tidak sesuai dengan fatsun politik, ini belum saatnya," katanya ketika dihubungi pada Rabu (26/07).

Ia menyebutkan bahwa partainya, hampir dipastikan mendukung kembali Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019 mendatang. Seperti diketahui, Tiga partai pengusung pemerintah, Nasdem, Golkar, dan PPP sudah deklarasi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di 2019. Namun, sampai saat ini, PDIP belum memutuskan dan memberikan sikapnya di Pemilu 2019.

“"Pakai logika politik, tidak usah ditanyakan lagi. Ini kan hanya membuat persoalan yang seharusnya sederhana menjadi dramatis. Kan Pak Jokowi kader PDIP. Dulu waktu jadi Wakil Ketua DPD Jateng, sama seperti saya," imbuhnya.

Beredar isu Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut dalam pertarungan politik bersama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. PDIP selaku pemenang pemilu 2014 menyebut bukan tidak mungkin Gatot akan menjadi salah satu calon di Pilpres 2019.

“Sebelum Ketum mengusung kan pasti bertanya kepada calon yang diusung dong. Kalau Pak Gatot masuk radar semua partai menjadi pembicaraan publik wajar saja karena Panglima TNI," tutupnya. 


Muhammad Reza

 

 

Published in Parpol
Wednesday, 26 July 2017 00:00

Seperti Apa Kriteria Cawapres Prabowo?

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, partai Gerindra masih mencari sosok pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2019 nanti. ia menyebutkan, pendamping Prabowo harus bisa saling melengkapi satu sama lain demi kerjasama yang baik.

"Mestinya komplementer, menunjang kemudian bekerja sama. Dan secara partai pendukung ada akseptabilitas yang kuat," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, partainya terbuka bagi siapa saja yang akan mendampingi Prabowo. Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu masih dua tahun, sehingga persiapan untuk menguatkan konsolidasi masih dimungkinkan. Lanjutnya, ia juga menyebutkan bahwa partainya juga bisa merekrut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara resmi sudah menjadi kader partai Demokrat.

"Semua kemungkinan itu masih terbuka. Baik dengan PKS dan PAN bersama-sama. Berempat atau bahkan nanti lebih besar mendukungnya. Saya kira ini situasinya masih sangat tergantung pada perkembangan ke depan yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pemilu," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto akan bertemu dengan SBY selaku pimpinan partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Kabarnya, pertemuan itu akan membahas seputar persiapan Pemilu 2019. Pertemuan Prabowo dan SBY, bisa bertukar pikiran terkait dengan rencana dan strategi untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Paling tidak, dengan cara kedua partai dapat menggalang dan menyusun kekuatan, bahkan mengusung koalisi.

"Pak Prabowo dengan Pak SBY masih terus mencocokkan waktu karena ketum kan memiliki agenda-agenda yang sangat padat. Insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan ketemu pada waktu yang cocok," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/07).

Hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan dukung an terhadap Prabowo. Karena, kata Fadli, persyaratan masih belum dibuat oleh masing-masing partai.

"Saya yakin sampai saat ini belum ada partai-partai secara final sudah menyatakan secara resmi mndukung itu. Karena memang persyaratan saja belum dibuat, jadi kalau ada dukungan yang sekarang ini terjadi lebih bersifat pada keputusan politik taktis," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri/ Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25%.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahwa PT 20-25 % tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk mempertahankan kekuasaanya.

“Terutama menang di Pilpres 2019 itu,” katnya di Jakarta, Minggu (23/07).                   

Ia pun memprediksi, PT 20-25 % tersebut kemungkinan hanya akan ada tiga pasang dan paling banyak empat pasang calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

“Prediksi saya, dengan PT 20-25 % itu akan muncul tiga atau empat pasang capres saja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini mengatakan, PT tersebut akan menghalangi munculnya tokoh-tokoh potensial baru untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2019 nanti.

Dengan demikian, lanjut dia, Joko Widodo (Jokowi) sebagai incumbent tidak susah-susah lagi memetakan siapa lawannya di Pipres, karena dengan PT 20-25 % itu tidak banyak tokoh yang akan maju. Artinya, Jokowi saat ini sudah dalam posisi memilih lawan.

“Semakin sedikit lawan politik yang maju semakin baik. Karena akan dengan mudah dipetakan oleh pihak Jokowi,” jelasnya.

Ia menilai, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto satu-satunya lawan yang potensial untuk berhadapan dengan incumbent. Sedangkan tokoh-tokoh lain masih harus membuktikan diri pada rakyat agar populer dan mendapat dukungan rakyat.         

Selain itu, ia menuturkan, PT 20-25 % secara psikologis membuat Jokowi di atas angin dan semakin percaya diri akan bertarung di 2019.  “Apalagi secara resmi partai Golkar dan PPP sudah mendukung Jokowi sebagai calon Presiden di 2019,” ujarnya. 

Oleh karena itu, wajar jika partai-partai non koalisi pemerintah akan melakukan judicial review UU Pemilu yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK adalah pertarungan terakhir. Jika di MK partai-partai penggugat kalah, maka peluang Jokowi untuk menang kembali di 2019 semakin terbuka,” ucapnya.

Namun, ia menegaskan, politik itu dinamis dan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ia pun mengingatkan, walaupun peluang Jokowi besar untuk menang kembali di Pilpres 2019 mendatang, namun jika tidak diimbangi dengan kinerja yg baik dan terjadi goncangan ekonomi, maka incumbent bisa kalah juga.


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu

 

Jakarta, Laporannews- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pemerintah dan DPR mengintensifkan pembicaraan mengenai lima isu krusial dalam Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Kalau di DPR krusialnya bisa di-voting, tapi ini juga dengan pemerintah. Pemerintah saya lihat juga mempunyai harapan ataupun keinginan yang cukup kuat masalah presidential threshold dan sistem pemilu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/06).

Lima isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu, yaitu syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Isu krusial lainnya adalah mengenai metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu.

“Kerumitan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial itu karena antara pemerintah dengan DPR memiliki keinginan tersendiri,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, lima isu krusial itu hingga kini masih belum diputuskan DPR bersama pemerintah.

“Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinyu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," tutupnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan adanya pembicaraan yang intensif antara Pemerintah dan DPR agar dapat menghasilkan UU pemilu yang berkualitas.


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, calon Presiden untuk Pemilu 2019 mendatang, tetap konsisten dan mantap mengusung Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun untuk calon Wakil Presiden, Gerindra kemungkinan akan membuka dari partai lain.

"Yang jelas kalau partai Gerindra untuk wakilnya mungkin ya (dari luar partai), tapi kalau untuk calon presiden kita sudah mengusung dan akan mengusung dari kader-kader semua untuk Pak Prabowo," ujarnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Rabu (14/06).

Ia pun menegaskan bahwa Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak akan terjun dalam pemilu 2019, sehingga kata dia, Anies tidak akan mendampingi Prabowo di pemilu 2019 nanti. Menurutnya, Anies akan fokus untuk membenahi Ibukota Jakarta bersama Sandiaga Uno selama lima tahun mendatang.

"Pak Anies sekarang dilantik saja belum. Yang jelas beliau bersama Pak Sandiaga Uno berkomitmen untuk membenahi Jakarta, melayani, mengayomi dan memimpin masayarakat Jakarta untuk lebih maju lima tahun ke depan,” tandasnya.

Wakil ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa partainya akan menyaring semua lapisan masyarakat. Karena, ia mengaku bahwa partainya terbuka bagi kalangan elemen masyarakat dalam pencalonan tersebut.

"Partai poltik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif dan legislatif," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Nasdem telah mendeklarasikan diri dalam mendukung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018. Deklarasi dukungan itu sebagai langkah awal untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu atau Pilpres 2019. Pasalnya, saat Nasdem mendekalarasikan Ridwan Kamil di lapangan Tegal Lega Bandung, Minggu (19/03/2017). Partai Nasdem meminta Ridwan Kamil untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti.

Politisi Nasdem Jhonny G. Plate menilai, partai Nasdem akan selalu konsisten mendukung Jokowi maju dalam Pilpres 2019. Menurutnya, partai Nasdem selalu memonitor janji-janji politik Jokowi dalam Nawacita nya yang hampir terwujud dan terlaksana dengan bagus, baik dari segi nasional maupun internasional.

“Nasdem selalu konsisten untuk mendukung Pak Jokowi di pemilu Pilpres 2014, mendukung ini dalam pemerintahan selama 5 tahun konsisten dan sejauh ini monitor Nasdem dan evaluasi kami pak Jokowi cukup berhasil cukup diterima tidak hanya secara domestik dalam negeri tapi lingkungan global dan internasional,” katanya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/03).

Ia menambahkan bahwa partai Nasdem juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gaya politik Presiden Jokowi, sehingga Nasdem akan terus membantu dalam program-program Jokowi di Pilpres 2019.

“Yang menurut kacamata internasional cocok untuk Indonesia karenanya menjadi kewajiban kami melanjutkan meneruskan program pak Jokowi saat pilpres tahun 2019 yang akan datang,” imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, komunikasi Nasdem dengan partai Golkar juga dilakukan sangat intens. Salah satunya kata dia, pembicaraan soal langkah-langkah yang akan memastikan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Selain Golkar, Nasdem juga telah melakukan pendekatan secara intens dengan PDI-Perjuangan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Komunikasi kami cair dan dinamis dan berlangsung terus menerus Golkar PDIP itu adalah partai pendukung pemerintah saat ini, makanya komunikasi harus terus berjalan dengan baik untuk memastikan juga bahwa pemerintahan ini berjalan dengan berhasil,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Pemilu

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan