laporannews.com - Displaying items by tag: PDIP

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI Perjuangan menghikmati kemerdekaan bangsa sebagai hasil perjuangan patriotik yang berdiri kokoh pada kekuatan bangsa sendiri.

"Sebelum membacakan Teks Proklamasi Bung Karno menyampaikan Pidato Singkat yg intinya, hanya bangsa yg berani meletakkan nasibnya di tangan sendiri akan berdiri dengan kokohnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (17/08).

Ia menilai, Kemerdekaan adalah manifesto pembebasan, yakni bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan dan bebas menentukan nasib bangsa ditangan sendiri.

“Atas dasar itu maka lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan RI, sebagai satu nafas perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia Raya,” imbuhya.

Ia menyebutkan bahwa dengan menggunakan momentum peringatan kemerdekaan tersebut, PDI Perjuangan mengadakan upacara bendera yang dihadiri segenap komponen Partai, masyarakat sekitar Lenteng Agung. Selain itu, sekolah SMA yang memenangkan lomba Paskibra dan peserta yang mencerminkan ke Indonesia-an. Setelah upacara, dihadirkan gelar tampilan budaya dan kegiatan lomba yang melibatkan partisipasi rakyat seperti Panjat Pinang, Makan Krupuk, Egrang.

“PDI Perjuangan menempatkan jalan kemerdekaan untuk masyarakat adil dan makmur tersebut dengan menggelorakan semangat berdikari, semangat percaya diri dan mengajak seluruh pemuda bangsa untuk berjuang menggelorakan nasionalisme agar hadir sebagai bangsa pelopor untuk Indonesia dan dunia,” tutupnya.


Johanna Firdasah

 

Published in Parpol

(Dok. jatengprov.go.id)

 

Semarang, Laporannews – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dipastikan maju kembali menjadi calon Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar tahun depan 2018 nanti. Poltisi PDIP itu juga akan kembali berpasangan dengan wakilnya Heru Sudjatmoko di bursa pencalonan Pilgub Jawa Tengah.

Mantan Anggota DPR itu mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus DPP dan DPD PDIP Jateng terkait dengan rencana dirinya maju kembali sebagai petahana pada Pilgub Jateng 2018 nanti.

Sebelum pendaftaran bursa calon Gubernur dan Wakil gubernur ditutup pada 11 Agustus mendatang. Ganjar telah mendaftarkan diri melalui utusannya Iwan Laksono di DPD PDIP Perjuangan untuk mengambil formulir pendaftaran Cagub-Cawagub 2018.

Iwan menjelaskan, dirinya diberi amanat oleh sahabatnya itu. Lanjutnya, rencana pengembalian formulir pencalonan itu akan dilakukan pada hari Jumat 11 Agustus 2017. Pengembalian formulir itu, kata dia, juga akan dilakukan sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Pak Ganjar adalah sahabat dan saya adalah seorang yang diberi amanat untuk mengambil formulir bakal calon gubernur. Pak Ganjar akan kembalikan secara langsung, waktunya besok setelah salat Jumat," katanya di kantor DPD PDI Jateng, Jl. Brigjend Sudiarto Semarang, Kamis, (10/08).

Sementara itu, PDI-P sebagai partai besutannya percaya terhadap kemampuan PDIP di Pilkada Jateng itu. Sebab, PDI-P bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Di DPRD Jateng, PDI-P punya 31 kursi dan cukup untuk mengusung pasangan calon sendirian. 


Iyan Sopyan Sadikin

 

 

Published in Regional
Tuesday, 08 August 2017 00:00

PKB Rayu Intens PDIP di Pilgub Jatim 2018

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetap menjagokan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk berlaga dalam Pilgub Jawa Timur 2018 nanti. Namun hingga kini, PKB masih berusaha merayu ke beberapa partai politik untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Pikada Jawa Timur.

"Prosesnya sudah dalam konteks mau final. Kalau di PKB sendiri kan sudah final (dukung Gus Ipul), tetapi kita sedang berkomunikasi dengan sahabat-sahabat partai lain," katanya saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Selasa (8/08).

Ia menambahkan, dalam bursa pesta demokrasi lima tahunan di Jawa Timur, terdapat nama-nama tokoh yang memiliki potensi‎ besar untuk mengalahkan Gus Ipul.

Namun, hingga kini partainya masih dalam kondisi penjajakan kadernya kepada parpol-parpol lainnya, salah satunya dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, dalam rangka menggalang kekuatan.

"Yang kuat ada beberapa, tetapi yang sangat intens (komunikasi) ya dengan PDI-P. Kita masih menunggu (PDI-P) mencalonkan siapa," terangnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini PKB masih mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Gus Ipul menjadi calon wakil gubernur. Oleh karena itu, PKB berusaha merayu PDI-P untuk‎ menyatukan kekuatan untuk memenangkan pertarungan di Pilgub Jawa Timur nanti. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa PKB sudah dipastikan mendukung Saifullah Yusuf.

"Kita sudah bulat lahir batin dukung Gus Ipul," pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibyo (HT) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pada Selasa malam (1/08). Hal itu disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa pertemuan itu hanya membicarakan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Lanjutnya, pertemuan itu berlangsung selama 5 jam.

"Saya semalam (Selasa, 1 Agustus 2017) 5 jam sama Pak Hary Tanoe. Tidak membicarakan soal itu (dukungan ke Jokowi, red) ya. Tapi kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/08).

Ia menambahkan bahwa pertemuan itu atas undangan Hary Tanoesudibyo, sehingga ia bersedia menemui bos MNC group itu.

"Hanya dia mengundang saya datang, saya datang," imbuhnya.

Menaggapi Hal itu, Pengamat Ilmu Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai, pertemuan antara Mendagri dengan partai Perindo merupakan bentuk komunikasi politik. Namun, menurutnya, hal itu bisa saja terjadi perubahan pernyataan politik diantara keduanya. 

“Kita lihat saja, karena kongres baru akhir tahun. Tapi kita lihat apa ada perbedaan statement politik HT dan arah berita-berita MNC grup,” katanya saat dihubungi laporannews. Jakarta, Kamis (3/08).

Terkait sikap HT yang berbalik arah untuk mendukung Joko Widodo, Ia beranggapan bahwa partai Perindo sepertinya ingin leluasa dalam menggerakkan peta politiknya. Partai PDI Perjuangan yang merupakan partai induk Jokowi justru masih terkesan tidak terburu-buru. Dengan konstelasi seperti itu, dapat dilihat bahwa pernyataan Perindo mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden pada 2019 seperti ada tandensi lain.

“Mungkin ingin supaya Perindo bisa berkembang dengan lebih leluasa. Jika konfrontasi dengan pemerintah akan sulit,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika partai Perindo merapat ke barisan Joko Widodo, koalisi pemerintah dipastikan bakal menerimanya. Menurutnya, hal itu akan memperkuat dukungan pemerintah untuk Pemilu 2019 mendatang. 

“Pasti diterima, karena makin banyak yang dukung Jokowi makin baik buat PDIP. Artinya tambah kawan,” tutupnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Beberapa waktu lalu, pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra bidang buruh, Arief Poyuono, terkait PDI Perjuangan bukanlah sikap dan pernyataan Partai Gerindra. Pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik PDI Perjuangan, segera ditanggapi oleh DPP Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra bidang politik yang menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDIP sebagai mitra dalam berdemokrasi.

“Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini.” katanya resmi tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta Rabu (2/08).

Ia menjelaskan bahwa pernyataan Saudara Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDIP itu sifatnya adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap orgasnisasi dan pandangan partai.

“Itu sebabnya, pak Prabowo menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi, jangan sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDI-P,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai partai di luar pemerintahan, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah untuk menjalankan fungsi control. Lanjutnya, Gerindra memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah demi check and balances.

“Tapi obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. Kritik pun didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan karena benci atau dendam. Justru karena cinta pada NKRI. Itu sebabnya kami juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya,” tandasnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa Partai Gerindra tetap pada pendirian atas ketentuan mengenai angka Presidential Threshold (PT) 20% bagi Pemilu Serentak 2019 memang menggelikan.

“Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A UUD 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah. Sebagaimana yang ditegaskan Ketua Umum kami, ketentuan itu adalah lelucon politik bagi rakyat. Dan rakyat telah bisa menilainya sendiri,” ujarnya.

“Jangan sampai hanya demi mempertahankan kekuasaan, semua jalan jadi dihalalkan, termasuk dengan mengebiri konstitusi. Ini akan jadi tertawaan sejarah. Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan PT 20% itu. Semoga saja hakim MK tetap istiqomah sebagai pengawal konstitusi,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan gugatan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono terkait penyebutan PDIP seperti PKI. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kritiyanto mengatakan, pernyataan itu sangat berlebihan. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

“Itu sebuah pernyataan yang berlebihan, karena ini adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut tim hukum kami melakukan kajian dan akan ada kemungkinan kami melakukan gugatan terhadap yang bersangkutan. Kan di dalam pernyataannya juga kami dianggap menipu rakyat, sebagai bentuk supaya ini menjadi sebuah pelajaran,” katanya usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam rangkaian Pameran Lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/08).

Ia berpendapat bahwa dalam berpolitik harus disiplin dalam menyampaikan wacana, disiplin dalam tindakan dan disiplin dalam berorganisasi. Menurutnya, jangan karena sebuah pertarungan politik bisa menuduh seenaknya tanpa ada bukti dan dukungan yang akurat.

“Tentu saja, masih dalam kajian. Karena itulah bagi yang menuduh sembarangan kepada PDIP tentu saja kami akan bersikap,” tandasnya.

Sebelumnya, Arie Poyuono menanggapi ucapan Sekjen PDI, Hasto Kristiyanto terkait Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang menolak penetapan presidential threshold (PT) 20 sampai 25 persen. Ia menuding bahwa Presiden Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak dan konstitusi warga dalam negara demokrasi.

“Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (31/07).


Della Manawwar Lisa

 

Published in Parpol

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, hingga kini belum menentukan sosok yang akan mendampingi Joko Widodo yang akan kembali maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa keputusan tersebut masih menunggu dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno putri. Lanjutnya, ia menyebutkan, saat ini belum saatnya bagi PDIP untuk membahas soal pendamping Cawapres Jokowi. Sebab, masih banyak agenda yang mesti menjadi prioritas untuk diperhatikan, diantaranya adalah pekerjaan kabinet.

“Itu wilayah kewenangan ketua umum. Kami tidak boleh berspekulasi terlalu jauh. Selain tidak sesuai dengan fatsun politik, ini belum saatnya," katanya ketika dihubungi pada Rabu (26/07).

Ia menyebutkan bahwa partainya, hampir dipastikan mendukung kembali Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019 mendatang. Seperti diketahui, Tiga partai pengusung pemerintah, Nasdem, Golkar, dan PPP sudah deklarasi mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di 2019. Namun, sampai saat ini, PDIP belum memutuskan dan memberikan sikapnya di Pemilu 2019.

“"Pakai logika politik, tidak usah ditanyakan lagi. Ini kan hanya membuat persoalan yang seharusnya sederhana menjadi dramatis. Kan Pak Jokowi kader PDIP. Dulu waktu jadi Wakil Ketua DPD Jateng, sama seperti saya," imbuhnya.

Beredar isu Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut dalam pertarungan politik bersama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. PDIP selaku pemenang pemilu 2014 menyebut bukan tidak mungkin Gatot akan menjadi salah satu calon di Pilpres 2019.

“Sebelum Ketum mengusung kan pasti bertanya kepada calon yang diusung dong. Kalau Pak Gatot masuk radar semua partai menjadi pembicaraan publik wajar saja karena Panglima TNI," tutupnya. 


Muhammad Reza

 

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sekretasi Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, Pansus KPK merupakan sebuah proses keseimbangan, sebagaimana partai politik juga mendapatkan evaluasi dari rakyat, mendapatkan kritik yang sangat tajam dari berbagai pengamat politik. Ia mengaku tidak menutup mata terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami menempatkan itu dalam hal yang positif agar proses akuntabilitas transparansi di dalam tugas-tugas KPK betul-betul dapat dipenuhi aspeknya. Kita juga tidak menutup mata pada temuan daripada BPK dan bahwa di masa lalu ada oknum-oknum di dalam KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik di luarnya. Sehingga ini mencederai sebuah tugas suci yang harus dijalankan oleh KPK di dalam pemberantasan korupsi,” katanya di DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/07).

Ia menerangkan bahwa partai politik PDIP menjalankan agenda reformasi internal untuk memerangi korupsi tersebut. Ia mengaku, partainya mengedepankan terhadap kadernya yang memiliki rekening untuk siap diaudit oleh publik.

“Partai tidak mencalonkan calon yang tersangka dalam korupsi, PDI Perjuangan memberikan sanksi yang paling tegas untuk memberikan pemecatan kepada siapapun yang terkena OTT dari KPK tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu sebuah proses yang dijalankan oleh partai di percaya pada proses institusionalisasi itu. Namun, partainya juga mendorong agar KPK yang punya kewenangan penuh betul-betul dapat menjaga kepercayaan atas kewenangannya diberikan oleh rakyat kepada KPK untuk memberantas korupsi.

“Sehingga harus ada skala prioritas. Harus ada kerjasama antar penegak hukum dan kesediaan untuk dilakukan sebuah proses evaluasi. Ini hal yang biasa dan ini bukan pembunuhan KPK, ini bukan anti korupsi, ini justru mendorong optimalisasi dan transparansi di dalam pemberantasan korupsi itu karena kita melihat di dalam sebuah proses yang sangat tertutup dengan kewenangan yang begitu besar itu tidak menutup kemungkinan kemungkinan terjadi penyalahgunaan,” paparnya.

Ia menyebutkan bahwa KPK adalah anak kandung reformasi, KPK memiliki tugas untuk memberantas korupsi di dalam pemberantasan korupsi, sehingga KPK diberikan kewenangan yang besar. Lanjutnya, KPK juga harus mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan bisa bekerjasama dengan institusi yang lain.

“KPK juga harus terbuka ketika ada indikasi-indikasi penyalahgunaan itu, termasuk apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya yang berkomunikasi kepada pimpinan BPK. Hal itulah yang menjadi perbaikan bahwa seluruh institusi negara harus mengedepankan akuntansi mengedepankan akuntabilitas di hadapan publik,” ujarnya.

Ia pun meminta, agar KPK fokus kepada upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi dan optimalisasi di dalam pemberantasan korupsi, termasuk menindaklanjuti temuan dari BPK. Sehingga, prosesnya harus betul-betul dijalankan sesuai dengan kaidah hukum.

“Misalnya BPK menemukan bahwa proses penyadapan dilakukan dengan tidak proper. Jangan ada semacam street justice yang dilakukan di dalam upaya-upaya yang sangat mulia tersebut, sehingga Hal inilah yang harus dilakukan dan ini sekali lagi hanya bagian dari sebuah evaluasi, hanya bagian daripada check and balances,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa usulan pembekuan anggaran untuk KPK dan Polri tidak diperlukan. Menurutnya, usulan tersebut akan menimbulkan ketegangan baru bagi masyarakat. Lanjutnya, ia pun menyarankan sebaiknya Pansus Hak Angket KPK fokus terhadap substansi permasalahan.

“Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat,” katanya di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jalarta Selatan, Kamis (22/06).

Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh kader Fraksi PDIP di Dewan Legislatif untuk tidak ikut pada usulan tersebut. Ia pun menegaskan, PDIP tetap konsisten pada awal tujuan yaitu Hak Angket dilakukan untuk membuktikan dan meningkatkan kinerja KPK selama ini. salah satunya adalah memperbaiki kinerja KPK yang kurang mendapat respon dari berbagai kritikan.

“Kami sudah menginstruksikan PDIP agar mengedepankan aspek substansi dengan tujuan check and balances. Karena sebagai institusi pasti ada upaya-upaya untuk dilakukan perbaikan. Sehingga di dalam melaksanakan hak angket, kami instruksikan jangan sampai menciptakan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengintruksikan kepada siapapun yang diundag Pansus Hak Angket KPK bisa memenuhi tanggungjawab serta kewajibannya untuk hadir dalam memberikan keterangan. Hal itu guna dilakukan agar Pansus KPK pun dapat bersama-sama menyelidiki kasus selama ini.

"Tapi sebaliknya siapapun yang diundang panitia angket, itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan. Sehingga panitia yang melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi PDI Perjuangan mendukung usulan hak angket yang digulirkan Komisi III DPR RI terhadap KPK.

Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman mengatakan, alasan mengajukan usulan hak angket yaitu kader PDIP merasa tercemar nama baiknya soal penyidikan KPK dalam kasus e-KTP.

"Ada satu anggota kami Masinton Pasaribu yang namanya dicemarkan sedemikian rupa dalam sebuah proses penyidikan," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/04).

Oleh Karena itu Masinton menggunakan hak konstitusionalnya berupa hak angket untuk mencari kebenaran. "Dia menggunakan forum rapat komisi III untuk coba menjernihkan segala persoalan yang ada tetapi terbentur," tuturnya.

Indra menambahkan bahwa ada dua anggota komisi III DPR yang telah mengusulkan hak angket, yakni Masinton Pasaribu dan Edy Kusuma Wijaya. Menurutnya, keduanya ingin menanyakan lebih dalam terkait proses penyelidikan dan penyidikan KPK.

“Oleh karena itu sikap fraksi memahami ketika yang bersangkutan (Masinton) menggunakan hak tersebut untuk mencari kebenaran atas namanya yang difitnah," ujarnya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui anggota fraksi yang telah menandatangi usulan hak angket selain kedua anggota lainnya. Lanjutnya, ia mengutarakan bahwa hak angket merupakan kewenangan yang dimilki anggota Dewan.

"Itu dengan argumen yang sudah saya sampaikan. Mereka punya argumentasi 'kami mohon izin ingin ikut menandatangani hak angket' argumentasinya apa? Nih ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Wacana hak angket berawal dari sikap KPK menolak permintaan Komisi III yang meminta rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani saat mantan anggota Komisi II DPR itu diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP. Rekaman itu dinilai perlu diperdengarkan karena Miryam mengaku membagi-bagikan uang proyek e-KTP kepada para anggota DPR.


Muhammad Reza

 

Published in Parpol
Page 1 of 2

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan