laporannews.com - Displaying items by tag: MKD

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Polri, Victor juga akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, melalui Barisan Muda partai Demokrat, pihaknya juga akan melaporkan Victor kepada penegak hukum dan MKD. Sehingga proses hukum Victor bisa dituntaskan baik di MKD maupun di kepolisian.

“Ada yang disampaikan di MKD, tentunya kalau di MKD akan diproses di MKD, namun yang saya tahu persis sekarang sudah disampaikan pada para aparat penegak hukum kepada Bareskrim, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja dengan berkeadilan, transparan dan akuntabel,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/08).

Ia menambahkan, dengan adanya laporan ini, maka lengkap sudah empat partai yang dituduhkan Victor dalam melakukan proses hukum tersebut. Lanjutnya, pihaknya juga akan mengawasi kepada penegak hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

“Tentunya kita percayakan pada penegak hukum dan marilah kita memberikan pengawasan penegak hukum, karena kami melihat bahwa banyak hal yang disampaikan saudara Victor Laiskodat dan itu bisa saja ada indikasi melanggar Undang-Undang IT atau bisa juga penistaan agama,” tuturnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran. laporan tersebut adalah reaksi atas kicauan Twitter Fahri yang dinilai merendahkan TKI.

Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis oleh Fahri. Pertama istilah "babu" dianggap sudah tidak relevan dengan konsepsi perburuhan karena lekat dengan konsepsi perbudakan. Istilah itu juga sudah lama dihapus dalam kamus perburuhan. Istilah "pekerja rumah tangga" dianggap lebih tepat karena sudah diakui resmi oleh organisasi perburuhan internasional.

"Jadi itu bagi kami menyakiti buruh migran yang selama ini mereka bekerja secara martabat. Disebut pembantu saja tidak boleh, apalagi babu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Ia menambahkan, seorang wakil rakyat tidak pantas berkomentar seperti itu. karena sama saja merendahkan martabat pembantu rumah tangga. Lanjutnya, ia juga menyinggug daerah pemilihan Fahri, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah tersebut mayoritas warganya adalah buruh migran di berbagai negara tujuan.

"Mereka bekerja dengan keringat, darah, bahkan juga kehilangan nyawa. Betapa sulitnya kehidupan mereka. Artinya, dengan menyebut mereka seperti itu sama saja menyebut pemilihnya yang mengantarkan Fahri sebagai anggota dewan," kata Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Terkait alasan tersebut, Koalisi Buruh Migran meminta kepada MKD untuk menegur Fahri agar ke depannya lebih mempertimbangkan etika, baik dalam berucap maupun menyampaikan pernyataan di sosial media. Termasuk mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR karena telah gagal mengusulkan Revisi Undang-undang TKI di prolegnas.

"Revisi UU TKI yang harusnya tujuh tahun lalu masuk prioritas prolegnas, mangkrak di sini karena kinerja mereka," tegasnya.


A. Ainul Ghurri

Published in Nasional

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan