laporannews.com - Displaying items by tag: Komisi II DPR RI

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kepengurusan partai politik (parpol) di Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diverifikasi sebagai syarat peserta Pemilu 2019 nanti.

"Hari ini KPU dan Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Rapat menyepakati kalau seluruh parpol di daerah otonom baru harus diverifikasi secara faktual," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (28/08).

Wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara itu menambahkan, dengan pengaturan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kaltara dapat segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi faktual parpol tersebut.

"Saya harap KPU Kaltara segera menyosialisasikan aturan ini kepada semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap-siap diverifikasi," imbuhnya.

Hetifah menambahkan bahwa ketentuan pasal yang mengatur verifikasi memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II. Terlebih ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi pasal 173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain soal verifikasi, pembahasan lain yang cukup alot adalah syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di semua tingkatan pada PKPU. Lanjutnya, ia mengapresiasi langkah KPU ini yang berupaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski demikian, draf PKPU ditolak oleh forum rapat.

"Ini memang tidak diatur di UU Pemilu. Yang diatur di UU hanya mengharuskan paling sedikit menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Sebetulnya PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan di semua level", jelasnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPU dan Komisi II sudah membahas dua PKPU, yaitu tahapan Pemilu, dan PKPU verifikasi, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.


Jamin Mina

Published in Parpol
Wednesday, 15 March 2017 00:00

Komisi II DPR Terima Kucuran Dana E-KTP?

Jakarta, Laporannews – Kasus penyalahgunaan dana E-KTP semakin meruak dengan terungkapnya beberapa nama dari komisi II DPR RI yang diduga menerima kucuran dana e-KTP. Beberapa pihak, seperti ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita, dan Wakil DPD RI, Farouk Muhammad meminta KPK membeberkan nama-nama yang diduga menerima kucuran dana dari mega proyek E-KTP agar lebih transparansi.

"KPK harus ungkap semua tanpa terkecuali, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan amanah serta menyingkirkan jauh pengaruh aroma politik," kata Farouk Muhammad dalam keterangan pers yang diterima Laporannews. Selasa malam (14/3/2017).

Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko mengusulkan agar KPK mengkonfrontasi semua pihak yang terlibat dalam proyek E-KTP ini. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing yang terlibat dalam proyek pengadaan E-KTP tersebut.

"Orang-orang yang mengklaim bagi-bagi uang ke Komisi II, dikonfrontasi saja dengan semua anggota Komisi II saat itu. Termasuk saya, yang namanya enggak ada (dalam dakwaan)," kata Budiman saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Dalam surat dakwaan nomor 30 halaman 60, ada 14 nama anggota Komisi II DPR RI yang disebut menerima fee dalam kasus E-KTP dalam jumlah yang beragam. Selain itu, ada 37 anggota Komisi II lain yang menerima uang masing-masing 13.000 hingga 18.000 dollar AS dengan total 556.000 dollar AS. Namun, dalam dakwaan tidak disebutkan siapa saja 37 orang lainnya tersebut.


Indah Putri Wahyuningsih

Published in Kebijakan/UU

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan