laporannews.com - Displaying items by tag: Jusuf Kalla

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, opini yang berkembang luas terkait dengan sikap partai Golkar di pemerintahan Joko Widodo untuk mengamankan kasus Ketua umumnya, Setya Novanto tidak memiliki dasar apapun. Apalagi, menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat.

“Dari segala analisa yang ada ternyata malah menjadi terbalik dan jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum yang ada. Malahan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat,” katanya kepada Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia melihat, dalam situasi gonjang-ganjing partai Golkar saat ini, ada kader partai dan mantan ketua umumnya yang menjadi "Rising Star" yaitu Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden Jokowi memiliki peranan besar.

“Peran Jusuf Kalla menjadi strategis saat ini, disaat Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing karena Ketua Umumnya telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Gejolak menjadi reda bila Partai Golkar dipimpin sementara oleh Jusuf Kalla sambil mempersiapkan pengganti SN dengan mekanisme dan aturan internal Partai Golkar,” tuturnya.

Peran yang dimaksud adalah mengambil alih sementara tongkat komando Partai Golkar dari tangan Setya Novanto untuk sementara waktu, sampai nanti partai era Orde Baru tersebut menemukan sosok pemimpin pengganti. Sehingga, kata dia, bila Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar kembali dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, maka akan semakin solid seperti pengalaman 2004-2009 saat itu.

“Pengalaman sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentunya Jusuf Kalla akan mengantarkan Partai Golkar seperti era kepemimpinannya kala itu. Dan tangan dingin Jusuf Kalla mampu meredam gejolak saat ini untuk mempersiapkan pergantian Ketua Umumnya yang telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, posisi Jusuf Kalla saat ini sangat tepat menjadi "Rising Star" diantara kader Partai Golkar yang lainnya. Agar kendali partai Golkar dapat berdiri tegak terkait kondisi yang sedang tersandung masalah besar itu.

“Agar jalinan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi semakin kondusif dan sehat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol


(Dok. Wapresri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk menggencarkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Air. Pasalnya, upaya tersebut selama ini belum dijalankan secara optimal. Ia menyebutkan, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Oleh karena itu, upaya-upaya harus terus digencarkan.

"Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," katanya saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu (9/08).

Ia mencontohkan, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum.

"Tentu berbeda zaman sesuai ekonomi, ideologi ekonomi, pada 1970-80-an kita menganut ekonomi terbuka, sekarang pemerintah kita menganut teori negara harus punya campur tangan lebih banyak lagi. Karena itu, program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan, tapi dari segi konsumsi bukan dari segi pendapatan. "Apabila dari segi pendapatan bisa saja berbeda dari segi konsumsi. Karena itu, perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktivitas barulah lebih baik gini rasio pendapatan," imbuhnya.

Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya. Selama ini, kata dia pemerintah telah banyak memberi berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya.

"Kita pernah capai subsidi hampir Rp 400 triliun, 20 persen dari APBN kita pada 2014. Sekarang subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu. Kita juga berikan program keluarga harapan dan subsidi lain, tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya.

Namun mantan Ketua umum partai Golkar itu menilai, jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain.

"Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan meski bagaimana kita memberi dana besar ke desa dan bocor di kalangan menengah. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," paparnya.

Ia mengharapkan, lewat Indonesia Development Forum 2017, dapat diserap dengan baik oleh kepala daerah dan dilaksanakan dengan baik.


Johanna Firdasah

 

Published in Ekopol

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai, pemerintahan SBY-Boediono zalim terhadap rakyat kecil. Pasalnya, pengusaha kecil tidak dapat berkembang secara baik. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan yang dibuat masa pemerintahan SBY-Boediono telah merugikan pengusahan kecil dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat yang tinggi.

“Pemerintah lima tahun lalu itu punya kesalahan kepada pengusaha kecil. Jadi mereka tidak berkembang karena bunganya tinggi," ujar JK di acara Kongres Ekonomi Umat MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (24/04).

Namun, Mantan menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah pada era SBY, Syarif Hasan langsung angkat bicara soal pernyataan wakil presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pada saat itu, pemerintahan SBY-Boediono melakukan sistem bunga menurun pada setiap bulanya. Sehingga sistem bunga dihitung flat yang dihitung perbulanya sekitar 10-11 persen.

"Tergantung dari kacamata memandang, sama saja sebenarnya. Sangat keliru (dibilang kezaliman)," katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/04).

Wakil ketua umum Demokrat itu menjelaskan, pada era SBY, pemerintah meluncurkan program 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhak mendapatkan KUR se-Indonesia. Hasilnya, kata dia, pengusaha kecil dan menengah mudah mendapatkan akses perbankan.

"Bukan mau menjelekkan tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih 10, hanya BRI. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia. Yang mereka butuhkan kemudahan, akses ya," paparnya.

Anggota komisi I DPR itu pun balik mengkritik terhadap pemeritahan Jokowi-JK, ia mengutarakan, langkah pemerintah saat ini dalam menurunkan suku bunga hingga 7 persen dinilai sulit mendapatkan akses perbankan.

"Bagaiamana kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Ekopol

(Foto: wapresri.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani telah tiba di Indonesia sejak Rabu (5/4/2017). Pagi ini, wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menemani sarapan pagi sang presiden. Dalam dialog sarapan paginya, JK berbincang dan bertukar pendapat dengan Presiden Ghani mengenai penanganan konflik yang sering terjadi.

"Mereka ingin belajar dari Indonesia dalam hal perdamaian dan kekompakan persatuan nasional, itu yang sangat penting karena perdamaian di sana sulit," kata Wapres di Presidential Suit Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

JK juga membagikan pengalaman saat ia menjadi mediator untuk mendamaikan konflik, antara lain di Ambon, Maluku, Poso, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Menurutnya, Presiden Ghani ingin belajar dari Indonesia melalui pertukaran pengiriman ulama dan staf ahli pemerintah untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan.

"Saling tukar ulama, pemerintah, untuk memberikan advice-advice (nasihat) dalam mendamaikan Afghanistan," tambah JK.

Tak hanya itu, JK dan Presiden Ghani juga mendiskusikan soal penyelesian konflik di negara Islam. Meski mengaku hal itu tidak mudah, keduanya sepakat bahwa negara Islam harus bersatu.

"Perdamaian itu harus diselesaikan secara adil, dan memberikan peranan masing-masing. Seperti pengalaman kita. Tapi itu tentu berbeda masalahnya. Tapi setidak-tidaknya berikan keadilan," terang JK.

Setelah bertemu dengan wakil presiden RI, Presiden Ghani dijadwalkan akan membuka membuka pertemuan bisnis Indonesia-Afghanistan di Aula Hotel Shangrila, Jakarta, yang dihadiri puluhan delegasi bisnis Afghanistan, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kemudian, Presiden Ghani akan melaksanakan ibadah sholat maghrib di Masjid Istiqlal Jakarta sekaligus bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Indonesia.


Indah Putri Wahyuningsih

Published in Nasional

(Foto: Website wapresri.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Asian games Erick Thohir menggelar rapat persiapan pelaksana Asian Games 2018 di kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Jakarta, Sabtu (25/03/2017). Rapat dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Agus Prabowo, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Menurut Erick Thohir, rapat tersebut merupakan kali pertama dimana orang momor dua di Indonesia memiliki perhatian besar terhadap Asian Games. "Masukan yang diberikan Pak Jusuf Kalla juga sangat langsung dan masuk akal untuk dijalankan, serta tentu komitmen penuh. Pak JK juga menyampaikan bahwa kita harus melaksanakan pekerjaan ini sesuai arahan yang selalu diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam ratas-ratas dengan Presiden," ucap Erick.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang akan mempertandingkan 36 cabang olahraga (Cabor).

"Jadi kita akan mempertandingkan 36 cabang olahraga, sama dengan Incheon. Untuk gambaran pertandingan Asian Games 2014 saja ada 36 cabang olahraga, sementara Olimpiade Rio de Janeiro hanya 28 cabang olahraga. Jadi Olimpiade itu (cabang olahraganya) bukan pesan-pesanan peserta, tetapi menonjolkan kualitas pesertanya," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/03).

Ia menekankan bahwa keputusan pengurangan cabang olahraga Asian Games 2018 mengacu kepada penyelenggaraan Asian Games 2014 di Incheon (Korea Selatan). Ide soal efisiensi anggaran bukan hanya inisiasi dari pemerintah, tetapi juga usul dari Dewan Olimpiade Asia (OCA).

"Ada beberapa pertimbangan. Kami harus fokus ke cabang olahraga yang menonjol, serta yang berpotensi menghasilkan medali. Setiap penyelenggaraan cabang olahraga tentunya membutuhkan tempat dan biaya yang besar. Intinya, penyelenggaraan Asian Games harus cost effective," tandasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat sebagai ketua dewan pengarah Asian Games 2018 menjelaskan, alasan lain pengurangan cabor adalah dengan mempertimbangkan cabang olahraga olimpiade atau bukan.

"(Pemilihan) cabor itu ada kriteria juga, tidak asal potong saja. Kalau cabor Olimpiade kan wajib, harus yang dipilih berdasarkan haknya tentu yang dapat medali, tapi cabor yang ongkosnya besar itu akan kami kurangi," paparnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Nasional

Jakarta, laporannews - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau biasa disapa JK bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla bertolak ke Kamboja, Minggu (19/3/2017) pagi untuk menghadiri Prosesi Upacara Kremasi Wakil Perdana Menteri Kamboja Sok An di Phnom Penh.

"Pagi ini bertolak ke Kamboja dalam rangka menghadiri prosesi upacara kremasi," tulis keterangan dari Sekretariat Wapres, Minggu (19/3/2017).

Sok An tutup usia karena sakit setelah mendapat perawatan di Beijing, Tiongkok, Rabu (15/3/2017). Ia meninggal dunia pada usia 66 tahun.

Adapun tujuan dari kunjungan singkat Jusuf Kalla adalah karena negara Kamboja pernah memberi Jusuf Kalla penghargaan tinggi di bidang perdamaian dan kemanusiaan (Royal Order of Sahametrei Grand Cross) pada 19 september 2011.

Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla juga direncanakan akan melakukan Courtesy Call kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, di Istana PM Kamboja, Peace Palace.

Selain itu,sebelum kembali ke Jakarta Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla juga diagendakan untuk menghadiri jamuan santap siang yang oleh Perdana Menteri Hun Sen di Restoran Tapaz, Norodom Blvd. Phnom Penh.


Martha Reka

Published in Nasional

(Foto: Website wapresri.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden Jusuf  Kalla mengatakan, pemerintah sedang mengebut persiapan pagelaran even besar Asian Games 2018. Menurutnya, dengan persiapan matang, maka even olahraga terbesara se Asia itu akan berjalan dengan mulus.

"Ada tiga hal soal Asian Games, soal sarana yg akan diwariskan nanti untuk selanjutnya. Soal pelaksanaan yang mengukur kemampuan kita dan martabat kita. Soal prestasi yang akan membanggakan. Itu tiga hal harus dicapai," katanya di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03).

Sebagai Ketua Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, ia menyatakan bahwa anggaran yang digelontorkan berasal dari belanja modal serta investasi jangka panjang sebesar 30 triliun Rupiah. Dana tersebut untuk mendanai pelaksanaan, persiapan dan pembangunan infrastruktur penunjang.

"Kita ini untungnya sudah memiliki fasilitas dasar olahraga seperti stadion, kolam renang, tinggal rehabilitasinya. Jangan lupa, pemerintah mengeluarkan biaya Rp 30 triliun. Sering orang mengatakan hanya Rp 4 trilun yang dikeluarkan. Enggak kok," jelasnya.

Meski dana tersebut begitu besar, ia meminta kepada menpora untuk berhemat, yang terpenting menurutnya harus tetap berprestasi dan memenuhi standar kualitas pembangunan.

"Nah karena itu sekarang mulai cost effective agar jangan jor-joran, acara itu mewah. Walaupun ada standar-standar yang ditetapkan OCA kita penuhi itu. Kita juga penuhi standar-standar itu, tetapi tidak bermewah-mewah. Yang paling penting bagiamana kita berprestasi," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Nasional

(Foto: Website wapresri.go.id)

 

Jakarta, Laoprannews – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi usulan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembentukan klub Presiden. Klub ini nantinya berisi Presiden, mantan Presiden dan wakil Presiden. Usulan SBY itu disampaikan pada saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kamis (9/03/2017).

Wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan klub Presiden kontribusinya dibutuhkan ketika ada masalah yang sangat genting yang terjadi di negara ini.

"Kalau ada masalah penting di Republik ini dibutuhkan wise man yang punya pengalaman, dianggap punya praktek sebagai negarawan," katanya usai nonton film ‘Silariang’ di Jakarta, Jumat (10/3/2017) malam.

Ia menambahkan, dengan jumlah yang tidak cukup banyak, maka Jusuf Kalla bersedia untuk menjadi skretaris di klub presiden tersebut.

“Ha ha ha, nanti saya jadi sekretarisnya. Hanya butuh satu sekretaris saja cukup untuk undang rapat," tuturnya sambil tertawa.


Kalam Sanjaya

 

Published in Utama
Wednesday, 08 February 2017 00:00

DPR RI Segera Lahirkan UU Kepalangmerahan

(Foto: A. Ainul Ghurri/ Dede Yusuf)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di komisi IX DPR RI, JK tiba di gedung DPR sekitar pukul 14. 08. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup membahas soal Palang Merah Indonesia (PMI), JK hadir di DPR sebagai ketua umum PMI, ketika rapat itu dimulai, para awak media belum diizinkan untuk meliput.

Dalam pembahasan PMI itu, ada dua poin utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni pembentukan organisasi kerjasama kemanusiaan antara Indonesia dengan negara-negara internasional serta lambang PMI.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan, RUU Kepalangmerahan harus segera diselesaikan. Pasalnya, selama ini PMI belum memiliki payung hukum untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Menurutnya, PMI sampai saat ini hanya bergerak berdasarkan keputusan presiden (Keppres).

"RUU ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia, karena kalau tidak salah PMI itu baru memiliki Keppres. Sampai sekarang belum ada undang-undangnya," katanya usai RDPU di Gedung Parlemen, Jakarta. Rabu, (8/02).

Ia menambahkan, di negara-negara lain, lembaga PMI sudah memiliki undang-undangnya. Menurutnya, undang-undang yang sudah disahkan di negara lain karena bicara soal kemanusiaan. "Sementara negara lain sudah memiliki undang-undangnya. UU itu dibutuhkan karena kita bicara kemanusiaan," imbuhnya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana, sehingga masyarakat perlu menyadari bahwa keberadaan PMI memang sangat diperlukan, terutama soal kebutuhan donor darah. Oleh karena itu komisi IX akan segera mengesahkan RUU yang mandeg selama 10 tahun itu.

"Karena kita negara yang sering terjadi masuk bencana, maka UU ini akan segera dilahirkan, karena negara menunggu karena ini kan Keppres pada 1963, dan diseluruh dunia yang belum memiliki UU kepalangmerahan ini tinggal Myanmar dan Indonesia," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Nasional
Wednesday, 08 February 2017 00:00

Jelang Pilkada 2017, Wapres: Tahan Diri

 

Jakarta, Laporannews – Pilkada serentak 2017 segera memasuki masa tenang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu pun mengimbau kepada masyarakat agar turut menjaga situasi kondusif, termasuk tidak menggelar demo berbau politik. Kabar adanya aksi 11 Februari pun terdengar. Aksi itu disebut-sebut sebagai lanjutan aksi damai 212.

Mengenai hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar seluruh pihak menahan diri untuk tidak melakukan aksi yang melibatkan massa dalam jumlah banyak jelang pencoblosan pada Pilkada 2017. 

“Saya kira tidak perlu jelang Pilkada. Kita menahan diri lah,” kata Wapres usai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Rabu (8/02/).

Ia menambahkan, saat ini sudah ada pihak yang sedang diproses secara hukum dan meminta agar seluruh elemen tidak mengganggu proses hukum tersebut. "Toh semuanya dalam proses hukum. Kalau begitu nanti kacau lagi proses hukumnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan melarang aksi jalan kaki (long march) dengan rute Masjid Istiqlal-Bundaran HI-Monas. Larangan ini menanggapi surat pemberitahuan masuk ke Polda Metro Jaya terkait rencana aksi pada 11 Februari 2017. Menurutnya, larangan ini merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Memberikan Pendapat di Depan Umum. Dalam aturan tersebut menegaskan, penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut," tegas Iriawan di Lapangan Futsal bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).


A. Ainul Ghurri

 

Published in Nasional
Page 1 of 2

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan