laporannews.com - Displaying items by tag: Hetifah Sjaifudian

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kepengurusan partai politik (parpol) di Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diverifikasi sebagai syarat peserta Pemilu 2019 nanti.

"Hari ini KPU dan Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Rapat menyepakati kalau seluruh parpol di daerah otonom baru harus diverifikasi secara faktual," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (28/08).

Wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara itu menambahkan, dengan pengaturan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kaltara dapat segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi faktual parpol tersebut.

"Saya harap KPU Kaltara segera menyosialisasikan aturan ini kepada semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap-siap diverifikasi," imbuhnya.

Hetifah menambahkan bahwa ketentuan pasal yang mengatur verifikasi memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II. Terlebih ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi pasal 173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain soal verifikasi, pembahasan lain yang cukup alot adalah syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di semua tingkatan pada PKPU. Lanjutnya, ia mengapresiasi langkah KPU ini yang berupaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski demikian, draf PKPU ditolak oleh forum rapat.

"Ini memang tidak diatur di UU Pemilu. Yang diatur di UU hanya mengharuskan paling sedikit menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Sebetulnya PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan di semua level", jelasnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPU dan Komisi II sudah membahas dua PKPU, yaitu tahapan Pemilu, dan PKPU verifikasi, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.


Jamin Mina

Published in Parpol

(Foto: Twitter @hetifah)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Pembatalan itu, tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 60 triliun sama seperti tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah terkait tidak ada penambahan Dana Desa di tahun 2018. Sebelumnya pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Ia pun menduga bahwa pemerintah membatalkan kenaikan Dana Desa diduga rawan dikorupsi.

"Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari Desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut," katanya di Jakarta, Rabu(23/08).

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas Kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas Kementerian dan berbagai level pemerintahan," jelas anggota DPR asal Dapil Kaltim-Kaltara itu.

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, salah satu Anggota Banggar DPR itu akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018. "Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan," tuturnya.

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp. 761,0 triliun yang terdiri dari: transfer ke daerah sebesar Rp. 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp. 60 triliun.


Della Manawar Lisa

Published in Ekopol

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan