laporannews.com - Displaying items by tag: Golkar

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, elektabilitas Prsiden Joko Widodo semakin menurun menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, penurunan angka elektabilitas Jokowi tersebut hanya karena adanya dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar.

“Sebelum Golkar dukung Jokowi, elektabilitasnya di atas 50 persen. Tapi setelahnya, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen. Litbang Kompas, elektabilitasnya pada April 2017 hanya 42,6 persen," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/08).

Meski begitu, ia berpendapat bahwa partai berlambang pohon beringin dalam mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang adalah sebuah kewajaran. Namun, kata dia, dukungan itu merupakan sebagai dukungan kosong.

“Artinya ada kesan kuat bahwa dukungan Golkar pada Jokowi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa turunnya elektabilitas Jokowi dikarenakan status tersangka Setya Novanto yang kini menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Lebih lanjut, apabila ingin menang sebagai calon presiden petahana pada pilpres 2019, Jokowi harus memiliki tingkat elektabilitas di atas 60 persen.

"Angka elektabilitas Jokowi 65 persen yang diklaim Golkar itu rasional saja, tapi sebatas fiksi. Bisa disimpulkan justru dukungan Golkar ini yang membuat merosotnya elektabilitas Jokowi," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Survei & Polling

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, opini yang berkembang luas terkait dengan sikap partai Golkar di pemerintahan Joko Widodo untuk mengamankan kasus Ketua umumnya, Setya Novanto tidak memiliki dasar apapun. Apalagi, menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat.

“Dari segala analisa yang ada ternyata malah menjadi terbalik dan jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum yang ada. Malahan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat,” katanya kepada Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia melihat, dalam situasi gonjang-ganjing partai Golkar saat ini, ada kader partai dan mantan ketua umumnya yang menjadi "Rising Star" yaitu Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden Jokowi memiliki peranan besar.

“Peran Jusuf Kalla menjadi strategis saat ini, disaat Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing karena Ketua Umumnya telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Gejolak menjadi reda bila Partai Golkar dipimpin sementara oleh Jusuf Kalla sambil mempersiapkan pengganti SN dengan mekanisme dan aturan internal Partai Golkar,” tuturnya.

Peran yang dimaksud adalah mengambil alih sementara tongkat komando Partai Golkar dari tangan Setya Novanto untuk sementara waktu, sampai nanti partai era Orde Baru tersebut menemukan sosok pemimpin pengganti. Sehingga, kata dia, bila Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar kembali dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, maka akan semakin solid seperti pengalaman 2004-2009 saat itu.

“Pengalaman sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentunya Jusuf Kalla akan mengantarkan Partai Golkar seperti era kepemimpinannya kala itu. Dan tangan dingin Jusuf Kalla mampu meredam gejolak saat ini untuk mempersiapkan pergantian Ketua Umumnya yang telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, posisi Jusuf Kalla saat ini sangat tepat menjadi "Rising Star" diantara kader Partai Golkar yang lainnya. Agar kendali partai Golkar dapat berdiri tegak terkait kondisi yang sedang tersandung masalah besar itu.

“Agar jalinan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi semakin kondusif dan sehat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) merilis nama-nama yang dianggap memberikan dukungan dan sejalan dengan visi ‘Golkar Bersih’. Gerakan ini lahir untuk membersihkan citra partai Golkar yang saat ini dianggap negatif terhadap masyarakat setelah Ketua umum partai Golkar menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Gerakan itu dideklarasikan pada 25 Juli 2017 lalu karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya.

Ketua GMPG. Ahmad Doli Kurnia mendorong kepada 17 orang yang terdiri dari pengurus DPP partai Golkar sampai senior Golkar yang mereka anggap menginginkan perubahan di tubuh partai Golkar.

"Mereka (17 nama) itu kami nilai memiliki rekam jejak yang cukup baik serta berkomit dlaam mendukung gerakan Golkar Bersih dan bebas korupsi. Pandangan kami sama mengalami pemerosotan didalam masyarakat citra negatif nya juga semakin meluas, karena di tersangkanya Ketua umum kita Setya Novanto," katanya di SCBD, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/08).

Ia pun mendorong kepada 17 nama itu untuk mengadakan Munaslub guna menyelamatkan partainya. Lanjutnya. Ia menyebutkan bahwa 17 nama itu mendukung secara terbuka untuk memobilisasi partai Golkar. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan dukungan secara terbuka pada upaya konsolidasi Golkar dalam mendukung Setya Novanto.

“Jadi nama-nama yang tinggal di DPP untuk melakukan perubahan,” imbunya.

Ia mengakui. Dari 17 nama sudah berkomunikasi langsung dengan GMPG, sehingga, pihaknya selalu mengamati sikap dan pandangan dari 17 nama tersebut baik dalam pernyataan di publik maupun didalam forum-forum internal di partai Golkar. Lanjutnya, dari 17 nama tersebut memiliki visi yang sama untuk memperbaiki dan membersihkan citra partai Golkar dari Indonesia yang bebas korupsi.

"Kami menetapkan 17 nama ini untuk bisa aktif dalam melakukan konsolidasi dan ikut mwmimpin gerakan Golkar bersih ke semua level baik di tingkat nasional maupun di daerah- daerah

Berikut 17 Nama yang dirilis GMPG penggagas Gerakan Golkar Bersih. 

  1. Yorris Rawweyai
  2. Nusron Wahid
  3. Kahar Muzakir
  4. Ladowijk Paulus
  5. Airlangga Hartarto
  6. Ibnu Munzir
  7. Indra Bambang Utoyo
  8. Agus Gumiwang
  9. Zainuddin Amali
  10. Eni. M. Saragih
  11. Bambang Soesatyo
  12. Andi Sinulingga
  13. Gatot Sudjito
  14. M. Sarmudji
  15. TB. Ace Hasan Syadjily
  16. Ichsan Firdaus
  17. Ridwan Hisyam

A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Dok. Partai Golkar)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua umum partai Golkar, Setya Novanto menilai, pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto yang akan dilakukan di Cikeas Bogor, Kamis (27/07/2017) malam ini, merupakan pertemuan yang biasa.

Pertemuan kedua pimpinan partai itu, dikabarkan untuk membahas rencana persiapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun, menurut ketua DPR itu, pertemuan kedua tokoh tersebut bukanlah untuk menjegal lawan politik Golkar di Pilpres nanti yaitu Joko Widodo.

“Kami yakin bahwa pembicaraan itu masalah-masalah yang berkait berkembang sekarang,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/07).

Ia meyakini, pertemuan mantan TNI itu, punya tujuan politik didalamnya. Namun kata dia, tujuan itu semata-mata untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Deal politik sebagai ketua partai (Prabowo dan SBY) tentu membicarakan semua keadaan. Tetapi kita belum tahu. Kami nantinya akan berikan komentar,” imbuhnya.

Ia pun menuturkan bahwa partai Golkar akan tetap fokus mendukung calon Presiden Jokowi di Pilpres 2019 nanti. meski demikian, urusan pemilihan presiden masih jauh, yakni masih ada waktu sekitar satu setengah tahun hingga dua tahun ke depan. Menurutnya, dinamika politik akan selalu berubah.

“Golkar ini kan selalu menjunjung tinggi asas taat asas jadi tetap kita mendukung Pak Jokowi dan kita selalu berusaha yang terbaik dan berusaha mengedepankan komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai lain,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: A, Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari (MN), sebagai tersangka. Ia diduga berkaitan dengan kasus pemberian keterangan palsu yang menjerat Miryam S. Haryani.

"KPK mentetapkan MN, anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka. Tersangka MN diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan di pengadilan," kata Juru Bicara KPK Febri Diasyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/06).

Ia menambahkan, tersangka MN juga diduga mempengaruhi Dua orang yakni Irman dan Sugiharto yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas perbuatan tersebut, Markus dijerat dengan pasal 21 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa surat perintah penyidikan untuk politikus asal Golkar tersebut sudah keluar. Namun ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait sangkaan yang dikenakan pada MN.

Oleh karena itu, pihak KPK telah mengirim surat permintaan pencegahan ke bagian Imigrasi terhadap politisi Golkar itu. MN dicegah untuk 6 bulan kedepan.

“Terhadap MN sejak 30 Mei 2017 juga dilakukan pencegahan ke luar negeri untuk waktu 6 bulan,” pungkas Febri.


Prayogo Bahamulah

Published in Kebijakan/UU

(Foto: Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – KPK menangkap Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga, Fahd El Fouz usai pemeriksaan perdananya terkait kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an. Penahanan Fahd sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHP.

"Hari ini memang pemeriksaan perdana dari tersangka FEF (Fahd El Fouz), kami meyakini sudah terpenuhi pasal 21 kitab undang-undang acara hukum pidana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/04).

Pasal 21 ayat 1 KUHAP berbunyi 'Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana'.

Febri mengatakan bahwa Fahd sebagai pihak swasta bersama dengan Zulkarnaen Djabar berstatus sebagai anggota DPR dan anaknya yang bernama Dendy Prasetia menerima hadiah atau janji terkait pengadaan Al-Qur’an. Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia sudah divonis bersalah sejak 30 Mei 2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fahd A Rafiq dikenai Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 Ayat 2 juncto Ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 65 KUHP. Febri menuturkan jika Fahd menjadi tersangka ketiga setelah Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia.

Melihat kader Golkar ditahan karena kasus suap, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menghimbau agar Fahd mundur dari keanggotaan partai. Ace menyebut, kader yang tersandung kasus hukum dan narkoba harus mundur. Menurutnya, ini sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani setiap anggota Golkar.

"Sebagai sebuah pengurus DPP Golkar itu tandatangan pakta integritas sebagai pengurus. Salah satu poin di dalamnya adalah kader bersedia mundur apabila tersangkut kasus hukum misalnya narkoba atau korupsi. Saya kira mengacu dari hal itu," ujar Ace.


Indah Putri Wahyuningsih

Published in Kebijakan/UU

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Pimpimpina Pusat partai Golkar Rabu malam (26/04/2017), sekitar pukul 21.45 mengadakan rapat dadakan di Hotel Sultan Jl. Gatoto Subroto, Jakarta Pusat. Rapat terebut membahas soal mengambil keputusan strategi partai Golkar.

Rapat tersebut, dihadiri seluruh DPD I dan II yang berlangsung secara tertutup. Hadir pula dalam acara tersebut ketua umum artai Golkar Setya Novanto dan Seretaris Jenderal Idrus Marham, selain itu sejumlah pengurus Golkar yang hadir yakni Roem Kono, Nurdin Halid dan Aziz Syamsudin.

Sekjen partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, inti dari pertemuan tersebut salah satunya adalah membahas soal pernyataan bidang Koordinator Hukum, HAM dan Keamanan (Polhukam) partai Golkar, Yoris Raweyai yang dianggap menyinggung ketua umum partai Golkar Setya Novanto. Ia pun menegaskan, partainya tidak akan segan-segan memecat kadernya yang kerap bertentangan dengan kebijakan partai.

"Jadi tadi memang di dalam pertemuan ada yang mempertanyakan pernyataan bang Yorrys. Kalau kita kembalikan kepada peraturan Golkar bahwa siapapun yang tidak mengenal siapa apapun posisinya, apabila melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO) partai, maka tentu akan diberikan sanksi," katanya kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (26/04).

Seperti diketahui, sebelumnya, Yorris Raweyai melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP). Selain itu, ia juga pernah menyebutkan Golkar tengah menyiapkan sejumlah langkah khusus bila Novanto benar-benar berstatus.

Ia menegaskan bahwa bila ada kader partai yang pernyataanntya berseberangan dengan sekjen selaku juru bicara partai, maka Korbid Kepartaian akan memprosesnya sesuai dengan PO Partai Golkar Nomor 7. Kader tersebut bisa diberi sanksi oleh Korbid Kepartaian dengan berbagai tingkatan sanksi. lanjutnya, kepemimpinan Novanto dan kepengurusan Golkar saat ini merupakan produk organisasi yang sah, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali 2016.

"Jadi apabila ada kader termausk pengurus, apapun posisinya, ternyata melanggar kedisipilinan organisasi maka PO yang bicara. Awalnya peringatan dan selanjutnya bila belum berubah bisa sampai pemecatan. Nanti kami beri peringatan 7 hari dulu. Setelah tak berubah maka sampai pada satu keputusan yaitu pemecatan," tandasnya.

"Kalau kita bicara sanksi itu mulai dari peringatan. Peringatan pertama, kedua, dan selanjutnya. Apabila belum berubah bisa sampai pada pemecatan. Prosesnya tergantung nanti, kita lihat. Kita beri peringatan, setelah itu berlanjut lagi, maka akan diambil satu keputusan yaitu pemecatan. Semua ini akan kita serahkan kepada korbid kepartaian untuk diproses," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Partai Umum Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi e-ktp. Namanya disebutkan dalam dakwaan dugaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Tidak hanya Setya Novanto saja yang disebutkan dalam dugaan dakwaan, beberapa anggota Partai Golkar juga disebutkan seperti Chairuman Harahap, Ketua Komisi Fraksi Partai Golkar dan anggota Fraksi Partai Golkar, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yag sebelumnya masuk di partai Golkar, Agustina Basikbasik, Agun Gunandjar Sudarsa, Murad Nasir, Idrus Marham, Mustokoweni Murdi, Nurokhmah Ahmad Hidayat, Taufiq Hidayat Tubagus Irman Ariyadi, dan Nurul Arifin.

Hal tersebut, membuat Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai khawatir, ia mengatakan kasus e-KTP telah membuat goncangan besar di partainya dan dapat menghancurkan elektablitas partainya. Selain itu, ia juga khawatir persidangan kasus ini yang berlangsung lama, dan terus menggelinding ke publik, sehingga dapat berpengaruh terhadap partai.

Isu korupsi yang menimpa Partai Golkar bukanlah yang pertama saja, ia mengatakan walaupun sering ditimpa isu korupsi tapi Partai Golkar tetap ikut untuk memberantas korupsi.

"Ini bukan isu baru dan saya pikir Golkar punya komitmen pascareformasi, musuh utama bangsa ini adalah koruptor. Golkar harus berdiri terdepan bersama-sama pemerintah untuk pemberantasan korupsi," ucap Yorrys, di Kantor DPP, Golkar, Jakarta. Jumat, (10/03).

 


 Martha Reka

Published in Parpol

Jakarta, Laporannews - Pasca kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke DPP Golkar pada 17 November lalu, tentu akan semakin mempererat hubungan kedua partai tersebut. Ini terlihat dari beberapa pernyataan yang di ungkapkan oleh Ketua DPP Golkar Setia Novanto saat diwawancarai oleh wartawan.

Published in Nasional

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Partai Nasdem Mengunjungi DPP Golkar dalam rangka silaturahmi dan merupakan kunjungan balasan sebagaimana sebelumnya Ketua DPP Golkar Setia Novanto berkunjung ke Nasdem.

Published in Nasional
Page 1 of 2

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan