laporannews.com - Displaying items by tag: Gerindra

 

Jakarta, Laporannews - Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid meminta Partai Nasdem tidak memanipulasi opini terkait pidato kadernya, Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Viktor menuduh empat partai secara eksplisit yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai yang mendukung kelompok ekstremis atau pendukung khilafah. 

"Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti Pancasila. Ini terbalik, cara dan apa yang dikatakan Viktor itulah yang tidak Pancasilais,"‎ katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/08).

Ia menilai, sangat tidak tepat bila organisasi masyarakat ataupun partai politik yang menentang Perppu Ormas dicap sebagai menentang Pancasila. Pasalnya, kecintaan pihak-pihak penentang Perppu Ormas terhadap fondasi negara sudah jelas dan final.

"Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi ormas Islam, apalagi untuk Gerindra," terangnya.

Ia pun menegaskan bahwa menentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sama dengan membela demokrasi agar tak terjerembab dalam jurang otoritarianisme. "Perppu Ormas bukan hanya soal HTI dan khilafah, tapi soal demokrasi di negara Pancasila yang harus kita luruskan dan kita jaga jangan berubah menjadi otoriter," pungkas Sodik.

Sebagai informasi, Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Viktor Laiskodat pada hari Senini (7/08/2017). Dalam kesempatan itu, Nasdem berkukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Sebelumnya, PKS, Gerindra dan PAN melaporkan tuduhan tersebut kepada Bereskrim Polri. Selain itu, pihak Demokrat juga akan melaporkan Victor kepada Mahkamah Dewan Kehormatan Dewan DPR untuk mengusut tuntas kasus Victor Laiskodat.


Laelie Ali Alamsyah

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mencabut dukungan Prabowo dan Partai Gerindra. Pasalnya, Partai Gerindra tidak berpihak terhadap Arief Poyuono sebagai pimpinan APPKSI.

“Terkait Dalam menghadapi PDI Perjuangan, dimana sangat jelas Arief Poyuono membela Ketua Umum Gerindra dan Marwah Partai Gerindra justru mendapatkan teguran dari Partai Gerindra,” kata Sekjen APPKSI, Budi Perwira dalam siaran Pers yang diterima Laporannews. Jakarta, Jumat (4/08).

Ia menyampaikan bahwa Arif Poyuono adalah salah satu orang sangat gigih dalam memperjuangkan kaum tani, khususnya petani sawit plasma di Kalimantan Dan Sumatera.

“Bentuk perjuangannya adalah memjembatani kepentingan petani sawit pada Pemerintah agar hak hak petani sawit terlindungi, memperjuangkan pungutan ekspor CPO yang salama ini menjadi bancakan para elit agar bisa di nikmati oleh petani, baik secara langsung maupun tidak langsung, membuka akses pada petani plasma untuk mendapatkan bantuan modal,” paparnya.

Selain itu, ia menambahkan, Arief Poyuono juga mengadvokasi petani sawit dalam sengketa lahan. Sehingga, Arief Poyuono selalu membantu memperjuangkan para petani sawit. Ia mencontohkan, perjuangan yang dilakukanya itu seperti di wilayah Riau yang lahannya diserobot oleh perusahaan sawit raksasa.

“Oleh karena itu, kami dari Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit sangat kecewa dengan tindakan Partai Gerindra atas ketidakadilannya terhadap kawan kami, Arief Poyuono. Karena itu, kami akan menyerukan kepada seluruh anggota kami dan kawan-kawan petani lainnya untuk tidak memilih partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam pemilu 2019 nanti,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Published in Nasional

(Dok. KSPSI)

 

Jakarta, Laporannews – Koalisi Buruh Bersatu Nasional (KSBN) prihatin atas lepas tangannya Gerindra terhadap polemik PDIP-Arief Poyuono, Arief Poyuono merupakan Tokoh Buruh yang sangat diandalkan dalam perjuangan buruh selama ini. Namun Aief telah di khianati oleh Partai Gerindra terkait pernyataan Arief Poyuono yang membela marwah Partai dan Ketua Umum Gerindra.

KSBN merupakan aliansi dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri Indonesia (GSBMI),  Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) Bersatu, FSPTN, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN), Gabungan Solidaritas SerikatPekerja (GSPP), Federasi Serikat Pekerja (FSP) Mandiri, Federasi Serikat Buruh Tambang, Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI), Serikat Pengemudi Truk Nasional (SPTN), dan Federasi Serikat Buruh Perkapalan (FSB-Perkapalan).

Kordinator KSBN, Tri Sasono menyatakan bahwa sikap itu dimabil karena mereka menilai Partai Gerindra tidak membela tokoh buruh yang selama ini selalu membela dan memperjuangkan mereka.

“Makin sangat jelas Partai Gerindra pun tidak melakukan advokasi kepada kawan kawan buruh Saat dikriminalisasi oleh Pemerintahan Joko Widodo pada aksi tolak PP 78 Oktober 2015 hingga kawan kawan kami menghadapi persidangan, dan Arief Poyuono justru banyak membantu dan mendukung untuk kebebasan kami kawan-kawan kami di PN Jakarta Pusat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu malam (2/08).

Ia menjelaskan, saat Pemilu 2014 dan Pilpres 2014, koalisi buruh secara jelas dan nyata memberikan dukungan penuh pada Gerindra dan Prabowo dikarenakan Himbauan dan konsolidasi yang dilakukan oleh Arief Poyuono. Namun, lanjutnya, dengan melihat ketidak berpihakan Prabowo dan Gerindra kepada Arief Poyuono selaku teman seperjuangan buruh, mereka menarik semua dukungan dari Partai Gerindra Dan Prabowo.

“Kami serukan pada kawan-kawan buruh seluruh Indonesia untuk tidak lagi mendukung dan memilih Gerindra dan Prabowo pada Pemilu 2019,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Published in Nasional

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Beberapa waktu lalu, pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra bidang buruh, Arief Poyuono, terkait PDI Perjuangan bukanlah sikap dan pernyataan Partai Gerindra. Pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik PDI Perjuangan, segera ditanggapi oleh DPP Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra bidang politik yang menyayangkan adanya insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik. Meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDIP sebagai mitra dalam berdemokrasi.

“Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini.” katanya resmi tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta Rabu (2/08).

Ia menjelaskan bahwa pernyataan Saudara Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDIP itu sifatnya adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap orgasnisasi dan pandangan partai.

“Itu sebabnya, pak Prabowo menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi, jangan sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDI-P,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai partai di luar pemerintahan, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah untuk menjalankan fungsi control. Lanjutnya, Gerindra memang harus selalu kritis terhadap pihak pemerintah demi check and balances.

“Tapi obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. Kritik pun didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan karena benci atau dendam. Justru karena cinta pada NKRI. Itu sebabnya kami juga sangat menyayangkan pernyataan Saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya,” tandasnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa Partai Gerindra tetap pada pendirian atas ketentuan mengenai angka Presidential Threshold (PT) 20% bagi Pemilu Serentak 2019 memang menggelikan.

“Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A UUD 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah. Sebagaimana yang ditegaskan Ketua Umum kami, ketentuan itu adalah lelucon politik bagi rakyat. Dan rakyat telah bisa menilainya sendiri,” ujarnya.

“Jangan sampai hanya demi mempertahankan kekuasaan, semua jalan jadi dihalalkan, termasuk dengan mengebiri konstitusi. Ini akan jadi tertawaan sejarah. Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan PT 20% itu. Semoga saja hakim MK tetap istiqomah sebagai pengawal konstitusi,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Gerindra belum menentukan siapa kandidat Calon Gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018 nanti. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, partainya masih melakukan penjajakan untuk Calon dan Wakil Calon Geburnur Jawa Barat 2018.

“Kita masih jajaki. Belum kita dudukan, karena kan masih jauh. Kita lihat juga konfigurasi yang ada. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ke depan kita akan mengambil keputusan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/08).

Ia menambhkan bahwa partainya masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain. Lanjutnya, Gerindra masih memprioritaskan para calon yang sudah intens berkomunikasi dengan Gerindra.

Ia mengaku, partainya sudah menjalin komunikasi dan berkonsolidasi dengan beberapa partai untuk mempersiapkan perhelatan Pilkada Jabar 2019, diantaranya, PAN, PKS dan kemungkinan dengan Demokrat.

"Nanti kita akan berbicara dengan beberapa partai politik yang saya kira sudah menjalin komunikasi dengan Gerindra, PKS mungkin dengan PAN atau Demokrat. Kita mau dudukkan dulu gitu," tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tawaran Calon Gubernur yang sudah datang yakni Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

"Yang saya tahu sih yang sudah berkomunikasi cukup intensif Pak Deddy Mizwar. Ya kita nanti ambil keputusan bersama lah dengan partai-partai pengusung," pungkas Wakil Ketua DPR bidang Polhukam itu.


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan gugatan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono terkait penyebutan PDIP seperti PKI. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kritiyanto mengatakan, pernyataan itu sangat berlebihan. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

“Itu sebuah pernyataan yang berlebihan, karena ini adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut tim hukum kami melakukan kajian dan akan ada kemungkinan kami melakukan gugatan terhadap yang bersangkutan. Kan di dalam pernyataannya juga kami dianggap menipu rakyat, sebagai bentuk supaya ini menjadi sebuah pelajaran,” katanya usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam rangkaian Pameran Lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/08).

Ia berpendapat bahwa dalam berpolitik harus disiplin dalam menyampaikan wacana, disiplin dalam tindakan dan disiplin dalam berorganisasi. Menurutnya, jangan karena sebuah pertarungan politik bisa menuduh seenaknya tanpa ada bukti dan dukungan yang akurat.

“Tentu saja, masih dalam kajian. Karena itulah bagi yang menuduh sembarangan kepada PDIP tentu saja kami akan bersikap,” tandasnya.

Sebelumnya, Arie Poyuono menanggapi ucapan Sekjen PDI, Hasto Kristiyanto terkait Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang menolak penetapan presidential threshold (PT) 20 sampai 25 persen. Ia menuding bahwa Presiden Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak dan konstitusi warga dalam negara demokrasi.

“Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (31/07).


Della Manawwar Lisa

 

Published in Parpol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, di Prediksi bakal membawa warna baru pada kedua partai tersebut. Meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019.

“Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 nanti,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (29/07).

Ia juga menilai, Prabowo-AHY adalah kolaborasi yang cocok karena mensinergikan dua kekuatan, yaitu kekuatan generasi tua dan generasi milenial.

Menurutnya, jika itu terjadi, maka partai-partai koalisi pendukung pemerintah saat ini akan ketar-ketir. Karena, kemungkinan besar kedua partai itu akan menarik beberapa partai lainnya termasuk partai yang mendukung pemerintah saat ini.

“PKS sudah pasti bergabung. Menurut prediksi saya PAN dan PKB kemungkinan besar akan keluar dari partai koalisi pemerintah, karena ditarik SBY, kemudian ada Partai Perindo juga,” tutur Pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Bukan hanya itu, Golkar gerbong Aburizal Bakrie (ARB) juga kemungkinan akan bergabung ke poros Gerindra-Demokrat ini, mengingat Prabowo sangat dekat dengan ARB.

“ARB berpotensi bawa gerbong Golkar untuk mendukung Prabowo,” ujarnya.

Selain itu, ia memprediksikan bahwa tokoh Islam, Ulama bakal menguat ke poros Gerindra dan Demokrat. “Saya kira, ini cukup untuk gempur Jokowi di Pilpres 2019 nanti,” sambungnya.

Bukan hanya itu, koalisi pemerintah yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura berpotensi tambah kocar-kacir lagi jika pemerintah pada dua tahun kedepan kinerjanya buruk.

“Kinerja buruk pemerintah berkorelasi dengan popularitas Jokowi. Jika dalam dua tahun kedepan kinerjanya buruk, maka akan menggerus popularitas pak Presiden,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Bogor, Laporannews – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hanya berlangsung satu jam. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan partai sepakat mengawal pemerintahan saat ini tanpa harus berkoalisi. Hal itu disampaikan oleh SBY yang mengatakan bahwa mengawal pemerintahan saat ini demi kepentingan negara.

"Bagi kami wajib hukumnnya untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara tepat dan untuk kepentingan rakyat kita dukung, tapi bila tidak apalagi melukai rakyat, akan kritisi dan kita tolak," katanya saat konferensi pers usai pertemuan dengan Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/07).

Mantan Presiden RI ke 6 itu menambahkan, bentuk pengawalan itu dilakukan dengan kerjasama dalam bentuk meningkatkan komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Sehingga, kedua partai itu akan melakukan segala aktivitas atau gerakan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," imbuhnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan, partainya wajib untuk mengawal negara yang dijalani pemerintah sekarang. Menurutnya, Demokrat dan Gerindra memiliki pandangan yang sama terkait kondisi pemerintah saat ini. Lanjutnya, ia berpandangan bahwa saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. Seperti halnya pengesahan sistem ambang batas presiden 20 persen.

"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan. Presidential Treshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat demikian,” tutur Prabowo.

Oleh karena itu, ia khawatir demokrasi akan rusak. Sehingga, ia pun sepakat dengan SBY bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan pengawalan.

“Demokrasi itu adalah jalan terbaik dan membutuhkan semangat patuh pada logika, rules of the game, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara. Siapapun, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan, " pungkas Mantan Danjen Kopassus itu.


Kalam Sanjaya

 

Published in Utama

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Malam ini, pimpinan partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Cikeas, Bogor Jawa Barat untuk bertemu dengan Mantan Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (27/07/2017). Pertemuan itu diduga tengah menjajaki wacana koalisi partai di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Wakil Ketua Dewan partai Demokrat, Agus Hermanto menginginkan dan menyutujui jika koalisi kedua partai tersebut diwujudkan. Bahkan, kata dia, partainya sudah menyiapkan kadernya untuk maju di Pilpres 2019 nanti. Lanjutnya, ia menyatakan bahwa kader-kader muda demokrat di seluruh Indonesia menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju di Pilpres 2019.

“Partai Demokrat dipastikan akan mengusung apakah itu presiden atau wakil presiden dari partai Demokrat. Nah kalau kita melihat yang ada sekarang ini dari kader-kader seluruh Indonesia itu rata-rata Kawula Mudanya menginginkan mas AHY menjadi next leader,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, meskipun Demokrat belum memutuskan AHY maju di Pilpres 2019, ia mengaku, arus bawah Demokrat yang didominasi kader muda mendorong AHY maju di Pilpres 2019. Lanjutnya, dorongan itu bukan hanya dari kader partai Demokrat, tapi juga dari luar partai Demokrat.

“Rasa-rasanya Indonesia kalau punya leader seperti beliau ini yang cukup andal, masih muda dan gesit,” imbuhnya.

Namun menurutnya, keputusan AHY tergantung keputusan anggota majelis tinggi partai melalui rapat mejelis tinggi. Sehingga, keputusan sebagai pendamping Prabowo masih dipertimbangkan oleh partai Demokrat. Hal itu kata dia, demi memuluskan jalannya partai agar bisa diterima masyarakat Indonesia.

“Partai politik itu harus cair, harus lentur, juga harus betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga harus betul-betul memenuhi kehendak dari rakyat seluruhnya,” tutupnya. 


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, tujuan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Cikeas salah satunya adalah meminta pendapat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait memenangkan Pilpres 2019 nanti. Karena ia menilai bahwa Prabowo masih berkeinginan kuat untuk maju kembali sebagai calon Presiden.

“Yang jelas Pak Prabowo sampai saat ini kan masih betul-betul masih firm ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pemilu yang kemarin barusan diketahui,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, SBY yang telah memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut diketahui oleh semua pihak. Sehingga kata dia, Prabowo ke Cikeas merupakan hal yang wajar meminta wejangan dari Ketua Umum Demokrat.

Lebih lanjut, selain meminta wejangan partai Gerindra dan Demokrat, ia mengharapkan kedua partai itu bisa berkoalisi di Pilpres 2019.

“Tentunya kecuali tadi meminta pandangan meminta hal-hal yang terbaik, itu juga kalau seandainya berkoalisi. Itu sah-sah saja karena dengan Koalisi kalau kita hitung antara partai Gerindra dan partai Demokrat sudah lebih dari 20%,” terangnya.

Seperti diketahui, Undanng-Undang Pemilu yang baru mewajibkan ambang batas suara 20%. Dan partai Demokrat termasuk yang mendukung upaya gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol
Page 1 of 3

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan