laporannews.com - Displaying items by tag: DEMOKRAT

(Dok. Partai Demokrat)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum partai Demokrat, Roy Suryo mengatakan bahwa mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat menghadiri acara perayaan upacara kemerdekaan bersama sejumlah mantan Presiden RI lainnya yang diadakan di Istana Negara, Kamis (17/08/2017) besok.

"Untuk besok Pak SBY tidak bisa datang. Tidak hadir di upacara kemerdekaan di Istana," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Sebagaimana diketahui, SBY sudah absen dua kali dalam peringatan upacara kemerdekaan. Sebelumnya, hal yang sama juga dilakukan oleh mantan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, ketika SBY menjabat sebagai Presiden selama dua kali periode (2004-2009 dan 2009-2014).

Roy beralasan bahwa ketidakhadiran SBY dalam upacara kemerdekaan di Istana, karena ada perjalanan tour ke beberapa daerah. Perjalanan tour itu, kata dia, untuk merayakan hari raya kemerdekaan Indonesia.

"Pak SBY juga karena kebetulan saya tahu persis beliau akan melakukan perjalanan tur kemerdekaan ke Jateng, DIY dan Jatim," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berharap masalah ketidakhadiran Ketua Umum partai Demokrat itu tidak perlu  dibesar-besarkan. “Jadi menurut saya biasa-biasa saja,” ujarnya.


Jamin Mina

 

Published in Utama

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Polri, Victor juga akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, melalui Barisan Muda partai Demokrat, pihaknya juga akan melaporkan Victor kepada penegak hukum dan MKD. Sehingga proses hukum Victor bisa dituntaskan baik di MKD maupun di kepolisian.

“Ada yang disampaikan di MKD, tentunya kalau di MKD akan diproses di MKD, namun yang saya tahu persis sekarang sudah disampaikan pada para aparat penegak hukum kepada Bareskrim, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja dengan berkeadilan, transparan dan akuntabel,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/08).

Ia menambahkan, dengan adanya laporan ini, maka lengkap sudah empat partai yang dituduhkan Victor dalam melakukan proses hukum tersebut. Lanjutnya, pihaknya juga akan mengawasi kepada penegak hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

“Tentunya kita percayakan pada penegak hukum dan marilah kita memberikan pengawasan penegak hukum, karena kami melihat bahwa banyak hal yang disampaikan saudara Victor Laiskodat dan itu bisa saja ada indikasi melanggar Undang-Undang IT atau bisa juga penistaan agama,” tuturnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, di Prediksi bakal membawa warna baru pada kedua partai tersebut. Meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019.

“Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 nanti,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (29/07).

Ia juga menilai, Prabowo-AHY adalah kolaborasi yang cocok karena mensinergikan dua kekuatan, yaitu kekuatan generasi tua dan generasi milenial.

Menurutnya, jika itu terjadi, maka partai-partai koalisi pendukung pemerintah saat ini akan ketar-ketir. Karena, kemungkinan besar kedua partai itu akan menarik beberapa partai lainnya termasuk partai yang mendukung pemerintah saat ini.

“PKS sudah pasti bergabung. Menurut prediksi saya PAN dan PKB kemungkinan besar akan keluar dari partai koalisi pemerintah, karena ditarik SBY, kemudian ada Partai Perindo juga,” tutur Pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.

Bukan hanya itu, Golkar gerbong Aburizal Bakrie (ARB) juga kemungkinan akan bergabung ke poros Gerindra-Demokrat ini, mengingat Prabowo sangat dekat dengan ARB.

“ARB berpotensi bawa gerbong Golkar untuk mendukung Prabowo,” ujarnya.

Selain itu, ia memprediksikan bahwa tokoh Islam, Ulama bakal menguat ke poros Gerindra dan Demokrat. “Saya kira, ini cukup untuk gempur Jokowi di Pilpres 2019 nanti,” sambungnya.

Bukan hanya itu, koalisi pemerintah yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura berpotensi tambah kocar-kacir lagi jika pemerintah pada dua tahun kedepan kinerjanya buruk.

“Kinerja buruk pemerintah berkorelasi dengan popularitas Jokowi. Jika dalam dua tahun kedepan kinerjanya buruk, maka akan menggerus popularitas pak Presiden,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Bogor, Laporannews – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hanya berlangsung satu jam. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan partai sepakat mengawal pemerintahan saat ini tanpa harus berkoalisi. Hal itu disampaikan oleh SBY yang mengatakan bahwa mengawal pemerintahan saat ini demi kepentingan negara.

"Bagi kami wajib hukumnnya untuk mengawal perjalanan bangsa ini. Amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara tepat dan untuk kepentingan rakyat kita dukung, tapi bila tidak apalagi melukai rakyat, akan kritisi dan kita tolak," katanya saat konferensi pers usai pertemuan dengan Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam (27/07).

Mantan Presiden RI ke 6 itu menambahkan, bentuk pengawalan itu dilakukan dengan kerjasama dalam bentuk meningkatkan komunikasi antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Sehingga, kedua partai itu akan melakukan segala aktivitas atau gerakan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," imbuhnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan, partainya wajib untuk mengawal negara yang dijalani pemerintah sekarang. Menurutnya, Demokrat dan Gerindra memiliki pandangan yang sama terkait kondisi pemerintah saat ini. Lanjutnya, ia berpandangan bahwa saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. Seperti halnya pengesahan sistem ambang batas presiden 20 persen.

"Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan. Presidential Treshold adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat demikian,” tutur Prabowo.

Oleh karena itu, ia khawatir demokrasi akan rusak. Sehingga, ia pun sepakat dengan SBY bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan pengawalan.

“Demokrasi itu adalah jalan terbaik dan membutuhkan semangat patuh pada logika, rules of the game, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara. Siapapun, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan, " pungkas Mantan Danjen Kopassus itu.


Kalam Sanjaya

 

Published in Utama

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Malam ini, pimpinan partai Gerindra, Prabowo Subianto dikabarkan akan ke Cikeas, Bogor Jawa Barat untuk bertemu dengan Mantan Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (27/07/2017). Pertemuan itu diduga tengah menjajaki wacana koalisi partai di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Wakil Ketua Dewan partai Demokrat, Agus Hermanto menginginkan dan menyutujui jika koalisi kedua partai tersebut diwujudkan. Bahkan, kata dia, partainya sudah menyiapkan kadernya untuk maju di Pilpres 2019 nanti. Lanjutnya, ia menyatakan bahwa kader-kader muda demokrat di seluruh Indonesia menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju di Pilpres 2019.

“Partai Demokrat dipastikan akan mengusung apakah itu presiden atau wakil presiden dari partai Demokrat. Nah kalau kita melihat yang ada sekarang ini dari kader-kader seluruh Indonesia itu rata-rata Kawula Mudanya menginginkan mas AHY menjadi next leader,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, meskipun Demokrat belum memutuskan AHY maju di Pilpres 2019, ia mengaku, arus bawah Demokrat yang didominasi kader muda mendorong AHY maju di Pilpres 2019. Lanjutnya, dorongan itu bukan hanya dari kader partai Demokrat, tapi juga dari luar partai Demokrat.

“Rasa-rasanya Indonesia kalau punya leader seperti beliau ini yang cukup andal, masih muda dan gesit,” imbuhnya.

Namun menurutnya, keputusan AHY tergantung keputusan anggota majelis tinggi partai melalui rapat mejelis tinggi. Sehingga, keputusan sebagai pendamping Prabowo masih dipertimbangkan oleh partai Demokrat. Hal itu kata dia, demi memuluskan jalannya partai agar bisa diterima masyarakat Indonesia.

“Partai politik itu harus cair, harus lentur, juga harus betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga harus betul-betul memenuhi kehendak dari rakyat seluruhnya,” tutupnya. 


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, tujuan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Cikeas salah satunya adalah meminta pendapat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait memenangkan Pilpres 2019 nanti. Karena ia menilai bahwa Prabowo masih berkeinginan kuat untuk maju kembali sebagai calon Presiden.

“Yang jelas Pak Prabowo sampai saat ini kan masih betul-betul masih firm ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pemilu yang kemarin barusan diketahui,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, SBY yang telah memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut diketahui oleh semua pihak. Sehingga kata dia, Prabowo ke Cikeas merupakan hal yang wajar meminta wejangan dari Ketua Umum Demokrat.

Lebih lanjut, selain meminta wejangan partai Gerindra dan Demokrat, ia mengharapkan kedua partai itu bisa berkoalisi di Pilpres 2019.

“Tentunya kecuali tadi meminta pandangan meminta hal-hal yang terbaik, itu juga kalau seandainya berkoalisi. Itu sah-sah saja karena dengan Koalisi kalau kita hitung antara partai Gerindra dan partai Demokrat sudah lebih dari 20%,” terangnya.

Seperti diketahui, Undanng-Undang Pemilu yang baru mewajibkan ambang batas suara 20%. Dan partai Demokrat termasuk yang mendukung upaya gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: Dok. Partai Golkar)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua umum partai Golkar, Setya Novanto menilai, pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto yang akan dilakukan di Cikeas Bogor, Kamis (27/07/2017) malam ini, merupakan pertemuan yang biasa.

Pertemuan kedua pimpinan partai itu, dikabarkan untuk membahas rencana persiapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Namun, menurut ketua DPR itu, pertemuan kedua tokoh tersebut bukanlah untuk menjegal lawan politik Golkar di Pilpres nanti yaitu Joko Widodo.

“Kami yakin bahwa pembicaraan itu masalah-masalah yang berkait berkembang sekarang,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/07).

Ia meyakini, pertemuan mantan TNI itu, punya tujuan politik didalamnya. Namun kata dia, tujuan itu semata-mata untuk kemajuan bangsa dan negara.

“Deal politik sebagai ketua partai (Prabowo dan SBY) tentu membicarakan semua keadaan. Tetapi kita belum tahu. Kami nantinya akan berikan komentar,” imbuhnya.

Ia pun menuturkan bahwa partai Golkar akan tetap fokus mendukung calon Presiden Jokowi di Pilpres 2019 nanti. meski demikian, urusan pemilihan presiden masih jauh, yakni masih ada waktu sekitar satu setengah tahun hingga dua tahun ke depan. Menurutnya, dinamika politik akan selalu berubah.

“Golkar ini kan selalu menjunjung tinggi asas taat asas jadi tetap kita mendukung Pak Jokowi dan kita selalu berusaha yang terbaik dan berusaha mengedepankan komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai lain,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, jika partai Demokrat benar-benar berkoalisi dengan partai Gerindra dan dengan partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, maka pertarungan akan sangat seru dan bagus bagi perpolitikan Indonesia. Menurutnya, pembentukan koalisi atau poros itu akan membangun keseimbangan politik pada Pilpres 2019 nanti.

“Poros itu membangun keseimbangan politik. Jika bangsa ini mau maju, maka harus ada check and balances,” kata Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, terbentuknya poros yang bisa dikatakan seimbang dengan partai koalisi pemerintah saat ini sangat penting, karena itu adalah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Lanjutnya, jika tidak ada kekuatan penyeimbang bagi kekuatan yang lain, maka tidak ada istilah kompetisi demokrasi yang selama ini dicita-citakan bersama.

“Sehingga perpolitikan Indonesia tidak didominasi oleh partai atau kelompok tertentu,” terangnya.

Seperti diberitakan oleh beberapa media, bahwa partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang menghadapi Pilpres 2019. Demokrat pun siap jika diajak berkoalisi, termasuk dengan Gerindra.

Ia pun mencontohkan, pada Pilpres 2019 nanti partai koalisi pemerintah adalah PDIP, PPP, PAN, Golkar, Nasdem, PPP, PKB melawan Gerindra, PKS dan Demokrat.

“Atau mungkin nanti PAN keluar dari koalisi pemerintah, itu akan lebih seru lagi,” imbuhnya.

Ia pun mengakui bahwa melawan incumbent memanglah berat, tetapi bukan tidak mungkin incumbent tersebut kalah.

“Memang melawan incumbent itu sangat berat. Tapi dipolitik tidak ada yg tidak mungkin. Kuat atau tidaknya  tergantung dinamika politik yang berkembang nanti. Yang jelas pertarungan akan seru,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol
Wednesday, 26 July 2017 00:00

Seperti Apa Kriteria Cawapres Prabowo?

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, partai Gerindra masih mencari sosok pendamping Prabowo Subianto di Pemilu 2019 nanti. ia menyebutkan, pendamping Prabowo harus bisa saling melengkapi satu sama lain demi kerjasama yang baik.

"Mestinya komplementer, menunjang kemudian bekerja sama. Dan secara partai pendukung ada akseptabilitas yang kuat," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, partainya terbuka bagi siapa saja yang akan mendampingi Prabowo. Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu masih dua tahun, sehingga persiapan untuk menguatkan konsolidasi masih dimungkinkan. Lanjutnya, ia juga menyebutkan bahwa partainya juga bisa merekrut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara resmi sudah menjadi kader partai Demokrat.

"Semua kemungkinan itu masih terbuka. Baik dengan PKS dan PAN bersama-sama. Berempat atau bahkan nanti lebih besar mendukungnya. Saya kira ini situasinya masih sangat tergantung pada perkembangan ke depan yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Pemilu," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto akan bertemu dengan SBY selaku pimpinan partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Kabarnya, pertemuan itu akan membahas seputar persiapan Pemilu 2019. Pertemuan Prabowo dan SBY, bisa bertukar pikiran terkait dengan rencana dan strategi untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Paling tidak, dengan cara kedua partai dapat menggalang dan menyusun kekuatan, bahkan mengusung koalisi.

"Pak Prabowo dengan Pak SBY masih terus mencocokkan waktu karena ketum kan memiliki agenda-agenda yang sangat padat. Insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan ketemu pada waktu yang cocok," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/07).

Hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan dukung an terhadap Prabowo. Karena, kata Fadli, persyaratan masih belum dibuat oleh masing-masing partai.

"Saya yakin sampai saat ini belum ada partai-partai secara final sudah menyatakan secara resmi mndukung itu. Karena memang persyaratan saja belum dibuat, jadi kalau ada dukungan yang sekarang ini terjadi lebih bersifat pada keputusan politik taktis," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Dok. Partai Demokrat)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Umum Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan siap untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa timur 2018 nanti. Ia mengaku, Minggu depan dirinya akan mendaftarkan secara resmi di partai Demokrat.

"Jadi benar ya kalau saya akan maju di Pilgub Jatim berikut bertarung. Ini tentunya tidak begitu saja. Ini berkat dorongan dan dukungan masyarakat yang begitu penting karena dianggap saya sudah dipilih dari Malang Raya. Minggu depan saya akan mendaftar ke Partai," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07).

Sebagaimana diketahui, Nurhayati merupakan anggota DPR Dapil V Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan secara matang untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur. "Saya kira itu bukanlah hal yang terlalu. Itu kesadaran siapa saja untuk mengukur diri. Tentunya kita enggak maju secara konyol," tuturnya.

Perempuan kelahiran Solo itu mengaku, telah mendapat dukungan dari masyarakat Jawa Timur. Meski yakin mendapat dukungan, ia menyatakan akan tetap mengikuti proses penyaringan yang ada di internal Demokrat.

“Meskipun saya duduk sebagai Waketum, saya harus ikuti prosesnnya. Saya tidak mau serta merta. Kalau menunggu pendaftaran, di DPD, saya mendaftarkan diri sebagai Cagub,” tuturnya.

Sementara itu, terkait restu dari Ketua Umum Paetai Demokrat terkait pencalonannya ini, ia mengklaim semua jajaran elit partai dapat dipastikan sudah mengetahui kesiapannya untuk maju menjadi calon gubernur.

“Tentunya kegiatan saya ini telah diketahui Pak SBY, Pakde Karwo pun sudah tahu bahwa saya insyallah akan maju di jatim 1 dan melanjutkan perjuangan Pakde Karwo sendiri,” ujarnya.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), menambahkan bahwa timnya telah merumuskan visi dan misi dalam Pilgub Jatim 2018. Lanjutnya, dirinya juga akan memberdayakan potensi perempuan di Indonesia.

“Jadi saya selalu ingin mengajak perempuan berkecimpung dunia politik. Jadi tidak harus nunggu partai politik yang meminta, tapi kalau ada dorongan dari masyarakat seperti saya, ya ayo kita lakukan bersama. Jadi siapa saja karena setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk memilih dan dipilih dan itu dilindungi oleh Undang-Undang,” paparnya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Pemilu
Page 1 of 3

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan