laporannews.com - Displaying items by tag: Agus Hermanto

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Polri, Victor juga akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, melalui Barisan Muda partai Demokrat, pihaknya juga akan melaporkan Victor kepada penegak hukum dan MKD. Sehingga proses hukum Victor bisa dituntaskan baik di MKD maupun di kepolisian.

“Ada yang disampaikan di MKD, tentunya kalau di MKD akan diproses di MKD, namun yang saya tahu persis sekarang sudah disampaikan pada para aparat penegak hukum kepada Bareskrim, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja dengan berkeadilan, transparan dan akuntabel,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/08).

Ia menambahkan, dengan adanya laporan ini, maka lengkap sudah empat partai yang dituduhkan Victor dalam melakukan proses hukum tersebut. Lanjutnya, pihaknya juga akan mengawasi kepada penegak hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

“Tentunya kita percayakan pada penegak hukum dan marilah kita memberikan pengawasan penegak hukum, karena kami melihat bahwa banyak hal yang disampaikan saudara Victor Laiskodat dan itu bisa saja ada indikasi melanggar Undang-Undang IT atau bisa juga penistaan agama,” tuturnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Published in Parpol

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, tujuan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ke Cikeas salah satunya adalah meminta pendapat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait memenangkan Pilpres 2019 nanti. Karena ia menilai bahwa Prabowo masih berkeinginan kuat untuk maju kembali sebagai calon Presiden.

“Yang jelas Pak Prabowo sampai saat ini kan masih betul-betul masih firm ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pemilu yang kemarin barusan diketahui,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (27/07).

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, SBY yang telah memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut diketahui oleh semua pihak. Sehingga kata dia, Prabowo ke Cikeas merupakan hal yang wajar meminta wejangan dari Ketua Umum Demokrat.

Lebih lanjut, selain meminta wejangan partai Gerindra dan Demokrat, ia mengharapkan kedua partai itu bisa berkoalisi di Pilpres 2019.

“Tentunya kecuali tadi meminta pandangan meminta hal-hal yang terbaik, itu juga kalau seandainya berkoalisi. Itu sah-sah saja karena dengan Koalisi kalau kita hitung antara partai Gerindra dan partai Demokrat sudah lebih dari 20%,” terangnya.

Seperti diketahui, Undanng-Undang Pemilu yang baru mewajibkan ambang batas suara 20%. Dan partai Demokrat termasuk yang mendukung upaya gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengapresiasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan menaikkan dana Partai Politik (parpol). Menurutnya, kenaikan dana parpol menjadi kemudahan bagi parpol untuk melaksanakan kaderisasi. Sehingga, kata dia, dana yang mencukupi akan mempunyai keleluasaan pendidikan parpol yang diharapkan bisa mencapai jajaran ranting atau kelurahan.

“Kalau dana dibesarkan sebesar itu pendidikan bisa disampaikan kepada jajaran paling bawah,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/07).

Ia menambahkan, kenaikan dana tersebut dikhususkan untuk pembinaan parpol yang notabene unuk kaderisasi. Politisi Demokrat itu menyebutkan bahwa saat ini sudah ada Rp108 itu digunakan kaderisasi.

“Jadi kalau untuk beli mobil ga boleh, beli gedung ga boleh. Jadi dikhususkan untuk pembinaan,” imbuhnya. 

Ia pun mengusulkan, dana tersebut harus diaudit oleh lembaga editor independen dan disampaikan ke Komisi Pemulihan Umum (KPU) yang bisa dilihat dengan mudah melalui website.

“Aturan mainnya dana ini diajukan oleh pemrintah yang akan dibahas di dalam APBN. Sehingga dalam pengajuan itu including dalam APBN P 2017 atau APBN 2018. Terserah pemerintah mau dieksekusi kapan, sehingga pada saat penyampaiannya berkala, bisa sebulan sekali atau sekali tiga bulan. Tergantung pemerintah menyampaikan seperti apa.” tuturnya.

Ia menjelaskan, penyampaian itu juga ditentukan oleh besaran perolehan suara parpol dalam pemilu 2014 kemarin. Sehingga kata dia, hal itu jauh dari angka money politic. Ia pun menilai, angka Rp 108 menjadi Rp1.000 itu sudah mencukupi. Menurutnya, hal itu merupakan suatu kemajuan yang patut disyukuri dan harus dilaksanakan sesuai azasnya yaitu akuntabel dan auditable.

“Kalau dilihat dari kebutuhan itu tentunya relatif. Ada yang mungkin sangat besar sekali, ada yang cukup besar karena ini menggunakan APBN,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

 

Jakarta, Laporannews- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pemerintah dan DPR mengintensifkan pembicaraan mengenai lima isu krusial dalam Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu.

"Kalau di DPR krusialnya bisa di-voting, tapi ini juga dengan pemerintah. Pemerintah saya lihat juga mempunyai harapan ataupun keinginan yang cukup kuat masalah presidential threshold dan sistem pemilu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/06).

Lima isu krusial dalam pembahasan revisi UU Pemilu, yaitu syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Isu krusial lainnya adalah mengenai metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan dan sistem pemilu.

“Kerumitan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial itu karena antara pemerintah dengan DPR memiliki keinginan tersendiri,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, lima isu krusial itu hingga kini masih belum diputuskan DPR bersama pemerintah.

“Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinyu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," tutupnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan adanya pembicaraan yang intensif antara Pemerintah dan DPR agar dapat menghasilkan UU pemilu yang berkualitas.


Thariq Malaka

 

Published in Pemilu
Thursday, 22 June 2017 00:00

Demokrat Bakal Usung AHY di Pilpres 2019?

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Partai Demokrat tengah menggodok calon Presiden di Pemilu 2019 mendatang. Nama putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono ramai diperbincangkan sebagai calon Presiden 2019. Namun, pencalonan Agus sangat tergantung dengan syarat yang diatur RUU penyelenggara Pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Demokrat, Agus Hermanto yang mengatakan bahwa keputusan untuk mengusung kader Demokrat sebagai calon presiden tergantung RUU pemilu yang baru. Sebagaimana diketahui, Demokrat masih sepakat soal angka ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

“Kalau ditanya jadi capres atau cawapres, semua tergantung undang-undang pemilu yang diketok. Yang jelas, di dalam rakernas NTB diputuskan Demokrat akan mengusung Presiden dan Wapres di Pemilu 2019. Untuk mengusung, kita sesuaikan dengan UU Pemilu yang ada. Kita lihat hasil penggodokan pemilu,” ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/02).

Ia menjelaskan bahwa munculnya nama Agus Harimurti sebagai Capres 2019 berdasarkan permintaan dari kader-kader Demokrat. Lanjutnya, mayoritas kader menginginkan Agus Yudhoyono untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Saya kan sudah muter, kemarin safari Ramadan juga ikut muter. Memang rata-rata masyarakat Indonesia wabilkhusus kader-kader Demokrat itu menginginkan Mas AHY itu menjadi next leader. Next leader itu kan canangannya ataupun kita fokuskan pasti 2019," tuturnya.

Selain karena adanya aspirasi dari bawah, Ia menyebutkan bahwa pria yang dikenal dengan panggilan AHY itu memenuhi kriteria karena termasuk kategori 'darah biru.' Apalagi saat ini, AHY juga sudah bergabung dengan Partai Demokrat.

"Meski AHY baru bergabung setelah pilkada kemarin, kan sudah kental betul. Ibaratnya, kalau bahasa politik itu darah biru. Sehingga tidak perlu diragukan lagi beliau adalah kader Demokrat, Yang jelas beliau sekarang sedang memikirkan permintaan dari kader itu. Dan paling tidak sekarang memperkenalkan dengan memberikan seminar-seminar, kegiatan olahraga," pungkasnya.


Thariq Malaka

 

Published in Parpol

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa partainya tidak ingin ikut campur terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus), salah satunya pembahasan usulan anggaran Kepolisian dan KPK pada 2018.

“Apa yang diambil keputusan itu di luar tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami mempersilakan kepada teman-teman, tapi itu bukan anjuran atau dari hal-hal yang dikhususkan kepada kami,” kata politikus Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/02).

Wakil Ketua DPR itu, dari awal tidak setuju atas pembentukan hak angket. Hal itu menunjukkan bahwa partai Demokrat memiliki sikap konsisten terhadap hak angket hingga saat ini. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa partai Demokrat setuju dengan upaya pengawasan dan penguatan KPK. Namun, tidak dengan mekanisme angket. Menurutnya, sebaiknya salah satu upaya dalam menguatkan adalah dengan menambah personel atau penyidik KPK sampai 10 kali lipat sesuia janji Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi dulu janji KPK akan dikuatkan. Penyelidiknya, penyidiknya akan dilipatgandakan 10 kali lipat, sekarang ini ada 100 kalau jadi 1000 kan hebat itu penyidiknya. Saya lebih setuju penyidiknya dikuatkan sampai 10 kali lipat akan kuat," tuturnya.

Ia meyakini bahwa langkah yang diambil Demokrat merupakan yang terbaik. Lanjutnya, ia yakin bahwa partai-partai lain yang tergabung Pansus Hak Angket pun memahami sikap dan posisi Demokrat itu.

"Memang kami berbeda, tapi kami yakin jadi khazanah yang terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Pansus DPR mengusulkan anggaran untuk KPK dan Polri di bekukan. Wacana pembekuan anggaran itu diusulakna oleh anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun. Usulan itupun mendapat dukungan dari berbagai politisi di DPR.


Thariq Malaka

 

Published in Kebijakan/UU

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait situasi dan kondisi politik yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, sikap Presiden dalam menegaskan keutuhan NKRI memang harus dilakukan agar semua pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat NKRI sehingga kondisi politik yang memanas bisa diredam.

“Dan ini memang harus seperti itu ya itu sudah benar pak Jokowi menganjurkan untuk memperkokoh dan memperkuat NKRI dan rasa kebangsaan kita.” Katanya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/05).

Tidak hanya itu, menurutnya, pidato Presiden Jokowi juga dapat memperkuat nasionalisme dan persahabatan antar umat beragama, lintas partai, dan ormas  sehingga hal itu bisa menghindari bentrokan-bentrokan yang seharusnya menuju hal yang jauh lebih solid.

“Siapa lagi kalau bukan Presiden sekarang yang tertinggi di dalam kepala pemerintahan dan kepala negara adalah Presiden dan Presiden memberikan seperti itu adalah sudah benar. Ini hanya mempertegas dari hal-hal yang betul-betul tidak lari dari koridor hukum yang ada, sehingga hal-hal yang misalnya ada sedikit tidak sesuai dengan koridor hukum,” imbuhnya.

Selain itu, politisi Demokrat itu memuji perintah Jokowi yang meminta Kapolri dan TNI untuk bertindak tegas jika ada gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan menagncam keutuhan NKRI.

“Tentunya aparat hukum bisa meluruskan yang tidak sesuai dengan koridor keamanan aparat keamanan polisi maupun TNI juga bisa meluruskan sehingga kita dalam berkehidupan berbangsa dan negara kita betul-betul memberikan kemudahan dan juga betul-betul sesuai dengan cita-cita proklamasi kita,” sanjungnya.

Oleh karena itu, ia berharap kedepanya isu-isu kecil bisa ditindak secara tegas oleh pihak aparat agar isu kecil tidak menjadi besar

“Ini harus disikapi karena hal kecil tidak boleh menjadi besar untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan aparat penegak hukum untuk ini betul-betul mencegah supaya hal ini jangan sampai menjadi besar,” pintanya.


A. Ainul Ghurri

 

Published in Nasional

Jakarta, Laporannews - Permintaan Maaf Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait perkataannya yang menyinggung Al Qur’an Surah Al Maidah Ayat 51, tak lantas membuat dirinya aman. Karena sejumlah ormas maupun para politisi tetap saja ingin membawa Ahok ke ranah hukum. Polemik tersebut tentu mengundang pernyataan dari berbagai pihak.

Published in Nasional

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan