laporannews.com - Parpol

Parpol

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi II DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, kepengurusan partai politik (parpol) di Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diverifikasi sebagai syarat peserta Pemilu 2019 nanti.

"Hari ini KPU dan Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Rapat menyepakati kalau seluruh parpol di daerah otonom baru harus diverifikasi secara faktual," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (28/08).

Wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara itu menambahkan, dengan pengaturan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kaltara dapat segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi faktual parpol tersebut.

"Saya harap KPU Kaltara segera menyosialisasikan aturan ini kepada semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap-siap diverifikasi," imbuhnya.

Hetifah menambahkan bahwa ketentuan pasal yang mengatur verifikasi memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II. Terlebih ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi pasal 173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain soal verifikasi, pembahasan lain yang cukup alot adalah syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di semua tingkatan pada PKPU. Lanjutnya, ia mengapresiasi langkah KPU ini yang berupaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski demikian, draf PKPU ditolak oleh forum rapat.

"Ini memang tidak diatur di UU Pemilu. Yang diatur di UU hanya mengharuskan paling sedikit menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Sebetulnya PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan di semua level", jelasnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPU dan Komisi II sudah membahas dua PKPU, yaitu tahapan Pemilu, dan PKPU verifikasi, pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu.


Jamin Mina

Last modified on 29/08/2017

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI Perjuangan menghikmati kemerdekaan bangsa sebagai hasil perjuangan patriotik yang berdiri kokoh pada kekuatan bangsa sendiri.

"Sebelum membacakan Teks Proklamasi Bung Karno menyampaikan Pidato Singkat yg intinya, hanya bangsa yg berani meletakkan nasibnya di tangan sendiri akan berdiri dengan kokohnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (17/08).

Ia menilai, Kemerdekaan adalah manifesto pembebasan, yakni bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan dan bebas menentukan nasib bangsa ditangan sendiri.

“Atas dasar itu maka lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan RI, sebagai satu nafas perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia Raya,” imbuhya.

Ia menyebutkan bahwa dengan menggunakan momentum peringatan kemerdekaan tersebut, PDI Perjuangan mengadakan upacara bendera yang dihadiri segenap komponen Partai, masyarakat sekitar Lenteng Agung. Selain itu, sekolah SMA yang memenangkan lomba Paskibra dan peserta yang mencerminkan ke Indonesia-an. Setelah upacara, dihadirkan gelar tampilan budaya dan kegiatan lomba yang melibatkan partisipasi rakyat seperti Panjat Pinang, Makan Krupuk, Egrang.

“PDI Perjuangan menempatkan jalan kemerdekaan untuk masyarakat adil dan makmur tersebut dengan menggelorakan semangat berdikari, semangat percaya diri dan mengajak seluruh pemuda bangsa untuk berjuang menggelorakan nasionalisme agar hadir sebagai bangsa pelopor untuk Indonesia dan dunia,” tutupnya.


Johanna Firdasah

 

Last modified on 18/08/2017

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, untuk mendapatkan tiket pemilu 2019 mendatang, semua partai politik harus di verifikasi ulang. Menurutnya, hal itu untuk menghindari kecurigaan dan demi rasa keadilan dalam pemilu yang jujur dan adil.

“Semua harus di verifikasi, baik partai lama yang pernah bertarung di 2014 ataupun partai baru yang baru muncul. Verifikasi harus bersifat terbuka. Dan jangan tertutup. Karena untuk menghindari kecurigaan. Asas keterbukaan harus dijunjung tinggi oleh KPU,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (15/08).

Ia pun menambahkan, setelah di verifikasi maka, kata dia, nantinya akan terlihat partai politik yang pantas untuk ikut dalam kontestasi politik di Pemilu 2019 mendatang. “Partai baru akan teruji melalui verifikasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, semestinya dapat memberikan peluang kepada semua partai politik yang memenuhi syarat untuk bertarung dalam pemilu.

“Kita ini masih dalam transisi menuju demokrasi. Demokrasi sejatinya memberikan semua partai politik. Tak terkecuali dengan partai baru juga harus diberi ruang untuk melakukan verifikasi dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara independen untuk bersikap terbuka dan adil kepada semua parpol, sehingga tidak memihak kepada partai manapun. Selain itu, ia juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Memutus dengan seadil-adilnya. Tapi nanti apapun keputusan MK harus diterima,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

Last modified on 16/08/2017

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, opini yang berkembang luas terkait dengan sikap partai Golkar di pemerintahan Joko Widodo untuk mengamankan kasus Ketua umumnya, Setya Novanto tidak memiliki dasar apapun. Apalagi, menurutnya, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat.

“Dari segala analisa yang ada ternyata malah menjadi terbalik dan jokowi tidak mau mengintervensi proses hukum yang ada. Malahan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi begitu kuat,” katanya kepada Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia melihat, dalam situasi gonjang-ganjing partai Golkar saat ini, ada kader partai dan mantan ketua umumnya yang menjadi "Rising Star" yaitu Jusuf Kalla yang juga sebagai Wakil Presiden Jokowi memiliki peranan besar.

“Peran Jusuf Kalla menjadi strategis saat ini, disaat Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing karena Ketua Umumnya telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Gejolak menjadi reda bila Partai Golkar dipimpin sementara oleh Jusuf Kalla sambil mempersiapkan pengganti SN dengan mekanisme dan aturan internal Partai Golkar,” tuturnya.

Peran yang dimaksud adalah mengambil alih sementara tongkat komando Partai Golkar dari tangan Setya Novanto untuk sementara waktu, sampai nanti partai era Orde Baru tersebut menemukan sosok pemimpin pengganti. Sehingga, kata dia, bila Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar kembali dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi, maka akan semakin solid seperti pengalaman 2004-2009 saat itu.

“Pengalaman sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tentunya Jusuf Kalla akan mengantarkan Partai Golkar seperti era kepemimpinannya kala itu. Dan tangan dingin Jusuf Kalla mampu meredam gejolak saat ini untuk mempersiapkan pergantian Ketua Umumnya yang telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Menurutnya, posisi Jusuf Kalla saat ini sangat tepat menjadi "Rising Star" diantara kader Partai Golkar yang lainnya. Agar kendali partai Golkar dapat berdiri tegak terkait kondisi yang sedang tersandung masalah besar itu.

“Agar jalinan Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi semakin kondusif dan sehat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) merilis nama-nama yang dianggap memberikan dukungan dan sejalan dengan visi ‘Golkar Bersih’. Gerakan ini lahir untuk membersihkan citra partai Golkar yang saat ini dianggap negatif terhadap masyarakat setelah Ketua umum partai Golkar menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Gerakan itu dideklarasikan pada 25 Juli 2017 lalu karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya.

Ketua GMPG. Ahmad Doli Kurnia mendorong kepada 17 orang yang terdiri dari pengurus DPP partai Golkar sampai senior Golkar yang mereka anggap menginginkan perubahan di tubuh partai Golkar.

"Mereka (17 nama) itu kami nilai memiliki rekam jejak yang cukup baik serta berkomit dlaam mendukung gerakan Golkar Bersih dan bebas korupsi. Pandangan kami sama mengalami pemerosotan didalam masyarakat citra negatif nya juga semakin meluas, karena di tersangkanya Ketua umum kita Setya Novanto," katanya di SCBD, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/08).

Ia pun mendorong kepada 17 nama itu untuk mengadakan Munaslub guna menyelamatkan partainya. Lanjutnya. Ia menyebutkan bahwa 17 nama itu mendukung secara terbuka untuk memobilisasi partai Golkar. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan dukungan secara terbuka pada upaya konsolidasi Golkar dalam mendukung Setya Novanto.

“Jadi nama-nama yang tinggal di DPP untuk melakukan perubahan,” imbunya.

Ia mengakui. Dari 17 nama sudah berkomunikasi langsung dengan GMPG, sehingga, pihaknya selalu mengamati sikap dan pandangan dari 17 nama tersebut baik dalam pernyataan di publik maupun didalam forum-forum internal di partai Golkar. Lanjutnya, dari 17 nama tersebut memiliki visi yang sama untuk memperbaiki dan membersihkan citra partai Golkar dari Indonesia yang bebas korupsi.

"Kami menetapkan 17 nama ini untuk bisa aktif dalam melakukan konsolidasi dan ikut mwmimpin gerakan Golkar bersih ke semua level baik di tingkat nasional maupun di daerah- daerah

Berikut 17 Nama yang dirilis GMPG penggagas Gerakan Golkar Bersih. 

  1. Yorris Rawweyai
  2. Nusron Wahid
  3. Kahar Muzakir
  4. Ladowijk Paulus
  5. Airlangga Hartarto
  6. Ibnu Munzir
  7. Indra Bambang Utoyo
  8. Agus Gumiwang
  9. Zainuddin Amali
  10. Eni. M. Saragih
  11. Bambang Soesatyo
  12. Andi Sinulingga
  13. Gatot Sudjito
  14. M. Sarmudji
  15. TB. Ace Hasan Syadjily
  16. Ichsan Firdaus
  17. Ridwan Hisyam

A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan, mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetap menjagokan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk berlaga dalam Pilgub Jawa Timur 2018 nanti. Namun hingga kini, PKB masih berusaha merayu ke beberapa partai politik untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Pikada Jawa Timur.

"Prosesnya sudah dalam konteks mau final. Kalau di PKB sendiri kan sudah final (dukung Gus Ipul), tetapi kita sedang berkomunikasi dengan sahabat-sahabat partai lain," katanya saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Selasa (8/08).

Ia menambahkan, dalam bursa pesta demokrasi lima tahunan di Jawa Timur, terdapat nama-nama tokoh yang memiliki potensi‎ besar untuk mengalahkan Gus Ipul.

Namun, hingga kini partainya masih dalam kondisi penjajakan kadernya kepada parpol-parpol lainnya, salah satunya dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, dalam rangka menggalang kekuatan.

"Yang kuat ada beberapa, tetapi yang sangat intens (komunikasi) ya dengan PDI-P. Kita masih menunggu (PDI-P) mencalonkan siapa," terangnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini PKB masih mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Gus Ipul menjadi calon wakil gubernur. Oleh karena itu, PKB berusaha merayu PDI-P untuk‎ menyatukan kekuatan untuk memenangkan pertarungan di Pilgub Jawa Timur nanti. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa PKB sudah dipastikan mendukung Saifullah Yusuf.

"Kita sudah bulat lahir batin dukung Gus Ipul," pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

Last modified on 08/08/2017

 

Jakarta, Laporannews - Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid meminta Partai Nasdem tidak memanipulasi opini terkait pidato kadernya, Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Viktor menuduh empat partai secara eksplisit yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai yang mendukung kelompok ekstremis atau pendukung khilafah. 

"Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti Pancasila. Ini terbalik, cara dan apa yang dikatakan Viktor itulah yang tidak Pancasilais,"‎ katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/08).

Ia menilai, sangat tidak tepat bila organisasi masyarakat ataupun partai politik yang menentang Perppu Ormas dicap sebagai menentang Pancasila. Pasalnya, kecintaan pihak-pihak penentang Perppu Ormas terhadap fondasi negara sudah jelas dan final.

"Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi ormas Islam, apalagi untuk Gerindra," terangnya.

Ia pun menegaskan bahwa menentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sama dengan membela demokrasi agar tak terjerembab dalam jurang otoritarianisme. "Perppu Ormas bukan hanya soal HTI dan khilafah, tapi soal demokrasi di negara Pancasila yang harus kita luruskan dan kita jaga jangan berubah menjadi otoriter," pungkas Sodik.

Sebagai informasi, Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Viktor Laiskodat pada hari Senini (7/08/2017). Dalam kesempatan itu, Nasdem berkukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Sebelumnya, PKS, Gerindra dan PAN melaporkan tuduhan tersebut kepada Bereskrim Polri. Selain itu, pihak Demokrat juga akan melaporkan Victor kepada Mahkamah Dewan Kehormatan Dewan DPR untuk mengusut tuntas kasus Victor Laiskodat.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah di Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke Bareskrim Polri, Victor juga akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, melalui Barisan Muda partai Demokrat, pihaknya juga akan melaporkan Victor kepada penegak hukum dan MKD. Sehingga proses hukum Victor bisa dituntaskan baik di MKD maupun di kepolisian.

“Ada yang disampaikan di MKD, tentunya kalau di MKD akan diproses di MKD, namun yang saya tahu persis sekarang sudah disampaikan pada para aparat penegak hukum kepada Bareskrim, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja dengan berkeadilan, transparan dan akuntabel,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/08).

Ia menambahkan, dengan adanya laporan ini, maka lengkap sudah empat partai yang dituduhkan Victor dalam melakukan proses hukum tersebut. Lanjutnya, pihaknya juga akan mengawasi kepada penegak hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

“Tentunya kita percayakan pada penegak hukum dan marilah kita memberikan pengawasan penegak hukum, karena kami melihat bahwa banyak hal yang disampaikan saudara Victor Laiskodat dan itu bisa saja ada indikasi melanggar Undang-Undang IT atau bisa juga penistaan agama,” tuturnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Last modified on 07/08/2017

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, aksi saling serang yang dilakukan oleh elit Partai Politik akhir-akhir ini mengindikasikan perang terbuka Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah dimulai. Ia memprediksi, situasi panas Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan terulang kembali pada Pilpres 2019 mendatang, dan akan menjadi gejala nasional.

“Perang terbuka itu sudah mulai, Parpol sudah mulai memetakan dirinya masing-masing, siapa lawan siapa dan siapa mendukung siapa. Hal itu sudah dimulai oleh Parpol itu sendiri, yang seharusnya menunjukkan kepada masyarakat politik yang santun dan politik yang membangun,” katanya di Jakarta, Minggu (6/08).

Ia menyebutkan, terkait isu yang sudah mulai dihembuskan saat ini tidak jauh dari isu PKI dan Anti Pancasila atau isu Intoleran. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu sempat heboh pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Buruh Partai Gerindra, Arif Poyuono. Dalam pernyataan tertulisnya sempat menyebutkan bahwa PDIP menunjukkan sikap anti kritik yang dinilainya seperti PKI terkait UU Pemilu.

Selang beberapa hari, pernyataan mengejutkan dan kontroversial keluar dari lisan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Victor Laiskodat yang menyatakan bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai yang intoleran dan pendukung khilafah.

Pernyataan-pernyataan itu kemudian menimbulkan reaksi dari sejumlah Parpol yang kemudian disinggung di dalamnya, hingga melakukan laporan ke Polisi terkait pencemaran nama baik dan aksi provokasi.

“Dari fenomena itu, pernyataan-pernyataan yang keluar dari elit politik tersebut secara politik menegaskan dan memetakan lawan politik pada Pilpres mendatang,” ujarnya.

Namun, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu pun tetap berharap, akan terwujud perilaku politik yang santun dan kompetisi yang sportif dalam berbagai perhelatan politik, terutama menjelang Pilpres 2019 mendatang.

“Parpol dan elit harus tunjukkan kepada masyarakat yang baik-baik, jangan malah bikin gaduh,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

Last modified on 07/08/2017
Page 1 of 18

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan