Nasional

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait situasi dan kondisi politik yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, sikap Presiden dalam menegaskan keutuhan NKRI memang harus dilakukan agar semua pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat NKRI sehingga kondisi politik yang memanas bisa diredam.

“Dan ini memang harus seperti itu ya itu sudah benar pak Jokowi menganjurkan untuk memperkokoh dan memperkuat NKRI dan rasa kebangsaan kita.” Katanya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/05).

Tidak hanya itu, menurutnya, pidato Presiden Jokowi juga dapat memperkuat nasionalisme dan persahabatan antar umat beragama, lintas partai, dan ormas  sehingga hal itu bisa menghindari bentrokan-bentrokan yang seharusnya menuju hal yang jauh lebih solid.

“Siapa lagi kalau bukan Presiden sekarang yang tertinggi di dalam kepala pemerintahan dan kepala negara adalah Presiden dan Presiden memberikan seperti itu adalah sudah benar. Ini hanya mempertegas dari hal-hal yang betul-betul tidak lari dari koridor hukum yang ada, sehingga hal-hal yang misalnya ada sedikit tidak sesuai dengan koridor hukum,” imbuhnya.

Selain itu, politisi Demokrat itu memuji perintah Jokowi yang meminta Kapolri dan TNI untuk bertindak tegas jika ada gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan menagncam keutuhan NKRI.

“Tentunya aparat hukum bisa meluruskan yang tidak sesuai dengan koridor keamanan aparat keamanan polisi maupun TNI juga bisa meluruskan sehingga kita dalam berkehidupan berbangsa dan negara kita betul-betul memberikan kemudahan dan juga betul-betul sesuai dengan cita-cita proklamasi kita,” sanjungnya.

Oleh karena itu, ia berharap kedepanya isu-isu kecil bisa ditindak secara tegas oleh pihak aparat agar isu kecil tidak menjadi besar

“Ini harus disikapi karena hal kecil tidak boleh menjadi besar untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan aparat penegak hukum untuk ini betul-betul mencegah supaya hal ini jangan sampai menjadi besar,” pintanya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima kunjungan Presiden Lithuania Dalia Grybauskatie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/05/2017). Kedatangan Presiden Lithuania, disambut oleh tiga pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan, kunjungan Yang Mulia Presiden Lithuania, Ibu Dalia Grybauskatie memiliki arti penting bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Lithuania. Terlebih lagi ini merupakan kunjungan pertama Presiden Lithuania ke Indonesia.

“Sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1993, kami melihat hubungan bilateral Indonesia-Lithuania berjalan dengan baik. Kedua negara memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/05).    

Ia menjelaskan bahwa kedua negara, dengan potensi dan kelebihannya masing-masing, harus dapat saling melengkapi untuk memajukan kerja sama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang energi terbarukan.

“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi keinginan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan Presiden Lithuania dengan Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, kerjasama antar parlemen juga penting dilakukan untuk mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara. Untuk itu pula, kerjasama antara parlemen Lithuania dan DPR RI perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 

Ia menambahkan, letak kedua negara yang berjauhan, kiranya tidak menjadi penghambat bagi masyarakat Indonesia dan Lithuania untuk bisa saling mengenal lebih dekat.⁠⁠⁠⁠

“Oleh karena itu, untuk lebih saling mengenal di antara masyarakat kedua negara, program people to people contact juga perlu dikembangkan, terutama melalui kerja sama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata,” tuturnya.

Ia menilai, meskipun perdagangan kedua negara belum terlalu besar. Namun, pada tahun 2016 tercatat sebesar 38,6 juta US dollar. Oleh karena itu, ia berharap, Indonesia dan Lithuania untuk kedepanya dapat meningkatkan kerjasama perdagangan yang lebih baik lagi.

“Kami berharap nilai perdagangan kedua negara di tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Himbauan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan perilaku saling menghujat dan memfitnah sekaligus menunjukkan sikap pemerintah dalam merespons situasi dan kondisi sosial dan politik Indonesia akhir-akhir ini memang tidak dipungkiri. momentum politik yang sejatinya mengasah kedewasaan dan kematangan masyarakat dalam berdemokrasi, belum sepenuhnya dipersepsikan dengan baik oleh beberapa komponen masyarakat.

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa kebebasan bersuara dan berpendapat terkadang disalurkan dengan cara-cara yang kurang bijaksana sehingga menimbulkan keresahan dan kegelisahan di tengah masyarakat.

“Jika ini terus berlanjut, tradisi kebangsaan dan keindonesiaan kita nampak hilang dalam suasana yang terjerumus dalam berbagai perbedaan. Tatanan luhur kemasyarakatan kita kehilangan jejak dalam situasi yang diwarnai ragam kepentingan,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/05).

“Tentu saja, kita tidak menafikan perbedaan. Kitapun tidak menutup mata atas ragam kepentingan. Namun, mengelola perbedaan dan ragam kepentingan adalah ciri kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi,” imbuhnya.

Menurutnya, mengelola perbedaan dan ragam kepentingan inilah sebagai tantangan terbesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Memang tidaklah mudah, perbedaan lebih mudah mendefinisikan satu sama lain dibandingkan persamaan dan kebersamaan.

Namun demikian, tradisi leluhur Indonesia telah mewariskan tentang sikap dan perilaku menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan sehingga tidak alergi terhadap perbedaan, melainkan memakluminya sebagai realitas yang harus diterima dan dijadikan kekuatan dalam bingkai NKRI.

“Oleh karena itu, saya mendukung segala langkah-langkah pemerintah dalam mengambil posisi yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saya juga mendukung usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka merangkul seluruh kalangan yang berbeda, baik agama, suku maupun ras untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia,” jelas Ketua Umum Golkar itu.

Ia pun mengajak kepada seluruh komponen bangsa dari berbagai lapisan masyarakat, profesi dan keahlian, serta berbagai posisi dalam status dan kedudukan, untuk senantiasa memberi dan menularkan energi positif kepada sesama anak bangsa.

“Tanamkan benih-benih semangat toleransi dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa sehingga makna Bhinneka Tunggal Ika terpatri dalam ladang pikiran dan hati seluruh komponen bangsa ini. Energi itulah yang akan meminimalisir hingga menghilangkan stigma-stigma dan persepsi-persepsi yang keliru dan tidak bertanggung jawab antara sesama masyarakat, sesama warga negara dan sesama rakyat Indonesia,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. indonesiapolicewatch.com)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengingatkan, Polri perlu memperkuat Direktorat Cybercrimnya untuk mengantisipasi penyebaran virus ransomware WannaCry agar tidak meluas menjadi tren kejahatan baru yang digunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

“Jika WannaCry tidak segera diantisipasi Polri dengan kekuatan penuh unit Cybercrime, masyarakat akan repot tersandera para pelaku kejahatan WannaCry,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Selasa (16/05)

Ia menambahkan, virus ransomware WannaCry yang doyan menyandera data, bagi penggunanya tidak lagi sekadar menjadi kejahatan ekonomi. Ia berpotensi menjadi sebuah trend kejahatan yang lebih besar lagi, yakni terorisme.

“Bagi Indonesia ini sebuah tren yang sangat berbahaya dan menakutkan, sehingga perlu diantisipasi dengan cepat karena potensi radikalisme dan terorisme di negeri ini sangat tinggi. Polri lewat Direktorat Cybercrimenya harus berada di garda terdepan untuk mengantisipasi tren Wannacry,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, melihat tren yang ada bahwa sudah begitu banyak negara yang terserang, WannaCry memang patut diwaspadai dengan cepat. Bagaimana pun di era digital sekarang ini setiap pihak sulit melepaskan diri dari ketergantungan informasi teknologi (IT) dan komputerisasi. Sementara, virus ransomware WannaCry sangat doyan menyandera data pengguna komputer.

“Jika para teroris masuk dan memanfaatkan WannaCry tentunya mereka tak sekadar menyandera data pengguna komputer perusahaan perusahaan besar atau data komputer pemerintahan, lebih dari itu bukan mustahil mereka kembangkan menjadi cyberterorisme, baik untuk membebaskan teman temannya yang ditahan polisi mapun untuk melakukan pemerasan dalam rangka pencarian dana, dengan demikian para teroris tidak perlu lagi melakukan aksi aksi perampokan toko emas untuk mengumpulkan dana,” paparnya.

IPW berharap, Polri bisa bekerja cepat untuk mengikuti perkembangan tren WannaCry, apalagi sejumlah pihak di Indonesia sudah menjadi korban penyanderaan. Sehingga bukan mustahil dalam waktu cepat WannaCry menjadi modus baru yang dilakukan para pelaku kejahatan, seperti teroris, pelaku pemerasan, penyanderaan, aksi pengusaha hitam maupun persaingan bisnis. Dengan adanya virus Ransomware WannaCry, para teroris tidak perlu lagi melakukan penyerbuan dan penyanderaan langsung ke sasarannya, untuk meminta polisi segera membebaskan teman temannya yang ditahan.

“Mereka cukup menyerang jaringan komputer pemerintah atau perusahaan besar, untuk kemudian melakukan penyanderaan secara cyber dan bernegosiasi di dunia maya agar teman temannya segera dibebaskan polisi,” tuturnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Komisi I DPR RI, Dr, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat, yang terjadi saat ini adalah bukan lagi perang fisik, namun perang informasi dan data. Sejalan dengan itu, era TIK membuat sebagian data telah dikemas dalam format digital.

“Untuk itu, permasalahan siber nasional menjadi salah satu isu strategis yang berpotensi mengancam keamanan siber di Indonesia bahkan NKRI, mengingat Indonesia memiliki data negara termasuk data rahasia yang bersifat strategis maupun data warga negara yang sudah sepatutnya dilindungi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Senin (15/05).

Ia menjelaskan, sejauh ini, penanganan dan pengawasan terhadap permasalahan siber nasional masih bersifat sektoral di lingkup Kementerian/Kelembagaan dan belum bersifat koordinatif. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan wilayah sangat luas dan pengguna internet sepertiga lebih dari jumlah penduduk. Sebagai rujukan, sejumlah negara telah memandang keberadaan Badan Cyber sebagai lembaga yang urgent dan harus ada dalam konteks pengamanan negara.

“Belum ada badan yang mampu mengkoordinasikan secara integral. sangat disayangkan belum memiliki Badan Cyber Nasional (BCN). Sebagai contoh Amerika sudah membentuk kekuatan pertahanan cyber pada tahun 2008 dan memiliki akses langsung ke Presiden. Adapun Singapura telah membentuk Badan Cyber pada tahun 2009,” tuturnya. 

Untuk itu, sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan siber seperti pembajakan web dan maraknya serangan virus, ia meminta kepada Pemerintah untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional.

“Urgensi pembentukan lembaga ini, dalam berbagai kesempatan telah dibahas dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,  Kementerian Pertahanan, BIN, dan berbagai lembaga terkait lainnya, agar Pemerintah segera membentuk Badan Cyber Nasional. Sudah saatnya, Pemerintah mempercepat berbagai persiapan untuk menuju pembentuk badan tersebut,” ujarnya.

Ia beralasan, peran dan fungsi BCN adalah untuk menghadapi cyber war dan perang digital di dunia maya serta perlindungan terhadap kemanan data negara dan warga. Lanjutnya, BCN tidak saja berfokus pada defence tapi juga public utilities.

“Untuk itu, berbagai pihak harus dilibatkan baik Pemerintah, kalangan bisnis, akademisi hingga praktisi. Sejalan dengan itu, masyarakat juga memiliki kesadaran untuk melindungan data pribadinya,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Twitter @JimlyAs)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui proses pengadilan. Ia  menjelaskan, dalam proses tersebut, pemerintah hanya bisa membubarkan dalam tiga syarat yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Jadi konstitusi kita sudah jelas, kebebasan berserikat, organisasi bebas, siapa saja membuat organisasi boleh dan dilindungi oleh konstitusi dengan syarat organisasi tersebut itu tidak melanggar konstitusi," ujar Jimly melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/05).

Ia menambahkan, syarat lain bagi ormas adalah tidak boleh menyebarkan kebencian apalagi menyebarkan permusuhan. Lanjutnya, jika ada ormas melanggar tiga syarat sesuai konstitusi, maka pemerintah berhak membubarkanya dalam proses pengadilan dengan segala pembuktianya.

"Namun jika mereka bertentangan dengan Pancasila tidak boleh, itu adalah kewenangan yang tertinggi," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menekankan, siapapun harus tegas dan jangan diam saat ada tindakan yang menyesatkan banyak orang.

"Karena selama ini dibiarkan, memang harus ada ketegasan. Tetapi keputusan dibuat tidak boleh sepihak, harus adil. Keadilan harus ditegakkan untuk semuanya, termasuk teman-teman kita sendiri karena kita bernegara sama-sama," tandasnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap, ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa memperoleh kesempatan hukum dalam berargumentasi soal alasan yang dituduhkan pemerintah saat ini, agar masyarakat bisa menilai dari sisi mana kesalahan atau kebenaran ormas HTI.

“berikan kesempatan pengurus HTI membela diri, maka perlu forum pengadilan, sehingga masyarakat juga mengikuti sekaligus pendidikan politik,” pungkasnya.


Muhammad Reza

 

 

Jakarta, Laporannews - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Bapak Jenderal. Pol. Budi Gunawan, melaporkan, beberapa hari yang lalu teroris siber telah menyerang sistem informasi rumah sakit Dharmais dan Harapan Kita, sehingga melumpuhkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, dan dikhawatirkan akan menyerang sistem informasi instansi lainnya dan pengguna komputer secara umum.

Ia menyebutkan bahwa serangan ini berawal dari bocornya tool yang digunakan oleh NSA (National Security Agency) yaitu sebuah kode pemrograman (exploit) yang memanfaatkan kelemahan sistem dari Microsoft Windows. Exploit ini digunakan sebagai suatu metode untuk menyebarkan secara cepat software perusak yang bernama WannaCry ke seluruh dunia.

“Group hacker yang menyebarkannya adalah Shadow Broker,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (15/05).

Menurutnya, motif serangan berubah dari yang dulunya dilakukan oleh negara dengan tingkat kerahasiaan operasi yang tinggi, menjadi serangan yang dilakukan oleh kelompok dengan motif komersial dan merugikan masyarakat banyak.

“Jika dilihat dari exploit yang dibocorkan, kita juga harus waspada terhadap exploit lainnya yang digunakan oleh state atau non state hacker untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem target yang memiliki kelemahan dan tidak sempat diantisipasi oleh pembuat sistem,” terangnya.

Ia menambahkan, serangan ini menjadi peringatan (alert) bagi semua pihak terutama instansi publik yang strategis seperti rumah sakit yang menjadi korban serangan saat ini, untuk meningkatkan kemampuan sistem pengamanan informasi. Serangan seperti ini merupakan bentuk ancaman baru berupa proxy war dan cyber war yang digunakan oleh berbagai pihak untuk melemahkan suatu negara.

Oleh karena itu, ia meminta kepada negara dan seluruh instansi terkait pengamanan informasi harus mulai merubah paradigma sistem pengamanan informasi, dari pengamanan informasi “konvensional” seperti firewall dan Antivirus, menjadi ke arah sistem pengamanan terintegrasi yang memiliki kemampuan deteksi serangan secara dini (intelligence system) ke seluruh komponen sistem informasi yang digunakan.

“Koordinasi dan konsolidasi diantara instansi-instansi yang bergerak di bidang intelijen dan pengamanan informasi mutlak segera dilakukan. Hal ini untuk mempercepat proses mitigasi jika terjadi serangan secara masif. Sehingga jika terjadi serangan cyber pada suatu instansi, maka dengan adanya konsolidasi, koordinasi dan pertukaran cyber intelligence, instansi lain yang belum terkena serangan dapat segera menentukan mitigasi dan tindakan preventif sebelum terjadi serangan,” tegasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pres Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo sore ini, pukul 15.30 WIB melantik lima gubernur baru yang terpilih pada Pilkada serentak 2017. Lima gubernur yang dilantik itu diantaranya, Wahidin Halim-Andhika Hazrumy dari Provinsi Banten, Rusli Habibie-Idris Rahim (Provinsi Gorontalo), Ali Baal Masdar-Enny Anggraeny (Provinsi Sulawesi Barat), Erzaldi Rosman-Abdul Fatah (Provinsi Bangka Belitung), dan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani (Provinsi Papua Barat).

Acara pelantikan digelar di Istana Negara. Namun, sebelum pelantikan itu, Presiden Jokowi terlebih dulu menyerahkan petikan keputusan presiden kepada masing-masing gubernur dan wakil gubernur terpilih di Istana Merdeka.

Turut hadir dalam acara pelantikan, Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Setya Novanto, serta Ketua DPD Oesman Sapta.

Prosesi pelantikan ini juga diawali dengan kirab di mana kepala daerah yang akan dilantik berjalan dari Istana Merdeka ke Istana Negara. Usai penyerahan Keppres, Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memimpin prosesi kirab untuk mengantar kelima pasangan gubernur-wakil gubernur menuju lokasi pelantikan di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Wan Thamrin Hasyim sebagai Wakil Gubernur Riau, yang dipilih DPRD Provinsi Riau.

Posisi Wakil Gubernur Riau kosong sejak Annas Maamun tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi APBD Riau, pada tahun 2014 lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan tersebut, merupakan pelantikan kepala daerah yang terpilih di masing-masing daerah dan mengisi kekosongan jabatanya yang ada didaerah.

"Ini dilantik yang sudah selesai dulu pilkadanya dan ada kekosongan," Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jumat, 12 Mei 2017.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Dok. Pribadi)

 

Jakarta, Laporannews – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menyatakan, keberadaan organisasi islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Menurutnya, gerakan ormas HTI lebih condong ke arah gerakan politik.

“Hizbut Thahir Indonesia bukan gerakan dakwah tapi gerakan politik,” katanya melalui pesan singkat yang diterima Laporannews. Jumat (12/05).

Mantan Wakapolri itu menjelaskan, HTI merupakan organisasi transnasional atau lintas negara yang bertujuan menggantikan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Lanjutnya, gerakan yang dibangun HTI bertujuan untuk memperjuangkan negara yang bersistem Khilafah di suatu negara.

“HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah,” tuturnya.

Bahkan, pria yang akrab disapa BG ini menyebutkan, HTI sudah dilarang diberbagai negara, baik di negara demokrasi, negara islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas islam.

“Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan,” ujarnya.⁠⁠⁠⁠

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri akan memberikan sejumlah data kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ia juga menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran HTI.

"Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI," kata Tito Karnavian.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Humas Istana)

 

Papua, Laporannews – Lagi-lagi Presiden Joko Widodo membuat berbagai mata tertegun. Ada apa? Ternyata banyak yang keheranan waktu Jokowi, sapaan akrabnya, naik motor trail untuk mencoba jalan yang dibuat saat kepemimpinannya.

Jokowi menjajal motor itu dengan salah satu menteri dan Penglima TNI. Ia menjajal jalan tersebut dengan menunggangi motor trail yang mempunyai kapasitas 150 cc. Panjang jalan yang dijajalnya dari Wamena sampai Kenyam yang sepanjang 287 km.

Kegiatan itu merupakan peninjauan jalan Trans Papua yang masuk ke dalam rangkaian kerja lintas nusantara. Pembangunan infrastruktur jalan ini diharapkan rampung pada 2019 dan  di desain sedemikian rupa agar melintasi Sorong di Papua Barat hingga Merauke di Papua.

“Ini adalah satu ruas dari 4.300 km Trans Papua yang dalam proses dibangun sudah selesai 3.800 yang sudah dibuka, dan kita harapkan total nantinya tahun 2019 sudah terbuka semuanya. Artinya sudah bisa dilewati tapi mungkin belum aspal,” kata Jokowi kepada wartawan saat bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau jalan Trans Papua, di Distrik Habema, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/5) siang pekan ini.


Kegiatan yang dilakukan Presiden ini sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang ada di Papua. Karena wilayah Timur Indonesia itu selalu kekurangan dalam bidang pembangunan. Karenanya, dibutuhkan perhatian khusus dalam rangka membangun infrastruktur di sana.


 

Kalam Sanjaya

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan