Nasional

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan, teroris di zaman sekarang ini dan di negara manapun sudah dimasukan dalam kategori sebagai kejahatan terhadap negara.

Ia menjelaskan, dalam teori pemberantasan teroris, pada prinsipnya selalu menggunakan 3 kekuatan utama, yakni penegakkan hukum, intelijen, dan militer kemudiaan dibantu unsur unsur lainnya.

“Cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut diatas sangat tergantung pada jenis dan jumlah ancaman, luas wilayah, standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing,” katanya di Jakarta, Selasa malam (30/05).

Politisi PDIP itu berpendapat, pemerintah bisa melibatkan TNI untuk mencegah infiltrasi teroris ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perbatasan.

“Sementara, untuk menghadapi infiltrasi dari luar TNI dapat di tugaskan di wilayah perbatasan yang rawan. Kemungkinan pelibatan TNI dalam perang melawan teroris,” tuturnya.

Ia menegaskan, dalam hal perlindungan dan penindakan, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih antatra lain mampu memberikan perlindungan terhadap Presiden, Wapres dan tamu negara. Sementara, untuk represif TNI dapat di kerahkan misalnya di wilayah ZEE, laut bebas atau pembajakan pesawat umum.

“Sekarang masalahnya, bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan itu dengan tepat  dan terkontrol. Ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan, kita membutuhkan kerjasama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa,” tandas Mantan Sesmil itu.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Pelibatan unsur TNI masih menjadi perdebatan di Pansus RUU Antiterorisme yang kini masih digodok di DPR. Hanya saja, masih ada pro dan kontra terhadap wacana tersebut. Ada sejumlah pihak yang khawatir terhadap isu HAM apabila TNI dilibatkan.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendukung langkah pemerintah yang menginginkan pelibatan TNI ke dalam Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme.

“Setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme di Indonesia, apalagi selama ini toh, Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu, Pertama, menegakkan kedaulatan negara. Kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (30/05).

Ia menjelaskan bahwa tiga tugas pokok itu Menurutnya, dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Lanjutnya, ia menilai, hal itu membuat pemberantasan teroris menjadi lebih efektif dan menyeluruh

“Dalam OMSP salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme. Saya kira kasus-kasus terorisme yang meningkat saat ini bisa diminimalisir dengan merevitalisasi peran TNI,” tuturnya.

Ia mengaku dirinya pernah melakukan riset saat operasi Tinombala. Dalam operasi ini Satgas Tinombala berhasil menangkap Basri, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bentukan teroris Santoso.

"Ketika kami riset di Poso, polisi tidak bisa mengejar Basri cs di pegunungan di atas, ternyata kinerja TNI lebih akseleratif. Ketika melakukan pengejaran di daerah pegunungan, hutan, termasuk laut, karena dia lintas batas. Itu tentu harus melibatkan kemampuan teknis dari TNI,” terangnya.

Terkait dengan kekhawatiran potensi pelanggaran HAM Bila TNI terlibat dalam penanganan terorisme, ia meyakini, hal itu bisa dilakukan dengan pencegahan yang baik. Lanjutnya, Menurut Dahnil RUU Terorisme yang sedang dibahas saat ini juga sudah mengakomodir pembahasan soal lembaga pengawas yang melibatkan kelompok masyarakat sipil.

“Salah satu institusi yang sukses secara perlahan melakukan reformasi, adalah TNI dan mereka pasti belajar banyak dari kasus-kasus masa lalu, toh koreksi terkait pelanggaran HAM penanganan terorisme oleh Densus 88 pun menjadi Catatan serius selama ini dalam evaluasi Komnas HAM dan masyarakat sipil. Tinggal, untuk mengantisipasi potensi pelanggaran HAM tersebut. Supaya tidak lagi muncul monopoli siapa Teroris dan siapa bukan, hanya dari Densus 88, tapi ada koreksi dan pengawasan Karena melibatkan banyak pihak yang saling mengawasi,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, usulan penambahan kursi anggota DPR RI menjadi 579 nantinya akan dievaluasi pimpinan secara bersama. Menurutnya, usulan penambahan tersebut masih sedang dalam proses pembahasan.

"Ya ini memang sedang dibahas secara detail ya kita tunggu nanti saya akan minta kepada pihak-pihak dan akan dievaluasi bersama pimpinan yang lain dan juga pihak teman-teman yang ada di Pansus. Tentu kita akan lakukan sesuai apa yang menjadi keinginan masyarakat dan pemerintah," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/05).

Seperti diketahui, Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengusulkan penambahan kursi anggota DPR menjadi 579. Artinya mereka mengusulkan tambahan 19 kursi di DPR.

Daerah yang akan ada penambahan antara lain, Riau, Kalbar, Papua, Lampung, itu 2 kursi. Tambah 1 itu Sumut, Kepri, DKI, Jabar, Sultra, Jambi, NTB, Sumsel. Nambah 3 lagi Kaltara.

Meski demikian, Politisi Golkar itu meyakini bahwa jumlah penambahan kursi anggota DPR antara pemerintah dan Pansus RUU Pemilu akan mencapai titik temu. Menurutnya, semua proses pembahasan itu akan dikomunikasikan agar dapat kesepakatan yang baik bagi semua pihak.

"Saya yakin akan ada titik temunya karena kita akan bicarakan secara betul-betul yang kaidahnya memang bisa memberikan yang terbaik buat pemerintah dan juga DPR pastinya juga baik untuk rakyat," tegasnya.


Johanna Firdasah

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Kelompok teroris ISIS saat ini tengah membangun kekuatan di Asia Tenggara dengan menguasai Kota Marawi Kepulauan Mindanao Negara Filipina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Negara kita, Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua DPR RI, Setya Novanto memastikan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya negara Filipina untuk menumpas habis ISIS, karena terorisme adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa dan negara di dunia. Terlebih lagi, aksi teror bom di Kampung Melayu Jakarta Timur beberapa hari lalu, adalah aksi keji dan biadab ISIS yang tidak berprikemanusiaan dan diluar akal sehat, serta sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan.

“Atas dasar itulah, saya menghimbau agar aksi sadis dan  bejat para terorisme ini untuk tidak dikait-kaitkan dengan sentimen keagamaan, karena agama apapun selalu mengarahkan umatnya pada kehidupan yang damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian dan toleransi sebagai tujuan hidup bersama di dunia ini,” katanya di Gedung DPR RI, Senyan, Jakarta, Senin (29/05).

Ia menambahkan, kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Kekerasan tidak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misi.

“Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya terorisme tidak memiliki agama. Rakyat Indonesia tidak takut dan tidak akan bisa ditakut-takuti dengan aksi terorisme seperti ini, apalagi aparatur keamanan kita dalam hal ini Polri, TNI, BIN khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), semakin siaga dan waspada 24 jam,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa aparat keamanan selalu memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari bahkan pihak kemanan seolah tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, 24 jam dalam sehari, selalu waspada, untuk menjaga keamanan dalam situasi apapun.

“Saya sudah berbicara dan mendengar langsung keterangan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius yang memastikan BNPT, yang dimana didalamnya terdapat unsur TNI dan Polri serta beberapa elemen lainnya, apalagi didukung penuh oleh Rakyat Indonesia, siap melindungi seluruh Bangsa dan Negara ini dari ancaman terorisme,” ujarnya.

Politisi Golkar itu pun mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan langkah-langkah antisipasi masuknya ISIS dan ancaman lainnya ke wilayah Indonesia melalui daerah perbatasan. “Salah satunya dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sangat baik, kokoh dan lengkap, dimana didalamnya terdapat Pos Pamtas TNI dan Polri,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa, Extra Ordinary Crime, butuh penanganan khusus dan ektra serta bantuan dan perhatian semua masyarakat Indonesia, masyarakat dunia agar terorisme dapat di hilangkan hingga keakar-akarnya dari dunia ini.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Pribadi)

 

Jakarta, Laporannews – Pada Rabu malam (24 Mei 2017) lalu, Indonesia untuk kesekian kalinya kembali diguncang oleh serangan teror bom, kali ini dengan bom bunuh diri di sekitar terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang menewaskan 3 orang anggota kepolisian dan 2 orang warga sipil.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mengatakan, aksi teror ini diduga kuat dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Kelompok ISIS.

“Hasil Identifikasi, pelaku bom bunuh diri adalah Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam alias Iwan Cibangkong, yang sebelumnya sudah dideteksi merupakan bagian dari Kelompok JAD Islamiyah Wilayah Bandung,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (28/05).

Mantan Wakapolri itu menjelaskan, serangan teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur merupakan bagian dari strategi ISIS untuk menunjukkan eksistensinya setelah mendapatkan tekanan di Suriah. Dalam waktu yang bersamaan, ISIS juga melakukan aksi di berbagai lokasi, mulai dari serangan di Manchester, Inggris, kemudian Marawi, Filipina selatan, dan setelah itu Kampung Melayu, Indonesia.

“Ini menunjukkan ISIS telah membangun jaringan secara global dan selama ini membentuk sel-sel jaringan di berbagai negara yang siap untuk dikomando melakukan serangan di berbagai tempat yang mereka targetkan. Kondisi ini semakin menguatkan gambaran ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global,” terangnya.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, harus segera meningkatkan upaya untuk menanggulangi gerakan terorisme ini. Perlu upaya luar biasa (extra ordinary) untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang semakin membahayakan keamanan, keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Pemerintah saat ini terus membangun secara efektif kerjasama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerjasama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme yaitu Polri, BIN, dan BNPT, K/L terkait dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya melawan terorisme,” ujarnya.

Secara regulasi, sudah tidak dapat ditunda lagi penyelesaian revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Salah satunya yang sangat penting adalah agar UU tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan awal yang mengarah ke tindak pidana terorisme seperti latihan bernuansa militer, penyebaran paham radikal, bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris lainnya.

“Selain itu perlu juga dasar hukum untuk bahan keterangan yang dikumpulkan oleh intelijen dapat menjadi alat bukti di pengadilan untuk menindak para pelaku teror. Namun hal ini bukan berarti pemerintah anti kelompok tertentu, akan tetapi tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat yang tidak berdosa dari kelompok pelaku teror di Indonesia,” ucapnya.

Perang terhadap radikalisme dan terorisme harus menjadi agenda utama negara dan kesepakatan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi bertumbuhnya radikalisme dan terorisme sejak dini.

“Jangan biarkan virus perusak ini mencoba menjadikan Indonesia sebagai lahan mereka seperti yang dilakukan di Irak dan Suriah. Mari kita bersama menjaga Indonesia dengan kebhinekaan dan ideologi Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengutuk tindakan biadab serangan teror bom yang terjadi di kampung melayu. Rabu malam (24/05). Menurutnya, apapun bentuk tindakan yang mengarah pada teror, pasti merugikan semua pihak terutama bagi para korban langsung.

“Saya kira sudah memakan korban cukup banyak termasuk anggota kepolisian dan maupun masyarakat biasa. Saya kira ini adalah satu tindakan yang harus kita kutuk bersama dan tidak boleh lagi terjadi,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/05).

Politisi Gerindra itu menilai, serangan yang memakan korban 15 orang tersebut akan berdampak pada ketentraman masyarakat. Selain itu, ia juga menilai bahwa perekonomian negara juga akan terganggu. Sehingga ia berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu takut atas kejadian tindakan jahat tersebut.

“Kemudian tentu saja berdampak pada satu iklim yang menjadi tidak kondusif, ada travel warning dari beberapa negara misalnya termasuk juga ekonomi maupun yang lain-lain,” imbuhnya.

Ia berharap kepada aparat keamanan untuk segera mengungkap pelaku yang sesungguhnya, motif yang berada dibelakang kejadian keji tersebut dan juga meluruskan berbagai macam informasi simpang siur yang terjadi.

“Ada yang mengatakan ini ISIS, ada yang mengatakan ini pelaku yang lain, ada yang bilang rekayasa dan sebagainya. Saya kira ini harus ada satu mendudukan masalah dengan tepat pertama tentu kita harus mengutuk apa yang terjadi di kampung melayu itu sebagai suatu tindakan yang biadab,” pungkasnya.


Thoriq Malaka

 

(Foto: Saifuddin Zuhri)

 

Jakarta, Laporannews – Maarif Institute bersama sejumlah kepala sekolah dan Komite Sekolah yang berasal dari 6 Provinsi dan 7 Kota dan kabupaten (Kota Banda Aceh Prov. Aceh, Kota Makassar, Kota Mataram, Kota Surakarta, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, dan Kab. Lebak-Banten) telah menggelar Workshop Penguatan Kebijakan Internal Sekolah yang mengokohkan Kebhinnekaan.

Salah satu tujuan utama workshop itu adalah untuk membangun komitmen dan gerakan bersama komunitas Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia dalam upaya menangkal ancaman radikalisasi yang diinfiltrasikan oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran di dalam sekolah.

“Mereka biasanya melakukan penetrasi ideologi anti Pancasila dan anti kebinekaan di kalangan siswa, baik melalui peran alumni maupun melalui guru yang terafiliasi pada kelompok-kelompok radikal,” katanya kepada wartawan di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/05).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah 7 kepala sekolah di berbagai wilayah merasa prihatin atas kondisi kebangsaan dewasa ini. Pasalnya, kebhinnekaan sudah semakin tergerus oleh perpecahan akibat potensi konflik sara, merasuknya ideologi-ideologi pemecah bangsa yang anti pancasila, anti kebhinnekaan dan anti nasionalisme.

Oleh karena itu, Maarif Institute dengan sejumlah kepala sekolah mendeklarasikan Sekolah Kebhinnekaan. Berikut 7 kepala sekolah di berbagai wilayah yang turut mendeklarasikan, diantaranya.

  1. Suharso, SH, MM., (Ketua Komite SMAN 6 Kota Surakarta)
  2. Hj. Sri Erwin Christine, M. MPd. (Kepala Sekolah SMAN I Cireunghas Kab. Sukabumi)
  3. Mulyana Soleh, S.Pd., M.Pd. (Wakil Kepala Sekolah SMAN I Mande Kab. Cianjur)
  4. Muhibbul Khibri, S.Pd., M.Pd (Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Banda Aceh)
  5. Mirdan Miding S.Pd., M.Pd, MM. (Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Makassar)
  6. Abdullah Darraz (Direktur Eksekutif Maarif Institute)
  7. Siti Ruqoyah M.Pd (Wakil Kepala Sekolah SMAN I Maja Kab. Lebak)
  8. H Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd (Kepala Sekolah SMAN I Kota Mataram)

Isi deklarasi Sekolah Kebhinnekaan tersebut yaitu, Pertama mereka bertekad memperkuat dan mengimplementasikan 4 Konsensus Dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kedua, bertekad memperkuat wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air di setiap jenjang pendidikan. Ketiga, memperkuat jiwa Nasionalisme dan Patriotisme melalui sistem pendidikan yang terintegarasi di setiap jenjang pendidikan.

Keempat, untuk menguatkan kehidupan keagamaan yang penuh dengan kerukunan, toleransi, kedamaian, kasih sayang dan saling menghormati kepada seluruh pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dalam satu bingkai kebhinnekaan Indonesia. Dan yang terakhir mereka bertekad untuk menangkal ideologi-ideologi anti Pancasila, anti Kebhinnekaan, anti Nasionalisme dan anti NKRI.

Deklarasi tersebut sebagai upaya menguatkan keutuhan kebangsaan dewasa ini melalui peran dunia pendidikan.


A. Ainul Ghurri

(Foto: Saifuddin Zuhri)

 

Jakarta, Laporannews - Dunia kembali berduka dengan serangkaian peristiwa pengeboman terjadi yang sangat mengejutkan di beberapa belahan dunia. Diantaranya yaitu di Manchester (UK), Marawi City (Filipina Selatan), dan Kampung Melayu (Indonesia). Meskipun belum ada keterangan otoritatif atas ketiga kejadian tersebut, banyak masyarakat sipil turut menjadi korbannya.

Direktur Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz menyesalkan kejadian dan mengutuk tindakan tersebut. Menurutnya, peledakan bom terjadi bukan hanya telah meneror masyarakat sipil, namun juga menyasar aparat keamanan di sekitar lokasi kejadian.

“Ancaman teror yang tidak pernah padam telah mengoyak ketentraman kehidupan kebangsaan dewasa ini,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/05).

Sebagaimana diketahui, tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996.

Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. Dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Selain itu, peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam (24/05/2017) menewaskan tiga anggota Polri, lima anggota Polri luka-luka dan lima warga masyarakat luka-luka. Oleh karena itu, Maarif Institute berbela sungkawa atas kejadian keji tersebut.

“Kami turut berduka cita kepada para korban, kami mengutuk tindakan keji itu. Apalagi bom ini terjadi jelang beberapa hari menyambut Bulan Suci Ramadhan,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan kepada pihak aparat keamanan dan badan intelijen negara, untuk lebih melakukan langkah-langkah preventif dalam mendeteksi tragedi bom yang terjadi. “Aparat keamanan, aparat intelijen dan terutama Densus 88 harus bekerja lebih keras lagi dalam mencegah tragedi bom ini,” tukasnya.

“Tugas kita semakin berat. Untuk melawan terorisme, radikalisme dan perilaku intoleran, kita harus terus bekerjasama dan bekerja keras dalam menghalau ideologi perusak tatanan kemanusiaan ini melalui berbagai lini dan aspek kehidupan.  Salah satu yang menjadi konsen Maarif Institute adalah melalui pendekatan preventif-kultural, dengan memperkuat pendidikan karakter dan penguatan wawasan kebhinekaan yang dilakukan sedini mungkin,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. HTI)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengutarakan bahwa rencana pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Menurutnya, langkah itu merupakan sesuai prosedur hukum untuk melakukan langkah dalam mempertahankan keamanan negara.

"Pembubaran itu tetap di jalur hukum karena memang kita negara hukum, jelas ya," ujar Wiranto, usai diskusi "Memperteguh Keindonesiaan" di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/05).

Di sisi lain, Penerbitan Perppu ini dijadikan opsi untuk mempercepat upaya pembubaran organisasi kemasyarakatan ormas HTI. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, upaya pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan Ormas HTI melalui jalur peradilan membutuhkan waktu panjang.

“Lewat proses hukum butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul jaksa agung, memungkinkan dengan Perppu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat, itu saja secara prinsip,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (16/05).

Pernyataan Menkopolhukam dan Mendagri ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, ia mengatakan bahwa langkah pemerintah dalam menerbitkan Perppu tersebut, harus didasari dengan adanya kegentingan yang memaksa.

"Kalau pakai Perppu maka kalau dikeluarkan hari itu juga berlaku sampai dikirimkan dan dibahas DPR dalam masa satu kali sidang. Setelah dibahas apakah disetujui maka langsung menjadi undang-undang, sedangkan kalau tidak disetujui, maka Perppu itu gugur dan kembali ke undang-undang yang lama," ujar politisi Demokrat itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/05).

Menurutnya, untuk membubarkan, pemerintah harus melihat kontruksi hukum dari ormas yang menggaungkan khilafah itu.

"Tentunya kita lihat sesuai konstruksi hukum yang ada dan status hukum kelompok tersebut. Apakah HTI sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," imbuhnya.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kemenkopolhukam bisa membubarkan ormas HTI secara langsung, apabila status hukumnya belum terdaftar di Kemenkumham.

"Untuk pembubaran secara pengadilan menurut saya ini adalah langkah terbaik, karena seluruh orang harus taat kepada pengadilan dan hukum sehingga apa yang diputus hukum dapat dieksekusi," tuturnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews - Munculnya Gerakan Minahasa Merdeka di Provinsi Sulawesi Utara menjadi buah pembicaraan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terutama di sejumlah media sosial memberitakan hal tersebut. sebagaimana diketahui bahwa sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya. Deklarasi itu terjadi di tengah-tengah aksi bebaskan Ahok.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almashari mengatakan, setiap gerakan maupun benih-benih separatisme yang mengancam keutuhan bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perku disikapi oleh Pemerintah.

“Secara jelas dan tegas agar isu Minahasa Merdeka tidak menular ke wilayah lain menjadi gerakan yang massif, tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/05).

Politisi PKS itu meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menemukan aktor intelektual di balik upaya makar berupa pernyataan Minahasa Merdeka. Pasalnya, gerakan referendum Minahasa sama saja mengkhianati darah perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan dari tanah Minahasa, sebut saja tokoh nasional DR. Sam Ratulangi yang telah mempertahankan NKRI di wilayah Sulawesi Utara, yang kini namanya diabadikan menjadi nama Bandara Internasional di Manado.

“Aparat keamanan, dalam hal ini TNI, Polri, dan BIN perlu cepat mengungkap secasa jelas siapa pihak dibelakang munculnya isu yang menuntut referendum untuk lepasnya wilayah Minahasa Sulawesi Utara dari NKRI,” ujarnya.

Ia mengaku sangat menyangkan gerakan tersebut muncul disaat seluruh anak bangsa bersatu padu menggelar aksi damai 1000 lilin dan bagi-bagi bunga untuk tetap merekatkan bangsa ini dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Lanjutnya, ia menilai bahwa aksi damai 1000 lilin itu telah dimanfaatkan oleh pihak separatis di Minahasa setelah putusan pengadilan tinggi menjatuhkan vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Saya menduga isu ini memang sengaja dihembuskan oleh pihak separatis Minahasa Merdeka dengan memanfaatkan sentimen masyarakat yang tidak puas dengan vonis pengadilan terhadap kasus Ahok,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan