Nasional

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Dinamika politik internasional akhir-akhir ini mengalami banyak perkembangan. Terutama adanya pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap Qatar. Tak lama setelah itu, Yaman, Libya, Maladewa, dan Mauritius juga mengambil sikap yang sama. Kondisi seperti ini membuat situasi di Timur Tengah menjadi sangat serius.

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, serta bagian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia prihatin dengan kondisi seperti ini. Lanjutnya, selama ini DPR RI terus memantau perkembangan yang terjadi di Qatar dan kawasan Teluk sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung kebijakan politik luar negeri Pemerintah Indonesia melalui jalur Diplomasi Parlemen.

“Saya mengharapkan semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog serta rekonsiliasi dalam menyelesaikan ketegangan yang terjadi. Sebagi negara dengan mayoritas penduduk muslim, ukhuwah Islamiyah senantiasa harus dikedepankan, terlebih dalam suasana Ramadhan seperti ini. Perdamaian dunia harus tetap kita jaga,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews.

Sesuai prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, politisi Golkar itu menjelaskan bahwa Indonesia tetap menghormati kebijakan luar negeri dan tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara.

“Sebagai bagian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia siap membantu menyelesaikan ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Karena itu, saya mendorong pemerintah Indonesia turut berperan aktif membuka dialog dengan berbagai negara OKI, dalam rangka ikut serta menjaga perdamaian dunia,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menambahkan, sebagai bagian dari komunitas Internasional, komitmen Indonesia terhadap pemberantasan terorisme juga tak perlu diragukan lagi. Terorisme adalah musuh umat manusia. Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam  memerangi terorisme dan bekontribusi dalam menjaga keamanan serta stabilitas kawasan dan global.

“Terakhir, saya menghimbau saudara-saudaraku warga Indonesia di Qatar untuk tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI di Doha. Hubungan baik Indonesia dengan Qatar selama ini terjaga dengan baik, berbagai kondisi yang terjadi di Qatar akhir-akhir ini, saya harapkan tidak sampai mengganggu aktifitas warga Indonesia disana,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr. H. Dailami Firdaus terkejut dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA). Pasalnya, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar.

"Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka," katanya saat ditemui ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (8/06).

Senator yang mewakili Provinsi DKI ini juga menyoroti dampak krisis Qatar pada sektor perjalanan umroh. "Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," imbuhnya.

Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain. Sehingga, hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.

"Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat," tegas anggota DPD RI 2014-2019 itu.

Ia pun berharap, situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak.

“Karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Rabu (7/06/2017) lalu. Menurutnya, pembentukan unit lembaga tersebut sangat mulia. Ia menilai, pembentukan unit UKP-PIP akan menjadi landasan masyarakat yang berfikir, bersikap, bertutur dan berperilaku dalam kehidupan sehari-sehari.

"Karena itu kita harus merumuskan bagaimana supaya Pancasila ini menjadi sumber inspirasi dan landasan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/06).

Maka dari itu, ia bersama dewan pengarah lainya mengaku akan merumuskan dan memberikan masukan kepada UKP-PIP tentang nilai-nilai yang bisa dirumuskan agr bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Rais Aam PBNU itu menyebutkan bahwa Pancasila dan agama tidak bertentangan, keduanya saling mengisi satu sama lain. Menurutnya, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila serupa dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam.

"Agama dengan Pancasila kan tidak bertentangan. Bahkan saling mengisi. Islam itu, Pancasila itu sepenuhnya, artinya di dalam ajaran Islam sudah ada juga. Kemanusiaan, kemudian persatuan, keadilan sosial, apalagi ketuhanan," imbuhnya.

Ia pun menjelaskan, mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Permusyawaratan serta Keadilan Sosial, semuanya ada dalam Alquran dan Hadis.

"Lima sila, bagi Islam itu semua. Bahkan, dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan 'berkat rahmat Allah SWT. Jadi bagi Islam itu pas betul," tuturnya.

Namun, ia menyayangkan masyarakat terkadang menilai Pancasila tidak berarti apa-apa untuk kehidupan sehari-hari, karena sibuk dengan urusan pribadinya. Sehingga, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu hilang dari masyarakat dengan sendirinya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Rabu (7/06/2017).

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah melantik sejumlah pejabat di lembaga tersebut. Ia menilai, di dalamnya terdapat orang-orang yang berkompeten yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya dalam pengembangan dan pelestarian ideologi Pancasila.

“Saya menyambut baik lembaga UKP-PIP ini sebagai wadah yang akan menambah dan menopang kekuatan strategis dalam upaya melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara. Saya memandang, memang sudah saatnya visi dan misi tentang kebangsaan dan kenegaraan ini diperkuat dan dipertajam di atas sendi-sendi Pancasila,” katanya di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (7/06).

Politisi Golkar itu menjelaskan, di tengah situasi yang diwarnai potensi perpecahan dan ancaman ideologi-ideologi selain Pancasila, UKP-PIP akan memberi warna baru dengan mengisi ruang-ruang yang selama ini tidak terpenuhi dan dijadikan celah bagi perilaku-perilaku dan paham yang bertentangan dengan Pancasila

“Saya menyambut baik keberadaan Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu dari sembilan pengarah lembaga tersebut. Kita mengetahui dengan seksama, figur beliau sangat representatif dalam menggelorakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai mantan Presiden, pemimpin Partai Politik terbesar, beliau adalah anak kandung Proklamator yang juga Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno,” paparnya.

Karena itu, tidak diragukan lagi, Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila, selalu mengalirkan darah Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus kepada putra dan putri kandungnya.

“Saya yakin, Megawati Soekarno Putri tidak lagi sekedar anak kandung Perumus 5 Sila dalam Pancasila, tapi juga telah menjadi "anak ideologis" dari Pancasila itu sendiri,” tuturnya.

Ia juga meyakini bahwa untuk 8 tokoh lainnya yaitu Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif, KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

“Saya sangat yakin seyakin-yakinnya, kinerja dan akselerasi UKP-PIP akan bekerja cepat, tepat dan efektif. Saya dan kita semua tentunya berharap, Keberadaan UKP-PIP yang dipimpin oleh cendikiawan muda Yudi Latief, akan memberi pencerahan baru dan paradigma baru tentang Pancasila, tentang bagaimana berinteraksi di alam Pancasila, tentang bagaiman menjadi Pancasila yang juga berarti menjadi Indonesia yang seutuhnya,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol dan butir-butir yang dilafalkan, tetapi juga urat nadi, jati diri dan ideologi.

“Di tengah berbagai paham yang mengglobal, Pancasila menjadi asas yang menyelubungi setiap watak dan pikiran kita tentang bagaimana menjadi Indonesia Sejati. Karena itu, menjadi Indonesia adalah menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga kita tetap mampu meneguhkan jati diri sebagai Insan Indonesia, Insan Pancasila,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Jawa Tengah, Firman Soebagyo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita mengelola dunia perdagangan di dalam negeri. Salah satunya, kinerja Menteri Enggartiasto meningkatkan hasil perdagangan di sektor singkong.

"Beliau dengan tegas akan membuat regulasi dan pengaturan tata niaga singkong," katanya usai menggelar pertemuan dengan Mendag Enggartiasto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/06).

Pada pertemuan itu, ia yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI menyampaikan aspirasi dan keluh kesah para Paguyuban Pengolah Singkong (PPS) Kabupaten Pati kepada Mendag Enggartiasto Lukita.

"PPS Pati telah menyampaikan aspirasi dan keluhanya ke saya karena sampai saat ini penghasilan singkong adalah masih menjadi sumber penghidupan petani di Pati terutama di pati Utara desa Ngemplak dan Wedarijaksa yang memang basis pertanian singkong," papar Ketum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini.

Sebagai informasi bahwa PPS Pati telah memproduksi tepung tapioka sebanyak 900 ton per hari atau setara 27000 ton per bulan dari jumlah 450 industri pengolahan tapioka rakyat. Dan setiap IPTR mempekerjakan minimal 10 hingga 15 orang jika ditotal mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6750 orang.

"Ini adalah bukan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Namun di balik keberhasilan petani singkong ini dihadapkan kepada persoalan pasar yang masih belum mampu menembus pasar industri seperti industri kertas, industri peyedap rasa (MSG), industri sorbitol, dextrin, amilun sebagai bahan baku dan industri HFS (high frutose syrup) sebagai bahan bagu pembuatan pemanis dalam indutri minuman dan permen," jelasnya.

Menurutnya, produksi singkong dalam negeri kalah bersaing di negerinya sendiri. Karena sektor industri dalam negeri lebih menguatamakan bahan baku impor.

Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu menilai, persoalan petani ini menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Untuk itu, pihak pemerintah perlu memberi solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

"Jika kita lihat memang belum ada tata aturan singkong nasional," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta Mendag Enggartiasto agar meluangkan waktu untuk berkunjung bertatap muka dengan para petani singkong di Pati, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah beliau pak Menteri Enggartiasto berdia untuk berkunjung ke Pati, Semoga ini akan bisa menjadi kenyataan dan sebuah solusi bagi petani singkong yang sudah cukup lama. Tidak ada yang peduli dari menteri perdagangan sebelum-sebelumnya," tutupnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Foto: Rusman/ Tim Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo hari ini melantik sembilan orang sebagai Dewan Pengarah dan satu orang lagi sebagai Eksekutif Unit Kerja Presien Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Rabu (7/06/2017). Pelantikan itu, dihadiri oleh Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Serta  para pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Komisioner KPK Saut Situmorang dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Hadir pula. Ketum PPP Romahurmuziy, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Bahwa saya akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," kata 10 orang Dewan Pengarah dan Ketua UKP-PIP saat mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/6).

Berdasarkan Keputusan Presiden No 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan Unit Kerja Presiden tersebut, bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan pertimbangan dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara, yang terencana, sistematis, dan terpadu,” demikian bunyi Perpres tersebut.

Presiden Joko Widodo menunjuk 10 tokoh menduduki jabatan tersebut. Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP itu adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Selain itu, ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Sedangkan selaku Kepala UKP PIP adalah cendekiawan penulis buku Negara Paripurna Yudi Latief. Yudi Latief saat ini juga merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkam 5 (lima) hal dalam rangka interaksi/muamalah di media sosial (Medsos).

Pertama, larangan terkait dengan perilaku gibah (membicarakan keburukan/aib orang), namimah (adu domba) dan penyebaran permusuhan.

Kedua, perilaku bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama dan ras atau antara golongan.

Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meski dengan tujuan baik; Keempat, menyebarkan materi pornografi/kemaksiatan; Kelima, menyebarkan konten yang tidak benar dan tidak sesuai pada tempatnya.

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengapresiasi respons atas dinamika sosial yang ditunjukkan oleh MUI. Pasalnya, respon tersebut sangat memberi pesan positif bagi kehidupan sosial-kemasyarakatan, khususnya dalam tatanam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Menurut saya, kelima hal ini memang sesuai dengan prinsip, ajaran dan nilai yang dikandung oleh ajaran keagamaan, khususnya Islam. Sebagai organisasi panutan, Fatwa MUI tersebut merepresentasikannya sebagai organisasi Islam yang betul-betul mencontohkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/06).

“Nilai-nilai yang sejatinya senantiasa merangkul, mengayomi, menyejukkan serta meneduhkan jiwa dan hati, dengan ajaran dan "rambu-rambu" agar kita senantiasa berada dijalan yang benar,” imbuhnya.

Politisi Golkar itu menilai bahwa MUI semakin menegaskan jati diri keislaman yang sesungguhnya. Yakni, Islam yang menyebarkan kedamaian dan ketenangan, Islam yang menghargai perbedaan dan memandangnya sebagai realitas yang harus diterima. Islam yang mengambil sikap tegas atas segala bentuk perilaku yang meresahkan, menyesatkan dan meruntuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.

“Fatwa MUI yang dikeluarkan bersamaan dengan suasana Bulan Suci Ramadhan juga semakin menambah kekhusyukan kita sebagai Umat Islam dalam rangka menjalankan ibadah puasa dan amaliyah lainnya, demi menggapai kesucian dan fitrah,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap, dengan pernyataan MUI itu, masyarakat Indonesia bisa semakin bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga bisa memperkuat sendi-sendi kebhinnekaan dan persatuan kesatuan Indonesia.

“Semoga dengan peran MUI yang semakin representatif, akomodatif dan responsif akan memperkuat sendi-sendi yang mampu menopang persatuan dan kesatuan bangsa,” tutupnya. 


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera melantik kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) serta melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal itu disampaikan usai menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Setya Novanto, di Komplek Widya Candra, Jakarta, Senin malam (5/06/2017).

“Secepatnya, secepatnya. Secepatnya kita ingin semua yang sudah rampung dilantik secepatnya, baik UKP untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, dan BSSN,” katanya kepada wartawan, di komplek Widya Candra, Jakarta, Senin malam (5/06).

Namun, Presiden Jokowi tidak menyebutkan siapa pejabat yang akan dilantiknya itu. Termasuk rumor bahwa UKP PIP akan dipimpin akademisi Yudi Latif. “Nanti kalau sudah dilantik kan tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memastikan adanya lembaga baru negara yang akan memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila di tengah masyarakat. Lembaga baru tersebut bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).

Hal itu, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, yang diungkapkan Presiden Jokowi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Kamis (1/6) lalu. 


Kalam Sanjaya

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menetapkan peringatan hari lahir pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menggelar upacara di lingkungan kerja masing-masing. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Pada 1 Juni 2017, Hampir semua instansi pemerintahan telah menggelar upacara hari lahir pancasila dengan hastag #SayaIndonesia #SayaPancasila. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditanamkan dan ditumbuhkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga, asal-usul Pancasila bisa diketahui oleh bangsa Indoensia dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi selanjutnya.

Termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Djakarta Lloyd juga ikut memperingati hari lahir Pancasila dengan menggelar upacara di halaman Gedung Vinilion Building, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/06/2017).

Upacara itu digelar dalam suasana khidmat, tertib dan sederhana. Hampir semua karyawan perusahaan pelayaran itu mengikuti dengan penuh antusias dan semangat. Sementara, Pembina upacara dipimpin oleh Plt Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Suyoto.

Dalam pidatonya, Suyoto mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menetapkan hari libur nasional Pancasila. 

“Terima kasih pak Presiden telah menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Kita berkesempatan untuk membangun bangsa dan negara,” katanya saat pidato upacara, di Gedung Vinilion Building, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/06).

Baginya, Kebhinnekaan Indonesia adalah sebuah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, keberagaman Indonesia perlu dijaga dengan terus membangun. Lanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa kunci membangun adalah kerja tim dan kebersamaan.

“Perbedaan adalah anugerah. Kami ingin selalu memberikan yang terbaik dan membanggakan BUMN untuk bangsa dan negara. Mohon doanya kepada seluruh staff khususnya PT Djakarta Lloyd,” tuturnya.

Sebagai informasi, PT Djakarta Lloyd merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan angkutan kargo kontainer dan curah berbasis transportasi kapal laut. Perusahaan yang diangkat menjadi BUMN pada tahun 1961 ini pernah menjadi BUMN pengakutan kargo kontainer dan curah yang terbaik pada masanya di tahun 1970-1980an.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Twitter @JimlyAs)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menilai,  proses penentuan dan penunjukkan rektor di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) oleh Presiden dianggap sudah tepat. Pasalnya, dunia kampus bisa kembali ke kodratnya sebagai lembaga kaum intelektual yang memikirkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wawasan masa depan bangsa.

 "Sudahlah, tidak usah lagi perlakukan perguruan tinggi sebagai lembaga demokrasi, ini bukan lembaga politik, diangkat saja rektornya, begitu menurut saya,” katanya di kawasan Widya Candra, Jakarta, Jumat (2/06).

Ia menceritakan, sebelumnya penentuan rektor sudah pernah terjadi di era Orde Baru. Pada waktu itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pimpin oleh Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Sementara dirinya menjabat sebagai staff ahli Mendikbud. Ia menilai, waktu itu pendidikan tidak ada sebagai ajang politisasi. Namun, sayangnya proses penentuan itu tidak lama hanya satu tahun, karena pekerjaan Presiden sudah terlalu banyak.

Ketua ICMI itu menambahkan, pasca reformasi mekanisme pemilihan rector, ia mencium ada aroma politisasi dari partai poltik. "Setelah reformasi kita sudah demokratis, sudah kebangetan demokratisnya. Maka sudah saatnya lembaga pendidikan tinggi dikembalikan ke identitasnya sebagai lembaga teknis, bukan lembaga politik. Maka memilih rektor kayak di Amerika Serikat saja, enggak pakai pemilihan," imbuhnya.

Meskipun presiden juga sebagai tokoh politik. Namun menurutnya, proses penunjukan rektor itu akan lebih transparan, karena akan banyak mata yang mengawasi kebijakan itu.

“Maka saya rasa sangat baik kalau pertimbangannya untuk lebih objektif kan, ditarik lagi ke Presiden, saya kira tepat. Saya rasa semua rektor pasti senang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penentuan dan pengangkatan rektor perguruan tinggi bukan lagi wewenang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun, pengangkatan dan penentuan rektor akan di usulkan dan dilakukan langsung oleh Presiden RI. Keputusan ini merujuk pada kecurigaan adanya calon rektor yang anti-Pancasila.

"Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden," katanya di kantor Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/06/).


Kalam Sanjaya

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan