Nasional

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Gedung Pusat Telkomsel bersama Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz dan Staff Khusus Ketua DPR RI Nurul Arifin. Kedatangan mereka pun diterima Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adiansyah dan jajaran Direksi Telkomsel.

Ketua umum partai Goolkar itu menilai, di era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, kebutuhan komunikasi dan data saat ini sangat penting. Menurutnya, hampir setiap orang memiliki Handphone, menggunakan layanan komunikasi dan data dari berbagai provider.

“Telkomsel sebagai salah satu provider dengan jumlah pelanggan yang sangat besar, harus mampu memberikan pelayanan yang prima, terutama saat terjadi lonjakan trafic di momen mudik dan Idul Fitri,” katanya di Gedung Pusat Telkomsel, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/06).

Sidak ke Telkomsel itu, untuk memastikan masyarakat tidak mengalami gangguan dan bisa mendapatkan pelayanan komunikasi dan data yang baik, walaupun terjadi lonjakan drastis karena mudik dan Idul Fitri.

“Bapak Ririek Adriansyah menginformasikan Telkomsel telah melakukan peningkatan kualitas jaringan untuk melayani periode mudik dan Idul Fitri. Saya berpesan, agar layanan data mendapatkan perhatian serius. Momen mudik dan Idul Fitri, biasanya orang-orang akan mengupload berbagai foto ke sosial media. Jangan sampai lemahnya jaringan merusak kebahagiaan saudara-saudara kita yang ingin berbagi momen melalui sosial media,” paparnya.

Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, ia kemudian melakukan video conference dengan regional Telkomsel dari berbagai daerah.

“Beberapa hari lalu saya meninjau langsung jalur mudik di Brexit dan Pantura. Ini jalur yang dipadati pemudik. Saya minta Telkomsel mengantisipasi hal ini. Saat video conference dengan Telkomsel Regional Jawa Tengah, mereka menginformasikan telah memasang BTS di beberapa titik jalur mudik, termasuk di Brexit. Dengan demikian, jalur komunikasi maupun layanan data untuk para pelanggan tak terganggu,” ujarnya.

Ia pun meminta agar dibeberapa titik transit mudik, seperti Rest area, Bandara, Stasiun, Pelabuhan, Terminal, Tempat Wisata agar mendapatkan peningkatan pelayanan. “Alhamdulillah, Telkomsel sudah menyiapkan semuanya dengan baik,” tuturnya.

Setelah mendengar dan melihat langsung kesiapan Telkomsel dalam menghadapi mudik dan Idul Fitri, membuat ia yakin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik.

“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan ucapan terimakasih kepada Telkomsel yang telah sigap bekerja keras memberikan pelayanan yang prima,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Hari ini, Rabu 21 Juni 2017 sebagai hari spesial bagi Bapak Joko Widodo. Presiden RI ke-7 ini sedang mencapai Usia ke-56 tahun. Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, di hari ulang tahun ini, Presiden Joko Widodo telah menjadi sejarah penting bagi bangsa dan negara.

“Selamat Ulang Tahun Bapak Joko Widodo. Semoga segala usaha dan pencapaian selama ini mewariskan kebaikan bagi bangsa dan negara. Menuntun ke arah masyarakat yang dicita-citakan bersama seluruh rakyat Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis. Jakarta, Rabu (21/06).

Bertepatan dengan tahun ke-3 masa kepemimpinannya, ia menilai, Presiden Jokowi telah melahirkan tradisi kepemimpinan yang khas, tegas dan merakyat. Lanjutnya, Presiden Jokowi dinilai peduli dan melayani berbagai aspirasi seluruh komponen bangsa, baik di pusat maupun di daerah.

“Di tengah suasana kebangsaan kita yang sewaktu-waktu dapat diterpa ujian, kedewasaan dan kematangan serta jiwa kepemimpinan beliau pun semakin terasah. Bukan perkara mudah memimpin dalam suasana hiruk-pikuk serta kemajemukan yang ada di bumi pertiwi ini,” paparnya.

Namun, ia melihat bahwa sosok Presiden Jokowi dapat melangkah dengan prinsip dan nilai yang di anutnya. Hal itu menurutnya, sebagai bentuk karakter kebangsaan yang senantiasa melihat, mendengar dan mengeksekusi kebijakan, mengayomi berbagai kepentingan dan meletakkannya dalam bingkai persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI.

“Bukan soal gampang memerintah di tengah masyarakat yang sewaktu-waktu dapat terfragmentasi oleh isu, polemik maupun kabar hoax serta ancaman perpecahan baik dari dalam maupun luar negeri,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komis X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta kaji ulang kebijakan full day school. Menurutnya, kebijakan 8 jam sehari bisa membebani para siswa, walaupun kebijakan jam istirahat juga ditambah selama setengah jam.

"Harus bisa bayangkan bagaimana kondisi para siswa ini. Apabila terwujud full day school, siswa hanya istirahat 1,5 jam. Yang sudah bekerja saja selalu mengeluh waktu istirahatnya kurang," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/06).

Ia juga menilai bahwa kebijakan sekolah 8 jam sehari juga berdampak psikologis mental pada siswa. Ditambah lagi, bagi orang tua di wilayah terpencil membutuhkan anaknya untuk membantu menafkahi keluarga. "Keluarga di Indonesia masih perlu bantuan anak-anak dalam membantu perekonomian. Jadi memang Mendikbud harus mengkaji ulang peraturan itu," tutunya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada Menteri Pedidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi untuk mengkaji ulang kebijakan full day scholl. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengaku bahwa dirinya dan Sekretaris Kabinet Pratikno sudah berdiskusi dengan Muhajir Effendi terkait rencana tersebut.

“Memang kemarin kami ini sudah berdiskusi dengan Mendikbud, Karena Mensesneg diminta oleh Presiden untuk mengkaji kebijakan tersebut," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/06)

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Asrorun Niam, menyebutkan, aturan kebijakan Kemendikbud itu dinilai kurang tepat jika ditujukan pada penguatan karakter pendidikan.

“Penguatan pendidikan karakter ya, tapi harus dengan cara yang baik. Tak hanya tujuan yang baik, tujuan diturunkan dengan instrumen yang baik, Permendikbud ini tidak. Di samping tujuan yang baik, caranya juga harus baik. Jangan ada residu yang muncul sehingga merusak tatanan masyarakat,” kata Asrorun Ni’am.

Ia pun mengutarakan bahwa KPAI telah mengkaji Permendikbud terkait Nomor 23 Tahun 2017 itu. Hasilnya, jika Kemendikbud tak merevisi atau mencabut aturan kebijakan full day school itu, maka KPAI akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

“Seiring terbitnya Permendikbud ini, KPAI sudah melakukan pengawasan, maka KPAI melakukan langkah-langkah pengawasan dengan diminta ini dilakukan review atau pencabutan. Kalau tidak KPAI kemungkinan akan judicial review ke Mahkamah Agung dan ini bagian konstitusional KPAI dalam perlindungan anak,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, staff ahli DPP PGRI, Jejen Musfah menyebutkan bahwa aturan kebijakan untuk menguatkan karakter siswa memang bagus. Namun kebijakan Kemendikbud tersebut, jangan sampai mematikan Madrasah atau sekolah agama.

“Dalam hal kontra 8 jam di sekolah akan beririsan dengan waktu belajar di Madarasah Diniah. Saya kira ini persoalan perlu didiskusikan lebih lanjut agar apa yang tertuang dalam regulasi tidak berbenturan dengan apa yang sudah stabil dilaksanakan Madrasah Diniyah. Jangan sampai menghanguskan yang sudah eksis,” pungkas jejen.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Cendekiawan Muslim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menilai, pemikiran Islam Soekarno merupakan Islam reformis. Menurutnya, ajaran-ajaran Islam Soekarno sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

“Menurut saya Bung Karno ini adalah tokoh reformis Islam, tokoh pemikir Islam," katanya saat mengisi diskusi Ngaji Bareng Bung Karno bertajuk ‘Warisan-Warisan Keislaman Bung Karno Bagi Indonesia dan Dunia’ di Megawati Institute, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (16/06).

Ia menambahkan, sosok Presiden RI pertama itu, menganjurkan kepada umat Islam yang tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Lanjutnya, Bung Karno tidak menyukai merek kafir ditunjukkan terhadap orang lain.

“Misalnya, Bung Karno paling tidak suka mengafirkan orang. Beliau selalu berpesan jangan mudah mengafirkan orang. Pesan Bung Karno sangat relevan," tutur mantan Rektor UIN itu.

Ia menjelaskan, pada zaman orde lama, yang biasa diberi label adalah mereka yang dianggap non pribumi dan non Islam. Namun. Ia merasa prihatin dengan kondisi saat ini bahwa sesama muslim pun saling mengkafirkan satu sama lain. Bahkan, kata dia, yang berbeda pendapat pun dianggap kafir.

“Sekarang tambah banyak orang yang mengkafir-kafirkan orang lain. Mereka tidak mau bersyukur, bisa tinggal di Indonesia yang damai, tapi tidak mau menghormati Merah-Putih, tidak mau menghormati Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya kufur nikmat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk belajar dan bercermin kepada sejumlah negara Timur Tengah. Pasalnya, kondisi negara-negara Timur Tengah saat ini masih dilanda oleh peperangan yang tiada henti.

“Apakah kita mau kondisi Indonesia seperti di Timur Tengah yang dilanda peperangan?, Indonesia harus belajar dari Timur Tengah,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah telah menambah pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Penambahan tersebut, guna mengantisipasi penyebaran kelompok ekstremis yang ada di Filipina, khususnya di perbatasan Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

“Kami sudah membuat posko bersama, kemudian TNI ada penambahan pasukan di pulau-pulau terluar," ujar Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (16/06).

Ia menambahkan, peningkatan keamanan itu juga dibantu masyarakat perbatasan secara intensif. Lanjutnya, masyarakat juga tidak ingin wilayahnya disusupi oleh sekelompok ektstremis pro isis Maute dari Marawi, Filipina Selatan itu.

"TNI dan masyarakat sudah membuat posko-posko bersama, serta bagaimana pos itu memiliki sistem peringatan dini," imbuhnya.

Menurut mantan Panglima TNI itu, peningkatan antisipasi penting dilakukan, karena jarak kota Marawi dengan wilayah perbatasan kota Davao hanya berjarak sekitar 300 kilometer. Sehingga, kelompok ekstrimis pro ISIS itu bisa saja mencoba masuk ke wilayah tanah air.

“Biasanya kalau satu tempat digempur itu luapannya akan menyebar ke daerah lain. Nah kita cukup dekat, kalau jarak perjalanan darat hanya sekitar 300 kilometer. Oleh karena itu kewaspadaan harus kita tingkatkan,” tuturnya.

Meskipun begitu, ia menilai tidak perlu ada status darurat terkait hal ini. Ia optimistis TNI dan masyarakat telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang cukup baik.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, selain penambahan personel, TNI juga menyiapkan kapal selam di berbagai perbatasan. Patroli yang dilakukan TNI juga lewat jalur udara dan laut.

“Kalau tidak segera kita tutup, pelarian dari ISIS yang ke Indonesia, maka sangat berbahaya. TNI sedang melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari pulau-pulau yang paling dekat,” ujar Gatot ‎usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/06). 


Abdul Ghofur Prawira

 

(Foto: Ridwan Darmawan)

 

Jakarta, Laporannews - Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menemui Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), guna membahas langkah bersama dalam melawan radikalisme. Pertemuan ini juga membahas cara menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sekertaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal menerima kedatangan anggota FAPP secara tertutup. Namun, intinya ialah komitmen kebersamaan untuk terus menjaga Indonesia.

"PBNU kedatangan tamu dari teman-teman Advokat Pengawal Pancasila. Saya menyampaikan, jangan khawatir NU tidak sendirian mengawal Pancasila," ujarnya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (15/06).

Ia mengatakan, pertemuan itu bersifat masukan saja, sehingga ia telah menerima masukan dari FAPP terkait komitmen untuk mengawal Pancasila,.

"Ada beberapa hal yang disampaikan ke Presiden tapi sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan karena ini bersifat tertutup tapi ini bersifat masukan-masukan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tim Hubungan Lembaga Forum Advokat Pengawal Pancasila, Ridwan Darmawan mengatakan bahwa tujuan pertemuan ini adalah silaturahmi dan ingin bersinergi dengan PBNU.

"tentu ini hanya silaturahmi dan perkenalan bagi kami, kedepannya tentu kami akan bersinergi dalam hal penegakan hukum," ujar Ridwan.  

"NU punya pengalaman panjang bagaimana bangun masyarakat, membela masyarakat, membela orang-orang kecil, yang sebenarnya juga sama sisi advokat itu juga membela orang kecil yang tertindas, selain mereka menghidupi dirinya sendiri," imbuhnya.

Sesuai dengan tema mempertahankan Pancasila, Ridwan meyakini bahwa kunjunganya ke PBNU tidak salah. Pasalnya, NU adalah organisasi terbesar yang merupakan garda terdepan dalam membela Pancasila dan NKRI pada zaman kemerdekaan Indonesia. Lanjutnya, NU selama ini telah berdiri tegak untuk menjaga Pancasila dari rongrongan para penentang Pancasila.

"Saya yakin tidak salah kalau NU pertama yang kita kunjungi, untuk mendapat sejenis masukan lalu kemudian kita mencoba nanti mungkin ada kerjasama yang bisa kita lakukan," ujarnya.

Sementar itu, anggota FAPP, I Wayan Sudirta mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dalam menjaga Pancasila. Lanjutnya, ia menuturkan bahwa siapapun yang mengganti Pancasila akan berurusan dengan hukum tanpa sikap represif.

"Jadi yang nomor satu Pancasila ini tegak. Mari kita hadapi siapapun yang mengganti Pancasila, mari kita sama-sama mendukung pemerintah kalau ada yang melanggar aturan, lalu siapapun yang mengganti Pancasila. Kita dorong Pancasila melalui jalur hukum tanpa bersikap represif," tegas Wayan.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Saefuddin Zuhri)

 

Jakarta, Laporannews – MAARIF Institute merespon isu terorisme yang tak kunjung selesai. Hampir semua lini bangsa baik oleh pemerintah atau civil society tengah berusaha menanggulanginya dari berbagai aspek.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abdullah Darraz mengatakan, radikalisme dan terorisme  hadir sebagian besar di lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah pendidikan rendah dan menjadi korban aspek ketimpangan sosial.

“Semangat Filantropi islam di Indonesia memiliki potensi menangkal ancaman terorisme. Terutama untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi,” katanya saat jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/06) sore.

Oleh karena itu, Maarif Insitute mengajak para sarjana muda yang berminat untuk melakukan penelitian riset sosial dengan tema “Filantropi Islam, Penanggulangan Terorisme dan Keadilan Sosial,” dari program andalan Maarif Instiute yakni Maarif Award Fellowsip (MAF).

“MAF bertujuan untuk menggaet para calon peneliti muda, mahasiswa S1 dan fresh graduate, membantu mengeksplorasi ide riset mereka untuk turut mencari solusi persoalan bangsa. Tahun ini (2017) MAF akan menekankan riset pada case study penanggulangan terorisme yang sifatnya aplikatif di masyarakat," tuturnya.

Ia menambahkan, pendaftaran dibuka mulai 13 Juni hingga14 Aguatus 2017. "Pada 14 Agustus ini akan dipilih empat peneliti untuk memaparkan proposalnya dan bila terpilih akan diberikan materi selama beberapa minggu dan melakukan riset," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa program ini sudah digelar untuk yang ketiga kalinya. sebelumnya digelar pada 2013 dan 2015. "Ini semacam program untuk melakukan kaderisasi intelektual yang tujuannya untuk menghasilkan peneliti muda tentang sosial keagamaan," tuturnya.

Sementara itu, Dewan Juri MAARIF Fellowship 2017, Hilman Latief menyebutkan bahwa program ini terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia.

“Adapun syarat dan ketentuan teknis lainnya bisa disimak di laman www.maarifinstitute.org dengan masa pengiriman proposal sebelum 14 Agustus 2017,” terang Hilman.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPD RI)

 

Jakarta, Laporannews - Komite II DPD RI meminta pemerintah mempersiapkan arus mudik dan arus balik 2017 dengan baik. Sejumlah infrastruktur terkait transportasi jelang lebaran diharapkan dapat segera rampung dan program dari pemerintah dapat menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat dapat mudik dengan lancar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Komite II DPD RI hari Selasa (13/6), Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai, sampai saat ini program zero accident milik pemerintah masih jauh dari sasaran. Ia meminta pemerintah agar melakukan antisipasi menghadapi arus mudik lebaran 2017 agar angka kasus kecelakaan tidak meningkat.

“Belum tercapainya zero accident dikarenakan masih belum terselesaikannya masalah transportasi, terutama di darat. Angkutan lalu lintas perlu dibenahi untuk menghadapi arus mudik 2017 agar kejadian kemacetan di exit Tol Brebes tidak terulang lagi,” tegas Senator asal Medan itu.

Sementara itu, Senator dari Lampung, Anang Prihantoro, mempertanyakan terkait masalah tingginya angka kecelakaan dan persiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, mengingat selama ini jumlah kasus kecelakaan terus meningkat.

“Kemenhub apakah mempunyai catatan soal jumlah kecelakaan setiap tahunnya? Apakah Kemenhub sudah membuat program untuk menekan jumlah kecelakaan tersebut?,” tanya Prihantoro.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono mengatakan bahwa Kemenhub telah menyusun strategi pelaksanaan mudik melalui koordinasi secara intens untuk meminimalisir jumlah kecelakaan jelang arus mudik lebaran 2017. Lanjutnya, Kemenhub telah melakukan ramp check untuk transportasi darat, inspeksi keselamatan kereta api, sarana udara dan laut.

Terkait kepadatan saat arus mudik dan balik lebaran 2017, Djoko menjelaskan bahwa Kemenhub telah menyusun beberapa program seperti, penambahan sarana transportasi berupa armada bus, kapal, dan frekuensi penerbangan. Djoko menambahkan, puncak mudik diperkirakan terjadi pada H-2 dan H-1 lebaran. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+5 dan H+6 lebaran.

“Salah satu cara untuk mencegah terulangnya kasus kemacetan di Brexit, kami akan alihkan kendaraan besar seperti bus atau truk dilewatkan ke Brebes Barat, sehingga akan mengurangi jumlah di Brebes Timur,” ujar Djoko.

Di sisi lain, masih kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa untuk menghadapi arus lebaran 2017, Kementerian PUPR telah membangun beberapa jalan tol fungsional yang bisa digunakan saat arus mudik dan balik lebaran. Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga membangun rest area dan empat flyover yang dapat digunakan H-10 lebaran.

“Kesiapan jalan tol fungsional di 2017 yang utama ada di Brebes Timur-Weleri sepanjang 110 km untuk menghindari kejadian seperti tahun kemarin. Selain di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera sepanjang 65 km. Seperti Bakauheni sampai Lematang sepanjang 5,03 Km, atau Medan sampai Sei Rampah sepanjang 41,6 Km,” ucap Herry.

Saat menutup RDP, Parlindungan Purba meminta agar Kementerian PUPR juga memfokuskan pembangunan kepada wilayah Indonesia timur. Sampai saat ini pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia timur sangat tertinggal.

“Kalau ada pembangunan, jangan hanya ada di Jawa. Meski di Jawa paling banyak penduduknya, tapi di daerah Indonesia timur juga masih perlu pembangunan,” tutupnya.


Johanna Firdasah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Koalisi Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah dan 28 anggota Panitia Khusus (Pansus) angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan terkait melanggar kode etik.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menilai bahwa apa yang dilakukan DPR dalam memutuskn hak angket adalah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Ya saya kira itu salah alamat ya karena semua yang dilakukan di DPR ini sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang undang dan tata tertib jadi ketika pansus itu sudah disetujui di paripurna dengan sejumlah catatan tentu saja kemudian saya sebagai Korpolkam memimpin rapat biasanya begitu terkait pidana pula,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/06).

Politisi Gerindra itu menilai, ketika Pansus itu sudah disetujui di paripurna, walaupun dengan sejumlah catatan namun keputusan itu sudah selesai. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu bentuk pengawasan, dimana pengawasan memang merupakan fungsi DPR. Lanjutnya, fungsi pengawasan biasa dilakukan oleh DPR di seluruh dunia.

“Saya memimpin rapat dari pansus tersebut jadi tdak ada satu aturan pun yang dilanggar dari proses politik yang diatur mekanisme nya,” tuturnya.

Ia bahkan mempertanyakan sikap KPK yang meminta Presiden Jokowi untuk menolak hak angket terhadap KPK. Lanjutnya, ia menilai bahwa hak angket merupakan proses konstitusional yang ada di DPR.

“Kalau misalnya seperti itu, seperti ketakutan dong. Enggak boleh seperti itu. Jadi, terima dong proses yang ada di sini. Ini juga sebagai bagian proses konstitusional,” ujarnya.

“Menurut saya sih lucu aja (minta Presiden tolak hak angket). Kalau sebuah institusi atau lembaga diperiksa oleh DPR, di seluruh dunia itu biasa. Ini yang namanya demokrasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo berharap Presiden Joko Widodo menolak hak angket KPK. Sehingga, Presiden bisa mengambil sikap untuk kekisruhan hak angket. Namun, hingga kini, Presiden Jokowi belum memutuskan sikap soal hak angket tersebut. 


Thariq Malaka

 

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menetapkan program Full Day School sebagai bagian dari kebijakan Program Pendidikan Karakter (PPK) mendapatkan dukungan dari Maarif Institute.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdullah Darraz menyatakan, Full Day School atau biasa dikenal dengan sekolah lima hari dapat berperan untuk menangkal radikalisme.

"Pada dasarnya MAARIF Institute mendorong kebijakan ini, sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yg seringkali dilakukan di luar jam sekolah," katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (12/06).

Ia menambahkan bahwa melalui adanya kebijakan ini, berarti sekolah bisa meminimalisir peran kelompok radikal. "Benteng sekolah bisa diperkuat untuk menghalau kelompok radikal dengan memperkaya kehidupan sekolah dengan kegiatan-kegiatan siswa  yg positif dan beragam," imbuhnya.

Menurutnya, program Full Day School bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dalam tradisi pendidikan di Indonesia, program ini sudah banyak dilakukan. "Kekhawatiran sebagian pihak mengenai implementasi program Full Day School harus disikapi dengan pembuktian implementasi Full Day School yang tetap memenuhi hak-hak dan kreatifitas anak, termasuk pelibatan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif. Sepatutnya penolakan itu tidak dilakukan secara apatis.

“Kemendikbud telah melakukan kajian mendasar terhadap lahirnya kebijakan ini. Oleh karena itu berbagai perbedaan dalam menanggapi kebijakan ini perlu didialogkan secara lebih terbuka," pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan