Nasional

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, pentingnya Pancasila dipahami bukan untuk membeda-bedakan, tapi justru untuk membangun perasaan senasib sepenanggungan oleh semua bangsa Indonesia.

"Jangan lagi berdebat soal suku, agama, dan hal hal yang sudah selesai 71 tahun lalu. Jangan gunakan Pancasila untuk membeda bedakan," tandasnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/07).

Hal ini disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyampaikan Pidato Pembukaan Simposium Ekonomi MPR dengan tema Sistem Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial di Nusantara V MPR, Rabu (12/7).

Ketua Umum PAN itu menyampaikan, jauh lebih baik mendiskusikan Pancasila dalam substansinya yakni bagaimana wujudkan kesejahteraan untuk semua dan bukan orang per orang.

"Mari melampaui perbedaan itu dengan bicara implementasi Pancasila untuk kesejahteraan. Itulah substansi Pancasila yang sampai sekarang belum terwujud," imbuhnya.

Ia mengingatkan ketika ribut berdebat soal suku dan agama, Sumber daya dan kekayaan alam justru dikuasai asing. "Faktanya kita sibuk berpecah belah tapi gagal kekayaan alam dijarah, Sumber Daya Alam dikuasai asing dan anak negeri tak dapat apa apa," tuturnya.

Ia pun berharap, hasil Simposium Pancasila ini bisa digunakan pemerintah untuk membenahi struktur ekonomi Indonesia agar berkeadilan, merata dan senasib sepenanggungan.

"Semoga ada jalan baru ekonomi nasional yang lebih berkeadilan dan memastikan Sumber Daya Alam digunakan sepenuhnya untuk rakyat," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Mayoritas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam terkena razia besar-besaran oleh aparat penegak hukum Malaysia. Razia itu, merupakan kelanjutan dari implementasi program legalisasi dokumen atau program E-Kad sementara pekerja asing oleh pemerintah Malaysia, tetapi telah ditutup pada akhir Juni lalu.

Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta kepada pemerintah Malaysia, tetap mengedepankan aspek penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan hak azasi manusia, ia pun meminta kepada aparat hukum Malaysia, penangkapan TKI tidak disertai kekerasan.

“Komisi IX merasa prihatin dengan kondisi TKI di luar negeri, khususnya Malaysia. Razia dan penangkapan yang dilakukan kepolisian diraja Malaysia sudah semestinya ditanggapi secara serius,” katanya dalam jumpa pers di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/07).

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia harus menindaklanjuti secara serius atas penangkapan TKI tersebut. Lanjutnya, ia mendesak pemerintah untuk mempersiapkan bantuan hukum kepada TKI.

“Setidaknya, pemerintah harus memastikan bahwa razia dan penangkapan itu tidak dilakukan dengan kekerasan dan tetap mengedepankan aspek penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Sehingga TKI yang terjaring dapat menghadapi proses hukum sebagaimana mestinya” imbuhnya.

Politisi Demokrat itu pun mendesak pemerintah untuk melakukan pembahasan bilateral dengan Malaysia terkait nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang dirazia di negara tersebut.

“Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI. Termasuk mengupayakan agar pengurusan legalitas dokumen kerja dan izin tinggal TKI kita bisa dipermudah dengan biaya yang tidak memberatkan,” tandasnya.


Jamin Mina

 

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama sejumlah pegawai dan pejabat Kementerian menggelar Halal Bi Halal di kantornya, di Aula Gedung Mina Bahari III, Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (10/07/2017). Hadir pula sejumlah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Diantaranya, Freddy Numberi, pada tahun 2004-2009, Fadel Muhammad pada Era Presiden SBY dan Sarwono Kusumatmadja di Era Kabinet Persatuan Nasional.

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa silaturrahmi tersebut sudah sepatutnya dilakukan dilingkungan KKP. Lanjutnya, ia pun meminta maaf kepada seluruh keluarga besar KKP karena sering marah-marah dalam melakukan perintah atau kinerjanya.

“Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Selama tiga tahun ini dengan ketidaksabaran dan temperamentalnya, saya kadang-kadang membuat ibu dan bapak merasa jengkel,” ucapnya saat sambutan di Aula Mina Bahari III, KKP, Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Senin (10/07).

Ia menambahkan, selama menjabat sebagai menteri, ia terkadang tidak bisa menahan sikapnya yang tidak sabar dan ingin bekerja cepat. Lanjutnya, sifatnya yang tegas dan serba ingin cepat mempengaruhi gaya kepemimpinannya di Kementerian.

“Saya lahir sudah begini. Selalu ingin kerja selesai, beres, baik. Supaya negara makin maju, baik swasta maupun negeri,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu demi meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nusantara. Ia pun mengakui bahwa dengan sikap tegasnya itu, nilai tukar nelayan meningkat mencapai 5 sampai 7 persen. “Begitupun nilai usaha pertanian yang meningkat 200 persen,” ujarnya.

Bahkan, kata perempuan kelahiran Pangandaran itu, berdasarkan neraca perdagangan, sektor perikanan RI menjadi yang tertinggi untuk pertama kalinya di ASEAN.

“Stok ikan juga naik lebih dari 100 persen menjadi 12,51 juta ton. Kalau kalian meminta saya berubah, itu tidak bisa saya lakukan. Berubah yang santun yang saya tidak bisa. Dengan segala kekencangan saya dalam meminta dan memaksa supaya lebih baik, saya rasa sudah lumayan,” ujarnya disambut dengan tawa peserta.

Namun begitu, Susi meyakini kementerian yang dipimpinnya adalah kementerian terbaik. Hal tersebut melihat capaian kinerja KKP. "Saya nggak berani klaim dari publik tapi secara pribadi tim KKP luar biasa. Kerja berlari, bukan kerja sambil duduk," pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Pansus Angket DPR seperti kehilangan ruh tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki KPK. Menurutnya, semangat Pansus Angket DPR lebih nyata sebagai langkah politik membela teman sejawat, yakni melakukan perlawanan terhadap upaya hukum yang dilakukan KPK terkait kasus E-KTP.

“Karena pada kasus ini diduga pada fakta persidangan banyak anggota DPR yang terlibat menerima uang korupsi E-KTP,” katanya dalam keterangan tertulis. Jakarta, Jumat (7/07)

Ia menambahkan, apa yang dilakukan DPR melalui Hak Angket itu jelas sebagai upaya intervensi proses hukum yang sedang berlangsung atau bukan upaya evaluasi perbaikan KPK.

“Jadi saran saya anggota DPR yang tidak bersepakat bersuaralah lebih keras jangan bersandiwara pura-pura menolak tapi membiarkan "aksi" intervensi terhadap proses hukum tersebut berlangsung terus menerus, dan ini terang adalah agenda perlawanan hukum,” tandasnya.

Ia menjelaskan, bila tujuannya ingin melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KPK, pilihannya bukan hak Angket, tapi proses di DPR melalui Komisi III. Lanjutnya, komisi III DPR bisa bebas menguliti KPK, ditengah berbagai kelemahan dan buruknya kinerja KPK saat ini.

“Bagi saya juga produk anggota DPR karena mereka yang memilih 5 Komisioner tersebut. Apalagi kemudian muncul wacana untuk membubarkan KPK, bagi saya terang ini berlebihan dan penuh dengan agenda melawan gerakan antikorupsi di Indonesia,” paparnya.

Ia pun menuturkan bahwa KPK punya banyak kekurangan dan punya kelebihan, sehingga semangat melakukan koreksi di KPK harus di maksud untuk memperkuat lembaga anti rasuah tersebut.

“Memperbaiki kelemahan-kelemahan lembaga tersebut bukan justru melemahkan,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Kemenko Maritim)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menepis isu pemindahan ibu kota yang mendapat bantuan Cina. Ia menegaskan bahwa China sama sekali tidak terlibat dalam rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia.

“Tidak ada urusan Cina ikut urus ibu kota kita. Tidak ada Cina ikut urus campur ibu kota kita," tegasnya saat ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (5/07).

Ia pun menambahkan bahwa Indonesia mampu melakukan secara mandiri dalam pemindahan Ibu Kota. Meskipun pihak swasta turut mengembangkan calon wilayah Ibu Kota.

“Tidak ada itu. Kau pikir negeri ini miskin. Negeri ini kaya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Sehingga kesenjangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dapat diperbaiki.

"Maka, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Ibu kota baru akan jadi pusat administrasi pemerintahan, nantinya akan seperti New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Brazillia dan Sao Paolo di Brasil," ujar Bambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung, April lalu.

Menurutnya, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Hal itu, aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkosentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.

“Pemindahan ini diharapkan bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, setelah kajian selesai maka persiapan akan dimulai pada 2018,” pungkasnya.


Della Menawar Lisa

 

 

Jakarta, Laporannews – Hari ini tanggal 5 Juli 2017, Koalisi 18+ secara resmi mengirimkan surat himbauan kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung Resolusi Sidang Umum PBB No. A/HRC/35/L.26 related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings. Himbauan itu, sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi 18+ meminta pemerintah Indonesia lewat Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Hasan Kleib dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi untuk mengambil langkah aktif dalam penyepakatan Resolusi tersebut.

“Demi menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia. seharusnya perkawinan anak dibawah umur tidak dilakukan,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (5/07).

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia telah menduduki posisi ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi. Dalam agenda meeting ke-35 Dewan HAM PBB pada 22 Juni 2017 lalu, Joaquín Alexander Maza Martelli selaku presiden dewan HAM PBB telah mengadopsi draft Resolusi A/HRC/35/L.26 dalam Agenda 3, mengenai Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya termasuk Hak Atas Pembangunan.

Draft Resolusi yang telah didukung lebih dari 85 negara itu adalah langkah strategis untuk menguatkan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

“Substansi utama dari Resolusi A/HRC/35/L.26 ini memberi pengakuan bahwa perkawinan anak adalah sebuah pelanggaran HAM dan serta mendorong negara-negara untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penghapusan praktek perkawinan anak di dalam situasi krisis kemanusiaan,” tulisnya.

Situasi Krisis kemanusiaan (Humanitarian Settings) menurut Resolusi ini melingkupi situasi darurat berupa pemindahan paksa, konflik bersenjata dan situasi bencana alam. Situasi-situasi tersebut menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.

Resolusi yang telah diadopsi ini dibuka untuk negara-negara untuk menyepakati dan co-sponsor Resolusi-nya sampai tanggal Senin, 10 Juli 2017. Isi dari Resolusi ini telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi PBB dan dapat diunduh di website resmi Office of High Commissioner for Human Rights

Koalisi 18+ pun percaya, apabila pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif ini akan menjadi dorongan juga bagi negara lain dan menjadi contoh bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang masih belum menyepakati Resolusi ini.

Perlu diberitahu, Koalisi 18+ yang merupakan jaringan masyarakat sipil yang melakukan advokasi penghentian praktik perkawinan anak, saat ini sedang berusaha untuk menaikkan usia perkawinan untuk perempuan di Indonesia lewat upaya Judicial Review Pasal 7(1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam perkara 22/PUU/XV/2017 yang sedang menunggu hasil pleno untuk sidang I di Mahkamah Konstitusi.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan, meskipun Presiden Filipina, Rodrigo Duterte membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat operasi militer dalam menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan, pemerintah diingatkan untuk tidak bersikap reaktif. Pasalnya, pengiriman pasukan TNI diatur dalam peraturan dan Undang Undang.

“Pertama, bila mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, disebutkan: Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (3/07) malam.

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 3 UUD 1945 pun dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

“Makna yang terkandung, yakni, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan NKRI,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, jika disinggung pada penjelasan soal wewenang TNI terkait dengan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana yang termaktub dalam butir B ayat 6 yang menyebut TNI memiliki tugas untuk melaksanakan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka ada hal yang mesti diperhatikan. Salah satunya, pengiriman satgas TNI dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, harus mendapatkan persetujuan dari  DPR RI, serta  memperhatikan pertimbangan institusi lainnya yang terkait. 

“Kedua, Pasal 10 ayat 3 butir d dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahahan Negara memang menyebut bahwa TNI dapat ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional,” paparnya.

Dalam penjelasannya, tugas TNI yang masuk dalam kategori operasi militer selain perang (OMSP) itu antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civil misision). OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan atau perundang-undangan.

“Ketiga, bila merujuk pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” sambungnya.

Kemudian, jika disinggung lagi pada ayat 2b butir ke-6, terkait dengan operasi militer selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian sesuai kebijakan politik luar negeri.

“Bila mengacu pada tiga produk Undang Undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia  tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah  bendera PBB,” ujarnya.

Ia menuturkan, walaupun Indonesia memang terikat dalam komunitas bangsa bangsa Asean. Namun, Asean juga bukan merupakan pakta pertahanan bersama, sehingga Indonesia juga tidak punya dasar hukum untuk mengirim pasukan TNI ke negara2 Asean termasuk Filipina.

“Bantuan Indonesia kepada Filipina dapat saja berupa bantuan seperti bantuan logistik, pelatihan militer, alat kesehatan, atau data intelijen lainnya yang diperlukan Angkatan Perang Philipina. Lagi pula, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen mereka,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang dipimpin oleh KH Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPF MUI. Pertemuan itu, diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (25 Juni 2017).

Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Pratikno dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini, merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini. Dari GNPF MUI, hadir Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).

Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden RI Joko Widodo menyikapi berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa aktivis Islam, serta penyelesaiannya dengan jalan dialog langsung kepada Presiden.

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif. Lalu kami bertemu Menko Polhukkam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (27/06).

Lewat momentum Idul Fitri, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin yang ditugaskan oleh Presiden sebagai penggerak halal bihalal untuk membuka saluran komunikasi antara Presiden dengan mempertemukan GNPF. Sehingga, GNPF memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi.

“Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela Shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara,” ujar alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Dari pertemuan itu, GNPF mengharapkan dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.

“Tentu Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, karena itu kami berterima kasih bahwa Presiden telah menerima kami pada kesempatan berharga itu untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasi kami,” sambungnya.

Presiden menyampaikan, rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata. Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh, tibalah saatnya dalam suasana fitri, bersih kembali ke asal kelahiran manusia yang suci. Menurutnya, banyak hikmah yang dapat di petik dari ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri. Salah satunya, hikmah sebagai manusia, hamba Allah dan bagian dari masyarakat Indonesia.

“Dalam suasana sosial yang cukup dinamis, politik yang cukup mengurasi energi, ekonomi yang terus bergeliat, puasa mengajarkan kita untuk hidup teratur, disiplin, menjaga eksistensi sebagai hamba, menjaga kebersamaan sebagai sesama manusia, sesama masyarakat dan sesama rakyat Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis. Jakarta, Minggu (25/06).

“Atas dasar itulah, kita dituntut untuk terus menerus mengasah kerukunan hidup. Karena sebagai hamba kita adalah "satu", tidak ada yang membedakan kita di hadapan Allah Swt kecuali ketakwaan kepada-Nya,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, puasa telah menempa manusia untuk bersikap sabar. Oleh karena itu, ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengaktualisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di hari yang fitri ini, mari kita aktualisasikan kesabaran itu dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara, menjawabnya dengan kematangan dan kedewasaan sambil menyerahkan segala daya dan upaya kita kepada Allah Swt,” ujarnya.

Secara khusus, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak aparat keamanan, ormas-ormas keagamaan, pemerintah pusat dan daerah dan seluruh lembaga-lembaga negara dalam upaya menjaga kekhidmatan serta kekhusyukan dibulan yang penuh Rahmat dan berkah ini.

“Semoga segala ibadah kita membawa kepada kesejatian pengabdian yang sesungguhnya. Menjadikan kita manusia seutuhnya, manusia sebagai Insan Pengabdi kepada Allah Swt dan Pelayan bagi sesama. Selamat Idul Fitri 1438 H, Taqabbalallahu Minna wa Minkum Taqabbal ya Karim. Minal Aidin wal Faidzin,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews -  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU), Taufik Kurniawan, mengajak masyarakat menginstropeksi diri menuju pribadi unggul. Sebagaimana diketahui, hari ini, seluruh umat muslim merayakan Idul Fitri 1438 H bersama keluarga dan masyarakat, saling berjabat tangan dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan diantara sesama.

Hal itu, merupakan kesempatan yang berbahagia dan terindah dalam kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia karena setiap orang saling memaafkan segala kesalahan sehingga menjadi pribadi yang fitri.

"Saya mengucapkan selamat idul fitri 1438 H, semoga kita menjadi pribadi yang fitri dan lebih baik dalam konteks Hablumminallah dan Hablumminannas," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (25/06).

Ia menjelaskan, dalam konteks Hablumminallah, tiap muslim ditempa imannya selama sebulan penuh, sehingga diharapkan menjadi pribadi yang suci dan merayakan hari kemenangan dengan penuh rasa syukur. Lanjutnya, dalam sebulan penuh (Ramadhan) itu, masyarakat diharapkan dapat penempaan diri, bisa meningkatkan kualitas ibadah dan menjadi makhluk tuhan yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT.

“Perayaan Idul Fitri tahun ini sangat berkesan karena dirayakan ditengah hiruk pikuk dunia politik dan berbagai tantangan di segala aspek kehidupan masyarakat,” imbuhnya.

Ia menuturkan. kondisi kebangsaan saat ini banyak beberapa pihak berada dititik yang mengkhawatirkan, berbagai serangan komentar antar-anak bangsa terjadi dalam dunia maya maupun dunia nyata sehingga tidak jarang terjadi gesekan namun tidak meluas. Menurutnya, perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi momentum seluruh anak bangsa untuk melakukan instropeksi kebangsaan dan pribadi, sehingga kesatuan dan kemajuan bangsa Indonesia dapat terjalin.

Seluruh anak bangsa, kata dia, tanpa mengenal suku, agama, ras dan antar-golongan harus bisa bergandengan tangan, bahu membahu membangun semangat persatuan dalam bingkai kebhinekaan serta jadikan momentum Idul Fitri sebagai titik tolak mencapai tujuan tersebut.

"Masyarakat harus ingat bahwa bangsa Indonesia menjadi besar bukan atas jasa segelintir golongan namun seluruh anak bangsa sehingga semangat kebangsaan harus terus kita gelorakan," ujar politisi PAN itu.

Ia menilai bangsa Indonesia kedepan, bukan hanya membutuhkan pribadi yang unggul dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) namun juga unggul dalam keimanan dan ketakwaan (Imtaq).

"Ilmu agama dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga dua hal itu yang harus ada dalam diri masyarakat Indonesia sehingga menjadi pribadi yang unggul," katanya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dalam perayaan Idul Fitri, tiap anak bangsa dibutuhkan ketulusan, sehingga antar sesama bisa saling memaafkan segala kesalahan yang pernah dibuat untuk kemudian menjadi pribadi yang unggul.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tradisi silaturahmi dalam perayaan Idul Fitri menjadi salah satu tiang ukhuwah kebangsaan karena di dalamnya terdapat dialog yang harmonis di antara sesama dengan latar belakang kebhinekaan yang beragam.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan