Nasional

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Dian Kartikasari, mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek perkawinan anak. Ia juga meminta kepada DPR dan pemerintah harus segera menerbitkan hukum untuk menghentikan perkawinan anak. Pasalnya, perkawinan dibawah umur sudah sangat memprihatinkan, sehingga generasi penerus bangsa berpotensi hilang.

Selain itu, lembaga tersebut meminta pemerintah segera menyusun rencana aksi nasional untuk mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.

"Agar anak perempuan Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki untuk tumbuh kembang serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan," tegasnya di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/07).

Sebagaimana diketahui, dalam Keputusan Presiden no.44 tahun 1984, menyebutkan bahwa anak perempuan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan oleh karenanya kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, anak perempuan Indonesia saat ini, kata dia, berpotensi besar kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang. Menurutnya, karena pemerintah lalai melindungi anak perempuan dari praktek perkawinan anak.

"Saat ini, Indonesia belum memiliki satu pun undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan di usia anak. Sebaliknya, UU no 1 1974 tentang perkawinan, justru melegalkan perkawinan di usia anak," ujarnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012, menunjukkan bahwa 989.814 anak perempuan menjadi korban praktek perkawinan anak. Tahun 2013 ada 954.518 korban, tahun 2014 sebesar 722.518 korban. Sedangkan pada 2015 perkawinan anak Indonesia 23% menyebutkan bahwa satu dari lima perempuan pernah kawin di usia 20- 24 melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Padahal, lembaga masyarakat sipil itu sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014. Namun sayangnya majelis hakim menolak permohonan tersebut. Tidak hanya itu, pada 2016 pun pernah mengajukan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

"Pembahasan rancangan Perppu dilakukan bersama Deputi V (bidang anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kami telah menyampaikannya draft Perppu kepada Presiden Joko Widodo melalui kantor staff Presiden. Serta melakukan diskusi dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pada 22 Desember 2016. Namun, sampai saat ini Perppu tersebut terkatung-katung tanpa kejelasan sikap Presiden dan jadwal pembahasan Perppu di tingkat pemerintah," paparnya.

Selain itu, mereka juga pernah mengajukan permohonan judicial review pada 2017 atas UU perkawinan pasal 7 ayat 1, untuk menaikkan usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19. Lanjutnya, hal itu masih menunggu keputusan sidang pleno hakim MK.

"Pemerintah pusat juga lamban menanggapi keprihatinan dunia atas praktek perkawinan anak di berbagai negara," tuturnya.

Padahal kata dia, PBB telah menyetujui Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 tentang Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Setting (Resolusi Perkawinan Anak). "Ada 80 negara yang telah mendukung resolusi perkawinan anak dan Indonesia bukan salah satu diantaranya," tukasnya.

Ia pun menyebutkan bahwa pengajuan judicial review merupakan suara korban bukan suara aktifis atau LSM. "Perppu ini memang inisiasi dari Koalisi Perempuan. Namun, hal ini berdasarkan suara korban. Sehingga aturan Perkawinan ini sudah diputuskan pada tahun 2018," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Indonesia mengutuk tindakan kekerasan pihak keamanan Isreal yang telah menyebabkan tiga orang jemaah tewas dan lebih dari 100 luka-luka di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Jumat (21/07/2017).

Pemerintah Indonesia menolak segala bentuk aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan terhadap jemaah yang berupaya menjalankan haknya untuk melakukan Ibadah di Masjid Al Aqsa.

“Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban, serta mendoakan agar para korban luka dapat segera pulih kembali,” tulisnya dalam rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima Laporannews, Sabtu (22/07).

Indonesia menyampaikan, duka cita yang mendalam terhadap korban dan kelurga korban serta Indonesia berharap kondisi Palestina segera normal kembali.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengambil langkah untuk memberhentikan tindak kekerasan keamanan Israel di Kompleks Masjid Al Aqsa.

“Indonesia juga telah mendesak agar OKI dapat segera lakukan pertemuan darurat untuk membahas situasi di kompleks Al Aqsa,” tambahnya.

Indonesia mengingatkan kembali kepada Israel untuk tidak mengubah status quo  kompleks Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim.

“Pemerintah Indonesia mengajak semua pihak untuk menahan diri,  agar situasi tidak memburuk,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Oesman Sapta Odang, menyerukan kepada setiap Anggota DPD RI untuk bersama-sama mendorong kepentingan DPD RI di DPR, salah satunya adalah mengenai penguatan DPD RI melalui UU MD3. 

“Saya mengharapkan kita membangun sistem ke depan. DPD ini harus punya track record yang baik di kepemimpinan kita yang tinggal dua tahun ini, dan keberpihakan pemerintah pada kita cukup kuat,” katanya dalam acara silaturahmi dan halal bihalal dengan pimpinan dan anggota DPD RI di kediamannya, Jakarta, Kamis (20/07).

Pria yang akrab dipanggil Oso ini, terpilih menjadi Ketua DPD RI dalam sidang paripurna bersama Nono Sampono dan Damayanti Lubis yang menjadi Wakil Ketua DPD. Ia berharap, setiap alat kelengkapan di DPD mempunyai target untuk menghasilkan produk perundangan yang diterima oleh DPR, sehingga lembaga perwakilan daerah itu menjadi lembaga yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

"Enam bulan ini harus sudah hasil. Saya sedih melihat DPD selama ini dihina orang, sekarang jangan coba coba menghina DPD," imbuhnya.

Ia menilai, salah satu cara untuk menguatkan DPD adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai DPD RI dan menjaring aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, dirinya akan berkeliling ke daerah-daerah dimulai dari provinsi NTB dan NTT. Ia juga berharap dalam setiap kunjungannya anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi tersebut turut mendampingi.

Sementara itu, Wakil ketua DPD, Nono Sampono, menyampaikan dalam sambutannya bahwa dalam perubahan pimpinan ini anggota DPD RI harus membangun solidaritas dan kekeluargaan agar mampu melangkah lebih baik.

"Kita harus membuat DPD lebih baik hari ini dari sebelumnya. DPD RI harus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan daerah, terutama daerah-daerah yang tertinggal. Dan kami sadar tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan teman teman semua," ujar Nono Sampono.

Oleh karena itu, ia juga mengajak kepada semua pihak untuk ikut mendorong dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara, daerah dan masyarakat. Khususnya daerah yang tertinggal.

"Yang harus kita lakukan ke depan adalah optimalisasi, perbaikan dalam performance, produktivitas karena itu kami butuh bantuan dari dukungan kesekjenan," tuturnya.

Senator asal Provinsi Maluku itu menyampaikan, DPD akan memperjuangkan rencana pembangunan kantor pusat DPD RI dan sekitar 11 kantor daerah. Dengan adanya kantor tersebut, diharapkan kegiatan penyerapan aspirasi daerah dapat lebih mudah untuk dilakukan.

Menanggapi Nono Sampono, Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono menyatakan, kesiapannya untuk mensukseskan kerja besar di bulan Agustus nanti. “Kita akan bekerjasama dengan sekjen MPR dan DPR untuk menyiapkan sidang bersama nanti,” pungkas Sudarsosno.


Johanna Firdasah

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah mempersilakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melayangkan gugatan ke pengadilan atas keputusan pembubaran organisasi masyarakat tersebut. Pemerintah memastikan siap menghadapi gugatan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoli, pihaknya siap melawan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ya silakan saja, dan itu mekanisme yuridisnya. Dan kita siap untuk berperkara. Siap untuk melayaninya. Misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM merasa tidak pas, ada pengadilan. Ada PTUN. (Silakan) disalurkan ke PTUN," ujarnya usai menerima Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) di Gedung Pengayoman Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/07).

Sebelumnya, HTI berencana menggugat pemerintah ke PTUN karena status badan hukumnya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kehadiran FAPP yang siap membela dasar ideologi pancasila, hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah serius dan berkomitmen melindungi pancasila sebagai dasar negara. Lanjutnya, kehadiran lembaga FAPP perlu didukung oleh semua pihak.

"Jadi bersama sama, temen-teman advokat melihat bahwa apa yg dilakukan pemerintah ini perlu kita dukung, perlu kita bela dari perspektif yuridisnya. Saya mengucapkan terima kasih. Kepada temen, ini lintas organidasi advokat, lintas daerah, dari Semarang, Kalimantan, dan Surabaya. Semua bergabung. Ini menunjukan komitmen bahwa tindakan pemerintah perlu didukung dan dibela," paparnya.

Sebagai informasi, pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Selain itu, ia juga mengutarakan, jika masih ada ormas yang masih bertentangan dengan anti pancasila, dirinya mengaku masih mengkaji lebih dalam sesuai data yang ada terkait temuan ormas tersebut. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa dirinya belum bisa mengambil sikap. Pasalnya, ia masih menunggu data tersebut dan akan melakuka kajian termasuk ormas-ormas yang dimaksud.

"Polri kan mengatakan masih ada, nanti kita lihat dan kaji lagi. Kan ada kajian. Ya kita lihat nanti, kita belum dapat datanya," tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi proses yang tengah berlangsung terkait penetapan peta baru tersebut. menurutnya hal itu merupakan inisiatif internal Indonesia (inisiatif unilateral), dan hal itu memang merupakan kewenangan Indonesia.

“Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia. Misalnya sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” terangnya di Jakarta, Rabu (19/07).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

"Dampak positif yang kami harapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah tersebut adalah Pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI. Kedua, ia menambahkan, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. dan Ketiga, semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara2 yang berbatasan langsung spt Singapura dan Filipina,” ujarnya.

Ia pun menuturkan, terkait adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok.

"Kami juga mengharapkan agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut." tuturnya.

Politisi PKS itu menegaskan, akan terus mengawasi prosesnya dan akan memanggil Menteri Luar Negri, Retno Marsudi, untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dsb) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” jelasnya.

Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V itu memandang, secara teknis Indonesia memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupabumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dsb) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini.

“Pemutakhiran peta kali ini juga dilakukan karena selesainya beberapa batas wilayah Indonesia yang terbaru (Singapura dan Filipina),” tutupnya.


Thariq Malaka

 

 (Foto: Kapal Kontainer)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR mengusulkan memberikan suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp 379,3 Miliar ke DPR.

"Usulan alokasi PMN untuk Djakarta Lloyd dalam bentuk non-tunai," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang mewakili Kementerian BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung DPR, Kamis pekan lalu (13/7).

Menurut Sri Mulyani pemberian PMN ke Djakarta Lloyd terkait dengan pembahasan asumsi dasar APBN 2017 pada 12 Juli 2017 lalu. PMN yang diberikan dalam bentuk non-tunai itu diupayakan untuk konversi utang (subloan agreement/SLA) menjadi ekuitas perusahaan.

Menanggapi itu, anggota Komisi VI DPR, Djoni Rolindrawan, setuju dengan usulan pemerintah terkait pemberian suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi logistik laut itu.

Ia menegaskan bahwa dukungannya itu karena perusahaan yang bergerak di bidang logistik kelautan itu adalah salah satu perusahaan Indonesia yang pernah berjaya pada masa Orde Baru. Sehingga, kata dia, PT Djakarta Lloyd dapat terus berkembang dan mengembalikan kejaayaannya tersebut.

“Saya setuju Djakarta Lloyd itu diberikan PMN lagi, tapi jangan di lepas. Saya lihat plan-nya saat ini sedang bagus,” katanya saat dihubungi Laporannews, Senin (17/07).

Politisi Hanura itu meyakini bahwa jika perusahaan itu di lepas dan dibiarkan saja, maka Djakarta Lloyd akan mengalami kebangkrutan. Sehingga kompetisi untuk bersaing dalam menjalankan roda bisnisnya akan terhenti.

“Silahkan berkompetisi, namun BUMN kasih anggaran. Untuk Djakarta Lloyd agar pergerakan bisnis perusahaan bisa tetap berjalan,” imbuh mantan nahkoda kapal tersebut.

Perhatiannya terhadap salah satu BUMN ini karena ia mengetahui seluk beluk bisnis pelayaran.  Bahkan mantan Ketua Corps Alumni Akademi Pelayaran Jakarta ini pernah berkicumpung di dunia industri pelayaran sejak lama. Sehingga, kata dia, pemerintah perlu mendukung perusahaan pelayaran seperti itu agar bisa bersaing kembali sampai ke tingkat Asia.

“Saya tahu perusahaan itu (Djakarta Lloyd—red), karena saya sudah lama di bidang pelayaran,” ujarnya.


A. Ainul Ghurri

 

 


(Fto: Dokumen Pribadi)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengancam akan menutup sejumlah platform media sosial (medsos) asing yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menangkal konten-konten beraroma kebohongan atau hoax, terutama menangkal aksi radikalisme dan terorisme yang berbentuk foto, video sampai bentuk tulisan. Menkominfo Rudiantara, meyakini bahwa penutupan platform medsos asing seperti Youtube, Twitter ataupun Facebook dapat menghilangkan konten-konten berbau radikalisme dan terorisme.

Menanggapi hal itu, peneliti muda dari Maarif Institute, Saefudin Zuhri menilai bahwa penutupan medsos sangat kontraproduktif dengan pesan damai yang digerakkan lembaga tersebut. Pasalnya, selama ini, Maarif Institute menjalankan program yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Jika pemerintah menutup medsos, itu kontraproduktif dengan jihad kami. Salah satu program kami itu memanfaatkan medsos, mengkampanyekan pesan-pesan damai dengan video (vlog) dan tulisan-tulisan kreatif anak muda,” katanya kepada Laporannews. Jakarta, Minggu (16/07).

Sebagaimana diketahui, Maarif Institute sebagai lembaga gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan. Tiga area ini merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktivisme Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif.

Sehingga, menurut Dosen Universitas Krisnadwipayana itu, program Maarif Institute dalam pesan damainya yang berupa wawasan keislaman dan kebhinnekaan itu dapat melahirkan para penggiat muda dalam membangun kebangsaan Indonesia. “Mereka dijadikan duta damai di lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Alumnus pasca sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia itu berpendapat, kenyataan era digital saat ini menjadi tantangan global yang harus dihadapi oleh semua pihak dan kenyataan itu bukan untuk dihindari. Menurutnya, medsos merupakan bentuk konkrit demokrasi digital yang didalamnya terdapat ruang untuk berekspresi dan mengemukakan pendapatnya masing-masing.

“Nah, keberadaan teroris tipe lone wolf bukan disikapi dengan ‘amputasi’ seperti ini. melawan radikalisme atau terorisme itu dengan penyadaran, keadilan sosial dan kesejahteraan. Bukan dilawan dengan tindakan-tindakan ekstrem. Ini tidak menyelesaikan masalah karena penyelesaian itu (penutupan medsos) bukan pada akarnya,” jelasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai, secara ketatanegaraan, Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah di terbitkan pemerintah, merupakan jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai.

“Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR,” katanya di Jakarta, Kamis (13/07).

Ia menjelaskan, perihal keabsahan dikeluarkannya Perppu tersebut, pemerintah dengan aparat keamanan dan intelijen merupakan pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ancaman berbahaya dari suatu Ormas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki.

“Sepanjang itu tersedia, maka ancaman keberbahayaan tersebut adalah yang paling valid menjadi landasan dikeluarkannya Perppu, karena ketentuan yang ada dalam UU 17/2013 dianggap tidak mampu menjangkau keberbahayaan itu secara cepat,” tandasnya.

Menurutnya, secara prinsipil, pembatasan atau pembubaran Ormas dimungkinkan dalam hak asasi manusia, meski dengan syarat-syarat ketat yang harus dilakukan berdasarkan UU.

“Apalagi organisasi semacam HTI yang selama ini beroperasi dianggap telah mengusik kohesi sosial umat dan mengancam sendi-sendi bernegara,” tuturnya.

Namun demikian, ia berpendapat, mekanisme pembubaran ormas sebagaimana dalam Perppu 2/2017 semestinya tetap dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan.

“Karena dalam konstruksi negara hukum demokratis setiap kerja dan produk organisasi negara harus bisa divalidasi dan periksa oleh organisasi negara lain, sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang terus menggalakkan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh para calo dan perusahaan yang mengirimkan TKI ke Luar Negeri secara illegal. Dengan terus dilakukan upaya pemberantasan itu, ia menilai, perdagangan manusia atau human trafficing bisa hilang dari Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi Satgas TPPO Bareskrim Polri yang terus menyelidiki kasus penampungan TKI ilegal, dan sekarang sudah menangkap salah satu pelaku yang diduga menjadi admin dan pewawancara calon TKI," kata Nusron Wahid, disela RDP dengan DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/07).

Seperti diketahui, Satgas TPPO Bareskrim Polri pada Selasa (11/7) kemarin menggerebek PT Nurafi Ilman Jaya yang digerebek di wilayah Condet, Jakarta Timur. Perusahaan itu, diduga melakukan penampungan dan pengiriman TKI secara ilegal yang masuk kategori sebagai tindakan perdagangan orang atau TPPO.

Dalam sebulan, PT tersebut mengirimkan TKI ilegal hingga 15 orang dan sudah berjalan sekitar delapan bulan. Dalam penggerebekan kemarin, sebanyak 10 calon TKI diselamatkan dan ditemukan sebanyak 25 paspor yang diduga untuk calon TKI ilegal yang direkrutnya. Kini, pihak kepolisian telah menangkap salah satu karyawan di PT tersebut, yakni Mulyati yang berperan sebagai admin dan pewawancara calon TKI. Sebelumnya, polisi juga mengamankan seorang karyawan PT Nurafi Ilman Jaya berinisial HS saat penggerebekan.

"Sementara, pemilik PT, yang berinisial (FA) dalam proses pengejaran dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 102 ayat 1 UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini pihaknya sudah memaksimalkan sosialisasi ke daerah basis TKI perihal bahayanya menjadi TKI unprosedural atau ilegal. Pihaknya terus menyampaikan informasi bahwa menjadi TKI ilegal itu rawan menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking. Bahkan, dari sisi hukum dan keamanan dinegara tempat bekerja juga sangat rawan bermasalah.

"Untuk itu, program sosialisasi bagaimana bermigrasi yang aman, menjadi TKI yang aman, terus kita lakukan," imbuhnya.

Di sisi lain, kata dia, pihaknya juga terus melakukan berbagai pembenahan dan terobosan, agar TKI yang bekerja ke luar negeri dari sisi kualitas bisa terus meningkat, dan dari sisi biaya penempatan berkurang. Selama ini, lanjutnya, alasan mereka yang memilih menggunakan jalur ilegal ketika menjadi TKI adalah karena biayanya mahal.

"Nah itu kita upayakan terus, bahkan sekarang sudah banyak penempatan yang benar-benar nol rupiah," terangnya.

Tapi nyatanya, tambah Nusron, ternyata ada yang memanfaatkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah dan tingginya animo masyarakat bekerja ke luar negeri. Mereka memanfaatkan itu dengan cara menjadi penyalur TKI ilegal.

"Padahal itu jelas-jelas praktik perdagangan orang. Makanya, kita dukung langkah Bareskrim yang jeli dan gesit dalam melihat celah TPPO dan terus mengejar kasus-kasus TPPO berkedok pengiriman TKI," tegasnya.


A. Ainul Ghurri

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, aturan terkait dengan pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan, sah dibubarkan demi menjaga Indonesia.

Namun, menurutnya, upaya pembubaran tersebut harus tetap ditempuh dengan cara formal atau konstitusional melalui mekanisme hukum yakni pengadilan. 

"Jangan sampai Pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse Of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini. Represifitas terang akan sangat berbahaya, bukan justru ‘mematikan’," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Rabu (12/07).

Ia menjelaskan, ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas ke Indonesiaan, justru bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa di dzholimi. Maka, kata dia, jalan hukum yang harus dipilih dan ditempuh oleh Pemerintah.

"Kedua. Pilihan soft approach terhadap ormas-ormas yang terindikasi melenceng dari Pancasila, agaknya akan lebih tepat dan efektif, karena soft approach tidak menyebabkan dampak kebencian dan dendam yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok radikal baru," paparnya.

Menurutnya, langkah soft approach bisa dilakukan oleh Pemerintah dibantu oleh organisasi memasyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, HKBP, Nomensen, Walubi, PGI dan organisasi kemasyarakatan lainnya melalui intensifitas dialog, pembinaan secara berkelanjutan.

"Karena bagi saya, upaya hard approach dengan pembubaran tidak akan pernah mematikan ideologi, bahkan jangan-jangan bisa menjadi lebih kuat, karena mereka merasa didzhalimi sehingga melakukan konsolidasi lebih rapi dengan merubah nama, maka idealnya jalan dialog, pembinaan adalah jalan yang paling ideal, berbeda dengan apabila ada fakta secara hukum mereka melakukan tindakan ancaman dan anarkisme yang merusak Indonesia," pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan