Nasional

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - CEO Telegram, Pavel Durov, menyambangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (1/08/2017). Dalam kunjungannya itu, ia ingin bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, untuk membahas terkait penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram.

Pertemuan tersebut, merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web. Keputusan yang dilakukan pada 14 Juli 2017 tersebut sempat menuai kecaman pengguna Telegram di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,” ujar Rudiantara dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (1/08).

Dalam kesempatan yang sama, CEO Telegram, Pavel Durov, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo, pada 16 Juli 2017. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai komitmen yang sama terkait penanganan tersebut.

“Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia. Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini.” tutur Durov.

Sebagai informasi, keputusan pemblokiran terhadap 11 DNS Telegram berbasis web dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan permintaan melalui email. Permintaan untuk menutup ribuan konten terorisme dan radikalisasi yang tersebar dalam 11 DNS itu dikirim mulai 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017. Namun semua permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Kemenkominfo dan Telegram sepakat untuk mengatur dan mengelola prosesnya. Karena untuk menghadapi ancaman terorisme dan radikalisasi dibutuhkan kecepatan bertindak. Untuk itu, baik Rudiantara dan Pavel Durov sepakat prosesnya akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan tim teknis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan menuturkan, karena sudah ada itikad baik dan komitmen dari Telegram untuk mengelola dan menangani isu-isu yang mengancam negara, melalui penyebaran isu-isu terorisme dan konten radikalisasi.

“Maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan, 11 DNS Telegram berbasis web segera dipulihkan. Minggu ini akan segera dipulihkan,” tegas Samuel.


Jamin Mina

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Rencana strategis (renstra) pembangunan kekuatan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) dibagi dalam 3 tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024. Namun, target yang ditentukan dalam renstra 1 adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir. Dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Sementara dalam rentra kedua, dalam 3 tahun terakhir ini masih 0%.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengkritisi renstra pembangunan TNI melalui MEF yang tersendat dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu, ia meminta agar renstra kedua segera dipenuhi.

“Seharusnya dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai, diantaranya, pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD,” katanya lewat pesan singkat yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (31/07).

Menurutnya, tersendatnya pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) ini harus segera mendapat perhatian Kementerian Pertahanan, agar program pembangunan alut sista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra.

“Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan kita. Dua spot yang menjadi perhatian kita terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Philipina tidak boleh diabaikan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, usai upacara peringatan Hari Bakti TNI AU ke-70 pada Sabtu (29/7/2017), mengungkapkan bahwa pihaknya masih memiliki banyak kekurangan dalam hal alutsista.

Untuk itu, ia juga mengharapkan pesawat baru dari pemerintah segera direalisasikan. Sebab, kata dia, hingga kini banyak beberapa penerbangnya sudah lama tidak menerbangkan pesawat.

“Kementrian Pertahanan sedang merencanakan untuk pembelian 11 lesawat Sukhoi 35, dan kami selaku pengguna mengharapkan hal tersebut segera terealisasi. Karena penerbang-penerbang saya yang berada di skuadron 14, yang menerbangkan F-5 sudah hampir satu setengah tahun sudah tidak terbang. Sehingga kita menunggu Alutsista itu,” jelasnya.

Walaupun demikian, saat ini pihaknya berupaya agar para penerbangnya bisa menerbangkan pesawat. “Kita terbangkan mereka di skuadron-skuadron seperti, di skuadron 11 untuk menerbangkan Sukhoi 27 dan 30. Dan di skuadron 15 mereka menerbangkan pesawat T-50,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasau mengharapkan semoga dengan kehadiran 11 pesawat Sukhoi dari pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjutnya, mengenai pembangunan skuadron baru, sampai saat ini belum akan dilakukan pihaknya. Meski demikian, pihaknya akan segera melakukan kegiatan kehadiran.

“Mudah-mudahan untuk 11 pesawat yang direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementrian Pertahanan bisa segera hadir untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Untuk skuadron baru belum akan dibuat, tapi kita melakukan kegiatan kehadiran. Seperti saat ini, kita menghadirkan satu flight di Kupang, Nusa tenggara timur,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Twitter @YusrilIhza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menolak kebijakan pemerintah terkait dana haji termasuk dana abadi ummat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur. Menurutnya, dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat islam di Indonesia, baik berasal dari kelebihan penyelenggara haji maupun dana simpanan/cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan oleh jamaah haji.

“Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 triliun rupiah seyogyanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews.

Pakar Hukum Tata Negara itu menilai, saat ini pemerintah memang kesulitan menghimpun dana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Sementara, kata dia, utang pemerintah semakin menumpuk, defisit Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) sudah mendekati 3% yang ditetapkan Undang-Undang. Sehingga, pemerintah semakin sulit mencari pinjaman baru.

“Penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain, untuk membeli sukuk dan utang negara yang kesemuanya tentunya utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan dalam bentuk penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya,” tandasnya.

Sebelum memutuskan penggunaan dana haji untuk biaya pembangunan infrastruktur, ia menghimbau kepada pemerintah untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas islam. Lanjutnya, ia menolak keputusan itu secara sepihak oleh pemerintah. Pasalnya, umat islam di Indonesia mempunyai hak dalam perhitungan dan kompensasi dana haji tersebut.

“Angka sebesar itu, pemiliknya adalah umat Islam, jadi tidak bisa seenaknya di instruksikan Presiden Jokowi untuk digunakan (biaya infrastruktur),” pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

 

Jakarta, Laporannews – Sekolah Kebangsaan Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) Angkatan VI resmi bergulir. Sebanyak 50 pemimpin muda dari berbagai komunitas kreatif terpilih dari seluruh provinsi di Indonesia berkumpul di Jakarta selama satu pekan ke depan (30 Juli-5 Agustus 2016).

KBFP Angkatan VI ini resmi dibuka oleh Founder KBFP Dimas Oky Nugroho. Ia juga selaku Course Leader KBFP Angkatan VI mengingatkan pentingnya menjaga komitmen kebangsaan sekaligus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berintegritas. Ia memaparkan bahwa pentingnya kepemimpinan dan produktifitas kaum muda untuk membangun sektor ekonomi kreatif, meminimalisir kesenjangan sekaligus menghadang radikalisme yang menyasar komunitas-komunitas muda.

"Di negara manapun yang ingin maju, negara secara serius mempersiapkan anak-anak mudanya yang kelak akan menjadi pemimpin di berbagai sektor sekaligus pemenang era globalisasi. Tugas yang pertama adalah mereka harus memahami dan mencintai bangsanya yang kaya dan majemuk ini secara benar," katanya kepada wartawan di Yello Hotel. Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (30/07).

Peserta yang terpilih merupakan pemimpin-pemimpin muda dari berbagai profesi seperti akademisi, wirausaha, LSM, santri, komunitas kreatif, jurnalis, pelayan publik dan seniman daerah. Hal itu, kata dia, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya KBFP Angkatan VI yakni mendorong serta mempertemukan pemimpin-pemimpin muda inovatif dalam sebuah jaringan kebangsaan.

"Ini pelatihan (KBFP) kepemimpinan untuk anak muda. Kita ingin agar anak-anak muda mendorong adanya perubahan di Indonesia, di tengah kemajemukan yang kita miliki, serta bagaimana mengelola ke-Indonesia-an secara lebih kohesif dan produktif di era kekinian," imbuhnya.

Menurutnya, perubahan itu hanya bisa didorong oleh anak-anak muda yang inovatif, kreatif dan berbekal wawasan kebangsaan.

Selain itu, Staf Khusus Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) itu menjelaskan, ada yang berbeda dari pelaksanaan KBFP Angkatan VI dengan KBFP sebelumnya, para peserta KBFP Angkatan VI di hari pertama langsung dibebankan untuk mengikuti psikotes. Lanjutnya, psikotes merupakan bagian dari keseriusan pihak penyelenggara untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru bangsa.

Dalam pemaparan singkatnya, ia mendorong peserta KBFP VI untuk berani tampil terwujudnya perubahan di tengah kemajemukan Indonesia di tengah sederet persoalan bangsa seperti kesenjangan sosial, tingkat korupsi yang tinggi serta terorisme dan intoleransi.

“KBFP Angkatan VI harus bisa menjawab masalah dan menjadi sumber solusi dari sederet persoalan bangsa itu,” tuturnya.

Ia pun menegaskan, pemuda atau generasi milenial harus ambil bagian dalam menghadapi tantangan berupa globalisasi dan ekonomi kreatif. Hal yang utama harus disadari adalah visi persatuan sebagai anak bangsa dalam sebuah masyarakat yang majemuk.

KBFP Angkatan VI akan diisi berbagai kegiatan antara lain audiensi dengan tokoh nasional. Serta, kelas diskusi dengan para pakar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Alumni KBFP saat ini telah tersebar dan menjadi penggerak inovatif di berbagai komunitasnya masing-masing.


Jamin Mina

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mendukung Perppu Ormas yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2013 tidak kuat dalam membentangi negara dari ormas-ormas radikal. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Itu UU yang dulu tidak kuat secara hukum untuk menyikapi ormas-ormas yang mengancam Pancasila, karena tidak menganut asas kontrarius aktus. Oleh karena itu Perppu ini dikeluarkan sebagai pilihan situasional," ucapnya usai acara silaturrahmi bersama anak-anak yatim di Majelis Taklim Al Iqdam, Jl. Melawis, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (28/07).

Dengan dikeluarkannya Perppu tersebut, ia mengajak semua pihak untuk kembali membangun manajemen negara dengan baik.

"Kedepan, yang paling penting adalah manajemen sosial yang dilakukan oleh negara untuk membangun kembali integrasi sosial dikalangan umat beragama," tuturnya. 

Namun, Pria kelahiran Manggarai-Flores itu, lebih berharap kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk merealisasikan cita-cita tersebut. 

"Idealnya yang melakukan ini sebaiknya bukan negara langsung, tapi oleh Ormas-ormas kebangsaan yang mempunyai nilai sejarah tinggi seperti NU dan Muhammadiyah," harapnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah untuk memfasilitasi kedua organisasi terbesar Islam Indonesia tersebut dalam bentuk anggaran. "Berulang-ulang saya katakan negara harus menyiapkan dua triliun pertahun untuk masing-masing organisasi tersebut. Untuk NU dua Triliun, untuk Muhammadiyah dua triliun,” ujarnya. 

"Biarkan mereka menjadi pilar utama dalam menggerakkan kembali didalam keindonesian Pancasila di level sosial. Jadi integrasi sosial kita yang mulai terganggu ini, itu tugas para ulama karena memang bangsa ini justru besar di tangan ulama dan itu kembalikan saja kepada hakikatnya, biarkan negara mengurus pada level yang besar," pungkasnya.


Muhammad Reza

 

Jakarta, Laporannews – Perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyambangi knator DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat. Tujuan HTI itu untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengatakan, kedatangannya diundang oleh laki-laki yang akrab dipanggil Cak Imin serta untuk berdialog secara khusus.

“Kita diajak untuk bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar. HTI kan dari dulu memang terbuka, bisa bertemu berdialog dengan siapa pun. Karena itu, ya kami menyambut baik tawaran itu. Ya, makanya siang ini kita datang ke kantor Pak Muhaimin,” katanya di Gedung DPP PKB. Jl. Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, dalam pertemuannya itu akan membahas terkait Perppu Ormas yang baru diterbitkan oleh pemerintah. Pihaknya juga ingin menyampaikan kepada Cak Imin agar mendukung langkah mereka mengajukan gugatan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkama Konstitusi (MK).

“Kalau dari sisi HTI kita berharap Pak Muhaimin dalam kedudukannya sebagai Ketum PKB, mendorong supaya menolak Perppu, itu mau saya sampaikan. HTI juga ingin PKB mendukung usaha kita di MK, untuk melakukan uji materi. Sampai pada hasil yang optimal, MK batalkan perppu itu,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017. Perppu ini untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan Perppu tersebut, pemerintah lebih mudah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai melanggar aturan yang sudah ditentukan.


Johanna Firdasah

 

(Foto: Reuters)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap status Masjid AlAqsa. Selain itu, ia juga mengapresiasi segala upaya diplomasi Menteri Luar Negeri hingga hari ini dan kedepannya. 

"Ibu Menlu sudah berkomunikasi dengan Menlu Yordania sebagai pengampu Masjid AlAqsa, Menlu Turki dan Amerika Serikat sebagai negara sahabat yang punya hubungan diplomatik dengan Israel agar menekan dan menyampaikan protes keras kita kepada Israel serta Menlu Palestina dan Sekjen OKI bahwa Indonesia mengutuk keras dan mengecam semua langkah kekerasan dan pembunuhan terhadap warga Palestina dan AlAqsa" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (26/07).

Ia pun mengamini dan mendukung segala sikap kementerian Luar Negeri RI terhadap Palestina. Lanjutnya, ia menuturkan bahwa dalam setiap rapat dengan Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, saat berbicara, hampir selalu terkait Palestina yang membawa upaya Kemerdekaan Palestina dalam misi diplomatik Kemenlu.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu Kemerdekaan, Kemerdekaan Palestina” Jelas Legislator asal Jawa Tengah, Solo ini.

Politisi PKS itu menambahkan, setiap ada kesempatan dengan negara sahabat Menlu juga selalu mendorong untuk mendukung kemerdekaan Palestina. "Saya juga mengapresiasi Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani yang melobi Dewan Keamanan PBB guna membahas tindakan Israel yang sewenang-wenang menutup Mesjid Al-Aqsa yang melanggar HAM dan kebebasan beragama." tuturnya

Sebagai informasi, saat ini Israel sudah mencabut metal detector tetapi masih memasang cctv dan belum menyatakan mencabut pembatasan ibadah dan tidak ada jaminan Israel tidak akan mengulangi kejahatannya terhadap Masjid Al Aqsa. Oleh karena itu, langkah Israel yang berupaya mengontrol Masjid Al Aqsa dengan kekerasan dan upaya licik lainnya seperti pemasangan cctv dengan dalih yang dibuat-buat adalah langkah yang tidak dibenarkan.

“Perlu ada langkah perlindungan internasional terhadap Masjid AlAqsa agar kembali sebelum kejadian 14 Juni dibawah pengelolaan Pemerintah Yordania dan Palestina, semua upaya Israel terhadap AlAqsa harus di bongkar dan di hancurkan” tegasnya.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, dalam statemen yang dikeluarkan usai rapat Kabinet Israel, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat "pemeriksaan cerdas" yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat kepolisian.

“Sikap politik Luar Negeri kita soal Palestina sudah dijelaskan oleh Ibu Retno serta jelas dan jernih sekali, Palestina ada di jantungnya politik luar negeri Indonesia dan disetiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, disitu ada Palestina,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Logo: Dok. MUI)

 

Jakarta, Laporannews – Hari ini, Rabu (26/7) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memasuki usia ke-42. yang berdiri pada 26 Juli 1975. Dalam rangka Milad ke-42, MUI menyelenggarakan berbagai rangkai kegiatan untuk meneguhkan integrasi nilai keagamaan dalam konteks kebangsaan. Acara puncak Milad itu,  diselenggarakan di Balai Sarbini Jakarta,  yang akan dihadiri Presiden RI.

"Acara diawali dengan penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) tentang arus baru ekonomi Syariah, bersama dengan Bank Indonesia, dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)  MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia,  Senin (24/7) kemarin", ujar Ketua MUI Bidang Informasi Masduki Baidlowi di Jakarta,  Selasa (25/7).

Acara Milad dirangkai dengan Anugerah Syiar Ramadhan 2017. Selama bulan Ramadhan, MUI bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan terhadap materi siaran. Untuk itu, MUI memberikan apresiasi atas materi siaran Ramadhan yang memiliki nilai religi, edukasi dan rekreasi secara baik. sehingga, dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, beradab dan berbudaya.

“Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Untuk kepentingan refleksi atas keberperanan khidmah MUI dalam masalah sosial politik dan budaya,  MUI juga mengundang para peneliti, akademisi, dan pengkaji masalah peran MUI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu,  MUI menyelenggarakan kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies. 

"Acara ini diikuti oleh 150 akademisi yang meneliti tentang fatwa dan perannya dalam kehidupan berbangsa. Kami ingin memperoleh masukan,  sekaligus dapat berdiskusi dari berbagai perspektif", ujar Sekretafis Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh yang bertindakn sebagai Ketua Panitia.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar perayaan Hari Anak Indonesia dengan tema " Tersenyumlah Anak Indonesia, Tersenyumlah Indonesiaku" di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/07/2017).

Dalam acara ini, turut hadir Wakil ketua PIA DPR RI, Grace Fadli Zon dan anggota-anggota PIA DPR RI lainnya, hadir pula Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari, Psikolog anak, Fera Ully, serta anak-anak Indonesia dari Panti Sosial Anak Putra Utama I, perwakilan siswa-siswi SD Al Ikhlas, SD St Theresia, dan Anak-anak berkebutuhan khusus binaan Pemda Prov DKI Jakarta.

Ketua umum PIA DPR RI, Deisti A. Novanto dalam sambutannya mengatakan, tujuan diselenggarakannya acara ini tidak lain untuk mengembalikan senyum anak Indonesia yang belakangan sedikit memudar akibat beberapa peristiwa kekerasan terhadap anak. Baik kekerasan fisik atau verbal, kekerasan non verbal bahkan pelecehan seksual.

"Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak itu tentu sangat memprihatinkan. Tidak hanya karena terenggutnya hak anak, melainkan juga hilangnya keceriaan anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa, harapan bangsa. Untuk itulah kami mencoba mengembalikan senyum anak-anak Indonesia. Dengan kata lain PIA Turut mendukung lahirnya generasi emas," katanya di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/07).

Sebagai bentuk komitmen, PIA DPR memberikan ruang dalam menyalurkan minat dan kreatifitasnya serta ikut dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. “Dengan komitmen itulah PIA DPR menandatangani Nota kesepahaman atau MoU dengan Komnas Perlindungan Anak,” ujarnya.

Dengan MoU ini, lanjut Deisti, PIA DPR secara tidak langsung menjadi duta perlindungan hak anak yang akan dibawa ke Daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Agar DPR RI segera merevisi undang-undang anti kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk lebih bisa memberikan perlindungan terhadap anak secara utuh,” tuturnya.

 

Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, saat ini Indonesia sudah masuk pada level darurat kekerasan anak. Menurutnya, kekerasan itu seolah-olah menjadi sebuah candaan. Bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan.

“Kalau itu terjadi maka kekerasan terhadap anak-anak akan terus terjadi, disinilah diperlukan peran keluarga. Keluarga jadi benteng untuk melindungi anak dari tindak kekerasan baik di dalam maupun luar rumah,” ujar Arist.

Namun, sangat disayangkan, belakangan ini hubungan anak dan orang tua semakin renggang yang akhirnya pendidikan terhadap anak juga jadi berkurang. Ia menilai, hal itu salah satu dampak karena perkembangan gadget, orangtua lebih mengutamakan gadget dibanding komunikasi dengan anak.

“Padahal komunikasi orangtua kepada anak sangat penting untuk menanamkan pendidikan sekaligus benteng pertahanan anak dari berbagai paham radikalisme, intoleransi dan tindak kekerasan,” pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Nusantara Mengaji H. Jazilul Fawaid mengutuk keras kebiadaban tentara Israel atas warga Palestina, yang sedang beribadah di Masjidil Aqso. Kekejian Israel itu bukan saja melanggar perjanjian PBB, melainkan sebagai pelanggaran HAM berat, yang harus disikapi Presiden Jokowi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dunia.

“Presiden Jokowi seharusnya mengambil prakarsa untuk mengundang para pemimpin negara-negara Islam untuk membahas dan mencari solusi konkret atas kebiadaban tentara Israel atas Paletisna itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Karena itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKB menyerukan umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia untuk melakukan ‘Qunut Nazilah’ agar Allah SWT menurunkan azab atas kebiadaban Israel yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya mengambil peran untuk menghentikan pelanggaran HAM berat Israel di Palestina tersebut.

“Kami mendesak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara muslim terbesar di dunia, sebagai solidaritas dan komitmen kemanusian yang pernah dijanjikan untuk Palestina yang berdaulat dan damai. Jadi, tunjukkanlah prakarsa Islam Indonesia untuk warga Palestina yang tertindas,” tandasnya.

Menurut Ketua Umum IKAPTIQ itu, mestinya Presiden RI mengambil prakarsa untuk mengundang  pemimpin negara-negara OKI ke Indonesia, bukan sebatas komunikasi dan meminta-minta pada Amerika Serikat untuk menekan Israel.

“Apalagi tindakan Israel merupakan pelanggaran berulangkali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan