Nasional

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen untuk menggenjot sektor pariwisata di Indonesia.  Sayangnya, tidak sedikit destinasi pariwisata di berbagai daerah belum tereksplorasi secara maksimal. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkolaborasi lebih intens.

Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mengatakan tidak sedikit destinasi pariwisata di berbagai daerah Indonesia memiliki daya pikat yag menarik.  Sayangnya,  kata dia,  pemerintah belum maksimal untuk mengeksplorasi destinasi di pelosok daerah. 

"Seperti di pantai Nihiwatu,  Nusa Tenggara Timur (NTT) ada hotel terbaik di dunia ada di sana tapi belum di eksplorasi dengan baik" ujarnya di Jakarta, Rabu (9/08).

Seperti diketahui, Anang Hermansyah belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Selain di NTT, Anang juga mengunjungi NTB serta Bali.

"Kesimpulan yang bisa saya ambil,  masih banyak destinasi di daerah-daerah yang belum tereksplorasi dengan maksimal," tambahnya.

Politisi PAN itu juga menyinggung persoalan pariwisata di kota kelahirannya Jember Jawa Timur.  Menurutnya, destinasi baru di Jember belakangan mengalami perkembangan yang luar biasa. Namun, pemerintah daerah masih belum memaksimalkan potensi pariwisata baik yang lama maupun yang baru.

"Jember identik dengan Watu Ulo atau Pantai Papuma. Sayangnya tempat pariwisata tersebut tidak mengalami perkembangan signifikan. Persoalan infrastruktur, konektivitas dengan pelaku UKM juga belum terajut dengan baik.  Sedangkan saat ini makin banyak destinasi baru yang juga potensial," ujarnya. 

Oleh karen itu, ia mendesak pemerintah pusat agar melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah yang memiliki potensi destinasi pariwisata agar terjadi akselerasi di sektor pariwisata.

"Pemerintah Daerah juga harus melakukan inovasi dan lebih kreatif lagi. Sektor pariwisata jika digarap serius akan memberi dampak ekonomi di daerah," tandasnya.


Johanna Firdasah

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPD, Darmayanti Lubis mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan elemen yang terkait dengan Perlindungan Anak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini terungkap ketika dikonfirmasi berkaitan dengan maraknya perdagangan manusia khususnya pada anak-anak yang terjadi di Kabupaten Simalungun dan Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

“Pengawasan terhadap dinas-dinas yang ada di Pemerintah Daerah sangat penting dilakukan, serta secara terus-menerus dilakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terutama tentang adopsi anak dan Undang-Undang TPPO,” katanya dalam siaran pers yang diterima Laporannews. Selasa (8/08).

Untuk itu, ia meminta kepada gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk segera melakukan tindakan, baik terhadap penanganan kasus maupun pada aspek pencegahan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam memerangi Perdagangan Manusia khususnya Anak.

“Perdagangan Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi,” paparnya.

Ia menjelaskan, secara umum anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Lanjutnya, mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan.

“Faktor-faktor penyebab terjadinya Perdagangan Anak (Child Trafficking) antara lain, kurangnya kesadaran dan konsep berfikir yang salah pada masyarakat, faktor kemiskinan yang telah memaksa banyak keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan mereka termasuk mempekerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang, keinginan cepat kaya dan faktor kebiasaan penduduk yang menjadi budaya,” terangnya.

Lebih lanjut, faktor-faktor budaya tersebut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafficking, antara lain berkaitan dengan peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan hutang, kurangnya pencatatan kelahiran, kurangnya pendidikan dan korupsi serta lemahnya penegakan hukum.

Selain itu, ia juga memapaparkan, maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak akibat belum optimalnya upaya perlindungan anak. Kasus perdagangan anak juga cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012.

“Indonesia merupakan negara sumber transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan ekpolitasi terhadap anak,” pungkas Senator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara itu.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masyarakat Indonesia sejatinya memiliki toleransi yang sangat otentik. Sebab kata dia, kesadaran akan keberagaman dan hidup saling menghormati merawat toleransi antar sesama tinggi sekali.

“Nah, yang mendestruksi toleransi dan keberagaman kita selama ini, tidak lahir dari masyarakat namun lahir dari destruksi politik. laku politik Indonesia belakangan ini masuk pada level yang "memuakkan" bagi mereka yang merawat nalar sehat, karena cenderung destruktif dan merusak sendi-sendi rekatan kuat sosial antar kelompok, etnis dan agama,” katanya di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/08).

Menurutnya, laku politik rente yang menghalalkan segala cara dan mengabaikan kepentingan bersama, telah merusak rekatan sosial. Sehingga kata dia, orang yang berbeda dan tidak setuju dan berbeda sikap politik distigmatisasi menjadi kelompok intoleran, demikian sebaliknya.

“Ada sebagian juga yang menggunakan agama sebagai alat politik bukan justru meninggikan etika. Jadi toleransi itu dijadikan alat politik,” tandasnya.

Ia menyebutkan, narasi-narasi intoleran yang miskin etika itu lahir dari isi kepala politisi yang menghalalkan segala cara untuk menang dan berkuasa, makna toleransi bagi para politisi, kata dia, di monopoli sesuka dan sesuai selera kepentingan politik.

“Politik yang menghalalkan segala cara melahirkan prilaku politisi yang minus etika dan akhlak. Menghadirkan Agama sebagai solusi bagi kehidupan sosial dan politik, sebagai perekat sosial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada semua pihak untuk stop berprilaku politik seperti itu.

“Mari hadirkan toleransi yang otentik, toleransi yang melahirkan dialog dan saling hormat menghormati secara tulus bukan basa-basi politik, maka yang harus dihadirkan adalah prilaku meninggikan akhlak politik atau etika Politik, stop menghalalkan segala cara untuk menegasikan lawan politik,” ujarnya. 


Johanna Firdasah

 

(Dok. Golkar)

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Bendahara Umum Rumah Gerakan 98, Ricky Tobing menyesalkan adanya polemik di masyarakat soal pembaca Teks Proklamasi pada Sidang Umum MPR/DPR untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke 72 tahun. Sebelumnya, pada pemberitaan teks Proklamasi yang terbilang sakral itu akan di bacakan oleh Setya Novanto Ketua DPR RI yang berstatus tersangka kasus korupsi pada pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-e).

"Ada baiknya Presiden Jokowi menghindari kebersamaan dengan tersangka korupsi di setiap acara kenegaraan, karena Nawacita yang digaungkan duet Jokowi-JK adalah ketaatan terhadap hukum dan anti korupsi," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/08).

Seperti diketahui, Nawacita yang diusung Jokowi-JK khususnya pada point 4 menyebutkan bahwa Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Oleh karena itu, kata dia, sebaiknya para Menteri Jokowi-JK konsentrasi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, seperti kelangkaan garam yang terjadi belakangan ini.

"Seharusnya para Menteri lebih bekerja keras untuk kepentingan orang banyak, bukan malah mengurusi yang bukan bidangnya, seperti ada seorang Menko yang lebih sibuk mengurusi kasus hukum seorang tersangka korupsi dibanding mengurusi kelangkaan garam," terangnya.

Aktivis 98 itu, menghimbau kepada Presiden dan Wakilnya untuk menegakan supremasi hukum, biar masyarakat tidak berpolemik khususnya dalam kasus-kasus korupsi.

“Masa tersangka dibiarkan baca teks proklamasi yang sakral itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR ‎sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ketua KPK, Agus Rahardjo telah menyelenggarakan konperensi pers, Senin malam (17/07/2017). Penetapan tersangka Setya Novanto itu, KPK telah mencermati fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto terhadap Kasus korupsi E-KTP tahun 2011-2012.


Thariq Malaka

 

(Foto: Saifuddin Zuhri)

 

Jakarta, Laporannews – Kasus intoleransi yang dikompori oleh informasi kebohongan (hoax) di media sosial (medsos) semakin meningkat, belum lagi persoalan korupsi yang semakin terbuka dan berbagai persoalan lainnya terus menghimpit bangsa Indonesia. Namun demikian, untuk menghalau berbagai persoalan pelik tersebut, optimisme tetap terus dibangun terutama pada generasi muda yang memiliki spirit nasionalisme kebangsaan.

Oleh karena itu, salah satu untuk menghalau persoalan tersebut, Maarif Institute kembali menggelar Jambore Pelajar Teladan Bangsa yang kelima dengan melibatkan peserta pelajar se-Indonesia, untuk meningkatkan para pelajar serta berpatisipasi dalam membentuk nilai-nilai karakter bangsa. Acara Jambore itu, secara keseluruhan diselenggarakan di Aula LPMP DKI Jakarta, Jl. Nangka Raya No 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut, secara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi.

Dalam pembukaannya, Mendikbud Muhadjir Effendi mengapresiasi kegiatan Jambore tersebut. Menurutnya, kegiatan Jambore merupakan bentuk nyata dalam dunia pendidikan untuk membentuk nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa terhadap para pelajar. Lanjutnya, jika nilai-nilai itu ditanamkan oleh semua pelajar, ia meyakini bahwa berbagai persoalan intoleransi di tanah air bisa diminimalisir.

“Ini adalah bentuk nyata dukungan masyarakat sipil untuk dunia pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan Pancasila pada pelajar Indonesia,” ujarnya di Aula LPMP DKI, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (7/08).

Disisi Lain, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz menyampaikan, sejak tahun 2012, Maarif Institute memberikan pendampingan hidup terhadap guru dan murid SMA negeri di sejumlah kota dalam bentuk berbagai pelatihan termasuk program Jambore se-Indonesia.

“Upaya yang telah dilakukan Maarif Institute merupakan bentuk partisipasi publik, dalam hal ini partisipasi dan kontribusi nyata masyarakat sipil dalam membantu negara untuk lebih menginternalisasikan nilai-nila dan karakter bangsa,” katanya ditempat yang sama.

Jambore pelajar kelima ini di ikuti oleh 100 pelajar terpilih yang berasal dari 48 kota/kabupaten dari 19 Propinisi se Indonesia. Kegiatan Jambore itu, akan berlangsung selama tujuh hari terhitung sejak mulai hari ini, Senin-Sabtu (7 sampai 12- Agustus 2017) dengan memadukan model pelatihan didalam dan diluar ruangan dengan memberikan porsi yang besar untuk membangun partisipasi, interaksi dan inisiasi peserta Jambore.

Koordinator program Jambore pelajar, Pipit Aidul Fitriayana mengatakan, materi pelatihan diluar ruangan terdiri dari beberapa kunjungan pada tempat-tempat bersejarah di Jakarta dan diskusi interaktif dengan beberapa tokoh publik untuk berbincang tentang hoax, toleransi dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya.

“Peserta Jambore ini adalah mereka yang terpilih lebih dari 300 pelamar, penilaian dilakukan tidak hanya dari biodata diri dan keaktifan dalam kegiatan sekolah. Namun lebih dari itu, para pelamar diminta untuk menggambarkan tentang visi besar Indonesia kedepan dalam bentuk esai,” tutur Pipit.

Lebih lanjut, Pipit menerangkan bahwa bebrapa kunjungan dan temu wicara yang sudah terjadwal adalah dialog interaktif dengan tokoh publik dari Kepala Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Sementara, kampanye publik, akan dilakukan di meseum Kota Tua, Jakarta dan dialog kemanusiaan di Klenteng Kong Miao yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Pengalaman dan kunjungan wicara ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para peserta Jambore,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mencabut dukungan Prabowo dan Partai Gerindra. Pasalnya, Partai Gerindra tidak berpihak terhadap Arief Poyuono sebagai pimpinan APPKSI.

“Terkait Dalam menghadapi PDI Perjuangan, dimana sangat jelas Arief Poyuono membela Ketua Umum Gerindra dan Marwah Partai Gerindra justru mendapatkan teguran dari Partai Gerindra,” kata Sekjen APPKSI, Budi Perwira dalam siaran Pers yang diterima Laporannews. Jakarta, Jumat (4/08).

Ia menyampaikan bahwa Arif Poyuono adalah salah satu orang sangat gigih dalam memperjuangkan kaum tani, khususnya petani sawit plasma di Kalimantan Dan Sumatera.

“Bentuk perjuangannya adalah memjembatani kepentingan petani sawit pada Pemerintah agar hak hak petani sawit terlindungi, memperjuangkan pungutan ekspor CPO yang salama ini menjadi bancakan para elit agar bisa di nikmati oleh petani, baik secara langsung maupun tidak langsung, membuka akses pada petani plasma untuk mendapatkan bantuan modal,” paparnya.

Selain itu, ia menambahkan, Arief Poyuono juga mengadvokasi petani sawit dalam sengketa lahan. Sehingga, Arief Poyuono selalu membantu memperjuangkan para petani sawit. Ia mencontohkan, perjuangan yang dilakukanya itu seperti di wilayah Riau yang lahannya diserobot oleh perusahaan sawit raksasa.

“Oleh karena itu, kami dari Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit sangat kecewa dengan tindakan Partai Gerindra atas ketidakadilannya terhadap kawan kami, Arief Poyuono. Karena itu, kami akan menyerukan kepada seluruh anggota kami dan kawan-kawan petani lainnya untuk tidak memilih partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam pemilu 2019 nanti,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. KSPSI)

 

Jakarta, Laporannews – Koalisi Buruh Bersatu Nasional (KSBN) prihatin atas lepas tangannya Gerindra terhadap polemik PDIP-Arief Poyuono, Arief Poyuono merupakan Tokoh Buruh yang sangat diandalkan dalam perjuangan buruh selama ini. Namun Aief telah di khianati oleh Partai Gerindra terkait pernyataan Arief Poyuono yang membela marwah Partai dan Ketua Umum Gerindra.

KSBN merupakan aliansi dari Gabungan Serikat Buruh Mandiri Indonesia (GSBMI),  Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) Bersatu, FSPTN, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN), Gabungan Solidaritas SerikatPekerja (GSPP), Federasi Serikat Pekerja (FSP) Mandiri, Federasi Serikat Buruh Tambang, Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI), Serikat Pengemudi Truk Nasional (SPTN), dan Federasi Serikat Buruh Perkapalan (FSB-Perkapalan).

Kordinator KSBN, Tri Sasono menyatakan bahwa sikap itu dimabil karena mereka menilai Partai Gerindra tidak membela tokoh buruh yang selama ini selalu membela dan memperjuangkan mereka.

“Makin sangat jelas Partai Gerindra pun tidak melakukan advokasi kepada kawan kawan buruh Saat dikriminalisasi oleh Pemerintahan Joko Widodo pada aksi tolak PP 78 Oktober 2015 hingga kawan kawan kami menghadapi persidangan, dan Arief Poyuono justru banyak membantu dan mendukung untuk kebebasan kami kawan-kawan kami di PN Jakarta Pusat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu malam (2/08).

Ia menjelaskan, saat Pemilu 2014 dan Pilpres 2014, koalisi buruh secara jelas dan nyata memberikan dukungan penuh pada Gerindra dan Prabowo dikarenakan Himbauan dan konsolidasi yang dilakukan oleh Arief Poyuono. Namun, lanjutnya, dengan melihat ketidak berpihakan Prabowo dan Gerindra kepada Arief Poyuono selaku teman seperjuangan buruh, mereka menarik semua dukungan dari Partai Gerindra Dan Prabowo.

“Kami serukan pada kawan-kawan buruh seluruh Indonesia untuk tidak lagi mendukung dan memilih Gerindra dan Prabowo pada Pemilu 2019,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menghadiri acara makan malam bersama dengan peserta Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) Angkatan VI, didampingi oleh Founder KBFP Dimas Oky Nugroho, Rabu malam (3/8).

Pada kesempatan itu, Menko Luhut menitipkan banyak petuah bagi 50 pemimpin muda dari seluruh Indonesia. Ia mengatakan bahwa kunci kesuksesan itu adalah skill dan team work yang ditopang oleh leadership yang baik. ia mencontohkan langsung leadership Presiden Jokowi yang sukses membangun team work yang baik di pemerintahan sehingga keseimbang dan pertumbuhan ekonomi tercapai.

“Saya melihat, team work dan skill sangat penting. Itu yang saya bawa di perjalanan hidup saya sebagai prajurit, sebagai Dubes, lalu sebagai menteri, juga saat sebagai pengusaha juga sama. Semua jabatan yang saya lalui tetap saja, kuncinya di skill dan teamwork,” kata Mantan Menkopolhukam itu.

Sebagai seorang yang dibesarkan di dunia militer, kata dia, dirinya sangat menekankan adanya skill dan teamwork, terutama bagi pemuda yang ingin mencapai kesuksesan dalam segala urusan. Lebih lanjut, ia memaparkan tentang kondisi perekonomian Indonesia terkini. Ia menyatakan, ekonomi Indonesia saat ini di segala sektor dalam kondisi yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terbukti lewat harga pangan yang stabil selama musim lebaran, arus mudik yang lancar, proyek infrastruktur, kartu sehat, dana desa, semuanya tengah berjalan on the track.

“Ini semua terwujud karena adanya skill dan team work yang mulai terbangun, serta leadership Presiden Jokowi. Presiden memberikan contoh kepada pembantunya. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan transparan,  ini teladan kepemimpinan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan perubahan paradigma pembangunan. Selama ini pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, karena merupakan pusat ekonomi Indonesia. Selama ini persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap pemerintahan adalah ketimpangan desa dan kota, yang gap nya masih sangat tinggi. Maka dari itu, lanjut Luhut, Presiden menginstruksikan agar pembangunan dilakukan merata agar terjadi sebaran pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita mau egois, bisa saja kita fokus pada dua saja (Sumatera dan Jawa), tapi nanti daerah lain akan makin tambah miskin. Makanya kita genjot investasi, pembangunan di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 2-3 tahun lagi akan terlihat perubahan yang signifikan,” tutupnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo dikenal sering berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia, terutama di kawasan perbatasan. Hal itu, guna memoles daerah berbatasan sedemikian apik sebagai simbol keberadaan negara di perbatasan.

Deputi IV Staf Kepresidenan RI, Eko Sulistyo membeberkan alasan di balik rajinnya presiden mengunjungi daerah seperti Papua, Entikong, dan daerah perbatasan dengan negara tetangga lainnya. Ia memaparkan bahwa rezim Jokowi tengah melakukan transformasi besar khususnya dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak melihat Indonesia hanya fokus pembangunan di Jawa saja, tapi visi pembangunannya lebih diperluas, yakni dengan visi Indonesia Sentris.

"Ini perubahan besar dan penting. Sekarang sudah ada jalan Trans Papua, Pasar Mama Mama, Dry Port dan sebagainya. Presiden bahkan bisa setahun empat kali berkunjung ke Papua. Tentu bukan dalam rangka tamasya, atau dalam rangka plesir, Presiden Jokowi ini memang punya kebiasaan untuk memonitor langsung pekerjaan-pekerjaan di lapangan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews.

Dalam buku yang ditulisnya berjudul Joko Waw, model kepemimpinan ini yang dikupas oleh Eko. Karakter seorang Presiden Jokowi yang selalu ingin melihat langsung proses pembangunan di lapangan dengan didampingi langsung oleh menteri.

"Beliau kemudian memastikan berapa bulan bisa selesai, lalu dicatatnya, nanti kemudian datang lagi untuk memastikan selesainya pengerjaan," imbuhnya,

Ia pun bercerita menarik terkait Presiden Jokowi yang menunggangi motor trail di Papua. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan helikopter untuk melihat dari atas jalan Trans Papua. Namun Jokowi lebih memilih naik motor trail untuk mengecek secara pasti, apakah masih ada jalan berlubang di Trans Papua.

Selain ke Papua, presiden juga kerap mengunjungi daerah perbatasan lain. Hal itu, kata dia, agar Jokowi memastikan pemerintah dan negara hadir di wilayah terpencil dan perbatasan. Pemerintah menemukan fakta, warga Indonesia yang tinggal di perbatasan ternyata bercita-cita ingin menjadi warga negara Malaysia supaya memiliki akses pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai. Ini membuat warga-warga di perbatasan mengalami krisis identitas.

"Secara fisik mereka jadi WNI. Tapi secara mental tidak lagi Indonesia, bahkan patok-patok perbatasan itu warga yang menggeser, bukan pemerintah Malaysia. Presiden melihat itu, lalu dia datang mengunjungi, selain untuk melihat progres pengerjaan pembangunan, juga ingin memberikan pengaruh kekuasaan disana," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa visi Nawacita adalah membuat seluruh warga Indonesia merasakan kehadiran negara. "Itulah kenapa Indonesia Sentris itu penting. Selama ini Jawa terlalu menguasai, sehingga menimbulkan banyak gejolak di daerah, karena terjadi ketimpangan," tutupnya.


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai, langkah Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan demi kemaslahatan umat. Menurutnya, investasi tersebut bisa menjadikan dana itu lebih produktif baik untuk umat Islam maupun rakyat Indonesia seluruhnya.

"Lagipula kan ini bukan ide baru. Prabowo-Hatta dalam kampanye pilpres 2014 sudah mewacanakan hal itu. Kok sekarang dijadikan masalah? Apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk menginvestasikan dana haji sebesar Rp 95 Triliun tentu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Intinya, penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan dan akuntabel," ujarnya, di Jakarta, Rabu (02/08/2017).

Direktur Lembaga Pilih Indonesia itu menambahkan, pemanfaatan dana haji untuk proyek infrastruktur baru usulan dan kemungkinan yang disampaikan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, belum menjadi keputusan.

"Karena sebuah kemungkinan, maka usulan Presiden masih bisa dikaji agar pemanfaatan dana haji bertanggung jawab, tidak hilang dan benar-benar untuk kemaslahatan umat. Toh, selama ini dana haji juga sudah diinvestasikan untuk proyek infrastruktur seperti properti dan kredit rumah," tandasnya.

Ia pun menyayangkan, isu yang bermunculan bahwa Presiden Jokowi mau menggunakan dana umat demi kepentingannya. Dan ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.

"Yang muncul ke publik justru bukan hal-hal substansial, tetapi hal-hal remeh temeh yang kadang tidak berdasarkan sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap Jokowi," tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan elite-elite politik yang mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Pasalnya, apa yang mereka sampaikan kadang hanya berdasarkan ilusi, tidak berdasar hanya untuk kepentingan politik khusus di Pilpres 2019.

"Sekarang sudah mulai banyak isu-isu yang menyerang Pak Jokowi menjelang Pilpres 2019, mulai dari menyatakan Jokowi gagal, utang meningkat, kriminalisasi ulama, tidak pro-umat Islam, isu PKI dan termasuk soal dana haji dan isu-isu lain yang tidak berdasar. Isu-isu ini dihembuskan untuk menyudutkan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019. Ini kan politik murni," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung mengenai pemanfaatan dana haji. Menurut Presiden Jokowi, dana haji adalah dana umat yang bisa digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur atau ditempatkan pada investasi syariah lainnya dengan catatan tetap mengacu pada perundang-undangan yang ada dan harus hati-hati.

"Silakan dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh. Silakan dipakai untuk Sukut. Silakan ditaruh di Bank Syariah, macam-macam, banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah," ujar Presiden Jokowi.


Della Manawwar Lisa

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan