Nasional

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (OSO) mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat merasakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan Pemerintah.

“Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara kita para petani karet di Sumatera, petani kelapa sawit di Kalimantan, para nelayan di Miangas, para buruh di Jabodetabek, dan seluruh rakyat di berbagai pelosok nusantara sebagian besar telah merasakan hasilnya,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada sidang Bersama DPR, Rabu (16/08).

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga berkomitmen membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai garda terdepan yang menunjukkan cerminan kedaulatan negara Indonesia. Dengan dibangunnya PLBN, ia berharap kepada pemerintah agar tidak ada sejengkal tanahpun yang lepas dari bumi pertiwi ini.

“Kami berharap Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan, demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan,” tutur Ketua Umum partai Hanura itu.

Selain itu, ia juga menjungjung tinggi atas tekad dan keberanian pemerintah yang telah mengupayakan dalam menyamakan harga BBM dan semen di Papua dengan daerah lain.

“Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama,” pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Tidak terasa sebentar lagi Indonesia akan memasuki usia ke-72 tahun. Kemerdekaan Indonesia, seperti yang dikatakan Bung Karno, adalah "Jembatan Emas" bagi Bangsa Indonesia untuk meninggalkan gelapnya penjajahan menuju kehidupan yang penuh cahaya harapan. Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan bahwa Bung Karno pernah berpesan, dalam perjuangan yang dihadapi rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang akan datang bisa lebih sulit dibandingkan pada era Soekarno, karena saat ini, Indonesia menghadapi bangsa sendiri. Realitanya, kini Indonesia memang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang begitu nyata.

“Kita harus waspada terhadap pihak yang sibuk menularkan virus apatisme, sinisme, dan skeptisisme dalam masyarakat. Menyebarkan fitnah dan hoax di berbagai media sosial. Keberagaman yang merupakan rahmat dari Tuhan YME, malah digunakan untuk memunculkan sukuisme yang sempit, pertentangan agama maupun kepicikan wawasan,” katanya di Jakarta, Rabu (16/08).

Ia menilai, sikap seperti itu harus dihilangkan, karena menurutnya, hal itu bisa memecah belah anak bangsa, merusak hakikat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah dengan susah payah para pendahulu dapatkan.

“Sejarah menunjukan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang gigih merakit dan meledakan semangat perjuangan, bangsa yang dikenal dengan budi pekerti, keramahan, dan keberadabannya. Sikap inilah yang harus kita lestarikan. Kita tentu tidak ingin mewariskan perpecahan kepada generasi bangsa,” tuturnya.

Memasuki usia ke-72 tahun Indonesia merdeka, masyarakat diharuskan menyegarkan kembali rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Membudayakan kembali ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, kata dia, banyaknya tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam mengisi kemerdekaan tidak akan menjadi masalah.

“Karena kita memiliki modal persatuan dan kesatuan yang kuat. Saya yakin semua elemen bangsa bisa bekerjasama menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan terhadap Pancasila dan bhakti kemerdekaan kepada Tanah Air,” ujarnya.

Ia pun meyakini bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pondasi yang kokoh. Sehingga, stabilitas politik yang terjaga dengan baik telah menjadi penyangga pembangunan nasional. Lanjutnya, DPR selain melaksanakan fungsi check and balances, dan sesuai dengan peran dan fungsinya juga memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi – JK.

“Sebagai Ketua DPR RI, saya menyadari membangun bangsa tak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga negara saja. Butuh kerjasama yang erat antar lembaga negara. Terlebih dari itu, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci utama,”  terangnya.

Menjelang perayaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-72, ia pun menginginkan dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan egoisme masing-masing. “Hindari benih-benih perpecahan. Kita tunjukan kepada dunia, di usia ke-72 tahun bangsa kita semakin solid, semakin Kerja Bersama,” tandasnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meresmikan patung The Founding Fathers (Pendiri Republik Indonesia) karya pematung terkemuka Bambang Win, di Rumah Budaya Fadli Zon, Padang Panjang, Sumatera Barat. Selasa (15-08-2017), Patung The Founding Fathers itu terdiri empat buah patung penuh badan para Bapak Republik Indonesia, yaitu Presiden RI Pertama Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, dan Sutan Sjahrir sebagai bentuk untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Keempat patung tersebut dibuat dalam pose sedang duduk berbincang.

Ia menilai, istilah Pendiri Bangsa memiliki pengertian yang lebih luas. Sebab kelahiran sebuah negara dibidani oleh para pejuang yang tidak hanya terlibat dalam urusan-urusan teknis saja. Menurutnya, keempat tokoh itu menjadi representasi dari pola dan bentuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia.

“Bahwa tiga dari keempat tokoh tersebut adalah putra Minang, kita semua tentu patut berbangga. Karena tanah minang memang telah melahirkan tokoh-tokoh yang punya andil sangat besar bagi kelahiran dan perjalanan bangsa Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta Rabu (16/08).

Politisi Gerindra itu menambahkan, untuk mendekatkan para pendiri bangsa, sekaligus mendekatkan pada narasi sejarah yang melatarbelakanginya, patung tersebut sengaja dipilih sebagai medium. Ia mengakui bahwa ide pembuatan patung tersebut berasal dari dirinya, sementara pengerjaannya dilakukan oleh Bambang Win.

“Menurut saya, sebagaimana halnya karya fotografi dan lukisan, patung bisa jadi medium yang efektif untuk menceritakan kembali sejarah. Apalagi pose patung-patung ini dibuat berdasarkan adegan nyata. Pose Bung Karno, Bung Hatta dan Sjahrir berasal dari sebuah arsip foto milik IPPHOS, saat ketiganya sedang duduk bersama di kursi rotan panjang, di Jakarta, 1946. Demikian juga pose Tan Malaka,” paparnya.

Ia pun menjelaskan, mengenai keempat tokoh itu tidak pernah terekam duduk dalam satu tempat, namun patung-patung itu sengaja dibuat seolah berada dalam tempat yang sama untuk mengirimkan pesan bahwa Republik ini dulu dibangun oleh dialog dan kerja sama. Meski para pendiri bangsa Indonesia berasal dari berbagai ideologi dan keyakinan, namun gagasan keindonesiaan mereka bisa bersatu dan keluar dari cangkang keyakinannya masing-masing.

“Dialog dan kerjasama inilah yang langka kita temui hari ini. Pada hari ini kita lebih suka mengeksploitasi perbedaan sebagai dalih bagi pemisahan, bukan sebagai tantangan bagi usaha persatuan. Untuk mengirimkan pesan bahwa para anak bangsa harus bisa duduk bersama untuk merawat keindonesiaan, maka pose duduk bersama para pendiri Republik inilah yang dipilih,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa alasan ditempatkannya patung The Founding Fathers di Sumatera Barat, untuk lebih mendekatkan sejarah yang sebenarnya, bahwa secara kebetulan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia yaitu Tan Malaka, Hatta dan Sjahrir, berasal dari Sumatera Barat. Tiga tokoh ini bahkan sering disebut sebagai ‘sumbangan terbesar orang Minang bagi Indonesia’.

“Saya berharap, menempatkan empat patung ini di Sumatera Barat akan memberi kebanggaan bagi orang Minang. Di Rumah Budaya, empat patung tokoh Republik ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelum empat patung ini, telah ada patung separuh badan Tan Malaka, Soekarno, dan juga Hatta, ” Tuturnya.

Ia pun menerangkan bahwa keempat patung tersebut bukan yang pertama, karena sebelumnya lokasi tersebut juga telah ada patung penuh badan Mahatma Gandhi. Bertambahnya koleksi patung ini, kata dia, tentu akan semakin memperkaya koleksi seni yang dimiliki Rumah Budaya.

“Sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di tanah air, yang telah melahirkan banyak seniman, sastrawan dan budayawan terkemuka, saya berharap agar kehadiran Rumah Budaya dengan koleksi-koleksi seni, pusaka, dan pustaka yang ada di dalamnya, bisa ikut menggairkahkan kegiatan literasi, seni dan kebudayaan di ranah Minang,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, mengkritik sejumlah anggota DPR yang ingin membangun apartemen di dekat Parlemen. Ia mengatakan bahwa sebaiknya para anggota DPR menggunakan alat transportasi publik seperti Commuter Line atau kereta api dibanding menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya pikir paling efisien ya naik kereta saja. Commuter line itu kan sekali lima menit itu mereka datang. Mereka jalan kaki dari perumahan DPR ke stasiun Kalibata bisa, hitung-hitung olahraga. Jadi ada bagusnya kita dorong mereka (anggota DPR) pakai transportasi publik. Contoh Buya (Syafii Maarif) dong anggota DPR," katanya di Jl. Sultan Agung, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/08).

Dalam seminggu ini, Syafii Maarif diberitakan lebih memilih alat transportasi commuter line (KRL) menuju istana Bogor, sosok yang akrab dipanggil Buya itu memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Hal itu dapat memberikan contoh yang baik bagi siapapun termasuk anggota DPR.

Ray menuturkan, alasan anggota DPR sering terjebak macet sehingga terlambat menuju parlemen. Alasan itu, kata dia, tidak masuk akal.

“Jadi macet itu fakta tapi kuncinya ada solusinya gitu. Kalau mereka mau. Kecuali kalau mereka menganggap KRL tak pantas untuk anggota DPR. Itu lain lagi. Tapi kalau alasannya macet ya solusinya ada. KRL aja. Sekarang fasilitas KRL cepat, bersih,” tuturnya,

Ia pun menilai bahwa menggunakan alat trasportasi KRL, dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga keluhan masyarakat saat itu bisa diketahui oleh anggota DPR. “lebih dari itu tiap hari bisa bergaul dengan masyarakat. Itu kan waktu yang tepat untuk ngobrol dengan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Anggota DPR berencana membangun apartemen untuk tempat tinggal bagi anggota DPR. Salah satu tujuan untuk membangun apartemen itu adalah agar anggota DPR tak perlu tinggal jauh-jauh dari gedung DPR dan terjebak macet untuk masuk kerja seperti saat ini.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Tanggal 14 Agustus, diperingati sebagai hari jadi Gerakan Pramuka. Hari ini, Pramuka adalah peringatan yang ke-56. Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, sejak diperkenalkan pada 14 Agustus 1961, Praja Muda Karana (Pramuka) yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya, terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Bahkan, kata dia, gerakan kepanduan yang dipelopori kaum muda telah ikut andil dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Gerakan kepanduan seperti Pramuka harus mampu melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan, terutama dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (14/08).

Ia menjelaskan, di Era ini, setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni, maraknya peredaran narkoba dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan masa depan bangsa. Menurutnya, kegiatan kepramukaan sangat penting bagi anak-anak Indonesia.

Ketua Umum partai Golkar itu berharap, melalui berbagai kegiatan yang banyak dilakukan di alam terbuka dengan sistem nilai yang didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka, jiwa-jiwa muda di didik akhlak, watak, serta budi pekerti yang luhur. Tak hanya itu, Gerakan Pramuka juga mengajarkan sikap patriotik, nasionalisme, dan bersahabat dengan alam.

Sehingga, kata dia, dapat menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggungjawab serta mampu mengisi kemerdekaan dengan karya yang positif

“Memasuki usia yang ke-56, Gerakan Pramuka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT) yang berkembang sangat pesat melalui pemanfaatan media sosial,” ujarnya.

Ia meyakini, gerakan pramuka mampu mengkampanyekan, menyebarkan, dan memberikan inspirasi bagi kaum muda. Sehingga Gerakan Pramuka bisa hadir dan diterima di tengah Generasi Millenial.

“Di hari jadi pramuka yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang tulus kepada seluruh pembina pramuka dari tingkat Gugus Depan hingga Kwartir Nasional,” tukasnya.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa DPR akan terus memberikan dukungan kepada Gerakan Pramuka sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter jati diri kaum muda.

“Melalui fungsi anggaran, Pramuka mendapatkan total anggaran dari negara sebesar Rp 34 Miliar. Tak menutup kemungkinan jika pada tahun mendatang anggaran tersebut bisa dinaikan, seiring banyaknya kegiatan positif yang dilakukan Pramuka,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Dok. KPAI)

 

Jakarta, Laporannews - Dalam video di Youtube yang beredar terkait menggambarkan sejumlah anak-anak menggunakan baju koko, sarung dan kopiah tengah melancarkan aksi atau demonstrasi di ruang terbuka. Aksi tersebut, diduga untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang kemudian kerap disebut Full day School.

Pada aksi tersebut, terlihat anak-anak tengah membentangkan spanduk dan membawa bendera seraya meneriakkan takbir serta mengucapkan kalimat “bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga”.

Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty menyayangkan dan prihatin atas pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang diduga untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Menurutnya, masih ada cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi atas suatu kebijakan.

“Bila benar adanya, ucapan atau ujaran kasar yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut, sangat tidak patut dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya, anak-anak dididik dan disekolahkan agar nantinya mereka dapat lebih beradab dan berkasih sayang untuk hidup bermasyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (14/08).

Ia melihat, dengan adanya ucapan atau ujaran kasar sebagaimana yang terlihat dalam video yang berdurasi singkat 1:03 menit itu, menurutnya, tidak sesuai dengan etika dan moral kebangsaan. Apalagi, kata dia, sampai berteriak "membunuh" hanya untuk menolak suatu kebijakan. Pasalnya, membunuh tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama apapun dan membunuh merupakan bertentangan dengan tata aturan perundang-undangan, serta bukan cerminan murni jiwa anak-anak.

“Dengan adanya ucapan tidak patut dari anak-anak tersebut, KPAI prihatin adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu, seolah rasa kasih sayang di antara sesama anak bangsa sudah mulai luntur,” cetusnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak menahan diri yang tidak memanfaatkan anak untuk kegiatan atau aktivitas yang sangat membahayakan tumbuh kembangnya.

“Sebaiknya saluran aspirasi penolakan atas suatu kebijakan diganti dari melakukan aksi turun ke jalan, menjadi dialog untuk mencapai kesepakatan. KPAI percaya negara mendengar setiap aspirasi warga negaranya asalkan disampaikan dengan santun dan membuka diri untuk berdialog,” tandasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Logo: Dok. UBK)

 

Jakarta, Laporannews – Kampus merupakan tempat belajar mahasiswa yang mestinya terbebas dari kepentingan politik dan tidak boleh menjadi alat politik. Terkait rencana Universitas Bung Karno (UBK) dalam kunjungan di kediaman Prabowo Subianto yang melibatkan mahasiswanya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/08/2017) nanti, sejumlah mahasiswa UBK menolak bertandang kerumah Prabowo.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol UBK), Ilwan Nehe, mengatakan, sejumlah mahasiswa mengecam pihak rektorat yang mengedarkan surat edaran yang ditanda tangani oleh Rektor kampus UBK, Drs, Soenarto Sardiatmaja MBA itu secara terbuka. Pasalnya, surat edaran yang berencana kunjungan di kediaman Ketua Umum Gerindra itu disinyalir bermuatan politis, sehingga ia menyayangkan sikap rektorat yang mengajak para mahasiswanya.

"Kami sangat menyayangkan sikap kampus yang mengeluarkan surat edaran kepada BEM, Himaju dan UKM untuk terlibat dalam kunjungan ke kediaman Prabowo Subianto," ujarnya, di Kampus UBK, Jl Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/08).

Ilwan menuturkan, mahasiswa UBK menolak institusi pendidikan dilibatkan dalam ranah politik praktis dan akan tetap menjaga independensi institusi pendidikan, agar mahasiswa UBK tidak larut dalam kepentingan politik tertentu. 

"Jika pimpinan Universitas akan berkunjung, silahkan saja. Namun, jangan libatkan mahasiswa karena tak etis, tak ada urgensi dan nilai-nilai akademik untuk kami," tegasnya.

Berikut 6 poin pernyataan sikap mahasiswa UBK terkait rencana kunjungan Universitas Bung Karno ke kediaman Prabowo Subianto.

1. Menjaga independensi mahasiswa Universitas Bung Karno.

2. Menolak kunjungan mahasiswa UBK ke kediaman Prabowo Subianto hari minggu 13 agustus 2017.

3. Menolak kedatangan Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) di UBK pada hari kamis 17 agustus 2017.

4. Menolak politisasi kampus dan berafiliasi dengan lembaga politik apapun.

5. Kehadiran Prabowo tidak mengandung nilai-nilai akademis.

6. Menyayangkan sikap Rektor UBK terkait tanda tangan resmi dalam undangan tersebut seakan keharusan/wajib di ikuti oleh mahasiswa UBK.


Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menaggapi hasil pertemuan antara Putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/08/2017) siang. Ia menilai bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dengan AHY dalam bahasa politik ibarat sebuah permainan silat.

“Silatlah kita bilang, Pak SBY membangun komunikasi dengan mengirim anaknya, itu baguslah dalam demokrasi,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/08).

Bahkan, ia pun mengapresiasi pertemuan kedua tokoh tersebut. Pasalnya, pertemuan itu merupakan sebuah permainan bebas dalam berpolitik di zaman demokrasi saat ini. sehingga ketegangan politik yang selama ini bisa diredam.

"Saya kira baguslah. Ini kan politik, yang kita harus pahami, demokrasi itu politik permainan bebas tapi tidak berbahaya. Jadi kita boleh marah-marahan. Tapi enggak boleh pukul-pukulan. Kita boleh kritik-kritikan, tapi enggak boleh maki-makian. Itu yang disebut dengan permainan bebas tapi tidak berbahaya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, AHY datang ke Istana Kepresidenan bertujuan untuk meminta restu sekaligus menyampaikan undangan Presiden Jokowi terkait peluncuran “The Yudhoyono Institute”.

“Tentu saya memohon doa restu kepada Bapak Presiden sekaligus ingin mendapatkan wejangan, nasihat, dan juga hal-hal lain yang perlu saya jadikan pedoman dalam rangka kesuksesan dari institut tersebut,” ucap AHY yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari lembaga tersebut.

Menanggapi peluncuran lembaga tersebut, Kepala Negara menyambut baik dan mengharapkan akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang sekaligus memotivasi generasi muda untuk dapat menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang. Presiden secara khusus memberikan dorongan semangat kepada Agus dalam menjalankan lembaga itu.

“Besar harapan beliau (Presiden) kepada anak-anak muda yang beberapa kali disampaikan. Intinya adalah membangun sumber daya manusia yang utuh, unggul, karena sekali lagi kompetisi ke depan di abad 21 ini semakin sengit dan kita jangan berkompetisi di dalam saja, justru kita bersatu bersama-sama sebagai sebuah bangsa kita siapkan diri kita untuk siap berkompetisi dengan siapa pun yang ada di luar Indonesia,” tutur Agus. 


Thariq Malaka

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai, tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai diktator sangat tidak berdasar dan beralasan. Menurutnya, pihak-pihak yang menuduh seperti itu, merupakan orang-orang yang tidak paham dengan Demokrasi.

"Yang tuduh Jokowi diktator itu mereka yang tidak paham demokrasi. Ketegasan Jokowi seperti dalam isu HTI adalah pilihan yang menyelamatkan bangsa dan negara. Itulah makna dari strong leadership," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Kamis malam (10/08).

Ia membandingkan, bagaimana sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa selama 10 tahun, namun tak mempunyai ketegasan. Akibatnya, Polri tidak bisa mengeksekusi pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2013 karena tidak ada dorongan politik yang kuat dari rezim yang berkuasa saat itu.

"Demokrasi bukan soal menyenangkan semua orang melainkan soal memperjuangkan kemaslahatan banyak orang dan itulah yang dilakukan Jokowi. Ia adalah demokrat sejati," tuturnya.

Menurutnya, sosok Jokowi merupakan Presiden yang tidak memikirkan citra dirinya. Lanjutnya, ia mengatakan, Jokowi adalah pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Itulah yang menjelaskan mengapa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas berani diteken Presiden tanpa tedeng aling-aling," tegasnya.

Lebih dari itu, ia menuturkan, Jokowi adalah Presiden pekerja keras. Dari wajahnya, kata dia, publik bisa melihat wajah populis dan wajah orang yang memikirkan rakyat. "Ia bukan Presiden yang senang membuang waktu dengan kuda atau doyan berpidato depan kamera demi pencitraan yang palsu. Ia lebih suka turun ke bawah, bekerja untuk rakyatnya," ungkapnya.

Ia pun menduga tuduhan Jokowi sebagai diktator merupakan bagian dari strategi politik lawan-lawannya. Namun, ia sangat menyayangkan tuduhan yang tak berdasar itu, karena akan merusak demokrasi dan tidak memberikan pelajaran politik yang baik untuk bangsa Indonesia ke depannya.

"Mereka yang menuduh Jokowi diktator justru para psikopat yang menikmati fitnah karena menganggap fitnah sebagai strategi politik yang ampuh untuk menjatuhkan lawan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, di era saat ini, Indonesia tidak mengenal adanya kekuasaan mutlak alias diktator. Institusi di Indonesia tidak ada satu pun yang berlaku dengan cara-cara diktator.

"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi," ujar Jokowi saat pembukaan Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu (9/08).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, konstitusi yang ada di Indonesia mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama.

"Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain," jelasnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Foto: Saifuddin Zuhri)

 

Jakarta, Laporannews - Polemik mengenai Kebijakan Sekolah 8 Jam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menjadi sorotan oleh sebagian publik. Hal tersebut nampak dalam berita beberapa tokoh mengenai penolakan kebijakan tersebut.

Meski demikian, menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz menilai, penolakan ini sama sekali tak berdasar. Pasalnya, kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2017 sama sekali bukanlah kebijakan Full Day School.

"Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memerkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan sekolah 8 Jam adalah salah satu instrumen dari program penguatan pendidikan karakter dari Kemendikbud. Tujuannya adalah membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar." Terangnya di Jakarta, Rabu (9/08).

Ia menyanyangkan adanya penolakan yang terjadi saat ini. Terlebih penolakan-penolakan tersebut kental dengan nuansa politik didalamnya.

"Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi tuna visi." tandasnya.

Ia pun mengingatkan, upaya-upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam memajukan pendidikan mesti mendapatkan apresiasi. Menurutnya, kebijakan pemerintah tentu memiliki kelemahan, sehingga semua pihak perlu merespon dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan.

“Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek" ujarnya.

"Kita menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan